Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.579
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Eksergi: Chemical Engineering Journal EL-IDARE: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Jurnal Teknik Sipil Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) AL-ATHFAL : JURNAL PENDIDIKAN ANAK Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Hukum Respublica JSiI (Jurnal Sistem Informasi) YUSTISI Jurnal Ilmu Hukum The Juris Imtiyaz : Jurnal Ilmu Keislaman Mulia International Journal in Science and Technical Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU) Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung Jurnal Kolaboratif Sains Collegium Studiosum Journal Jurnal Transparansi Publik (JTP) Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA) Prosiding Seminar Nasional Sisfotek (Sistem Informasi dan Teknologi Informasi) DHeJA Abdi Jurnal Publikasi Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik International Journal of Islamic Thought and Humanities Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Ihsanika : Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Al'Adalah Childhood Education Journal of Computation Science And Artificial Intelligence Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan Jurnal Pelita PAUD Inovasi Pendidikan dan Anak Usia Dini INFOKOM
Fahmi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM WILAYAH HUKUM POLDA RIAU Simamora, Bona Adrian; Fahmi; Pardede, Rudi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1391

Abstract

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, perekonomian, serta stabilitas sistem perbankan itu sendiri. Di wilayah hukum Polda Riau, kasus-kasus tindak pidana perbankan membutuhkan penanganan yang serius mengingat kompleksitasnya yang sering kali melibatkan teknologi, keterampilan keuangan, serta jaringan yang melibatkan pelaku dari berbagai kalangan. Penyidik dalam hal ini memiliki peran sentral dalam mengungkap dan menindak kejahatan di sektor perbankan. Penyidik yang bertugas di Polda Riau memiliki kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi utama penyidik adalah melakukan proses penyidikan untuk mengungkap fakta hukum terkait tindak pidana yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti, serta mengidentifikasi pelaku untuk diajukan ke proses peradilan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya terjadinya tindak pidana dalam perbankan. Penyidik kepolisian bertanggung jawab untuk memverifikasi adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, baik itu individu, kelompok, maupun institusi perbankan. Proses penyidikan dimulai dengan laporan atau pengaduan yang diterima oleh aparat kepolisian, diikuti dengan pemeriksaan terhadap dokumen terkait, saksi, serta tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perbankan. Penyidik harus memastikan bahwa prosedur penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Modus operandi tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah mulai dari penipuan, penggelapan, hingga pemalsuan dokumen perbankan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Pelaku sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal di lembaga perbankan untuk melakukan tindakan yang merugikan nasabah atau pihak lain. Salah satu modus yang sering terjadi adalah pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pinjaman atau transaksi keuangan, di mana pelaku membuat dokumen palsu untuk mendapatkan dana secara tidak sah. Selain itu, penyalahgunaan akses oleh oknum perbankan untuk melakukan transfer dana tanpa izin juga sering dijumpai sebagai modus operandi dalam tindak pidana perbankan. Modus lainnya termasuk penggunaan teknologi informasi untuk melakukan penipuan atau pembobolan rekening nasabah melalui serangan cyber. Penyidikan terhadap modus operandi ini memerlukan analisis yang mendalam terkait pola-pola tindak pidana yang ada, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pengawasan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendalami lebih jauh jaringan dan praktek ilegal yang terjadi di sektor perbankan.
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG HAM, DAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Hutagaol, Hendra DM; Fahmi; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1434

Abstract

Aturan hukum yang harus dikedepankan, peneliti harus mempertimbangkan konteks hukum yang paling relevan dengan esensi ujaran kebencian. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik cenderung digunakan dalam kasus ini karena secara spesifik mengatur ujaran kebencian di ruang digital, yang sering menjadi medium utama untuk penyebaran ujaran kebencian di era modern. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, seperti Pasal 28 ayat (2), mengatur larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Namun, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka yang lebih luas, yakni memastikan bahwa hak atas kebebasan berekspresi tetap dijaga, selama tidak melanggar hak orang lain. Sementara itu, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan jaminan terhadap ekspresi di ruang publik, dengan beberapa pembatasan demi menjaga ketertiban umum. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum Sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa g-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan landasan hukum bagi penindakan ujaran kebencian yang disampaikan melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (2) g-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melarang tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak negatif penyebaran ujaran kebencian di dunia maya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perspektif bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak didiskriminasi dan untuk hidup damai tanpa adanya ancaman. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi landasan perlindungan terhadap korban ujaran kebencian. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengimbau agar penegakan hukum dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa untuk diperlakukan secara adil. Sementara itu, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, karena Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum tersebut mengatur bahwa hak menyampaikan pendapat harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia orang lain, moral, dan ketertiban umum. Dengan demikian, ujaran kebencian yang melanggar batas ini tidak dapat dibenarkan. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada asas keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan beberapa mekanisme, termasuk langkah preventif, mediasi, hingga proses hukum formal. Langkah preventif dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat terkait dampak ujaran kebencian serta peningkatan literasi digital untuk mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif bahwa ujaran kebencian dapat merusak harmoni sosial. Ketika ujaran kebencian telah terjadi, mekanisme mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian untuk menghindari eskalasi konflik. Mediasi ini, jika memungkinkan, dapat menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses peradilan. Namun, untuk kasus-kasus dengan dampak serius atau melibatkan kepentingan publik, proses hukum formal menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Dalam proses hukum formal, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan UU ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai, baik secara fisik maupun psikologis, selama proses hukum berlangsung.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PERSATUAN ISTRI KARYAWAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT PELAKSANA PENGATUR DISTRIBUSI RIAU MENGENAI LARANGAN MEMBERIKAN GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2021 Fahmi; Yelia Nathassa Winstar; Rai Iqsandri
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 4 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 24 November 2023 dimulai jam 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB bertempat di sekretariat Persatuan Istri Karyawan Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau (UP2D Riau) di Jalan Soetomo Nomor 69, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pemahaman anggota Persatuan Istri Karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Riau Mengenai Larangan Memberikan Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 24% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 82,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KERUSAKAN JALAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN Siregar, Solhani Guntur; Fahmi; Yetti
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1271

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Regulation of Government Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation, To analyze the Government's Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation. The method used is normative legal research, namely research based on applicable legal principles, in this case the research was conducted on the Government's Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation. Based on the results of the study, it is known that the Regulation of Government Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation that the Government is required to carry out road maintenance and repairs, provide warning signs during the repair process, and can be held legally accountable if proven negligent. However, the main challenge lies in the implementation in the field, where further efforts are still needed to ensure the safety and comfort of road users. Thus, it is expected that the government can be more serious in carrying out its responsibilities to reduce the risk of accidents due to road damage. Government's Legal Responsibility for Road Damage Causing Accidents Based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, the Government is required to carry out road maintenance and repairs, provide warning signs during the repair process, and can be held legally accountable if proven negligent. However, the main challenge is ensuring effective implementation in the field to reduce the risk of accidents due to road damage. It is expected that with the increased seriousness of the government in carrying out its responsibilities, the safety and comfort of road users can be more assured.
The Effect of Using Inquiry Model on Science Process Skills and Student Learning Outcomes Fahmi; Fajeriadi, Hery; Irhasyuarna, Yudha; Yulianti, Yuyun Eka; Kusasi, Muhammad
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 10 No 12 (2024): December
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v10i12.8658

Abstract

Science learning must be changed by applying real and active science process skills which are shown by students being able to understand the use of tools, methods, and procedures and apply them in the discovery process and communicate them based on the evidence they get. The purpose of this study was to see the impact of the use of the inquiry model on science process skills and student learning outcomes. The research method used is a combination of quantitative and qualitative methods designed using a pre-test-post-test control group. The samples of this research were 7th-grade junior high school students. The length of the research process is 12 weeks. The results showed that there were significant differences between the two groups. This indicates that the inquiry model has a positive impact on students' science process skills. This was also accompanied by positive results on student learning outcomes in the group using the inquiry model. The conclusion is that quantitatively the fact that the inquiry learning model can improve science process skills and student learning outcomes is found. Optimizing the application of this model is needed to support progress in the education quality.
Asuransi Syariah dan Konvensional dalam Perspektif Fiqh Kontemporer Leni Sumarni; Muhamad Juni Bedu; Laila Nazmi; Zulhari; Fahmi; Nurkamilah; Nasripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2669

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan antara sistem asuransi syariah dan konvensional dalam perspektif fiqh kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip fiqh klasik seperti gharar (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba (renten) dalam konteks praktik keuangan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer, termasuk fatwa DSN-MUI serta karya ulama seperti al-Qaradawi, az-Zuhaili, dan Taqi Usmani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah (takaful) berlandaskan prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan tabarru’ (hibah), berbeda dengan mekanisme asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan risk transfer. Para ulama fiqh kontemporer memandang takaful sebagai bentuk ijtihad yang sah dan adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi syariah mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi sistem keuangan global
ANALISIS METODE MABAC DAN WP UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS PEMBINAAN IKM SEKTOR MAKANAN Cecep Nur Cahyadi; Faisal Akbar; Fahmi
INFOKOM Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL INFOKOM STIKOM POLTEK CIREBON
Publisher : STIKOM POLTEK CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bagian dari ekonomi yang terdiri dari perusahaan dengan skala kecil hingga menengah. Salah satu sektor IKM yang penting adalah industri makanan, yang melibatkan proses produksi, pengolahan, distribusi, dan penjualan makanan. Industri ini memiliki peran signifikan dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, industri makanan menghadapi sejumlah masalah yang dapat menghambat perkembangannya di masa depan, seperti tantangan dalam meningkatkan kualitas produksi, konsumsi, dan aspek legalitas perizinan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk meningkatkan sektor IKM melalui program pembinaan IKM, dengan fokus utama pada sektor industri makanan karena banyaknya perusahaan di dalamnya. Namun, penentuan prioritas pembinaan dalam industri makanan seringkali subjektif. Oleh karena itu, penelitian ini berhasil mengatasi permasalahan tersebut dengan analisis perbandingan menggunakan metode MABAC dan WP. Penelitian ini menggunakan 5 kriteria dan 200 data IKM di Kabupaten Majalengka. Setiap data memiliki nilai pada setiap kriteria yang dievaluasi menggunakan metode MABAC dan WP. Hasil analisis menunjukkan bahwa IKM A22 Cilor Uwa memiliki nilai terendah, yaitu -0,091 dalam metode MABAC dan 0,004 dalam metode WP, sehingga diprioritaskan untuk dibina.Dalam perbandingan akurasi dan presentase, metode WP menunjukkan tingkat akurasi sebesar 99,995%, sedangkan metode MABAC sebesar 99,96794%. Hal ini menunjukkan bahwa metode WP lebih relevan, efisien, dan akurat dibandingkan dengan metode MABAC dalam menentukan prioritas pembinaan IKM sektor makanan.
METODE COPRAS DALAM PENENTUAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) TERBAIK PADA KEPOLISIAN RESOR CIREBON Fahmi; Faisal Akbar; Rafi Maulana
INFOKOM Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL INFOKOM
Publisher : STIKOM POLTEK CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dunia komputer telah banyak menghadirkan program aplikasi maupun software pemrograman yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, termasuk dalam hal ini adalah lembaga negara seperti kepolisian. Lembaga kepolisian mempunyai beberapa tingkatan untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mabes Polri merupakan susunan kelembagaan kepolisian yang paling atas yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Selanjutnya, Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Lalu, Kepolisian Resor (Polres) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Kemudian yang terakhir yaitu Polsek (Kepolisian Sektor) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Maka dari setiap masing-masing tingkatan lembaga saling kerjasama dalam tugas Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Cirebon Kota melakukan penilaian setiap setahun sekali kepada 9 (sembilan) Kepolisian Sektor (Polsek) yang mampu mengembangkan tugasnya secara baik dan benar. Hal ini dapat memberi dorongan dan semangat kepada setiap anggota Kepolisian Sektor (Polsek) untuk meningkatkan pelayanan, kepedulian, pemahaman, dan kesadaran yang tinggi akan tugas dan tanggung jawab serta kinerja seluruh anggota Polsek. Dalam menentukan Kepolisian Sektor (Polsek) terbaik pada Polres Cirebon Kota, penilaian kinerja Polsek yang terjadi saat ini tidak bisa melihat nilai secara proporsional sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga penilaian tersebut terkadang tidak subyektif karena penilaian hanya dilihat dari jumlah tertinggi dari penilaian kinerja Polsek saja, serta dalam penilaian Polsek saat ini belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi dengan penyimpanan data menggunakan database, sehingga pengambilan keputusan dalam penentuan Polsek terbaik kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama. Tujuan dalam penelitian ini merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan Kepolisian Sektor (Polsek) terbaik dengan mengimplementasikan metode COPRAS (Complex Proportional Assessment). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahapan pengimplementasian, hanya admin yang akan pengunaan sistem ini, serta sistem ini berhasil menerapkan sistem pendukung keputusan secara tersistem dan admin sudah dapat melihat hasil penilaian dan penentuan Polsek terbaik secara langsung karena sistem melakukan perhitungan SPK secara otomatis sehingga pihak Polres dapat mengurangi kesalahan pada saat melakukan penilaian dan menentukan Polsek terbaik.
METODE SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING UNTUK MEMPREDIKSI PENJUALAN SPAREPART LAPTOP PADA PT HARMONI PUTRA SOLUSINDO Fahmi; Kadori, Ilman; Shifa, Latifatu
INFOKOM Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH INFOKOM STIKOM POLTEK CIREBON
Publisher : STIKOM POLTEK CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Harmoni Putra Solusindo merupakan salah satu perusahaan dagang sekaligus jasayang bergerak dibidang ilmu teknologi. PT. Harmoni Putra Solusindo sangatmemerlukan forecasting stok barang untuk menghindari kekurangan maupun kelebihanstok barang. Pada PT. Harmoni Putra Solusindo sendiri masih melakukan prediksipengorderan barang secara manual sehingga barang sering terjadi kekurangan maupunberlebih. Maka dari itu diperlukan suatu aplikasi prediksi stok barang denganmenggunakan metode Single Exponential Smoothing. Single Exponential Smoothingmerupakan suatu metode dalam forecasting yang menunjukkan pembobotan menurunsecara eksponential terhadap nilai observasi yang sebelumnya. Metode ini dipilihdikarenakan sangat cocok digunakan untuk prediksi jangka pendek, pada PT. HarmoniPutra Solusindo sendiri melakukan pengorderan barang dengan jangka pendek yaitusekali dalam sebulan. Untuk mengukur ketepatan prediksi digunakan MAE (MeanAbsolute Error). Perancang sistem menggunakan DFD (Data Flow Diagram) untukmemodelkan dan merancang sistem yang akan dibangun, bahasa pemrograman yangdigunakan yaitu PHP dan MYSQL sebagai basis datanya. Hasil dari penelitian iniadalah aplikasi yang dapat mengolah data barang lebih efisien dan mempermudahdalam proses pembelian barang maupun pengadaan stok barang, sehingga dapatmenghindari penumpukan barang
Co-Authors Ade Firman Saputera Afriansyah, Ricky Agung Priyanto Agustin, Elvan Ahmad Ahmad Hadi Pranoto alders paliling Alhijir Yasir Abdul Karim Ali Altway Ambiya Dwiyan Rahmanda Amir, Andi Mattulada Asep Kosasih Calvin Antony Cecep Nur Cahyadi Elhazri Hasdian Erniza Ery Muchyar Hasiri Fadlullah Faisal Faisal Akbar Femilia Zahra Furqan, Andi Chairil Genta Davida Prinandio Gery Pratama Gina Sonia Hamonangan Girsang Harahap, Irawan Hery Fajeriadi Hutagaol, Hendra Dm Igen Meyasha Inayah Nurbaiti Irawan Harahap Irawan, Rio Jamaluddin Jimmy Malintang Kadori, Ilman Kadri Khafit Kamal Khairur Ramadhan Kurnia Dewi Laila Nazmi Laily Rosidah Lastri Anggi Fani Leni Sumarni Liana, Intan LM. Fajar Israwan M Andika Frasetya Maivy Hastuty Marthen Gemayel Manurung Maryamah Masduki Megasari, Gabrilla Ulfa Meka, Wahyu Miftahul Janah Muhamad Juni Bedu Muhammad Din Muhammad Faizin Muhammad Gagah Saputro Muhammad Kusasi, Muhammad Muslimah, Rosailatul Nanda Ismaya Tirta Permana Nasripin Nirwan Budaytna Norafnan, Abdul Norhikmah Nuniek Hendrianie Nur Erin Syahirah Nurkamilah Nurul Laely Mahmudah Pamuncak, Mohammad Bintang Pardede, Rudi Rachmaniah, Orchidea Rafi Maulana Rahmawaty, Santi Rai Iqsandri Ratna Widyawati Retno Wulandari Rivaldi Rivani Kusuma Handratna Rizana Rudi Pardede Saidatul Munazilah Santi Rahmawaty Sasa Mantiri Sehan Rifky Shifa, Latifatu Simamora, Bona Adrian Simpan Edy Saputra Siregar, Solhani Guntur Siti Nurkhamidah Slamet Riyadi Sulastri Sulastri Susi Susanti Susianto Syahdan Gymnastiar Wahyu Meka Winstar, Yelia Nathassa Yecha Febrieanitha Putri Yeni Rahmawati Yeni Rahmawati, Yeni Yetti Yola Ade Safitri Yudha Irhasyuarna Yulia Tika Sari Yulianti, Yuyun Eka Zayus Muazrian7 Zulhari