Claim Missing Document
Check
Articles

The Form of Officer of Land Deed Officer (PPAT) in Distribution of Rights to Land Joint Assets Post Divorce Putu Ayu Sriasih Wesna; I Made Suwitra; Putu Wira Atmaja
JURNAL AKTA Vol 10, No 1 (2023): March 2023
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v10i1.27506

Abstract

The distribution of land rights to joint assets after the divorce needs to use a deed made by PPAT, because basically PPAT is a Land Deed Maker Official whose main task is to carry out some land registration activities by making a deed as evidence that a legal action has been taken regarding land rights or property rights. For the Flats Unit, which will be used as the basis for the registration of changes in land registration data caused by the legal act. The type of research used is normative legal research, with a research approach to legislation and concepts. Legal materials consist of primary and secondary legal materials. The analytical method used is description, evaluation, argumentation and interpretation. The deed of collective agreement can be used as the basis for entering the name of the ex-wife or ex-husband that has not been recorded in the certificate due to joint ownership which must be divided due to divorce as stated in PP 24 of 1997 Article 37 paragraph (2) regarding land registration. As long as the head of the national land agency office judges that the truth is sufficient, it can be implemented, because the National Land Agency is a government institution that has discretionary authority as stated in Act No. 30 of 2014 concerning government administration. From the names that have emerged between the ex-husband and the ex-wife, the process of Sharing Joint Rights is carried out using the APHB Deed (Deed of Sharing Joint Rights) made by PPAT.
Legal Construction for The Establishment of Land Banks in Land Procurement for Fair Public Interest Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati; I Made Suwitra; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Hukum Prasada Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.10.1.2022.1-11

Abstract

The purpose of this study is to examine and describe the urgency of establishing a land bank and the implications of the authority of a land bank in realizing land acquisition for the public interest that is equitable in Indonesia. The method used in this research is normative legal research and the approaches used are the legislative approach, the historical approach, the comparative approach and the conceptual approach. The results of this research indicated that land is driven by Indonesia's urgency to the problem of very large land needs, which will later be used as a forum for investment activities. The implication of the Land Bank's Authority in the Job Creation Act and the government regulation of land banks raises several problems, namely, firstly, overlapping authorities with other land institutions. Second, the strengthening of Land Management Rights related to the authority of the land bank is intended to provide facilities and/or licensing services more aimed at increasing investment than as much as possible for the prosperity of the people, this has a very broad impact including 1) Causing an increase in the number of Agrarian Conflicts; 2) Bringing back the principle of Domein Verklaring; 3) Weakening of the existence of customary law communities and their ulayat lands; and 4) the overlapping authority of the land agency
Pemerdayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Wisata Spiritual Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Banyuwangi I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Ketut Irianto; Putu Ayu Sriasih Wesna
Community Service Journal (CSJ) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1568.769 KB)

Abstract

Potensi masyarakat lokal dapat dijadikan nilai tambah dalam mengembangkan desa Wisata. Pulau jawa yang jaman kerajaan Majapahit agama Hindu sebagai agama kerajaan, maka kini masih menyisakan warisan budaya yang dapat meperkuat ketahanan sosial-budaya sekaligus apabila didisain menjadi ketahanan ekonomi lokal. Contoh riil pura Bukit Amerta yang terletak di Desa Karangduro kecamatan Tegal Sara memiliki nilai tambah potensi sumber mata air yang digunakan sebagai sumber Tirta (air suci) dan sumber air baku bagi masyarakat di Desa Karangdoro Banyuwangi. Pura Bukit Amerta menjadi daya Tarik wisata bagi masyarakat Karangduro untuk mendulang nilai tambah dari kegiatan eko wisata spiritual. Hal ini, menjadi tujuan Pengabdian untuk mengetahui permasalahan mitra yaitu: 1) Persoalan penggunaan air untuk kepentingan Tirta (sembahyang) terpenuhi, namun untuk kepentingan rumah tangga masih memerlukan solusi; 2) Pura sebagai subyek hukum belum memiliki serfikat hak milik sebagai bukti eksistensi pura dalam aspek yuridis; 3) Pura sebagai pusat kebudayaan dan sekaligus sebagai nilai tambah dalam ekonomi kerakyatan berbasis lokal. Metode yang digunakan dalam Bentuk pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan pendampingan, FGD dan menemukan inti persoalan yang sebenarnya. Desa Wisata spiritual, dengan metode Persoalan hukum sangan komplek, dapat menemukan persoalan yang tersembunyi dalam kasus subyek hukum pura yang belum disertifikatkan. Menginventarisasi persoalan dan memecah persoalan yang timbul akibat Pura sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pengelolaan pura sebagai respons masyarakat di sekitarnya. Target luaran yang akan dicapai adalah publikasi jurnal Nasional/ atau proseding ISBN Nasional, publikasi mass media, video kegiatan pengadian.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa I Nyoman Sujana; Putu Ayu Sriasih Wesna
Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1318.244 KB)

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Adat Kukuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yaitu dengan melaksanakan penyuluhan dan pendampingan hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa dalam masa pandemic Covid 19.
PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar Desak Gde Dwi Arini; Putu Ayu Sriasih Wesna; Ni Made Sukaryati Karma; Desak Ade Devicia Cempaka; Ida Ayu Gede Wulandari
Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.047 KB)

Abstract

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, Universitas Warmadewa harus dapat dipastikan selalu taat melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan. Kini setiap dosen didorong untuk bisa mengemas kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan yang nantinya menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pencerahan dengan cara memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan di bidang perekonomian. Salah satu hal yang patut dicermati adalah keberadaan perjanjian kredit, dimana diharapkan setiap badan usaha koperasi wajib memiliki suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian kredit.Perjanjian yang dibuat biasanya merupakan hal-hal prinsip saja, dengan maksud agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Perdata. Hal-hal lain akan dimuat dalam suatu perjanjian yang lebih mudah untuk diubah sesuai perkembangan perekonomian. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan solusi kepada badan usaha koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar, dapat tetap eksis sebagai bagian dari badan usaha yang sedang berkembang keberadaannya. Ketika terjadi kasus nasabah tidak bayar kewajiban yang disebut wanprestasi, proses penyelesaian sengketa diupayakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
Pengawasan dan Sanksi Hukum Terhadap Pramuwisata Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri; I Nyoman Putu Budiartha; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6421.39-44

Abstract

Tingginya perkembangan pariwisata di Bali menimbulkan banyak yang mengambil pekerjaan dibidang pariwisata, salah satunya pramuwisata. Namun banyak yang beroperasi secara ilegal tanpa ijin yang sah bahwa warga negara asing pun ada yang berprofesi sebagai pramuwisata di Bali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan dan bentuk sanksi hukum bagi profesi pramuwisata di Bali. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menekankan pada metode analisis hukum. Bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan dan sanksi hukum bagi pramuwisata. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan mengenai pramuwisata yang diterapkan oleh pemerintah daerah berbentuk pengawasan preventif namun dalam bentuk pengawasan Represifnya masih kurang dijelaskan. Sedangnya mengenai bentuk sanksi hukum terhadap pramuwisata yang beroperasi secara ilegal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah adalah sanksi berbentuk sanksi pidana berupa kurungan dan denda, dan juga berbentuk sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Atas Timbulnya Wanprestasi oleh Influencer (Jasa Endorsement) di Wilayah Kabupaten Badung Ketut Putri Oka Suari; I Nyoman Putu Budiartha; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6752.50-55

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membuat semua aktivitas di kalangan masyarakat memanfaatkan media sosial yang menjadikan perubahan yang sangat drastis. Perkembangan ini sangatlah membantu diantaranya mempermudah pekerjaan dan juga tidak memakan biaya yang sangat besar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap toko Online dalam hal terjadinya wanprestasi oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah Kabupaten Badung; dan mengetahui upaya penyelesaian ganti kerugian apabila timbulnya wanprestasi terhadap toko Online oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah Kabupaten Badung. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha toko online shop apabila atas timbulnya wanprestasi oleh influencer (jasa endorsement) di Wilayah Kabupaten Badung dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Jika ditemukan telah terjadi wanprestasi, maka influencer ( jasa endorsement) harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha online shop dengan influencer (jasa endorsement).
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung) Ni Made Yunika Andrini; I Nyoman Putu Budiartha; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6805.207-213

Abstract

Kredit sebagai salah satu usaha yang bisa dijalankan oleh bank dan dalam pemberian kredit, yang memiliki posisi sebagai kreditur memerlukan adanya jaminan, dan adanya objek jaminan salah satu hal yang paling penting. Jaminan yang dimaksud dapat berupa benda bergerak, seperti fidusia, atau benda tidak bergerak. Benda yang dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan agar dapat memberikan perlindungan hukum dan hak yang memadai kepada para pihak. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Pendekatan hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Perjanjian jaminan fidusia yang terjadi di PT. BPR Mertha Sedana merupakan yang bersifat accesoir dari perjanjian perjanjian pokoknya. Berdasarkan hasil penelitian apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, adapun perlindungan hukum bagi kreditur dalam permasalahan seperti ini bisa dilaksanakan berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif. Saran penulis yaitu dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pihak kreditur sebaiknya mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, apabila debitur wanprestasi maka pihak bank akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai undang-undang.
Legal Deconstruction of Ecotourism-Based Cultural Tourism Management in Creative Economic Development in Badung-Bali District I Wayan Wesna Astara; NP Budiartha; Putu Ayu Sriasih Wesna
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 2 No. 3 (2023): August 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v2i3.5490

Abstract

The tourism political journey in Bali continues to develop Balinese cultural tourism, the philosophy of Tri Hita Karana, and Balinese culture, traditions, and customs according to Balinese religious and cultural norms. In the Regional Regulation of the Province of Bali Number 5 of 2020, regarding Balinese cultural tourism standards, the author deconstructs laws related to mass tourism versus ecotourism. For this reason, the purpose of this research is to find out the legal arrangements for the concept of ecotourism-based cultural tourism in Bali and the implementation of the concept of cultural tourism in Bali in managing ecotourism in each traditional village. The results of the research on the legal deconstruction of cultural tourism practices in Bali and ecotourism in Subak Umalambing, Subak Mambal, and Pandawa Beach Kutuh-Kuta Utara are processed based on "legal behavior" from below, not based on "state legal texts" but instead based on Balinese customary law based on Pararem.
Penglipuran Tourism Village, Kubu Village, Bangli District, Bali In Maintaining Bali Local Wisdom Values I Wayan Wesna Astara; Nyoman Putu Budiartha; Putu Ayu Sriasih Wesna; I Ketut Selamet; I Kadek Merta Wijaya
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 2 No. 3 (2023): August 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v2i3.5804

Abstract

Development of the Penglipuran tourism village based on Balinese local wisdom is a solution to the settlement of AYDs land cases in the Penglipuran Traditional Village in the legal and cultural context associated with Law Number 10 of 2009 concerning tourism-related to the issuance of Bali Province Regional Regulation No. 5 of 2020 regarding standards for the implementation of Balinese cultural tourism. Article 1, paragraph b, Tourism Village However, ideologically, culturally, and legally, there is a hidden potential for conflict. The problem of tourist villages can be solved using absorption methods from research results to provide solutions for managing tourist villages. The methods used in legal issues in the management of tourism villages include focus group discussions, mentoring, lectures on legal studies, dissecting cases related to tourism village institutions, and finding potential strategies for Balinese local wisdom to strengthen wisdom-based tourism villages
Co-Authors A. A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma ABDULLAH, Aisudin ABDULLAH, Mohd Kamarulnizam Bin Agung, Anak Agung Istri Anak Agung Ayu Rai Agung Rene Dhariswari Anak Agung Istri Agung Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra Anak Agung Ngurah Mukti Prabawa Redi Ananda Putra, Anak Agung Ngurah Bhaskara ANGGARINI, Komang Desy Arini, Desak Gde Dwi Arini, Desak Gde Dwi Bongon, Miel S. Budiartha, Nyoman Putu Daniswara, I Kadek Tedo Tamara Putra Desak Ade Devicia Cempaka Desak Gde Dwi Arini Dewisari, Carolina Gracia Dharmawan, I Made Alit Putra Edward Wijaya, Edward Erawati, Ni Putu Tina Ganawati, Nengah Gede Oscar Geovani Gianyar, I Made Hamam Febrian Cahaya I Gede Nyoman Carlos W. Mada I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri I Gusti Made Ngurah Bagus Andre Wedananta I Gusti Putu Dena Dharma Putra I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Merta Wijaya I Kadek Wahyu Fajar Sutoya I Ketut Irianto I Ketut Selamet I Komang Dodik Wijaya I Made Aditya Wira Sanjaya I Made Mardika I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Suwitra I Made Suwitra I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Muliawan I Wayan Rideng I Wayan Sujana I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Gede Wulandari Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati Ida Bagus Dwi Jusarata Ida Bagus Kade Ari Dwi Putra Indah Permatasari Indra Bambang Istadevi Utami Rahardika Jayanti, Ni Nyoman Tri Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Windy Candrayana Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Putri Oka Suari Komang Vegayanthi Kosasih, Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kusuma, Rizka Tiara Kusumantara, I Komang Arya Laksmi, Anak Agung Rai Sita Leonito Ribeiro Luh Made Mahendrawati Luh Made Mahendrawati Made Indira Sukma Dewi MAHENDRA, I Komang Arya Sentana Muliana, I Wayan Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Komang Arini Styawati Ni Made Yunika Andrini Ni Made Yunika Andrini Ni Nengah Seri Ekayani Ni Putu Dewi Susilawati Ni Wayan Sukalandari Novyanti, Ni Wayan Regina NP Budiartha Nyoman Putu Budiartha Prabhawisnu, Anak Agung Gede Krisna Pradnyandari, Ida Ayu Anggita Puspadma, Dr. I Nyoman Alit Putra, Gede Bagus Andika Putra, I Putu Adi Adnyana Putu Budiartha, I Nyoman Putu Emma Viryasari PUTU IKA WAHYUNI Putu Wira Atmaja Putu Yudha Asteria Putri Raymundo, Carlos M. Ribeiro, Leonito Ryan Permana Wijaya Selamet, I Ketut Sentelices, Leovigildo C. Shicilya, Wanda Simon Nahak Souissa, Marsella Maurin Styawati, Ni Komang Arini SUGIANA, Surya Sujana, I Nyoman Sumardika, I Nyoman Suryani, Ni Luh Putu Manik Susanthi, I Gusti A.A. Dian Toto Noerasto Vibandor, Demosthenes B. Vibandor Villafuerte, Marcelo Roland C. widia, ketut Widiati, Ida Ayu Putu Wijaya, I Kadek Merta Wijayani, Putu Megabalinda Pradnya Yanti, Ni Kadek Putri Yasaputri, Ni Putu Widari