Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.571
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN Jurnal Ius Constituendum ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEGAL BRIEF International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal on Social Science, Economics and Art International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Abdimas Terapan KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jambura Journal Civic Education al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Innovative: Journal Of Social Science Research West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Abdimas Terapan West Science Interdisciplinary Studies Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Mimbar Administrasi Multidisciplinary Indonesian Center Journal Harmony Philosophy: International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia
Nopiana Mozin
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA BUTI KECAMATAN MANANGGU Daud, Karim; Lukum, Roni; Mozin, Nopiana; Djaafar, Lucyane
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.6052

Abstract

This study aims to examine the implementation of police discretion on the use of alcoholic beverages and the factors that influence it in Buti Village, Mananggu District, Boalemo Regency. The problem of alcoholic beverage use has become a social issue that has caused various negative impacts, such as public order disturbances and increasing crime rates. In this context, police discretion becomes an important instrument in law enforcement that is not only oriented towards legal certainty, but also towards social justice and benefits. This study uses a qualitative method with a normative-empirical case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of Mananggu Police officers, the Buti Village community, and perpetrators or sellers of alcoholic beverages. The results of the study indicate that the implementation of discretion is carried out with a preventive, persuasive, to repressive approach, depending on the level of violation. Factors that influence the use of discretion include social conditions of the community, legal provisions, institutional policies, and humanitarian considerations. This study is expected to be a reference in formulating more appropriate and contextual policies in handling similar cases. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap penggunaan minuman keras serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Masalah penggunaan minuman keras telah menjadi isu sosial yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum dan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat Kepolisian Sektor Mananggu, masyarakat Desa Buti, serta para pelaku atau penjual minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, hingga represif, tergantung pada tingkat pelanggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan diskresi antara lain kondisi sosial masyarakat, ketentuan hukum, kebijakan institusional, serta pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual dalam penanganan kasus serupa.
STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN MORAL ANTI KORUPSI PADA SISWA DI SMAN 4 GORONTALO Rusli, Puput Riana; Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.26624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam membangun kesadaran moral anti korupsi pada siswa di SMAN 4 Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan melibatkan guru sebagai agen utama yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan moral anti korupsi ke dalam setiap pembelajaran di kelas. Dukungan dari tata tertib sekolah dan budaya sekolah juga memperkuat proses pembelajaran tersebut. Penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, penerapan metode demokratis, serta metode keteladanan oleh guru menjadi kunci dalam membentuk karakter siswa yang memiliki kesadaran moral anti korupsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang meliputi peran guru, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kurangnya keterlibatan orang tua, dan lingkungan yang kurang kondusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi pembangunan kesadaran moral anti korupsi pada siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di SMAN 4 Gorontalo.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus: Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Ayik Christina Efata; Deny; Anna Veronica Pont; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7536

Abstract

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak atmosfer akademik, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok organisasi, maupun pihak lain yang berada dalam kawasan perguruan tinggi mencerminkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap pelaku dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di kampus, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, teori kesalahan, serta konsep pertanggungjawaban pidana modern yang memungkinkan perluasan subjek pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan keterlibatan institusi pendidikan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan sejumlah kasus yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak penganiayaan di lingkungan kampus dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pihak yang turut serta atau membantu, serta institusi kampus apabila tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan. Temuan ini mempertegas urgensi penyusunan kebijakan kampus yang lebih tegas serta mekanisme penegakan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi internal dan sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Analisis Terhadap Prinsip Ultimum Remedium: Decriminalization and Recriminalization in the New Criminal Code: An Analysis of the Ultimum Remedium Principle Eko Budi Sariyono; Makkah HM; Iwan Rasiwan; Johannes Triestanto; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dekriminalisasi dan rekriminalisasi yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia serta keterkaitannya dengan prinsip ultimum remedium. KUHP Baru yang mulai berlaku pada awal 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam hukum pidana nasional, termasuk penghapusan beberapa delik lama yang dianggap tidak relevan dengan nilai sosial modern dan pengaturan pidana baru untuk mengantisipasi tantangan hukum kontemporer. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana KUHP Baru menegaskan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang diterapkan setelah mekanisme non-penal, seperti sanksi administratif, penyelesaian restoratif, atau mediasi, dinilai tidak memadai untuk menangani suatu perbuatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan studi pustaka terhadap KUHP Baru, literatur hukum nasional, serta artikel ilmiah yang membahas prinsip ultimum remedium dan reformasi KUHP. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah keseimbangan antara dekriminalisasi perbuatan yang tidak membahayakan masyarakat dan rek­ri­mi­na­li­sa­si delik baru yang dianggap penting bagi kepentingan publik, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru berupaya menjaga keseimbangan antara pembatasan over-kriminalisasi dan pemenuhan kebutuhan hukum yang dinamis, sekaligus menegaskan bahwa pidana harus digunakan secara proporsional dan selektif. Dinamika antara penghapusan delik kuno dan pengaturan delik baru ini memberikan implikasi signifikan terhadap penerapan prinsip ultimum remedium, menuntut aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam memilih langkah pidana sebagai upaya terakhir.
PENERAPAN PROGRAM REMAJA SEHAT TANPA TEKANAN MELALUI EDUKASI KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DI SMA NEGERI 2 KOTA GORONTALO Djaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 3 No 2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v3i2.36802

Abstract

Kesehatan remaja merupakan aspek penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama pada masa sekolah menengah yang ditandai dengan tingginya tekanan akademik dan sosial. Namun, pendidikan kesehatan di sekolah masih cenderung berfokus pada aspek fisik dan kurang menekankan kesehatan mental serta manajemen stres. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan siswa SMA Negeri 2 Kota Gorontalo dalam menjaga kesehatan fisik dan mental melalui program “Remaja Sehat Tanpa Tekanan”. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang meliputi edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dasar. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Edukasi kesehatan mencakup pola hidup sehat, kesehatan mental, pengenalan stres, dan strategi koping adaptif, sedangkan pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran tekanan darah, indeks massa tubuh, denyut nadi, dan observasi kondisi umum siswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep kesehatan secara holistik, meningkatnya keterbukaan dalam membahas isu kesehatan mental, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan stres. Pemeriksaan kesehatan dasar berperan sebagai sarana deteksi dini dan media pembelajaran konkret bagi siswa untuk mengenali kondisi kesehatannya. Integrasi edukasi dan pemeriksaan kesehatan terbukti saling menguatkan dalam menyampaikan pesan promotif dan preventif. Program ini memberikan manfaat langsung bagi siswa dan sekolah serta berpotensi mendukung penguatan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan keberlanjutan pendidikan kesehatan remaja berbasis sekolah.
PEMANFAATAN LIMBAH KOTORAN SAPI SEBAGAI SOLUSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADAT Tanango, Nabil; Mozin, Nopiana; Djaafar, Lucyane
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 3 No 2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v3i2.36452

Abstract

This community service activity aims to educate Kabila villagers about the use of household organic waste through the cultivation of magot (Black Soldier Fly) as an environmentally friendly and economically valuable animal feed. This Program was held on October 26, 2025 by students of the Animal Husbandry Department of Gorontalo State University with lecturers in citizenship courses and involved 45 participants from the local community. The methods used include counseling, demonstration of how to make magot media using natural ingredients (such as papaya leaves, moringa leaves, Bran, and rice washing water), and participatory practices. The results of the activity showed a successful production of 3.5 kilograms of quality magot with a cultivation success rate of 85%. The Magot was then distributed to 30 heads of farmer families as an alternative high-protein feed. The conclusion of this activity is that magot cultivation is a practical and economical solution for organic waste management while improving community skills in providing independent animal feed in line with civic values.   
Village Fund Management (Study Of Village Fund Budget Effectiveness In Pilolahunga Village) LDjaafar, Lucyane; Mozin, Nopiana; Rahmola, Aldi
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i2.639

Abstract

The purpose of this study was to determine how the effectiveness of VillageFund Management in pilolahunga village and the factors that inhibit theeffectiveness of Village Fund Management in Pilolahunga village. The methodused in this study is Qualitative, with a descriptive approach. Data collectiontechniques used in this study are by means of case studies, namely: readingbooks, literature, or legislation related to the problem, and also field studies,namely: interviews, observations, and documentation.The results of theresearch on Village Fund Management in pilolahunga village are (1) in thefield of village governance, village fund management has been realized well oreffectively. In terms of village development, the village government allocates abudget of 48% and has been realized in fiscal year 2019, but has not yet had animpact on the needs of the community. Meanwhile, in the field of empowermentand development of rural communities, apsek is only a priority for institutionaldevelopment and strengthening without regard to health, education andeconomic strengthening of rural communities. (2) factors that affect theeffectiveness of Village Fund Management in Pilolahunga village are humanresources and lack of community participation.
STATE RESPONSIBILITY IN CONTROLLING CLIMATE CHANGE THROUGH CARBON ECONOMIC VALUE Pangestu, Ilham Aji; Waluyo, Dadi; Mozin, Nopiana
Jambura Journal Civic Education Vol 5, No 2 (2025): Vol.5 No.2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jacedu.v6i2.34832

Abstract

The issue of climate change necessitates active state participation inmitigating greenhouse gas (GHG) emissions through the adoption ofequitable and sustainable policies. This study seeks to examine thenature of state responsibility in climate change mitigation inIndonesia, with a particular focus on the implementation of CarbonEconomic Value (NEK) as delineated in Presidential Regulation No.98 of 2021. This research constitutes a prescriptive normative legalstudy, employing a legislative approach. The findings indicate thatthe regulatory framework for Carbon Economic Value (NEK)provides a foundational structure for NEK as an environmentaleconomic instrument to facilitate the attainment of NationallyDetermined Contributions (NDCs) through various mechanisms.Nonetheless, this framework exhibits several deficiencies, includingthe legal status of carbon units, the mechanism for stateaccountability, and inadequate protection for indigenous peoplesand local communities. Consequently, the researchers advocate forthe government to fortify the legal foundation of NEC by formulatingmore detailed and integrated technical regulations and, in the longterm, to consider the development of specific legislation on carboneconomic value. These measures are anticipated to enhance theefficacy of NEC, ensure legal certainty, and achieve ecological justicefor both present and future generations.
Integration of Traditional Islamic Jurisprudence and Modern Human Rights Norms: Toward a Harmonious Shari’a Framework Nopiana Mozin; Jamaludin Jamaludin; Najamudin Najamudin
Harmony Philosophy: International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/harmonyphilosophy.v1i1.281

Abstract

The relationship between traditional Islamic jurisprudence (fiqh) and modern international human rights norms has long been characterized by debate and tension. Islamic law is commonly perceived as divinely grounded and normatively authoritative, whereas human rights frameworks are often viewed as secular, universal, and rooted in modern legal philosophy. This perceived dichotomy has contributed to the widespread assumption that Sharī‘a and human rights are inherently incompatible, particularly in sensitive areas such as gender equality, freedom of religion, and minority rights. Reassessing this tension is especially important for Muslim-majority societies that must reconcile religious legitimacy with global human rights obligations. This study explores the potential for harmonizing classical Islamic jurisprudence with contemporary human rights norms by identifying shared values, points of divergence, and feasible pathways for integration. Using a qualitative normative legal approach, the research employs doctrinal analysis of primary Islamic legal sources alongside international human rights instruments, supported by comparative analysis of key rights, including the protection of life, religious freedom, and gender equality. Interpretative analysis is applied to examine how classical and contemporary Islamic scholars conceptualize human rights within the Sharī‘a framework. The findings reveal substantial convergence between Islamic law and human rights norms, particularly in their shared emphasis on human dignity, justice, equality, and social welfare. While interpretative tensions persist, they are largely shaped by contextual and institutional factors rather than by the core ethical objectives of Islamic law. Integrative approaches grounded in ijtihad, maṣlaḥa, and maqāṣid al-sharī‘a offer constructive pathways for harmonization.
Co-Authors Agustinus Moonti Al Hamid, Saleh Andi Wahyuddin Nur Anna Veronica Pont Arif Paria Musta Ariyanto Nggilu Asmun W Wantu Ayik Christina Efata Balfaqih Djafara, Albar Buheli, Wahyudin Christina Bagenda Daud, Karim Deny Djafar, Lucyane Efendi, Firmansyah Eko Budi Sariyono Eko Satria Fadhlillah, Muhammad Rizqi Faradina Mokodongan Fauzia Rahma P. Amay Febywidyanti Rahman Imelda, Yunita Iwan Rasiwan Jamaludin Jamaludin Jasmin Noho Johannes Triestanto Kalijunjung Hasibuan Karolus Charlaes Bego Kasuma, Moh. Randi S. Klaudia I. Marhum, Novia LDjaafar, Lucyane Lucyane Djaafar Mahmud, Ramli Maisara Sunge Makkah HM Manopo, Sri Yolanda Mbuinga, Yudha Meirin Inaku Najamudin Najamudin Ngiu, Zulaecha Nihe, Miranda Nur, AL hiday Ongomai, Sa’ban S. Pakaya, Gustiranda Pangestu, Ilham Aji Rahman, Riski rahman, umar Rahmola, Aldi Rasid Yunus, Rasid Rauf A. Hatu Rendi R Toma Riadi Asra Rahmad Rio Monoarfa Risha Ibrahim Risha Safitri Ibrahimr Roni Lukum Rusli, Puput Riana Samuji Sandri J Dotutinggi Sastro M. Wantu Siti Hardianti Siti Indra Monoarfa Stelvia Wemly Noya Sukarman Kamuli Supu, Ludfia A. Susetyo, Danny Trisno Tanango, Nabil Thorik, Achmad Udin Hamim Ummi Kalsum Verawati Arnol Waluyo, Dadi Yasmirah Mandasari Saragih Yuli Adhani Yulianis Safrinadiya Rahman Yusni Pakaya Yusuf, Yurinda Zulkarnain S