Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Gaya Kepemimpinan di Lembaga TPQ-TPQ Mesjid Baitusalam Zaman Wulandari, Sari; Syamsir; Nabila, Salsa; Mullya Putri, Popy; Seprina, Reza; Hadiya Putri , Navasha; Selfia Agustina, Nada; Yazit , Yusra; Qawlam Desfa Sahfitri, Adinda
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2023): (JGSP) Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Mei-Juli 2023)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v1i2.29

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan yang diterapkan di lembaga TPQ-TQA Baitussalam Masjid Baitussalam serta mengeksplorasi pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan agama yang disampaikan kepada anak-anak. Lembaga TPQ-TQA memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral anak-anak dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan semi-kualitatif dengan mewawancarai pemimpin dan pengajar TPQ-TQA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lembaga TPQ-TQA, terdapat variasi gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pengelola dan pengajar. Gaya kepemimpinan otokratis ditemukan dalam beberapa lembaga, di mana pengelola TPQ-TQA memberikan arahan yang tegas dan kuat kepada pengajar dan siswa. Selanjutnya, terdapat juga penggunaan gaya kepemimpinan demokratis, di mana pengelola TPQ-TQA melibatkan pengajar dan siswa dalam pengambilan keputusan dan memberikan ruang untuk partisipasi aktif. Selain itu, gaya kepemimpinan karismatik juga ditemukan lembaga TPQ-TQA. Pengelola dengan gaya kepemimpinan ini memiliki visi yang kuat, menginspirasi, dan mendorong pengajar dan siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Meskipun terdapat variasi gaya kepemimpinan yang diterapkan di lembaga TPQ-TQA, gaya kepemimpinan yang efektif didasarkan pada kombinasi dari ketiga gaya tersebut
Tipe dan Stuktur Kepemimpinan di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat Maianda Leni, Putri; Syamsir; Putri Mulia Sari, Sonya; Pratiwi, Yulia; Habibah, Nur; Khanaya, Putri; Rindang Sati, Fatiqa; Latifah, Nurul; Putri Lutfiah, Viola
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2023): (JGSP) Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Mei-Juli 2023)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v1i2.30

Abstract

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tugas sehingga menghasilkan kontribusi individu dalam kelompok sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam rangka mengetahui gaya kepemimpinan di suatu instansi maka dilakukan penelitian di kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat. BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan juga harus ada kepemimpinan yang efektif ini. Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan tidak efektifnya tipe dan struktur di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat. Adanya kerja sama antara kinerja pegawai dan kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat, maka BBMP Sumatera Barat berjalan baik dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN DALAM PENERAPAN EFISIENSI ANGGARAN (INPRES NO. 1 TAHUN 2025) DI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT Yohana; Tasya Nada Naurah; Yusuf Effendi; Fachrul Rifki; Amia Putri Sandy; Jovani Patrisia Maritim; Syamsir
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 4 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2eww5913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas gaya kepemimpinan dalam mendukung penerapan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 2025 di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tuntutan reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, serta akuntabel. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai dan pimpinan di lingkungan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki peran signifikan dalam mendorong efektivitas pelaksanaan efisiensi anggaran, terutama melalui peningkatan partisipasi pegawai, komunikasi yang terbuka, serta keteladanan dalam pengambilan keputusan. Kendati demikian, tantangan dalam aspek budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan anggaran yang efisien. Selain itu, pemimpin yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai motivator dan inspirator bagi timnya sebagaimana yang dilakukan di BPS Sumatera Barat. Dengan menciptakan visi yang jelas dan menetapkan tujuan yang terukur, pemimpin dapat mendorong tim untuk bekerja lebih keras dalam mencapai efisiensi yang baik.
OPTIMALISASI PERAN HUMAS INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF SMP NEGERI KABUPATEN KEPAHIANG Dedi Candira; Jono Antoni; Syamsir; Hendra Harmi; Sutarto; Fakhruddin
Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 13 No 1 (2025): Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Publisher : LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/tjmpi.v13i1.5660

Abstract

Hubungan Masyarakat (Humas) di lembaga pendidikan memegang peranan strategis dalam membangun citra positif dan mendukung keberhasilan lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran humas internal dan eksternal di SMP Negeri di Kabupaten Kepahiang dan memberikan rekomendasi strategi optimalisasi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen di lima sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa sekolah memanfaatkan media sosial dan menjalin hubungan eksternal, pengelolaan humas belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya strategi komunikasi, dan minimnya penggunaan teknologi. Penelitian ini menawarkan rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat, seperti penguatan komunikasi internal melalui forum rutin, optimalisasi media sosial, dan peningkatan kapasitas staf humas. Penerapan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan citra positif sekolah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung tujuan pendidikan yang berkelanjutan.
Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Esty; Syamsir; Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.43932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, khususnya pada pemilu legislatif tahun 2024. Dalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitungan suara masih sering terjadi. Oleh karena itu, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki posisi strategis dalam menjaga integrasi pemilu. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris data diperoleh melalui wawancara dengan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Panwascam, dan masyarakat serta dokumentasi dari berbagai sumber terkait. hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan beberapa upaya pencegahan seperti sosialisasi, pendidikan politik, patroli pengawasan masa tenang, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Namun dalam pelaksaannya, Bawaslu masih menghadapi kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia,dan permasalahan lainya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan Bawaslu sudah cukup memadai, implementasinya masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih partisipatif, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
ANALISA PROSES PENYULINGAN AIR LAUT MENJADI AIR TAWAR DENGAN MENGGUNAKAN ALAT SEA RECOVERY WATERMAKER UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN (MAINTENANCE) Syamsir
Jurnal Cakrawala Bahari Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Cakrawala Bahari
Publisher : Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70031/jkb.v4i2.35

Abstract

Makhluk hidup dibumi ini sangat membutuhkan air, terutama air bersih karena merupakan unsur utama yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Kebutuhan terhadap air tawar dalam aspek kehidupan sangat penting, termasuk kebutuhan di kapal laut. Sistem air tawar di kapal merupakan sistem yang sangat vital karena digunakan untuk makan, minum, mandi, cuci para ABK, pendinginan mesin, dan kebutuhan lainnya di kapal, menggunakan alat Sea Recovery Watermaker (SRW) Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap prinsip kerja alat sehingga diperoleh data-data yang berguna untuk kegiatan pemeliharaan ( maintenance). penelitian ini bertujuan untuk memperoleh datadata yang berguna untuk kegiatan pemeliharaan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari pengambilan sumber data skunder berupa referensireferensi yang berhubungan dengan sistim penyulingan air laut menjadi air tawar dan referensi mengenai sistim perawatan pemeliharaan, dan data primer yang diambil berdasarkan penelitian langsung di lapangan.. Hasil pengolahan data, diperoleh beberapa parameter dari setiap komponen mesin Sea Recovery Watermaker (SRW ) yang menunjukkan rentang / selisih yang relatif jauh dari standar operasional mesin yang seharusnya. Kapasitas air tawar yang dapat ditampung dalam Tangki Penampung 500 liter dan hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dimana perbandingan antara nilainilai parameter standar mesin dengan data-data yang diperoleh selama pengujian menunjukkan bahwa kinerja sistem tidak berjalan sesuai standar mesin. Hal ini disebabkan oleh beberapa komponen yang tidak bekerja maksimal, sehingga diperlukan kegiatan perawatan (maintenance) yang meliputi kegiatan pemeliharaan secara korektif,prediktif dan prenventif.
Pengaturan tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu Hasan, Umar; Syamsir; Arfa, Muhammad Kaisar Irsandy
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arrangements on the Obligation to Read Deed by Notaries to Deaf Client and to find out and analyze future Arrangements on Procedures for Reading Deed by Notaries to Deaf Client. Normative juridical is "normative jurisprudence is a science of law that is sui generic". The type of normative legal research is in the form of an "inventory of applicable legislation, seeking to find the principles or philosophical basis of the laws and regulations, or research in the form of efforts to discover laws that are appropriate to the level of regulation that provides the same treatment for deaf people in the drafting of Notary deeds in articles. The mechanism for the issuance of notarized deeds submitted by deaf persons already exists and can be referred to as a reference in making notary deeds, then notary deeds can be made with this mechanism. Legal support against the deaf in the text of the Notarіs deed. The regulation on the obligation to read the deed by a notary to the deaf person has not been accommodated, there is an ambiguity in the norm in Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P, where Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P does not provide a detailed explanation regarding the person who does not understand the language. Future arrangements regarding the procedure for reading the deed by a notary to a deaf person against Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P need to be clarified.
PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA DI KANTOR NOTARIS KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG Desfi Jahyusi Siregara; Yetniwatia; Syamsir
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3326

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan upah pekerja dan kendala yang menghambat perlindungan pekerja di Kecamatan Tembilahan kota, dan untuk mengetahui dan menganlisis bentuk hak dan kewajiban yang diberikan Notaris terhadap pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bentuk ditetapkanya upah minimum oleh pemerintah yang wajib dibayarkan oleh Notaris kepada pekerja dan adanya pengawasan pemerintah terhadap upah minimum tersebut. Kendalanya, banyak pekerja tidak tahu atas hak-hak terbatasnya jumlah pengawas, penegakan hukum mengenai perlidungan pekerja ini belum terlaksana di karenakan tidak adanya keterbukaan dari pihak perusahaan dan pekerja untuk melaporkan masalah ketenagakerjaan kapada pemerintah. Para Pekerja mendapatkan perlindungan hukum untuk hak nya sebagai pekerja dalam pengupahan, tertulis dalam PERPPU Cipta kerja No. 2 Tahun 2022 Pasal 88 yang merupakan pembahuruan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana para pemilik usaha di wajibkan membayar Upah Minimum sesuai dengan yang telah pemerintah tetapkan
Overcoming  Traditionalism and Weak Internalization of Islamic Values in School Sarwoedi; Syamsir
Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 7 No. 2 (2025): Juli : Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan
Publisher : Prodi. Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Pesantren Sunan Drajat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/kdrdjc23

Abstract

This study aims to examine the problem of traditionalism in teaching and the weak internalization of Islamic values in public schools, specifically at SMAN 10 Rejang Lebong. Using a qualitative approach involving observation, interviews, and questionnaires, the research found that Islamic Religious Education (IRE) classes remain dominated by passive lecture methods, limiting students’ active engagement. Islamic values are not yet systematically embedded within the school culture, and support from family and social environments is also minimal. The study integrates theories from Piaget, Vygotsky, Bronfenbrenner, and Mezirow’s Transformative Learning to interpret the findings. These results affirm previous research while introducing a new transformative learning model based on school culture integration. This research contributes a fresh perspective to Islamic education management in public schools and highlights limitations related to the scope and sample of the study.
Dinamika Hubungan Antara Pedagang Sayur dan Pemerintah Nagari Padang Luar dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Humaeda, Tsuraya; Syamsir
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.306

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika hubungan antara pedagang sayur dan Pemerintah Nagari Padang Luar dalam pengelolaan pasar tradisional. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme hubungan: efektif untuk operasional harian namun kaku dan non-partisipatif dalam perumusan kebijakan. Faktor utama yang memengaruhi adalah keterbatasan ruang fisik, fasilitas yang tidak memadai, dan persepsi ketidakadilan dalam penegakan aturan. Dampaknya adalah konflik perebutan ruang yang berulang, terkikisnya kepercayaan pedagang, dan kesenjangan persepsi mengenai efektivitas pengelolaan. Disimpulkan bahwa masalah struktural dan tata kelola yang tidak partisipatif menciptakan siklus konflik dan ketidakpercayaan, yang menghalangi terwujudnya pengelolaan pasar yang sinergis.