Claim Missing Document
Check
Articles

Konstruksi Pemikiran Filosofis JasserAuda: Analisis Epistemologis terhadap Pembaruan Maqasid al-Syari‘ah Kontemporer Putra, Muh.; Sultan, Lomba; HL, Rahmatiah
Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam
Publisher : Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam STISA Ash-Shofa Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64367/m-jpi.v7i1.110

Abstract

Jasser Auda is a contemporary thinker (philosopher) who introduced the concept of Maqasid al-Shari'ah as a response to his dissatisfaction with traditional Usul al-Fiqh. One of the concerns he felt was that Usul al Fiqh tended to be textual and often overlooked the purpose of the text. This literal and textual reading arose from the excessive attention of Usul al Fiqh scholars to the linguistic aspect. Therefore, to facilitate the research, the researcher used library research to obtain some data and information related to this study. The data was taken from several sources such as books, journals, online media, and others. From this research, Jasser Auda ultimately emphasizes that the Maqashid of Islamic law are the fundamental goals of all ijtihad methodologies, whether based on linguistic or rational Usul. Furthermore, achieving Maqashid, from a system perspective, supports the principles of openness, innovation, realism, and flexibility in Islamic law.
Hikmah Penetapan Ibadah Perspektif Teologi dan Fikih Islam: The Wisdom of Worship in Islamic Theology and Jurisprudence M. Fadli; Lomba Sultan; Rahmatiah HL
AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Vol. 5 No. 1 (2026): AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/al-qiblah.v5i1.2762

Abstract

This study examines the wisdom behind the establishment of worship in Islam through an interdisciplinary approach combining Islamic theology and jurisprudence, positioning worship not merely as ritual performance but as a multidimensional system enriched with rational, spiritual, and social values. The purpose of this research is to uncover the theological foundation of worship as an embodiment of monotheism and to analyze the jurisprudential framework that regulates worship through divinely mandated pillars, conditions, and procedures. Employing a qualitative-descriptive methodology, the study conducts textual analysis of the Qur’an, the Sunnah, and classical works such as those of al-Ghazālī, al-Nawawī, and Ibn Taymiyyah, along with contemporary scholarship including Wahbah al-Zuḥaylī, Yūsuf al-Qaraḍāwī, and Ṭāhir ibn ‘Āsyūr. The findings reveal that worship serves dual functions: as a spiritual purification process fostering divine consciousness, and as a system of public welfare promoting justice, solidarity, and moral formation within society. This research contributes to the discourse of Islamic theology and jurisprudence by integrating maqāṣid al-sharī‘ah as an analytical framework, enabling worship to be understood not merely as a legal obligation but as a transformative structure capable of shaping both inner spirituality and social ethics in contemporary life.
Perbedaan dan Persinggungan Konseptual antara Falsafah Syariah dan Falsafah Tasyri’: Conceptual Differences and Intersections between Falsafah al-Sharī‘ah and Falsafah al-Tashrī‘ Syamsul Ilmi; Rahmatiah HL; Lomba Sultan; Noercholis Rafid. A
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v6i2.1857

Abstract

Philosophical studies, particularly in Islamic legal philosophy, continue to generate dynamic intellectual discourse among scholars of Islamic law. One significant area of inquiry concerns the relationship between the philosophy of sharia (falsafah al-sharī‘ah) and the philosophy of legislation (falsafah al-tashrī‘). The urgency of distinguishing and understanding the points of convergence between these two concepts becomes increasingly evident when Islamic law is confronted with contemporary challenges. This study focuses on two main objectives: (1) comparing the scope, objects, and approaches of falsafah al-sharī‘ah and falsafah al-tashrī‘; and (2) providing a clear conceptual framework to prevent overlap and terminological confusion between these two concepts in the study of Islamic legal philosophy. This research employs a qualitative library-based method using normative-theological and conceptual-comparative approaches. Data were collected from classical and contemporary Islamic legal literature and analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings indicate that falsafah al-sharī‘ah is oriented toward legal values, objectives, and wisdom (maqāṣid), whereas falsafah al-tashrī‘ focuses on the legislative process and the methodology of legal formulation. Both intersect within the domains of maqāṣid al-sharī‘ah and uṣūl al-fiqh, which function as a bridge between ideal values and the normative formulation of Islamic law. This study contributes conceptually to clarifying the epistemological foundations of Islamic legal philosophy and its relevance to the development of contemporary Islamic law.
JILBAB SEBAGAI IBADAH (STUDI FENOMENOLOGI PADA POLISI WANITA POLRES BAUBAU) Fitry, Adhe Yatul; Talli, Abd. Halim; HL, Rahmatiah
Jurnal Diskursus Islam Vol 7 No 2 (2019): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v7i2.7770

Abstract

Dalam hukum Islam, pemakaian jilbab wajib bagi muslimah. Setiap pemakainya  didasari beberapa motivasi, satu diantaranya ibadah sebagai motivasi utama. Berdasarkan perintah teks-teks suci al-Qur’an dan al-Sunnah maka pelaksanaanyapun bernilai ibadah. Jilbab berada pada posisi sesungguhnya yang telah dilegitimasi pemakaiannya, juga sebagai kehormatan dan kemuliaan bukan untuk menjatuhkan kemanusiaan dan menurunkan martabat, justru bagi Polwan menambah energik baru, professional dalam berdinas, mampu meningkatkan kinerja dan tetap melalukan pelayanan dengan baik. Peraturan Kapolri tentang jilbab hanyalah bersifat boleh bukan suatu keharusan yang ditaati dalam lingkup kepolisian. Dari kebijakan Polri tersebut bisa dinilai bahwa para Polwan yang memakai jilbab didasari oleh kemauan sendiri yang memiliki spesifikasi alasan sebagai perintah agama terlebih tidak ada intervensi dan paksaan dari pihak manapun yang kemudian alasan memakai diikuti motivasi lain.
Rahasia Poligami dalam Islam: antara Idealitas Syariat dan Realitas Sosial-Modern Sudirman M; Rahmatiah HL; Lomba Sultan
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 2 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i2.571

Abstract

Poligami merupakan salah satu persoalan paling kontroversial dalam hukum keluarga Islam. Al-Qur’an (QS. An-Nisā’: 3) memperbolehkan laki-laki menikahi hingga empat istri dengan syarat berlaku adil. Secara historis, ayat ini dipahami sebagai keringanan (rukhsah) dan solusi sosial pada masa awal Islam untuk melindungi janda dan anak yatim pasca peperangan. Namun, idealitas syariat yang menekankan keadilan dan kemaslahatan sering sulit diwujudkan dalam realitas modern. Di satu sisi, poligami dianggap sebagai ketentuan ilahi dengan hikmah menjaga keturunan, mencegah zina, dan memberi perlindungan bagi perempuan. Di sisi lain, praktik poligami kontemporer kerap menimbulkan persoalan psikologis, ekonomi, hukum, serta isu kesetaraan gender dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis dan sosiologis. Data diperoleh dari literatur tafsir, hadis, fikih klasik, dan kajian kontemporer tentang hukum keluarga Islam serta gender. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menitikberatkan pada maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami mengandung nilai luhur, tetapi implementasinya sangat bergantung pada kemampuan memenuhi syarat keadilan. Dalam konteks sekarang, poligami sering berbenturan dengan norma sosial, hukum nasional, dan wacana kesetaraan gender. Karena itu, poligami sebaiknya dipandang bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai pilihan terbatas dengan pertimbangan moral, spiritual, dan sosial yang matang.
Problematika bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam Rahmatiah HL; Abdul Rivai Poli; M. Saleh Ridwan
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.336

Abstract

Artikel ini merupakan analisis konseptual tentang problematika bagi pelaku pelecehan seksual dalam tinjaun Hukum Islam. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Karenanya pelecehan sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada kaum perempuan. Perilaku kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa cemas bahkan trauma. Alquran tidak secara eksplisit membahas tentang pelecehan seksual tetapi melarang perbuatan yang mendekati zina.Apakah pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zinah?, bagaimanakah Islam memandang mengenai perbuatan pelecehan seksual, maka penelitian ini akan membahasnya dan menemukan solusi pencegahannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari, menelaah, dan meneliti dari buku-buku literatur yang permasalahannya akan diteliti.Menurut Komnas Perempuan, terdapat 289.111 kasus pelecehan yang dicatat dalam CATAHU. Data ini menunjukkan penurunan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 55.920 kasus, atau sekitar 12% dibandingkan tahun 2022. Kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga non fisik,karena reaksi gender yang kompleks dalam kehidupan manusia. Pelecehan sering terjadi pada perempuan, tetapi juga dapat terjadi pada laki-laki.Bentuk pelecehan termasuk memaksakan kehendak pada korban terkait seksualitas. Dalam Islam,pelecehan seksual tidak dibenarkan dan dikenai hukuman. Alquran melarang tindakan yang mendekati zina, apalagi pelecehan seksual terhadap perempuan.
Mengenal Hukum Islam: Pemahaman dan Relevansinya di Era Modern Nur Sarmila H; Abd. Rahman R; Rahmatiah HL
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Januari 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i1.8100

Abstract

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, yang hadir untuk mengatur kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan. Di Indonesia, hukum Islam memiliki peran yang sangat penting, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, dan telah berinteraksi dengan berbagai sistem hukum sejak masa kolonial hingga masa kini. Perjalanan hukum Islam di Indonesia mengalami dinamika yang panjang, mulai dari penerapannya secara tradisional di masyarakat, pengaruh teori resepsi pada masa kolonial Belanda, hingga proses integrasi dalam sistem hukum nasional setelah kemerdekaan. Saat ini, eksistensi hukum Islam semakin diperkuat melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan relevansi dalam menjawab tantangan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Dengan karakteristiknya yang rabbaniyyah dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah, hukum Islam di Indonesia mampu memberikan solusi yang adil, maslahat, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
ANALISIS KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN ARAH KIBLAT YANG TERJADI DI KELURAHAN TONRORITA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA Nurdin, Nurdin; HL, Rahmatiah
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 7 No 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Changes in the qibla direction based on the results of scientific measurements often lead to differences in perspectives and social conflicts within the community, particularly when they are not accompanied by adequate communication and socialization. This study aims to analyze the community's responses, the factors contributing to social conflict, and the roles of local government, religious leaders, and mosque administrators in resolving conflicts arising from changes in the qibla direction in Tonrorita Village, Biringbulu District, Gowa Regency. This study employed a qualitative method with a normative-sharia approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were subsequently analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the community's responses to the change in qibla direction in Tonrorita Village were divided into three groups: those who opposed, supported, and remained neutral. The opposing group maintained the previous qibla direction because it was considered a legacy of earlier religious scholars and expressed concerns that the change would incur costs and reduce worshippers' comfort. The supporting group viewed the adjustment based on scientific measurements as an effort to improve the quality of worship, which could be implemented by adjusting the prayer row positions without altering the mosque building. Meanwhile, the neutral group chose to follow the majority decision in order to maintain harmony and social relations within the community. The conflict was triggered by the results of the qibla direction measurement conducted by the Ministry of Religious Affairs, insufficient socialization, differences in understanding between traditional and scientific approaches, and the reluctance of some community members to accept differing opinions. Efforts by the local government, religious leaders, and mosque administrators through deliberations have not yet resulted in an agreement accepted by all parties. Therefore, conflict resolution requires open communication, effective socialization, persuasive approaches, and the involvement of the entire community to foster mutual understanding and harmony. The implication of this study is that changes in the qibla direction require a participatory, communicative, and persuasive approach. Therefore, coordination, education, and continuous socialization need to be strengthened to minimize conflict and maintain social harmony within the community. Keywords: Analysis, Social Context, Qibla Direction Change
Teori Pemberlakuan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia Aan Pratama; Abd. Rahman R; Rahmatiah HL
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18139599

Abstract

The history of the development of Islamic law in Indonesia demonstrates a long dynamic process involving interactions among customary law, colonial law, and Islamic law. The application of Islamic law in Indonesia reflects not only religious aspects but also legal politics and state policies across different periods. Through theories of legal applicability such as Receptio in Complexu, Receptie, and Receptio a Contrario, it is evident that the position of Islamic law has experienced fluctuations within the national legal system. The Receptio in Complexu theory places Islamic law as the law applicable to its adherents, whereas the Receptie theory holds that Islamic law applies only if it is accepted by customary law. Meanwhile, the Receptio a Contrario theory affirms the supremacy of Islamic law over customary law for Muslims. The implementation of these theories has had a significant impact on the formation of positive law in Indonesia, such as Law Number 1 of 1974 on Marriage, Law Number 7 of 1989 on the Religious Courts, and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study employs a qualitative descriptive method with a library research approach. The results show that theories on the applicability of Islamic law have played an important role in laying the foundation for the integration of Islamic values into the national legal system as well as into the social life of Indonesian Muslims.