p-Index From 2020 - 2025
9.175
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Hukum Novelty JCES (Journal of Character Education Society) Jurnal Ius Constituendum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Awang Long Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Asia Pacific Fraud Journal JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) UNTAG Law Review SABDAMAS Journal Civics and Social Studies Unnes Law Journal Law Research Review Quarterly JURNAL USM LAW REVIEW BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) UNISKA LAW REVIEW Journal of Morality and Legal Culture Borobudur Law Review Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Amsir Law Jurnal (ALJ) International Journal of Business, Law, and Education Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Law Development Journal Jurnal Interpretasi Hukum Verstek International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Madani: Multidisciplinary Scientific Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Hukum dan Keadilan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Forschungsforum Law Journal HUMANIORASAINS International Journal of Law and Society Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Jurnal Hukum Statuta Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Claim Missing Document
Check
Articles

PENINGKATAN KESADARAN LITERASI DIGITAL BAGI REMAJA MELALUI PROGRAM EDUKASI INTERAKTIF Ayuningtyas, Fitria; Sakti, Muthia; Nidatya, Nurfarah
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v6i1.4442

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial di kalangan remaja, termasuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sayangnya, kurangnya pemahaman literasi digital membuat siswa rentan terhadap berbagai ancaman dunia maya, seperti penyalahgunaan data pribadi, perundungan siber, serta maraknya perjudian daring. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap literasi digital, termasuk aspek keamanan, etika, dan kecakapan hukum di era digital. Mitra dalam kegiatan ini adalah SMK Tunas Media, yang memiliki fokus pada bidang teknologi dan media, namun masih menghadapi tantangan dalam membekali siswanya dengan keterampilan literasi digital yang memadai. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan Service Learning (SL), yang menggabungkan pembelajaran akademik dengan kegiatan pengabdian. Kegiatan ini melibatkan 128 siswa dari kelas X, XI, dan XII. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai literasi digital. Hasil post-test menunjukkan peningkatan skor rata-rata pemahaman sebesar 23% dibandingkan pre-test, dengan peningkatan tertinggi pada aspek kesadaran terhadap keamanan digital dan pengelolaan informasi daring. Selain itu, siswa menunjukkan respon positif terhadap metode pembelajaran interaktif, yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan menerapkan konsep literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran literasi digital siswa SMK Tunas Media. Program serupa diharapkan dapat diterapkan di sekolah lain guna mempersiapkan generasi muda yang lebih cakap digital dan mampu menghadapi tantangan era siber dengan bijak.
Penyuluhan Pada Sdit Alhamidiyah Mengenai Menjadi Orang Tua Cerdas Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Wardani Rizkianti; Muthia Sakti; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Erina Nur Afifa
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i24
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kualitas hidup manusia, yang tidak hanya bergantung pada faktor medis, tetapi juga pada asupan makanan yang bergizi. Di sisi lain, kemasan produk makanan yang menarik dan informatif berperan penting dalam melindungi konsumen dan menarik minat mereka. Sayangnya, peredaran jajanan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya, terutama di sekitar sekolah, dapat mengancam kesehatan anak-anak. Jajanan anak sekolah sering kali mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks yang berpotensi menyebabkan keracunan pangan atau masalah kesehatan lainnya. Untuk itu, perlindungan konsumen, khususnya terkait keamanan pangan, menjadi sangat penting, mengingat rendahnya pengetahuan konsumen dan kesadaran akan bahaya bahan tambahan pangan yang berlebihan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama orang tua siswa, mengenai perlindungan konsumen, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di SDIT Alhamidiyah melalui penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya memilih jajanan yang aman dan bergizi untuk anak-anak. Penyuluhan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan pangan, tetapi juga prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keamanan pangan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sekitar 50 orang tua siswa dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepedulian orang tua terhadap pemilihan makanan yang sehat untuk anak-anak mereka. Penyuluhan ini juga sejalan dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2, SDG 3, dan SDG 16 yang bertujuan untuk memastikan akses pangan yang aman, menjaga kesehatan, dan memperkuat institusi yang berperan dalam perlindungan konsumen.
Halal Certification of Micro and Small Enterprises’ Food Products for Consumer Protection Sakti, Muthia; Ramadhani, Dwi Aryanti
Amsir Law Journal Vol 5 No 1 (2023): October (Special Issue: The Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of the
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v5i1.296

Abstract

This research aims to discuss the statutory regulations of halal certification. The study was performed through literature studies, especially on primary, secondary, and tertiary legal materials that describe legal protections for consumers and consideration of the halal certification. This study showed that micro and small enterprises’ food products are easy to verify about the halal food products, as long as the organization that assists the enterprises are legal entities. Micro and small enterprises (MSEs) should only make a statement letter of the halalness of a product that is verified and get assistance by Islamic social organizations or religious institutions that are legal entities and/or universities, government agencies, or business entities as long as they are partners with legal Islamic community organizations or Islamic religious institutions. However, regulations related to the halal statement of micro and small enterprise actors must still be reviewed and given special attention and supervision. In Indonesia, with the majority of the Muslim community, the guarantee of the halalness of a product and/or service is crucial. For this reason, the enactment of the Halal Product Guarantee Law is a form of state protection for Muslim consumers in Indonesia.___ References Books with an author: Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Aswirna, P., & Febriyanti, S. (2018). Pengabdian Berbasis Kebijakan Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Mengkonsumsi Produk Halal bagi Pemuka Agama Islam Kota Padang. Padang: UIN Imam Bonjol. Barkatullah, A. H. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada. Rahardjo, S. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas. Saebani, B. A. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Pustaka Setia. Shidarta, S. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo. Utsman, S. (2014). Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Journal articles: Ab Talib, M. S., & Mohd Johan, M. R. (2012). Issues in Halal Packaging: a Conceptual Paper. International Business and Management, 5(2), 94-98. Abd Rahman, A., Asrarhaghighi, E., & Ab Rahman, S. (2015). Consumers and Halal Cosmetic Products: Knowledge, Religiosity, Attitude and Intention. Journal of Islamic Marketing, 6(1), 148-163. Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Jurnal Graha Pengabdian, 1(2), 139-150. Ahmad, A., Pransisto, J., & Syahril, M. A. F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Litigasi Amsir, 10(3), 322-332. Anugrah, K. (2017). Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) di Kota Gorontalo. Jurnal Pariwisata Pesona, 2(2), 1-12. Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 80-88. Erfan, M., Pransisto, J., & Syahril, M. A. F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dari Peredaran Makanan Kedaluwarsa. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 194-207. Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. Journal of Halal Product and Research, 2(2), 68-78. Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 428-435. Giyanti, I., & Indriastiningsih, E. (2019). Effect of SME Food Entrepreneurs Knowledge on Halal Certification for Certified Awareness Using Partial Least Square. Jurnal Teknik Industri, 20(2), 140-151. Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. ADIL: Jurnal Hukum, 10(1). Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 4(2), 357-376. Izzuddin, A. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. Jurnal Penelitian Ipteks, 3(2), 100-114. Jopie Gilalo, J., Sulistiyono, A., & Harahap, B. (2020). Tinjauan Yuridis dalam Bukti Hukum Konsumen dalam Makanan Halal. Jurnal Ilmiah Living Law, 12(1), 26-40. Kawata, Y., Htay, S. N. N., & Salman, A. S. (2018). Non-Muslims’ Acceptance of Imported Products with Halal Logo: a Case Study of Malaysia and Japan. Journal of Islamic Marketing, 9(1), 191-203. Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. Al-Muzara’ah, 8(2), 109-127. Langvinienė, N., & Daunoravičiūtė, I. (2015). Factors influencing the success of business model in the hospitality service industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 213, 902-910. Mawaddah, F. (2020). Constraints And Challenges of Halal Product Guarantee in the Syariate Area. SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies, 2(1), 91-112. Mutmainah, L. L. (2018). The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food. Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 1(1), 33-50. Pujiono, A., Setyawati, R. F., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. Indonesia Journal of Halal, 1(1), 1-7. Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16(2), 152-163. Rahmawati, I. N., & Rukiyah, L. (2014). Win-Win Solution Sengketa Konsumen. Jakarta: Pustaka Yustisia. See also Kasim, A., & Heridah, A. (2020). The Region Governance Review of Barru Regency to Actualize Good and Clean Governments. Amsir Law Journal, 1(2), 61-69. Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). Indonesia Journal of Halal, 3(1), 83-87. Yusoff, S. Z., Adzharuddin, N. A., & Bolong, J. (2014). Faktor Pencetus Perilaku Pencarian Maklumat Produk Halal Dalam Kalangan Keluarga Islam. Global Media Journal, 3(2), 69-82.
Efektivitas Omnibus Law terhadap Perlindungan Tenaga Medis di Indonesia dalam Perbandingan dengan Sistem Hukum Malaysia Maryanto Maryanto; Handar Subhandi Bakhtiar; Muthia Sakti
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.1017

Abstract

The comparison of health law between Indonesia andMalaysia covers critical aspects of the healthcare system that influence the quality of life of their citizens. This study primarily focuses on occupational health and safety (OHS) for healthcare workers. According to global data, Malaysia has a better healthcare system compared to Indonesia, as reflected in its higher ranking on the Health Care Index. In Indonesia,health law regulations often undergo changes and revisions,such as the enactment of the Omnibus Law, which consolidates various health sector regulations. However, this has raised concerns about the diminishing legal protection for healthcare workers. In contrast, Malaysia presents a more structured system, with the integration of health and labor institutions through the Department of Occupational Safety And Health (DOSH), which ensures better workplace safety and clearer standards. This research adopts a descriptive qualitative approach by analyzing legal documents such as Law Number 17 of 2023 on Health in Indonesia and the Occupational Safety and Health Act in Malaysia. The Malaysian approach is more preventive and promotive in nature, differing from Indonesia’s curative-dominated model. The study aims to compare the legal health regulations of both countries, assess their implementation effectiveness, and offer policy recommendations based on best practices applied inMalaysia to improve the quality of healthcare services inIndonesia. The findings reveal that although Indonesia has significant potential in the health sector, weak regulation implementation and supervision remain major obstacles. Therefore, a more structured and efficient regulatory reform is needed to enhance legal protection for healthcare workers and improve health services.
Construction of Regulations for the Development of Coastal Areas for Tourism based on Local Wisdom in Pandeglang Regency, Banten Novyana, Hilda; Suherman; Ramadhani, Dwi Aryanti; Muthia Sakti; Erina Nur Afifa
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4598

Abstract

In a country, territory is one of the mandatory elements for the establishment of the country. The potential owned by a region will not be utilized optimally if there is no development of the region. This study aims to determine how the construction of regulations in the development of coastal areas by Pandeglang Regency, to determine the effectiveness of the construction of regulations that have been owned by Pandeglang Regency and what problems arise, as well as solutions that can be applied as a solution to these problems. The normative legal research method is carried out by means of a literature study in the form of secondary data as a basic material for research and also by carrying out a qualitative approach. Pandeglang Regency has great potential for the development of coastal tourism. However, to maintain the sustainability of the local environment and culture, regulations are needed that integrate local wisdom in every aspect of tourism development. The results of the study indicate the need for regulations based on local wisdom to ensure sustainable coastal tourism development and provide adequate legal protection for the local community and environment. Keywords: Regulation, tourism, coastal, local.
CIVIL LAW ASPECTS OF PROBLEMATIC DELIVERIES BY PT. POS INDONESIA CENTRAL JAKARTA BRANCH: A REVIEW OF LIABILITY AND DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS Kusmaputri, Reta Indah; Sakti, Muthia
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1586

Abstract

This study aims to examine the legal responsibilities of PT. Pos Indonesia Central Jakarta Branch in protecting consumers, with a specific focus on cases of lost, damaged, and delayed deliveries. The research adopts a normative legal methodology to analyze customer complaints and return data from 2023, as well as to review relevant legal frameworks under the Consumer Protection Law and the Postal Services Law. Special attention is given to the case of YouTuber Artodipro, whose import of non-nicotine cigarettes in excess of legal limits resulted in customs seizure, highlighting the intersection of postal services and import regulations. The scope of this study encompasses the legal obligations of PT. Pos Indonesia Central Jakarta in handling consumer complaints, the effectiveness of existing complaint resolution mechanisms, and the regulatory environment governing import restrictions for non-nicotine products. The findings reveal that the top five customer complaints relate to shipment information issues, misdelivery, pre-collecting, pickup requests, and item returns. The study concludes that PT. Pos Indonesia Central Jakarta is legally liable for ensuring compliance with delivery agreements and for providing compensation in cases of delay, loss, or damage. However, current complaint resolution processes are underutilized, and there is a lack of regulatory clarity and consumer awareness regarding import restrictions. In conclusion, PT. Pos Indonesia Central Jakarta is recommended to enhance its tracking systems, increase transparency in complaint handling, and streamline return processes. The study also suggests updating importation regulations for non-nicotine products and improving consumer education on customs procedures to strengthen consumer protection and regulatory compliance.
Legal Consequences of Violating The Halal Certification Process Through A Self-Declaration Scheme Vinka Ananda Putri; Muthia Sakti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.477

Abstract

All micro and small enterprises must register their products under the Halal Product Guarantee Organising Agency's (BPJPH) halal certification program in order to obtain halal certification. BPJPH streamlines the process by offering a more straightforward method for halal certification registration, which involves utilizing the self-declaration scheme. However, this certainly does not excuse violations committed by business actors or other parties. Therefore, the purpose of this research is to shed light on BPJPH's monitoring role in the halal certification process via the self-declare scheme, and to outline the legal repercussions for those who violate these stages. We conducted the research using a normative juridical approach, collecting primary data from statutory regulations and supplementing it with interviews. The research findings show that BPJPH carries out a supervisory function over the halal certification process through a self-declare scheme. This research also reveals that the self-declare scheme will impose administrative sanctions on violators at the halal certification stages. However, the imposition of administrative fines is not yet feasible. We are still studying the limits of fines and the types of violations committed.
Consumer Protection for Honda Vehicle Users with Frame eSAF Damage Based on the Principles of Consumer Safety and Security Muhammad Alfito Prawidiya Utama; Muthia Sakti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.553

Abstract

Two-wheeled vehicles are one of the primary modes of transportation for the majority of the population today. Honda, a leading manufacturer of two-wheeled vehicles, dominates the market in Indonesia by continually introducing innovations that meet consumer needs. Honda's latest innovation is the Enhanced Smart Architecture Frame (e-SAF). However, in some cases, this frame has experienced damage due to corrosion, which can be detrimental and even dangerous to consumers. This research used a normative legal research method, utilizing a literature review of positive law, data, and other legal materials, supplemented by interviews. The objective of this study is to analyze the aspects of legal protection for consumers using Honda vehicles with eSAF frame damage based on the principles of consumer safety and security. The research results indicated that in this case, Honda did not apply the principles of consumer safety and security, which should be an obligation for businesses to ensure the safety and security of their consumers. Legal protection for eSAF frame users is also assured by Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection, which offers a robust basis for safeguarding consumer rights, especially their right to safety and security.
Legality of Artificial Intelligence-Generated Advertising in Commercial Activities Based on Legal Certainty Putri, Fallen Annisa Aji; Sakti, Muthia; Winanti, Atik
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1497

Abstract

To understand and analyze the legality concerning the use of artificial intelligence in commercial activities. To explore and analyze the legal certainty of advertising generated by artificial intelligence. This research also helps the author gain insight and firsthand knowledge on how AI-generated advertising is regulated under Indonesian law. Through this normative legal method, results will be obtained that align with practical applications. This will make the research more concrete and accountable for its authenticity and validity. Artificial intelligence technology is fundamentally developed by generating results through the input of big data or pre-existing data, which is then trained to produce the desired outcomes. Although the technology is created to ease human life, its development has led to complexities, particularly in relation to the law. One current debate centers on the copyright of works created by artificial intelligence (AI). This has become a polemic due to the illegal use of data for training purposes
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI MANGROVE MENGENAI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERUBAHAN IKLIM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Sakti, Muthia; `Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Panjaitan, Rachel Netanya; Azzahra, Esi Anindya; Fauziyyah, Laila; Syahputra, Rangga Wira
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.11423

Abstract

Pemberdayaan kelompok tani mangrove adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat setempat dalam meningkatkan kesadaran mereka terhadap hukum ketenagakerjaan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan penyuluhan kepada kelompok tani terkait ketenagakerjaan dengan petani mangrove di Ekowisata PIK dan peran tanaman mangrove untuk menjaga iklim. Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Ekowisata PIK yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada kelompok tani tentang ketenagakerjaan. Pada penulisan ini dapat diketahui bahwa para petani memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,dan mengetahui bahwa peran mangrove sangat besar dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar guna menjaga perubahan iklim
Co-Authors Abdul Hamid Afifa, Erina Nur Afifullah , Muhamad Agustanti, Rosalia Dika Akbar, Agil Masyhur Akbar, Sahda Saraswati Akhdan, Fariz Ridhanus Alfarissa, Tiara Alisya Rahma Saebani Amanda, Nur Septiana Andre Rizaldy Ardianti, Aini Dhia Atik Winanti Atik Winarti Aurelia, Amanda Aurelita, Mira Awalia, Diandra Ahsani Awalin, Hanif Fil Azzahra, Esi Anindya Azzahra, Natasya Fhadyah Bagas Prasetya Faliquzzaman Berliana Purwono Putri Bernadin Dwi M Bhagaskara, Herdandi Irsyad Bilqis, Audrey Azka Christian, Noel Christofel Adam Sitorus Diani Sadiawati Dianrachma, Mitari Dinanti, Dinda Dinda Dinanti Dwi Desi Yayi Tarina Erina Nur Afifa Erlyani, Rizka Fachri Hafizd Selian Fahrhezi, Tigor Akhmad Fahrozi, Muhammad Helmi Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri Falevi, Yunizar Fauzan Alsadilla Hermawan Fauziyyah, Laila Febriana, Meutia Caesar Fiana, Vinka Arzetta Fitria Ayuningtyas Gunawan, Rafy Akmal Hamonangan, Josafat Handar Subhandi Bakhtiar Haryanto, Imam Herdandi Irsyad Bhagaskara Heru Sugiyono Hulu, Samuel Arthur Indira Putri Irfani Indri Syahfitri Irfani, Indira Putri ITOK DWI KURNIAWAN Itok Dwi Kurniawan Iwan Erar Joesoef Jannah, Ghina Rhoudotul K, Kefianto Khalilullah, Ibrahim Hanif Kusmaputri, Reta Indah Latisha, Najwa Laurenza, Dias Prima Loudoe, Fafat Akbar Maharani, Marsya Arviela Mahira, Andi Humaira Marasabessy, Masita Marcella Azzahra Maryam, Tazkia Asshiva Maryanto Maryanto Mohammad Rizky Siregar Muhammad Alfito Prawidiya Utama Muhammad Ardian, Muhammad Musyaffa Abidin, Fikri Rafi Mutaqin, Fadzal Nabila, Tiara Nada Prima Dirkareshza Novyana, Hilda Nur Hana Oktaviani Nurdin, Melinda Nurfajriana, Syifa Nurfarah Nidatya Panjaitan, Rachel Netanya Paradisha, Uma Permatasari, Deshy Eka Permatasari, Elizabet Devi Pramita, Sinta Ana Pramudita, Salmanita Shalsabella Puteri, Sita Narawita Putri, Andi Sabila Putri, Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri, Fallen Annisa Aji Putri, Lisa Angelie Raditya, Bariq Ramadhani, Dwi Aryanti Rangga Wira Syahputra Rasendriya, Bariq Raditya Rasyid, Mohammad Haikal Raynold Sebastian Hasiholan Gultom Rianda Dirkareshza Rizkianti, Wardani Sabilla, Indana Zulfah Safitri, Nadila Sahara, Melian Samuel Arthur Hulu Satino Sherlyta Ramadhani Sinta Ana Pramita Sita Narawita Puteri Siti Helmyati Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Sitorus, Christofel Adam Suhanda, Ariq Naufal Attalah Suherman Suherman, Suherman Sulastri SULASTRI Sulastri Sulastri Suryo Hadi Kusumo Syahputra, Rangga Wira Sylvana Murni Deborah Hutabarat Sylvana Murni Deborah Hutabarat Taniaswari, Vioneta Rizky Taufiqurrohman Syahuri Thefirsly N, Chiquita Tiara Nabila Tobing, Yoshiro Emillio Lumban Utami, Kery Vinka Ananda Putri Wijaya, Safira Wirya Agung Kusuma Putra Yoshiro Emillio Lumban Tobing Yuliana Yuli Wahyuningsih Yusuf, Hasan Zahia, Reyna `Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman