Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.759

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Daulat Hukum JCES (Journal of Character Education Society) Jurnal Ius Constituendum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Awang Long Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Asia Pacific Fraud Journal JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN PALAR (Pakuan Law review) Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) UNTAG Law Review SABDAMAS Journal Civics and Social Studies Law Research Review Quarterly JURNAL USM LAW REVIEW BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) UNISKA LAW REVIEW Journal of Morality and Legal Culture Borobudur Law Review Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Amsir Law Jurnal (ALJ) International Journal of Business, Law, and Education INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Law Development Journal Jurnal Interpretasi Hukum Verstek International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Madani: Multidisciplinary Scientific Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Hukum dan Keadilan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Asian Journal of Social and Humanities Forschungsforum Law Journal HUMANIORASAINS International Journal of Law and Society Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Jurnal Hukum Statuta Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Synergisia Journal of Adat Recht

Muthia Sakti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Author-ID : 1257430

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

5 6 7 8 9

Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Nurdin, Melinda; Sakti, Muthia
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8677

This article desires to explain the urgency of halal labeling of over-the-counter (OTC) medicines products to protect consumers in Indonesia and analyze the legal aftereffect for business actors if not carry out halal labeling. The Muslim population dominates most of the total population in Indonesia, likely at 86,7%.. For this reason, the halal status and guarantee of a product is an issue that cannot be underestimated, in which case a halal certificate is believed to be the best option. However, apart from halal certificates, halal labels also play an important role, especially for OTC medicines products which are still found not to have halal labels on the market. The method is normative legal research with regulatory analysis. Research that focuses on the aspect of the urgency of halal labeling as the second stage of halal certification for OTC medicine products is an element of novelty. This article finds that the basis for the urgency of halal labeling on OTC medicine products was found because it's mandatory and is intended as an effort to protect consumers, especially regarding the rights to safety, comfort, and information. Apart from that, it's also because the halal label is meaningful for business actors and the state from an economic perspective and eliminates the perception of emergency law on OTC medicines circulating in society. The legal aftereffect for business actors in case they don’t carry out halal labeling for OTC medicines products is that they may be subject to administrative sanctions determined by BPJPH. Penelitian ini untuk menguaraikan secara lebih lanjut mengenai urgensi labelisasi halal produk obat OTC (obat bebas dan obat bebas terbatas) dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia sekaligus menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha dalam hal tidak melakukan labelisasi halal. Populasi penduduk muslim mendominasi sebesar 86,7% dari total populasi penduduk di Indonesia. Untuk itu, status dan jaminan kehalalan terhadap suatu produk menjadi isu yang tidak dapat disepelekan, yang dalam hal ini sertifikat halal dipercayakan sebagai opsi terbaik. Namun selain sertifikat halal, label halal juga memegang peranan penting khususnya bagi produk obat OTC yang masih ditemukan belum memiliki label halal di pasaran. Metode penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini dengan menganalisis perundang-undangan. Penelitian yang berfokus pada aspek keurgensitasan labelisasi halal sebagai tahap kedua dari sertifikasi halal pada produk obat OTC menjadi unsur kebaruan. Hasilnya, ditemukan dasar urgensi labelisasi halal pada produk obat OTC karena adanya bersifat wajib dan ditujukan sebagai suatu usaha dalam melindungi konsumen khususnya terkait hak atas rasa aman, kenyamanan, dan informasi. Selain itu, juga dikarenakan label halal berarti bagi pelaku usaha dan negara dari segi perekonomian dan untuk menghapuskan persepsi hukum darurat pada obat OTC yang beredar di sosial masyarakat. Adapun konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha apabila tidak melakukan labelisasi halal terhadap produk ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketetapan BPJPH.

Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis SIHALAL bagi UMK Roti Rumahan Dapur Zya dengan Skema Self-Declare Sakti, Muthia; Rizkianti, Wardani; Sulastri; Ramadhani, Dwi Aryanti; Afifa, Erina Nur
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2025): SEPTEMBER-OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/smjq4339

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Rendahnya literasi hukum dan keterbatasan akses terhadap teknologi informasi menyebabkan banyak UMK belum tersentuh proses sertifikasi halal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan mendampingi pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal melalui skema self-declare berbasis sistem SIHALAL yang dikembangkan oleh BPJPH. Pendampingan dilakukan secara intensif kepada pelaku usaha roti rumahan Dapur Zya yang memproduksi kue kering, mochi buah, dan camilan lainnya. Seluruh bahan yang digunakan telah memenuhi prinsip halal dan premium. Kegiatan meliputi sosialisasi regulasi, aktivasi akun SIHALAL, input data produk dan komposisi, serta pembimbingan unggah dokumen hingga pengajuan sertifikat. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan teknis, proses pendampingan berhasil menjembatani pelaku usaha dengan sistem digital dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas produk. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat diakses oleh UMK dengan dukungan pendampingan yang adaptif. Selain itu, program ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan transformasi digital layanan publik. Pendekatan ini dapat direplikasi secara luas untuk mempercepat sertifikasi halal di kalangan UMK.

Perlindungan Konsumen Atas Obat Sirup Pemicu Gagal Ginjal Akut Azzahra, Natasya Fhadyah; Yusuf, Hasan; Awalia, Diandra Ahsani; Sabilla, Indana Zulfah; Sitorus, Christofel Adam; Sakti, Muthia
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i1.854

Peran krusial perlindungan konsumen dalam konsumsi farmasi, dengan menekankan kerangka hukum di Indonesia. Konsumen memiliki peran penting dalam perekonomian, sehingga perlu perlindungan dari produk berbahaya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan hak-hak konsumen dan kewajiban bisnis, termasuk perusahaan farmasi. Meskipun ada regulasi yang berlaku, insiden seperti kasus gagal ginjal akut pada anak-anak tahun 2022 akibat obat sirup yang terkontaminasi menunjukkan tantangan yang masih ada. Kasus-kasus ini, yang disebabkan oleh obat dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang berlebihan, menekankan tanggung jawab perusahaan farmasi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan produk. Makalah ini mengkaji lingkungan regulasi, akuntabilitas perusahaan farmasi dan BPOM, serta mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan konsumen dan penegakan hukum untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Freedom, Oversight, and Sanctions in Digital Financial Services: Toward Sustainable Development Goals in Indonesia Hamid, Abdul; Afifullah , Muhamad; Sakti, Muthia
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 6 (2025): JHK_OCTOBER
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i6.448

The rapid growth of digital financial services in Indonesia has reshaped financial transactions by increasing accessibility, efficiency, and innovation, thereby supporting financial inclusion and economic growth. However, this progress also presents challenges related to security, consumer protection, and regulatory adequacy. This study examines the balance between freedom and oversight in digital financial transactions and assesses the role of sanctions on service providers. Using a normative juridical approach with statutory, conceptual, and case-based analysis, the research explores how Indonesia’s legal framework addresses the dual challenge of encouraging innovation while protecting public interests. The findings show that freedom in digital finance expands inclusivity but also increases risks of cybercrime, fraud, data misuse, and instability, especially concerning digital assets. Oversight mechanisms are essential to ensure transparency, compliance, and stability. Sanctions—administrative, civil, or criminal—function as tools to compel providers to adopt stronger standards of security, accountability, and consumer protection. While sanctions may impose costs, they strengthen compliance and enhance public trust. The study concludes that balancing freedom, supervision, and sanctions is vital to creating an innovative yet accountable digital financial ecosystem. Moreover, these regulatory measures contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly economic growth (SDG 8), innovation and infrastructure (SDG 9), reducing inequalities (SDG 10), and strong institutions (SDG 16).

REKONSTRUKSI HUKUM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA BERDASARKAN ANALISIS EKONOMI Haryanto, Imam; Sakti, Muthia; Bhagaskara, Herdandi Irsyad; Puteri, Sita Narawita; Tobing, Yoshiro Emillio Lumban
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.575 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada mengenai energi baru terbarukan di Indonesia berdasarkan analisis ekonomi. Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi listrik tenaga surya dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini sejatinya telah disadari oleh pemerintah sebagai badan struktural yang telah menyusun strategi lewat regulasi untuk mengembangkan PLTS. Namun masih terdapat banyak celah substansial yang menyebabkan investor, IPP, dan masyarakat luas pada umumnya enggan melirik PLTS. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang mendekatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan metode komparatif-deskriptif untuk melihat cerminan perbandingan regulasi di negara lain, penulis mendapati bahwa celah substansial tersebut di antaranya meliputi belum tersedia kemudahan serta penetapan harga yang masuk akal dengan kewajiban membeli tanah untuk pengadaan proyek, syarat TKDN yang tinggi padahal eksternalitas yang tinggi juga dibutuhkan untuk mengembangkan PLTS di Indonesia, serta adanya kekosongan hukum secara umum mengenai EBT dan insentif fiskal khusus. Untuk itu, perlu adanya rekonstruksi yang menyeluruh dan gamblang, yang menyiasati ketiga komponen utama sistem hukum yakni struktur, substansi, dan budaya.

A COMPARISON OF TELEMEDICINE IN INDONESIA AND MALAYSIA: A LEGAL AND POLICY REVIEW Erlyani, Rizka; Bakhtiar, Handar Subhandi; Sakti, Muthia
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to provide a comparative analysis of the regulatory frameworks governing digital health platforms for telemedicine services in Indonesia and Malaysia. By examining the legal structures, challenges, and opportunities in implementing telemedicine through private digital platforms, the study identifies key differences and similarities between the two countries. The study uses a normative legal approach, combining legislative analysis and comparative law. The study evaluates relevant laws and regulations in both countries, including Law No. 17 of 2023 concerning Health in Indonesia and the Telemedicine Act 1997 in Malaysia. The analysis focuses on platform-based models, such as Halodoc in Indonesia and BookDoc in Malaysia, to assess regulatory compliance, data protection measures, and their implications for healthcare access and patient safety. The findings reveal significant regulatory gaps in Indonesia, particularly regarding legal recognition of private platforms and unclear accountability mechanisms. In contrast, Malaysia's more integrated regulatory framework facilitates smoother collaboration between the public and private sectors. The study concludes with recommendations for policy improvements in Indonesia, emphasizing the need for clearer regulations to ensure legal certainty, patient protection, and service quality in telemedicine practices.

Corporate Guarantee Legal Certainty Provided Without Shareholder Approval Dianrachma, Mitari; Sugiyono, Heru; Sakti, Muthia
International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Vol. 3 No. 2 (2024): June
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sj.v3i2.329

The agreement providing a corporate guarantee does not provide a limit on the nominal amount that will be guaranteed by the corporate guaranteed provider because the corporate guarantee provider will guarantee the entire debt including interest, fines, fees and other amounts of money that must be paid. In Indonesian limited liability company law, directors are required to seek shareholder approval in the case of pledging more than fifty percent of the company's assets, but in practice, approval from shareholders is not always required to provide a corporate guarantee. Especially in the case of corporate guarantees known as limited corporate guarantees, where the guarantee value does not exceed fifty percent of the Company's total assets. The aim of this research is to analyze the legal certainty of providing corporate guarantees without shareholder approval for credit applications whose value is less than fifty percent of the Company's assets. This type of research is normative juridical, namely a type of research with a conceptual approach. This research has the result that a corporate guaranteed agreement to guarantee the value of a credit facility whose value is not more than 50% of the company's assets provided without shareholder approval does not provide legal certainty.

Prevention of the Predatory Pricing Practices for Imported Products in E-Commerce Sakti*, Muthia; Sulastri, Sulastri; Kurniawan, Itok Dwi; Putri, Fairuz Mumtaz Abafiyah
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27177

The practice of predatory pricing is a sales strategy that sets very low prices with the aim of removing competitors from the market and attracting buyers at low prices. Article 20 of the Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition states that business actors are prohibited from supplying goods and or services by selling at a loss or setting meagre prices with the intent to eliminate or terminate the business of its competitors in the relevant market to result in monopolistic practices and or unfair business competition. The type of research that will be used to analyse problems related to the alleged practice of selling at a loss on the Shopee e-commerce site is normative juridical. The legal approach that the author will use is the statutory approach. The development of the e-commerce industry can benefit consumers and businesses. In searching for a case, 2 sources can be found by KPPU, namely based on reports and initiatives from KPPU itself. Not only that, an in-depth examination process and sufficient evidence are needed so that the case can be followed up to the next stage. Regarding preventive measures, KPPU has continued to conduct in-depth research since 2017 to be able to map the digital economic ecosystem and the potential for anti-competitive behaviour that might occur in the future in the digital era. This matter is also stated in the KPPU's Strategic Plan for 2020-2024.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan Sulastri, Sulastri; Ramadhani, Dwi Aryanti; Sakti, Muthia
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2816

Researchers will examine the legal protection of the rights of children who enter into underage marriages. The purpose of this study is to show the impact of the ease of granting marital dispensation on children's development rights, namely how the legal protection of children's self-development rights is due to marital dispensation. The type of research used is normative legal research. The research approach used is the statutory approach and the comparative approach. The type of data in normative research is secondary data obtained through library research or documentation studies. Based on the results of the research, it turns out that there are still many parents who apply for marriage dispensation for children who are underage so they can get married. Therefore it is necessary to take action as an effort to provide legal protection to children. First, the government needs to review the Marriage Law, namely the need to add an article that regulates in detail the reasons for applying for a marriage dispensation. Second, it is necessary for the community to gain an understanding of the bad consequences that arise from underage marriages based on marriage dispensation.

Co-Authors Abdul Hamid Afifa, Erina Nur Afifullah , Muhamad Afifullah, Muhamad Agustanti, Rosalia Dika Aji Lukman Ibrahim Akbar, Agil Masyhur Akbar, Sahda Saraswati Akbar, Soultan Raffly Akhdan, Fariz Ridhanus Alfarissa, Tiara Alisya Rahma Saebani Amanda, Nur Septiana Andre Rizaldy Andriyanto Adhi Nugroho Ardianti, Aini Dhia Atik Winanti Atik Winarti Attamimi, Abdu El-Aziz Aurelia, Amanda Aurelita, Mira Awalia, Diandra Ahsani Awalin, Hanif Fil Az Zahra, Shabrina Najla Azzahra, Esi Anindya Azzahra, Natasya Fhadyah Bagas Prasetya Faliquzzaman Berliana Purwono Putri Bernadin Dwi M Bhagaskara, Herdandi Irsyad Bilqis, Audrey Azka Christian, Noel Christofel Adam Sitorus Dafa, M Naufal Abiyi Diani Sadiawati Dianrachma, Mitari Dinanti, Dinda Dinda Dinanti Dori, Evan Dwi Desi Yayi Tarina Dwi Rahayu Ningrum, Dwi Rahayu Emiliana, Niti Erina Nur Afifa Erlyani, Rizka Fachri Hafizd Selian Fahrhezi, Tigor Akhmad Fahrozi, Muhammad Helmi Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri Falevi, Yunizar Fauzan Alsadilla Hermawan Fauziyyah, Laila Febriana, Meutia Caesar Fiana, Vinka Arzetta Fitria Ayuningtyas Gunawan, Rafy Akmal Hamonangan, Josafat Handar Subhandi Bakhtiar Haryanto, Imam Herdandi Irsyad Bhagaskara Heru Sugiyono Hulu, Samuel Arthur Indira Putri Irfani Indri Syahfitri Irfani, Indira Putri ITOK DWI KURNIAWAN Itok Dwi Kurniawan Iwan Erar Joesoef Jannah, Ghina Rhoudotul K, Kefianto Khalilullah, Ibrahim Hanif Kusmaputri, Reta Indah Latisha, Najwa Latri, Akhdan Adityo Laurenza, Dias Prima Loudoe, Fafat Akbar Maharani, Marsya Arviela Mahira, Andi Humaira Marasabessy, Masita Marcella Azzahra Maryam, Tazkia Asshiva Maryanto Maryanto Mohammad Rizky Siregar Muhammad Alfito Prawidiya Utama Muhammad Ardian, Muhammad Musyaffa Abidin, Fikri Rafi Mutaqin, Fadzal Nabila, Tiara Nada Prima Dirkareshza Novyana, Hilda Nur Hana Oktaviani Nurchasanah Nurdin, Melinda Nurdin, Merry Kurniawati Nurfajriana, Syifa Nurfarah Nidatya Panjaitan, Rachel Netanya Paradisha, Uma Permatasari, Deshy Eka Permatasari, Elizabet Devi Pramita, Sinta Ana Pramudita, Salmanita Shalsabella Priambodo, Rio Puteri, Sita Narawita Putri, Andi Sabila Putri, Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri, Fallen Annisa Aji Putri, Lisa Angelie Raditya, Bariq Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhanti, Shaila Azalea Rangga Wira Syahputra Rasendriya, Bariq Raditya Rasyid, Mohammad Haikal Raynold Sebastian Hasiholan Gultom Revania Fedira Rianda Dirkareshza Rizkianti, Wardani Sabilla, Indana Zulfah Safitri, Nadila Sahara, Melian Samuel Arthur Hulu Satino Sherlyta Ramadhani Sinta Ana Pramita Sita Narawita Puteri Siti Helmyati Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Sitorus, Christofel Adam Suhanda, Ariq Naufal Attalah Suherman Suherman, Suherman SULASTRI Sulastri Sulastri Sulastri Suryo Hadi Kusumo Syahputra, Rangga Wira Sylvana Murni Deborah Hutabarat Sylvana Murni Deborah Hutabarat Taniaswari, Vioneta Rizky Taufiqurrohman Syahuri Thefirsly N, Chiquita Tiara Nabila Tobing, Yoshiro Emillio Lumban Utami, Kery Vinka Ananda Putri Wijaya, Safira Wirya Agung Kusuma Putra Yadita, Devina Yoshiro Emillio Lumban Tobing Yuliana Yuli Wahyuningsih Yuliana, Adelia Yusuf, Hasan Zahia, Reyna `Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman

Title

Found 89 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 89 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 89 Documents
Search