p-Index From 2021 - 2026
15.538
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Lentera Hukum LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Media Iuris JUSTISI Cepalo Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN KRTHA BHAYANGKARA Eksekusi : Journal Of Law JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Cakrawala Repositori Imwi jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia Private Law Review Keadilan Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati International Journal of Social Service and Research Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora COSMOS Keadilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Binamulia Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE MELALUI LEMBAGA ASURANSI Gultom, Elisatris
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v5i4.306

Abstract

Era Globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya perkembanganteknologi komunikasi dan informasi, telah memberikan pengaruh positifpada seluruh aktivitas manusia, tidak terkecuali di sektorperekonomian. Salah satu pengaruh teknologi komunikasi daninformasi di sektor perekonomian adalah mulai dipergunakannyaelectronic commerce. Sekalipun banyak keuntungan yang diperolehmelalui electronic commerce, khususnya ditinjau dari aspek jarak, danwaktu, namun tidak berarti e. commerce bebas dari terjadinya risikorisiko yang dapat merugikan para pihak, utamanya pihak konsumen,sehingga diperlukan adanya suatu sistem keamanan yang baik. Sistempengamanan transaksi yang banyak dipakai adalah teknologikriptografi (cryptography) dan Secure Electronic Transction (SET).Namun sistem keamanan ini pun tidak luput dari kelemahan, karenamasih dimungkinkan seseorang menembus sistem tersebut. Jika pihakpihak dalam e-commerce bermaksud mengurangi risiko akibatmasuknya pihak lain ke dalam sistem jaringan keamanan, mereka harusmencari cara untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperjanjian asuransi dapat digunakan untuk mengurangi risiko yangdapat terjadi akibat masuknya pihak lain ke dalam sistem keamanan e.commerce, sepanjang perjanjian tersebut tidak menyalahi prinsipprinsip asuransi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-UndangHukum Dagang. Mengingat perjanjian asuransi yang dibuat termasukgolongan asuransi kerugian maka pembuktiannya dapat mengacukepada ketentuan Pasal 257 dan 258 Kitab Undang-Undang Hukumdagang.
Determination of Fares for Online Transportation Applications with A Fare Bargaining System is Linked to Business Competition Law in Indonesia Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1180

Abstract

This research aims to understand the practice of fare determination through a bidding system on online transportation applications based on Competition Law in Indonesia and to examine the supervision of fare determination actions through a bidding system on online transportation applications based on the applicable laws and regulations. This research employs a normative juridical analysis with a descriptive-analytical method by explaining the practice of fare determination using a bidding system and subsequently analyzing it using existing legal theories and norms. The results of this research indicate that the fare determination actions taken by online transportation business operators using a bidding system potentially violate the provisions of Article 20 of the Business Competition Law regarding the prohibition of predatory pricing and the Decree of the Minister of Transportation Number KP 667 in conjunction with the Decree of the Minister of Transportation Number KP 1001 concerning the Guidelines for Calculating Service Costs for Motorcycles Used with Applications, as well as the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 on the Protection of Safety for Motorcycle Users Used for Community Interests. Supervision of the actions of online transportation business operators in setting prices using a bidding system is conducted by two institutions, namely KPPU (Commission for the Supervision of Business Competition) and the Ministry of Transportation, both preventively and repressively.
Eksaminasi Penerapan Rule of Reason Terhadap Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan Kompetitor dan Probabilitas Dominasi Perusahaan dalam Tindakan Anti Kompetitif: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Kppu-L/2024 Nur Abdul Rahman Roy; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7652

Abstract

Penelitian ini mengisi celah dalam penegakan hukum persaingan Indonesia dengan menganalisis Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2024, di mana PT. Maruka Indonesia bersekongkol mengeksploitasi informasi rahasia PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan 64%. Meski ada indikasi dominasi tidak langsung melalui kepemilikan saham Maruka Corporation Japan, KPPU mengabaikan rule of reason dan doktrin SEE. Menilai kelalaian metodologis KPPU dan mendorong adopsi SEE untuk mengatasi penguasaan pasar terselubung. Analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum, putusan pengadilan, dan data sekunder. Pengabaian rule of reason oleh KPPU menyembunyikan penyalahgunaan posisi dominan Maruka, sementara SEE dapat mengungkap kontrol ekstrateritorial. Pelanggaran etika bisnis Jepang memperparah pelanggaran. Studi ini merekomendasikan pedoman KPPU tentang SEE, penyempurnaan rule of reason, dan amendemen UU No. 5/1999.
Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan: Kajian Yuridis dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi Buala Jefry; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7709

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong peningkatan penggunaan layanan daring, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta membandingkannya dengan regulasi global seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum di Indonesia, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi data konsumen, belum terbentuknya lembaga pengawas independen, serta minimnya kepatuhan pelaku usaha. Perbandingan dengan negara maju menunjukkan perlunya percepatan pembentukan perangkat pelaksana, mekanisme pelaporan publik yang terintegrasi, dan kewajiban penunjukan petugas perlindungan data (DPO) secara profesional. Penelitian ini memberikan implikasi penting dalam penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi konsumen, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam menilai kesiapan kelembagaan, efektivitas prinsip privacy by design, dan literasi digital masyarakat di Indonesia.
Memahami Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Elisatris Gultom; Buala Jefry
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7710

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) saham umumnya digunakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum peralihan hak menjadi sah. Namun, keabsahan dan kekuatan mengikatnya masih diperdebatkan, khususnya ketika peralihan hak atas saham masuk dalam suatu sengketa di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan kedudukan PPJB ditinjau dari perspektif hukum perjanjian serta aspek kepastian hukum PPJB saham sebagai bagian dari perlindungan hukum para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, khususnya yang berkorelasi dengan topik penelitian. Metode deskripsi-analitis digunakan untuk menggambarkan eksitensi PPJB dalam proses peralihan saham untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan asas dan konsep hukum sehingga dapat diketahui keabsahan dan kekuatan mengikatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, kedudukan PPJB sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak apabila persyaratan materiil maupun formil PPJB telah terpenuhi. Peralihan saham secara yuridis beralih setelah PPJB saham diikuti dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam PPJB dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta peralihan saham secara notarial serta pencatatan peralihan saham dalam daftar pemegang saham perusahaan.
ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA Tony Richard Alexander Samosir; Elisatris Gultom
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7719

Abstract

Kesehatan merupakan elemen penting setiap manusia. Bahkan apabila dilihat lebih luas, permasalahan kesehatan ini juga menyangkut dan melibatkan masyarakat, bangsa dan Negara. Negara yang tidak bisa menjaga dan menjamin pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya, akan menghasilkan permasalahan kualitas sumber daya manusia si masa depan. Maka, pelayanan kesehatan melalui beragam program yang ada patut mengedepankan pertimbangan kemanusiaan di atas persoalan administrasi dan birokrasi di dalamnya. Mengingat, cukup banyak masyarakat tidak mampu yang akibat keadaan ekonominya jadi sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Peemasalahan dalam riset ini adalah: Bagaimana tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, khususnya dalam konteks pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, dan Apa saja kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan tidak mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Serta, kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, kerap berbenturan dengan masalah administrasi dan birokrasi. Saran yang diberikan adalah pemerintah dan Negara harus memahami akar permasalahan pelayanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan tersebut. Mengingat, tidak setiap masyarakat banyak memahami dan mengerti hak dan kewajiban mereka terkait pelayanan kesehatan itu sendiri. Pertimbangan kemanusiaan dengan mengedepankan humanis, perlu lebih dilaksanakan dengan maksimal dibandingkan mempersoalkan permasalahan administrasi dan birokrasi
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Korban Kasus Kartel Asosiasi Perusahaan Ban di Indonesia Arizal Pahlawan; Elisatris Gultom; Deviani Yuanitasari
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7733

Abstract

Kartel merupakan praktik yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha dengan tujuan menghilangkan persaingan di pasar, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Salah satu kasus kartel yang terjadi di Indonesia adalah kartel ban kendaraan, di mana enam perusahaan terbukti melakukan pengaturan harga dan pembatasan produksi dalam periode 2009–2012. Praktik ini menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar dan mengurangi hak konsumen untuk mendapatkan produk dengan harga yang kompetitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach) guna menganalisis implikasi kartel ban terhadap perlindungan konsumen serta efektivitas regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban kartel, termasuk hak atas informasi yang benar, hak atas kompensasi, serta hak untuk menggugat secara hukum. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan konsumen, mendorong transparansi dalam bisnis, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada dan mencegah terjadinya praktik kartel di masa mendatang.
Analisis Konstitusional terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Warga Negara Tony Richard Alexander Samosir; Elisatris Gultom
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7736

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya dalam hal kewajiban iuran yang memberatkan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan, serta menelaah implikasi konstitusional dari mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa negara belum secara optimal menjalankan kewajiban konstitusionalnya, terutama dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Mekanisme iuran yang rigid menyebabkan hambatan administratif dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya reformasi menyeluruh terhadap kebijakan BPJS Kesehatan, terutama dalam mekanisme subsidi dan tata kelola birokrasi, agar lebih berpihak kepada keadilan sosial dan prinsip non-diskriminasi. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam perumusan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan humanis di masa depan.
Asas Keadilan dalam Eksekusi Jaminan Kebendaan Kreditor Separatis pada Kasus Kepailitan terhadap Batasan Waktu Eksekusi Salsabil Qodrunnada; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i3.750

Abstract

A separatist creditor are those holding proprietary security rights over a debtor’s assets, granting them preferential claims in the satisfaction of debts through the execution of the collateral. Article 59 of the Indonesian Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UU KPKPU) restricts the exercise of such execution rights to a period of two months following the declaration of bankruptcy. This limitation raises issues of fairness, as it treats all creditors equally without regard to the legal priority attached to secured creditors. The provision risks undermining the absolute nature of proprietary security rights and deviates from the principle of proportional justice as articulated by Aristoteles. This article adopts a normative legal approach, examining statutory provisions, legal principles, and relevant doctrinal opinions. The findings suggest that the uniform treatment of secured and unsecured creditors after the expiry of the execution period is inconsistent with the fundamental characteristics of secured rights, namely their priority and enforceability against third parties. Accordingly, a revision of the existing legal framework is necessary to ensure the proper and equitable enforcement of secured creditors' rights in bankruptcy proceedings.
Perlindungan Hukum atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditur Konkuren dalam Kepailitan Cindi Elvina Azarine; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): Mei: Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/solusibersama.v2i2.1445

Abstract

Bankruptcy as a legal remedy for creditors to receive payment from debtors can cause losses for concurrent creditors. The absence of the right to precedence, resulting in concurrent creditors can only receive payment if preferred creditors and separatist creditors have received payment, therefore, it is important to provide legal protection for concurrent creditors in obtaining their right to receive payment. In this research, a normative juridical method will be used through literature study. By using secondary legal sources as well as primary and secondary legal materials relevant to the protection of concurrent creditors in bankruptcy cases. In the research results, it was found that there is an urgency to apply the insolvency test as an effort to protect concurrent creditors from losses to debtors declared bankrupt. Then, it is also important for concurrent creditors to file legal remedies in the event that the debtor is declared bankrupt, but still has the financial ability to pay his debts.
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Aam Suryamah Aam Suryamah Adi Kristian Silalahi Adinda Marianti Adinda Marianti Adinda Shafiyah Adristi, Dhia Novita Adzkia, Iqta Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Al-Ghiffari, Fakhruddin Aleksander, Aleksander Amalina, Filzah Risky Aman Wibawa Ginting Andreas Paskal Silalahi Andwia Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Ari Mariyana Angriyani Aria Wirajuna Arief, Deswal Ariman, Renaldi Arizal Pahlawan Arrisman, Arrisman Artaji, Artaji Asenar Asenar Audrey Adyuta Putri Azzahra, Shadrina Ghaisani B., Trifena Jessica Bainal Munthaha, Alif Baraba, Badar Beny Anang Prihantoro Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaj Bonita Chika Angelica Boy Aditya Prakasa Buala Jefry Cindi Elvina Azarine Claude Makasuci, Fially Damos Wiratua Tampubolon David Parulian Sinurat Deviana Yuani Deviana Yuanitasari Deviani Yuanitasari Dian Handayani Dian Priharyanti Diandra Syifa Rahman Disyon, Huta Diva Davina, Nathania Elfrieda Aysha Javin Ema Rahmawati Emma Yovela Sipahutar Erna Rahmawati Eureka Inola Kadly Fachrurozi, Aal Fajar Nugraha Feira Wafi Sakina Fially Claude Makasuci Fikri Fadhil, Muhammad Gani Munggaran Genias, Kriffirgy Valian Giani Prani Putri Prasasti Gitta Nurvy Auliya Handayani, Marini Tri Handryas Prasetyo Utomo Hania Arvalia Hardiyanti, Talitha Kirana Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti Helza Nova Lita Hessy Oktiarifadah Hilmawan, Edi Humam Putra Hurruzia, Khansa Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Huta Disyon Ikhwan Nul Yusuf Maulana Intan Zahirah Januar, Marcelino Jeffrey Thomas Lubis Jefry, Buala Jofit, Jhaviera Latifa Joshua Alexander Kalaj, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalila, Sheza Vanisha Kamillah, Ananda Syifa Karina Widyadhari A.A.P* Karnosaputra, Yanto Liasta Dewi, Reza Lina, Alya Louis Alfred Hasudungan Lubis, Muhammad Azmi Farid Luh Widya Saraswati Mas Putra Zenno Januarsyah Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mia Yulia Fitrianti Miranda, Maudy Mirza Marali Mochamad Ramdhan Pratama Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Agung Muhammad Akram Rafii Latuconsina Muhammad Rafli Aprideano Muhammad Ridwan Mulyana, Silvia Sofiatunnisa Nabilla Syafira Nadela Angelina Nadia Tuljanah Nianda Dinilah Arifah Niken Febriani Safitri Nisrina Hanun Nun Harieti Nur Abdul Rahman Roy Nurjannah, Mira Nyulistiowati Suryanti Pahlawan, Arizal Permana, Sudaryat Permatasari, Yanti Pratiwi, Aulia Wira Pujiyono Pujiyono Pupung Faisal Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putra, Nouval Rivaldi Putri, Zakiyah R., Bismo Irmanendra Rahmah, Siti Marsha Zahida Rai Mantili Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ranti Fauza Mayana Razaqa Dhafin Reza Liasta Dewi Rezki Mulya Risya Ainun Rohaedi, Rosalia Alima Utami Rosa Darman Roy, Nur Abdul Rahman Rukmana, Yenni Yunithawati S., Afifah Dara S., Jose Jeremy Safitri, Niken Febriani Salsa Nabila Arimbi Putri Salsabil Qodrunnada Salsabila, Raddine Samosir, Tony Richard Alexander Saputra, Febrianto Sarah Faizurah Khairunisa Saskia Kusumawardani Savirra Satriadi Sela, Natalie Siagian, Afrialdo Silitonga, Yoas Panggawa Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Rohani Siti Rohani Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat Sudaryat Permana Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Sukma Fadila Sumayyah Suryamah , Aam Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Susilowati Suparto Syafira Aisya Kamila Syahbaniar, Alia Putri Syaqira Putri Tarsisius Murwadji Taufiqurrohman, Moch. Marsa Tony Richard Alexander Samosir Tony Richard Alexander Samosir Tri Utomo Wiganarto Tsary Arrofi, Dinda Yusuf Tubagus Kudrat Kun Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti Vidya Kartika Ayuningtias Wiganarto, Tri Utomo Yorika, Muhammad Syarafi Izazi Yuanitasari, Deviani Yuliana Yuliana Yupi Nurul Azizah Zahirah, Intan ⁠Sudaryat, ⁠Sudaryat