p-Index From 2021 - 2026
9.719
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Jurnal Ius Constituendum ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEGAL BRIEF International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal on Social Science, Economics and Art International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Abdimas Terapan KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jambura Journal Civic Education al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Innovative: Journal Of Social Science Research Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Abdimas Terapan West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan (JURRIPEN) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Journal of Innovative and Creativity Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Mimbar Administrasi Multidisciplinary Indonesian Center Journal Harmony Philosophy: International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia
Claim Missing Document
Check
Articles

PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA KALANGAN REMAJA Miranda Nihe; Ludfia A. Supu; Nopiana Mozin
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 2 No 1 May 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v2i1.27250

Abstract

 Di lingkungan kampus universitas negeri Gorontalo, kecamatan kota tengah  kota gorontalo, provinsi  Gorontalo ada beberapa kalangan anak muda  yang belum mampu mengimplemantasikan perilaku nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan tidak memahami makna dari nilai-nilai tersebut yang menyebabkan  banyak kalangan remaja yang belum bisa menghargai perbedaan  satu sama  lain yang timbulnya sikap  rasisme terhadap individu ataupun  kelompok  sehingga terjadinya pertikaian antara satu dengan yang yang lain karna tidak adanya penanaman nilai-nilai Pancasila pada kalangan remaja tersebut. berdasarkan masalah di atas peneliti melakukan sosialisasi terhadap kalangan remaja di lingkungan kampus 1 Universitas Negeri Gorontalo, mencakup : (1). Melakukan koordinasi dengan kalangan remaja, (2). Melakukan identifikasi atas masalah perilaku anak muda di kota gorontalo, tepatnya di kota tengah, kota gorontalo, provinsi gorontalo, (3). Melakukan sosialisasi di kalangan remaja, (4). Mempersiapkan sarana dan fasilitas pendukung kegiatan, dan (5). Pelaksanaan kegiatan. Penulis ingin mengatahui bagaimana cara para pengajar melakukan penerapan nilai nilai pancasila pada peserta didik  sebagai asas dan idiolagi kita masyarakat Indonesia, penerapan nilai nilai pancasila ini sebagai hal wajib untuk sebgaimana semua peserta didik  harus paham dan hapal apa yang terkandung.dalam 5 sila Pancasila.
Pemberian Edukasi Hukum Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan umar rahman; Firmansyah Efendi; Nopiana Mozin
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 2 No 2 November 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v2i2.27263

Abstract

Mahasiswa di Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan menjadi objek utama dalam pelaksanaan edukasi hukum terkait kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan di Gedung Bersama Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan : (1) Melakukan koordinasi dengan birokrasi jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan (2) Melakukan identifikasi atas masalah perilaku yang mungkin terjadi kepada mahasiswa terkait persoalan kekerasan seksual di lingkungan jurusan Ilmu Hukum Kemasyarkatan. Berdasarkan judul diatas, maka saya sebagai narasumber melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa dan mahasiswi digedung belajar fakultas ilmu sosial, Kelurahan dulalowo, Kabupaten kota timur dengan tujuan untuk: (1) Menurunnya tingkat kasus kekerasan seksual (2) Mahasiswa paham akan delik terkait kekerasan seksual (3) Terhindar dari kekerasan seksual. (4) Memberi Sosialisasi tentang Pemberian Edukasi Hukum Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan.
PEMANFAATAN LIMBAH KOTORAN SAPI SEBAGAI SOLUSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADAT Albar Balfaqih Djafara; Nopiana Mozin; Lucyane Djaafar
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 3 No 1 May 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v3i1.32549

Abstract

This field activity focuses on the utilization of cow dung waste as a social and environmental solution through the production of solid organic fertilizers. Held on April 16, 2025 at the Mootoduwo agricultural and Rural Self-Help Training Center (P4S) in Huluduotamo Village, this activity involved all members of Class A of the S1 agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, Gorontalo State University and lecturers for citizenship courses. The stages of activities include the preparation and collection of materials (cow dung, rice bran, granulated sugar, EmA11), grinding cow dung using special machines, mixing and composting of materials , regular monitoring and stirring every 3-4 days, and finally, ripening and packaging of fertilizers. The method used is the delivery of material directly in the field, practicum production of organic fertilizers, and group discussions. The results showed success in producing solid organic fertilizer of good quality, characterized by dark brownish color, brittle texture, and no pungent odor after fermentation. The utilization of this waste not only contributes to improving the quality of the environment and soil fertility, but also provides a positive social and economic impact for rural communities through job creation and increased income in line with civic values. 
PEMANFAATAN LIMBAH KOTORAN SAPI SEBAGAI SOLUSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADAT Nabil Tanango; Nopiana Mozin; Lucyane Djaafar
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 3 No 2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v3i2.36452

Abstract

This community service activity aims to educate Kabila villagers about the use of household organic waste through the cultivation of magot (Black Soldier Fly) as an environmentally friendly and economically valuable animal feed. This Program was held on October 26, 2025 by students of the Animal Husbandry Department of Gorontalo State University with lecturers in citizenship courses and involved 45 participants from the local community. The methods used include counseling, demonstration of how to make magot media using natural ingredients (such as papaya leaves, moringa leaves, Bran, and rice washing water), and participatory practices. The results of the activity showed a successful production of 3.5 kilograms of quality magot with a cultivation success rate of 85%. The Magot was then distributed to 30 heads of farmer families as an alternative high-protein feed. The conclusion of this activity is that magot cultivation is a practical and economical solution for organic waste management while improving community skills in providing independent animal feed in line with civic values.   
PENERAPAN PROGRAM REMAJA SEHAT TANPA TEKANAN MELALUI EDUKASI KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DI SMA NEGERI 2 KOTA GORONTALO Lucyane Djaafar; Nopiana Mozin
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 3 No 2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v3i2.36802

Abstract

Kesehatan remaja merupakan aspek penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama pada masa sekolah menengah yang ditandai dengan tingginya tekanan akademik dan sosial. Namun, pendidikan kesehatan di sekolah masih cenderung berfokus pada aspek fisik dan kurang menekankan kesehatan mental serta manajemen stres. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan siswa SMA Negeri 2 Kota Gorontalo dalam menjaga kesehatan fisik dan mental melalui program “Remaja Sehat Tanpa Tekanan”. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang meliputi edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dasar. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Edukasi kesehatan mencakup pola hidup sehat, kesehatan mental, pengenalan stres, dan strategi koping adaptif, sedangkan pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran tekanan darah, indeks massa tubuh, denyut nadi, dan observasi kondisi umum siswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep kesehatan secara holistik, meningkatnya keterbukaan dalam membahas isu kesehatan mental, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan stres. Pemeriksaan kesehatan dasar berperan sebagai sarana deteksi dini dan media pembelajaran konkret bagi siswa untuk mengenali kondisi kesehatannya. Integrasi edukasi dan pemeriksaan kesehatan terbukti saling menguatkan dalam menyampaikan pesan promotif dan preventif. Program ini memberikan manfaat langsung bagi siswa dan sekolah serta berpotensi mendukung penguatan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan keberlanjutan pendidikan kesehatan remaja berbasis sekolah.
Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Analisis Terhadap Prinsip Ultimum Remedium: Decriminalization and Recriminalization in the New Criminal Code: An Analysis of the Ultimum Remedium Principle Eko Budi Sariyono; Makkah HM; Iwan Rasiwan; Johannes Triestanto; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dekriminalisasi dan rekriminalisasi yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia serta keterkaitannya dengan prinsip ultimum remedium. KUHP Baru yang mulai berlaku pada awal 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam hukum pidana nasional, termasuk penghapusan beberapa delik lama yang dianggap tidak relevan dengan nilai sosial modern dan pengaturan pidana baru untuk mengantisipasi tantangan hukum kontemporer. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana KUHP Baru menegaskan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang diterapkan setelah mekanisme non-penal, seperti sanksi administratif, penyelesaian restoratif, atau mediasi, dinilai tidak memadai untuk menangani suatu perbuatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan studi pustaka terhadap KUHP Baru, literatur hukum nasional, serta artikel ilmiah yang membahas prinsip ultimum remedium dan reformasi KUHP. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah keseimbangan antara dekriminalisasi perbuatan yang tidak membahayakan masyarakat dan rek­ri­mi­na­li­sa­si delik baru yang dianggap penting bagi kepentingan publik, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru berupaya menjaga keseimbangan antara pembatasan over-kriminalisasi dan pemenuhan kebutuhan hukum yang dinamis, sekaligus menegaskan bahwa pidana harus digunakan secara proporsional dan selektif. Dinamika antara penghapusan delik kuno dan pengaturan delik baru ini memberikan implikasi signifikan terhadap penerapan prinsip ultimum remedium, menuntut aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam memilih langkah pidana sebagai upaya terakhir.
Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika : Analisis Yuridis dan Etis: Implementation of the Death Penalty in Narcotics Crimes: Legal and Ethical Analysis Kalijunjung Hasibuan; Christina Bagenda; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6196

Abstract

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang-undang. Dan tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi penerapannya menimbulkan berbagai isu yuridis yang perlu diperhatikan. Proses hukum yang cepat, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika mengundang banyak pertanyaan etis yang kompleks. Dari nilai kehidupan, prinsip keadilan, efektivitas, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, semua ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah narkotika secara lebih etis.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kelulusan Tes CPNS: Legal Review of Criminal Acts of Fraud Under the Guise of Passing the National Civil Service Candidate Test Yulianis Safrinadiya Rahman; Stelvia Wemly Noya; Nopiana Mozin; Ummi Kalsum
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7301

Abstract

Kasus penipuan yang mengatasnamakan kelulusan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap profesi sebagai aparatur sipil negara. Pelaku umumnya memanfaatkan kondisi psikologis korban dengan menawarkan kelulusan instan melalui bantuan "orang dalam", yang disertai permintaan sejumlah uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji unsur-unsur hukum dalam delik penipuan menurut KUHP, menganalisis sejumlah putusan pengadilan terkait, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun metode pelaku beragam, tindakannya tetap memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Perlindungan terhadap korban masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek pembuktian serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus: Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Ayik Christina Efata; Deny; Anna Veronica Pont; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7536

Abstract

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak atmosfer akademik, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok organisasi, maupun pihak lain yang berada dalam kawasan perguruan tinggi mencerminkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap pelaku dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di kampus, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, teori kesalahan, serta konsep pertanggungjawaban pidana modern yang memungkinkan perluasan subjek pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan keterlibatan institusi pendidikan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan sejumlah kasus yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak penganiayaan di lingkungan kampus dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pihak yang turut serta atau membantu, serta institusi kampus apabila tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan. Temuan ini mempertegas urgensi penyusunan kebijakan kampus yang lebih tegas serta mekanisme penegakan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi internal dan sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Kewajiban Hukum Tenaga Medis dalam Penanganan Massa Aksi Demo Korban Kekerasan: Legal Obligations of Medical Personnel in Handling Mass Demonstrations Victims of Violence Christina Bagenda; Karolus Charlaes Bego; Anna Veronica Pont; Arif Paria Musta; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.8945

Abstract

Tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang sangat penting dalam memberikan pertolongan kepada korban kekerasan, termasuk dalam situasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. Kewajiban ini tidak hanya bersumber dari prinsip kemanusiaan, tetapi juga dari ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam konteks aksi demonstrasi, tenaga medis dituntut untuk bersikap profesional, netral, dan berpegang pada kode etik kedokteran serta prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan sering kali muncul, seperti intimidasi terhadap tenaga medis, keterbatasan fasilitas, serta dilema etika ketika harus memberikan pertolongan di tengah situasi yang penuh tekanan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum tenaga medis dalam penanganan korban kekerasan pada aksi massa melalui pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, prinsip etik profesi, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kajian ini menyoroti pentingnya jaminan negara terhadap kebebasan dan keamanan tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya tanpa intervensi politik maupun tekanan institusional. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab hukum tenaga medis sebagai bagian dari sistem penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia.
Co-Authors Agustinus Moonti Al Hamid, Saleh Albar Balfaqih Djafara Andi Wahyuddin Nur Anna Veronica Pont Arif Paria Musta Aris mawanti Puputo Ariyanto Nggilu Asmun W Wantu Ayik Christina Efata Bela Syafitri Husain Buheli, Wahyudin Christina Bagenda Cicin Imran Daud, Karim Deny Ditri Ananda Putri Mokodompit Djafar, Lucyane Dotutinggi, Sandri J Eko Budi Sariyono Eko Satria Fadhlillah, Muhammad Rizqi Faradina Mokodongan Fauzia Rahma P. Amay Febywidyanti Rahman Firmansyah Efendi Hengki Abubakar Imelda, Yunita Iswan Harun Iwan Rasiwan Jamaludin Jamaludin Jasmin Noho Johannes Triestanto Juhari Kalijunjung Hasibuan Karolus Charlaes Bego Kasuma, Moh. Randi S. Klaudia I. Marhum, Novia LDjaafar, Lucyane Lucyane Djaafar Lucyane Djafaar Ludfia A. Supu Mahmud, Ramli Maisara Sunge Makkah HM Manopo, Sri Yolanda Mbuinga, Yudha Meirin Inaku Miranda Nihe Nabil Tanango Najamudin Najamudin Ngiu, Zulaecha Nining Suningra Nur Ismi Pulogu Nur, AL hiday Nurliska Y. Hentu Ongomai, Sa’ban S. Pakaya, Gustiranda Pangestu, Ilham Aji Rahman, Riski Rahmola, Aldi Rasid Yunus, Rasid Rauf A. Hatu Rendi R Toma Riadi Asra Rahmad Rio Monoarfa Risha Ibrahim Risha Safitri Ibrahimr Rohana Mahmud Roni Lukum Rusli, Puput Riana Samuji Sandi Yoga Pradana Sastro M Wantu Sastro M. Wantu Sastro M. Wantu Sastro M. Wantu Sastro Mustapa Wantu Sastro Mustapa Wantu Siti Hardianti Siti Indra Monoarfa Sri Rahayu Lestari Pade Stelvia Wemly Noya Sukarman Kamuli Susetyo, Danny Trisno Syarianti S. Kaco Thorik, Achmad Udin Hamim Umar Rahman Ummi Kalsum Verawati Arnol Wahyudin Mahmud Waluyo, Dadi Yasmirah Mandasari Saragih Yuli Adhani Yulianis Safrinadiya Rahman Yusni Pakaya Yusuf, Yurinda Zulkarnain S