Claim Missing Document
Check
Articles

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PUPR KOTA GORONTALO Kasuma, Moh. Randi S.; Djafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.5590

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of public services in the issuance of Building Permits (IMB) by the Department of Public Works and Public Housing (PUPR) over the past two years. Although service digitization and innovations have been implemented, several challenges remain, including complex bureaucracy, delays, limited public participation, and low transparency This evaluation is crucial for identifying barriers, assessing current policies, and offering recommendations to improve IMB service quality, making it more efficient, transparent, and responsive to public needs. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that the effectiveness of IMB services at the PUPR Department of Gorontalo City is still suboptimal. Despite efforts to enhance digitalization and service capacity, issues such as processing delays, inconsistent information, low responsiveness to public complaints, and limited use of technology persist. Key factors influencing service effectiveness include uneven human resource competencies, weak interdepartmental coordination, inadequate infrastructure, and insufficient public understanding of the digital licensing system. To improve reliability, responsiveness, and public trust in IMB services, internal organizational reforms, human resource development, and more adaptive and participatory use of technology are necessary. Overall, IMB services at the PUPR Department of Gorontalo City have not yet reached full effectiveness due to persistent obstacles, particularly in timeliness, responsiveness, and techno gical utilization. These challenges are primarily rooted in the quality of human resources, underdeveloped service systems, and a lack of digital outreach. Thus, strengthening internal capacity, refining service systems, and optimizing technology use are essential steps toward delivering faster, more transparent, and more reliable public services. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kementerian PUPR dalam dua tahun terakhir. Meski telah dilakukan digitalisasi dan inovasi pelayanan, masih terdapat berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, keterlambatan, minimnya partisipasi masyarakat, dan rendahnya transparansi. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan, menilai kebijakan yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan IMB yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif dan di sajikan dalam bentuk diskkriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas PUPR Kota Gorontalo masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya digitalisasi dan peningkatan kapasitas pelayanan, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterlambatan proses, inkonsistensi informasi, rendahnya responsivitas terhadap keluhan masyarakat, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Faktor-faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelayanan meliputi sumber daya manusia yang belum merata kompetensinya, koordinasi antarbidang yang kurang optimal, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital perizinan. Untuk meningkatkan keandalan, ketanggapan, dan keyakinan publik terhadap pelayanan IMB, diperlukan pembenahan internal organisasi, penguatan SDM, serta pemanfaatan teknologi secara lebih adaptif dan partisipatif. Pelayanan IMB oleh Dinas PUPR Kota Gorontalo belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterlambatan proses, kurangnya responsivitas, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pelayanan yang belum optimal, serta minimnya sosialisasi digital menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas internal, perbaikan sistem layanan, dan penguatan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya.
DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA BUTI KECAMATAN MANANGGU Daud, Karim; Lukum, Roni; Mozin, Nopiana; Djaafar, Lucyane
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.6052

Abstract

This study aims to examine the implementation of police discretion on the use of alcoholic beverages and the factors that influence it in Buti Village, Mananggu District, Boalemo Regency. The problem of alcoholic beverage use has become a social issue that has caused various negative impacts, such as public order disturbances and increasing crime rates. In this context, police discretion becomes an important instrument in law enforcement that is not only oriented towards legal certainty, but also towards social justice and benefits. This study uses a qualitative method with a normative-empirical case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of Mananggu Police officers, the Buti Village community, and perpetrators or sellers of alcoholic beverages. The results of the study indicate that the implementation of discretion is carried out with a preventive, persuasive, to repressive approach, depending on the level of violation. Factors that influence the use of discretion include social conditions of the community, legal provisions, institutional policies, and humanitarian considerations. This study is expected to be a reference in formulating more appropriate and contextual policies in handling similar cases. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap penggunaan minuman keras serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Masalah penggunaan minuman keras telah menjadi isu sosial yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum dan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat Kepolisian Sektor Mananggu, masyarakat Desa Buti, serta para pelaku atau penjual minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, hingga represif, tergantung pada tingkat pelanggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan diskresi antara lain kondisi sosial masyarakat, ketentuan hukum, kebijakan institusional, serta pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual dalam penanganan kasus serupa.
STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN MORAL ANTI KORUPSI PADA SISWA DI SMAN 4 GORONTALO Rusli, Puput Riana; Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.26624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam membangun kesadaran moral anti korupsi pada siswa di SMAN 4 Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan melibatkan guru sebagai agen utama yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan moral anti korupsi ke dalam setiap pembelajaran di kelas. Dukungan dari tata tertib sekolah dan budaya sekolah juga memperkuat proses pembelajaran tersebut. Penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, penerapan metode demokratis, serta metode keteladanan oleh guru menjadi kunci dalam membentuk karakter siswa yang memiliki kesadaran moral anti korupsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang meliputi peran guru, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kurangnya keterlibatan orang tua, dan lingkungan yang kurang kondusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi pembangunan kesadaran moral anti korupsi pada siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di SMAN 4 Gorontalo.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus: Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Ayik Christina Efata; Deny; Anna Veronica Pont; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7536

Abstract

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak atmosfer akademik, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok organisasi, maupun pihak lain yang berada dalam kawasan perguruan tinggi mencerminkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap pelaku dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di kampus, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, teori kesalahan, serta konsep pertanggungjawaban pidana modern yang memungkinkan perluasan subjek pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan keterlibatan institusi pendidikan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan sejumlah kasus yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak penganiayaan di lingkungan kampus dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pihak yang turut serta atau membantu, serta institusi kampus apabila tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan. Temuan ini mempertegas urgensi penyusunan kebijakan kampus yang lebih tegas serta mekanisme penegakan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi internal dan sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.