Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Elisatris Gultom
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Korban Kasus Kartel Asosiasi Perusahaan Ban di Indonesia Arizal Pahlawan; Elisatris Gultom; Deviani Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7733

Abstract

Kartel merupakan praktik yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha dengan tujuan menghilangkan persaingan di pasar, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Salah satu kasus kartel yang terjadi di Indonesia adalah kartel ban kendaraan, di mana enam perusahaan terbukti melakukan pengaturan harga dan pembatasan produksi dalam periode 2009–2012. Praktik ini menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar dan mengurangi hak konsumen untuk mendapatkan produk dengan harga yang kompetitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach) guna menganalisis implikasi kartel ban terhadap perlindungan konsumen serta efektivitas regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban kartel, termasuk hak atas informasi yang benar, hak atas kompensasi, serta hak untuk menggugat secara hukum. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan konsumen, mendorong transparansi dalam bisnis, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada dan mencegah terjadinya praktik kartel di masa mendatang.
Analisis Konstitusional terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Warga Negara Tony Richard Alexander Samosir; Elisatris Gultom
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7736

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya dalam hal kewajiban iuran yang memberatkan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan, serta menelaah implikasi konstitusional dari mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa negara belum secara optimal menjalankan kewajiban konstitusionalnya, terutama dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Mekanisme iuran yang rigid menyebabkan hambatan administratif dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya reformasi menyeluruh terhadap kebijakan BPJS Kesehatan, terutama dalam mekanisme subsidi dan tata kelola birokrasi, agar lebih berpihak kepada keadilan sosial dan prinsip non-diskriminasi. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam perumusan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan humanis di masa depan.
Asas Keadilan dalam Eksekusi Jaminan Kebendaan Kreditor Separatis pada Kasus Kepailitan terhadap Batasan Waktu Eksekusi Salsabil Qodrunnada; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i3.750

Abstract

A separatist creditor are those holding proprietary security rights over a debtor’s assets, granting them preferential claims in the satisfaction of debts through the execution of the collateral. Article 59 of the Indonesian Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UU KPKPU) restricts the exercise of such execution rights to a period of two months following the declaration of bankruptcy. This limitation raises issues of fairness, as it treats all creditors equally without regard to the legal priority attached to secured creditors. The provision risks undermining the absolute nature of proprietary security rights and deviates from the principle of proportional justice as articulated by Aristoteles. This article adopts a normative legal approach, examining statutory provisions, legal principles, and relevant doctrinal opinions. The findings suggest that the uniform treatment of secured and unsecured creditors after the expiry of the execution period is inconsistent with the fundamental characteristics of secured rights, namely their priority and enforceability against third parties. Accordingly, a revision of the existing legal framework is necessary to ensure the proper and equitable enforcement of secured creditors' rights in bankruptcy proceedings.
Perlindungan Hukum atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditur Konkuren dalam Kepailitan Cindi Elvina Azarine; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): Mei: Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/solusibersama.v2i2.1445

Abstract

Bankruptcy as a legal remedy for creditors to receive payment from debtors can cause losses for concurrent creditors. The absence of the right to precedence, resulting in concurrent creditors can only receive payment if preferred creditors and separatist creditors have received payment, therefore, it is important to provide legal protection for concurrent creditors in obtaining their right to receive payment. In this research, a normative juridical method will be used through literature study. By using secondary legal sources as well as primary and secondary legal materials relevant to the protection of concurrent creditors in bankruptcy cases. In the research results, it was found that there is an urgency to apply the insolvency test as an effort to protect concurrent creditors from losses to debtors declared bankrupt. Then, it is also important for concurrent creditors to file legal remedies in the event that the debtor is declared bankrupt, but still has the financial ability to pay his debts.
Use of Indirect Evidence in Disclosure of Cartel Violations According To Business Competition Law in Indonesia WIGANARTO, Tri Utomo; GULTOM, Elisatris; PERMANA, Sudaryat
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 3 No. 1 (2024): Protection: Journal Of Land And Environmental Law. (July – October 2024)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.411 KB) | DOI: 10.38142/pjlel.v1i1.340

Abstract

In cartel evidence, there are two approaches, namely direct evidence and indirect evidence . The Law on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Indonesia does not yet regulate the use of indirect evidence as evidence to prove the occurrence of a cartel . The ambiguity of this regulation causes legal uncertainty in the use of indirect evidence in the decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). This study discusses the use of indirect evidence in disclosing cartel violations according to the Business Competition Law in Indonesia by harmonizing the ideal concept and studying the relevant laws and regulations. The method of normative juridical approach. The research specification is descriptive analysis. Data was collected by using Library Research and analyzed using qualitative juridical . The results of the study indicate that there is an ambiguity in the arrangement of indirect evidence in the case of business competition in Indonesia, namely cartels. Although further regulation has been regulated in KPPU Regulation Number 1 of 2019 concerning Procedures for Handling Cases of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, this has not yet been regulated at the level of law.
Analisis Kepailitan PT Asuransi Jiwasraya Persero dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Hania Arvalia; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v3i1.1040

Abstract

The bankruptcy of insurance companies is a complex issue involving the interests of consumers as policyholders and creditors who demand legal certainty. This study aims to analyze bankruptcy issues within the Indonesian insurance industry through a case study of PT Asuransi Jiwasraya (Persero), with a focus on legal protection for consumers and the assurance of legal certainty for creditors. The research method employed is normative juridical, using a statutory and case study approach. The findings indicate that the resolution mechanism for Jiwasraya’s default did not follow the bankruptcy process as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), but was instead resolved through state intervention and restructuring via a state-owned insurance holding company. This has created a legal dilemma regarding the suboptimal protection of consumer rights and the weakened position of creditors in the settlement process. On the other hand, the authority of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in supervising and intervening in troubled insurance companies becomes a crucial aspect that requires clearer regulatory provisions. Therefore, a reformulation of policies and a more comprehensive legal framework is needed to ensure a balanced protection of consumers and legal certainty for creditors in bankruptcy cases involving insurance companies.
Juridical Analysis of Tender Contract Law Enforcement According To Law Number 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Ariman, Renaldi; Arrisman, Arrisman; Gultom, Elisatris
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1862

Abstract

This paper analyzes several instances of bid rigging based on two KPPU case decisions: No. 04/KPPU-L/2020 involving procurement collusion in hospital projects in Langsa, Aceh, and No. 14/KPPU-L/2019 related to irregularities in the procurement of drinking water systems at Bandar Lampung. The research employs a normative legal methodology with a prescriptive and practical orientation. It adopts legal and case-based approaches. Legal materials referenced include primary, secondary, and tertiary sources, collected through a literature-based method. The study concludes that the decision in Case No. 04/KPPU-L/2020 adheres to the provisions of Article No. 22 of Law No. 5 of 1999 and KPPU Regulation No. 2 of 2010, which serves as the guideline for implementing said article. Meanwhile, in Case No. 14/KPPU-L/2019, the existence of post-tender cooperation between the government and private parties, which ignored previously agreed tender terms, constitutes a violation of Article 79 of Government Regulation No. 54 of 2010 concerning the evaluation of bids in public procurement.
The Urgency of Legal Protections for Corporate Entities in Bank Credit Applications Based on Electronic Land Certificates Al-Ghiffari, Fakhruddin; Gultom, Elisatris
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1939

Abstract

The Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Permen ATR/BPN) Number 3 of 2023 on the Issuance of Electronic Documents in Land Registration was enacted by the government to improve the quality of public services related to land registration activities while also providing protection for citizens' data regarding land rights. This regulation serves as the legal foundation for the use of electronic systems in land registration processes, the use of electronic documents during land registration, the utilization of electronically converted documents, and the legal recognition of electronic land certificates. One of the highlights of this regulation is the implementation of electronic land certificates for land rights holders. According to Article 1 point 9 of Permen ATR/BPN Number. 3 of 2023, an electronic land certificate is defined as a certificate issued through an electronic system, formatted as an electronic document, and stored in electronic land registers. Based on this description, it can be understood that the electronic land certificate represents the government's commitment to optimizing the use of information technology in services related to land ownership rights. Through the adoption of information technology, it is expected that risks associated with physical document damage and theft can be minimized, ease of access for land rights holders can be enhanced, and the issuance process of land certificates can be expedited. In addition to discussing the benefits of electronic land certificates, this paper also examines the legal protection afforded to legal entities as holders of land rights, particularly corporations. Corporations are the central focus of this journal, as land certificates are among the most common and widely used collateral objects for bank credit facilities
Understanding the Aspect of Legal Certainty in the Binding Agreement for the Sale and Purchase of Shares Reza Liasta Dewi; gultom, elisatris
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3774

Abstract

A share sale and purchase agreement (PPJB) is commonly used as a preliminary agreement before the transfer of rights becomes valid. However, its validity and binding force are still debated, especially when the transfer of rights to shares is included in a dispute in court. This paper aims to answer the problem of the position of PPJB from the perspective of agreement law and the legal certainty aspects of PPJB shares as part of the legal protection of the parties. The research method used is normative juridical by examining secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, especially those correlated with the research topic. The description-analytical method is used to describe the existence of PPJB in the process of transferring shares to be further analyzed using legal principles and concepts so that its validity and binding force can be known. The results show that from the perspective of agreement law, the position of the PPJB is valid and has binding force for the parties if the material and formal requirements of the PPJB have been fulfilled. The transfer of shares is juridically transferred after the PPJB is followed by the fulfillment of the requirements stipulated in the PPJB and followed up with the notarial deed of transfer of shares and the recording of the transfer of shares in the company's register of shareholders.
Legal Review of Consumer Rights in Product Sales Through the Bundling System Rohaedi, Rosalia Alima Utami; Susilowati Suparto; Elisatris Gultom
JUSTISI Vol. 11 No. 2 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i2.3952

Abstract

The study aims to determine consumer rights in product sales through an adverse bundling system and dispute resolution efforts to maintain rights. The focus of the problem is the fulfillment of consumer rights and their resolution, both in court and out of court. The method of research used by the author is normative juridical, which examines theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to the research topic. Novelty of this research is the gap in the implementation of product sales strategies carried out by business actors with the GCPL Law in implementing a bundling system that forces consumers to buy products in packages. This emphasizes empowering weak consumers in the face of adverse conditions. Often the product sales strategies found can benefit consumers in shopping, thus making this research different from previous studies. The results showed that according to the GCPL, business actors should not force consumers to buy products with a bundling system, because it can reduce consumer comfort when shopping. In implementing the bundling system, it is natural to pay attention to the GCPL so as not to cause harm to consumers. Consumers also have the right to security, honest information about product conditions, and the right to choose goods according to the exchange rate stated in the GCPL Law. Conclusion, consumer protection can be carried out through LPKSM supervision seen from the obedience of business actors as prevention. Legal efforts that can be taken by consumers include peaceful settlement, BPSK, or court through a tort lawsuit.
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Ananda Syifa Kamillah Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Dinda Yusuf Tsary Arrofi Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Jeffrey Thomas Lubis Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Khairul Hidayat Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Manisha Ramadanni Marcelino Januar Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Mirza Marali Moch. Marsa Taufiqurrohman Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Raddine Salsabila Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Ramalinggam Rajamanickam Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Handayani Tri Utomo Wiganarto Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yenni Yunithawati Rukmana Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat