Articles
Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung)
Ni Made Yunika Andrini;
I Nyoman Putu Budiartha;
Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8052.313-320
Kredit merupakan salah satu layanan yang dapat diberikan oleh bank. Dalam pemberian kredit, kreditur memerlukan jaminan, dan objek jaminan memiliki peran yang sangat penting. Jaminan dapat berupa benda bergerak, seperti jaminan fidusia, atau benda tidak bergerak. Dalam hal jaminan fidusia, pendaftaran jaminan menjadi hal yang krusial untuk memberikan perlindungan hukum dan hak yang memadai kepada semua pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur mengalami wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Pendekatan hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Perjanjian jaminan fidusia yang terjadi di PT. BPR Mertha Sedana merupakan perjanjian aksesoris dari perjanjian kredit utama. Ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Saran yang penulis berikan adalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pihak kreditur sebaiknya selalu mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan demikian, jika terjadi wanprestasi oleh debitur, pihak bank akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah untuk Mendapatkan Kompensasi atas Pendirian Sarana Transmisi Listrik di Denpasar
Darma Budi Setiawan;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8055.335-341
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum mencakup pembangunan jaringan listrik, yang dapat dijelaskan sebagai tindakan memperoleh tanah dengan membayar kepada pihak yang berhak dengan harga yang adil dan pantas. Pentingnya adanya perlindungan hukum bagi pemilik tanah untuk menerima ganti rugi atas pembangunan sarana transmisi listrik di Denpasar karena penggunaan tanah milik pribadi untuk pembangunan jaringan listrik akan diberikan kompensasi yang sesuai. Dalam penelitian tesis ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta penalaran deduktif dan/atau induktif. Fokus penelitian adalah bagaimana hak-hak pemilik tanah di area pendirian PT dilindungi secara hukum. Di Denpasar, PLN (Persero) menerapkan dua pendekatan: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tanah yang digunakan langsung oleh pemegang izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik, serta bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut, akan mendapatkan ganti rugi sesuai hak atas tanah. Selain itu, kompensasi diberikan atas penggunaan lahan secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yang dapat mengurangi nilai ekonomi tanah, bangunan, dan tanaman yang dilalui oleh infrastruktur transmisi listrik.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto
Putu Chandra Arta Dharma;
I Nyoman Putu Budiartha;
Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8583.117-122
Era ekonomi digital saat ini pengguna internet dari berbagai kalangan dari anak, remaja sampai dewasa dapat mengakses informasi dengan sangat mudah. Kemudahan teknologi ini juga memiliki implikasi dalam dunia investasi yang juga semakin mudah diakses secara online. Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan mengetahui gamabaran tentang bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan terhadap cryptocurrency dengan mengakuinya sebagai salah satu jenis investasi online dan dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Definisi komoditi dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 PP No. 49 Tahun 2014 , juga dalam Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018, serta dalam huruf f Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019. Dalam Bursa Berjangka dijelaskan bahwa cryptocurrency masuk kategori subjek kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Bawaan Wisatawan yang Menginap di Villa Subak Tabola, Sidemen, Karangasem
Ni Kadek Mirayati;
I Nyoman Putu Budiartha;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8589.91-97
Villa Subak Tabola yang terletak di Desa Sidemen Kabupaten Karangasem merupakan salah satu akomodasipariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan sebagai tempat menginap karena tempat ini memilikipemandangan yang indah. Namun dalam kegiatan operasionalnya, pernah terjadi kehilangan barang bawaanwisatawan saat menginap di villa ini. Padahal pemilik Villa Subak Tabola sudah memberikan petunjukpenyimpanan barang berharga da menyediakan brankas di setiap kamar. Penelitian ini membahas mengenaibagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas kehilangan barang bawaan wisatawan yang menginap danbagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kehilangan barang bawaan wisatawan yangmenginap di Villa Subak Tabola Sidemen Karangasem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukumempiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta.Penelitian ini menyimpulkan apabila kejadian kehilangan barang bawaan tamu tersebut merupakan kelalaian daripihak villa, maka pihak villa bertanggung jawab dalam mengganti kerugian yang dialami oleh wisatawan danupaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kehilangan barang bawaan wisatawan yang menginap di VillaSubak Tabola Sidemen adalah melalui upaya non litigasi (di luar Pengadilan) dengan jalan musyawarah,negosiasi, maupun mediasi.
Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Farmasi Yang Memproduksi Dan Mendistribusikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Bpom
I Made Rimawan;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8603.41-46
Di Indonesia produksi dan distribusi obat harus sesuai dengan standar dari BPOM selaku pengawas agar tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Jika obat yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan farmasi itu tidak sesuai dengan standar dari BPOM justru akan berbahaya bagi para konsumennya. Oleh sebab itu permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Bagaimanakah Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Farmasi Yang Memproduksi Dan Bagaimanakah Mendistribusikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Farmasi Yang Memproduksi Dan Mendistribusikan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM. Metode penelitian pada penulisan ini yaitu secara normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan hukum terhadap perusahaan farmasi yang memproduksi dan mendistribusikan obat yang tidak memenuhi standar BPOM terdapat pada Peraturan BPOM No. 34/2018 Tentang CPOB, UU Kesehatan, UU Perdagangan, serta UU Perlindungan Konsumen. Sanksi hukum terhadap perusahaan farmasi yang memproduksi dan mendistribusikan obat yang tidak memenuhi standar BPOM dibagi menjadi tiga, pertama sanksi administratif yang diatur pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan BPOM Tentang CPOB, kedua sanksi perdata yang diatur pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, ketiga sanksi pidana yang diatur pada Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan.
Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Tanpa Garansi Resmi
I Made Panji Ambara Putra;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8605.35-40
Barang elektronik rekondisi adalah barang elektronik bekas yang telah diperbarui atau diperbarui untuk membuatnya kembali berfungsi dengan baik. Industri rekondisi tumbuh dengan cepat, dan minat masyarakat modern untuk membeli barang elektronik rekondisi juga meningkat. Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen berkontribusi pada popularitas ini. Banyak dari masyarakat cenderung memilih membeli barang elektronik bekas atau yang biasa disebut dengan barang rekondisi untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun disamping itu barang rekondisi sering tidak optimal saat dipakai sesuai kebutuhan. Disamping itu pihak toko pun seringkali memberikan jaminan garansi yang berbeda-beda terhadap barang rekondisi yang mereka jual yang bisa digunakan untuk jaminan terhadap barang yang telah dibeli ketika terjadinya kerusakan atau cacat fisik. Salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa diberikan penjual terhadap konsumen yaitu adanya garansi terhadap barang tersebut. Dan garansi menjadi nilai tambah dan sangat diperlukan oleh konsumen saat ingin membeli barang bekas atau rekondisi. Rumusan masalah yg dapat diangkat yaitu, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang rekondisi yang dijual tanpa garansi resmi yang merugikan konsumen? Dan bagaimana tanggung jawab penjual dalam jual beli barang rekondisi tanpa garansi resmi yang merugikan konsumen? Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Minimum Menurut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8609.8-15
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagimana Pengaturan Perlindungan Hukum bagi para pekerja untuk mendaptkan perlindungan haknya khususnya mengenai Upah Minimum yang seharusnya pekerja terima. Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Para Pekerja mendapatkan perlindungan hukum untuk hak nya sebagai pekerja dalam pengupahan, tertulis dalam PERPPU Cipta kerja No. 2 Tahun 2022 Pasal 88 yang merupakan pembahuruan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana para pemilik usaha di wajibkan membayar Upah Minimum sesuai dengan yang telah pemerintah tetapkan. Apabila pemilik usaha membayar di bawah Upah Minimum di daerahnya maka pekerja dapat menuntut haknya dan apabila tidak di temui kesepakat bersama, maka pemilik usaha dapat dikenakan denda atau sanksi. Undang-Undang merubah kebijakan mengenai pengupahan pekerja yang sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
PENGATURAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY DALAM ONLINE GAME DENGAN TRANSAKSI REAL MONEY TRADING
Anak Agung Ayu Rai Agung Rene Dhariswari;
I Nyoman Putu Budiartha;
Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8697.1-7
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji status kekayaan maya dalam hukum kekayaan Indonesia dalam kaitannya dengan wujudnya sebagai benda berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini disebabkan adanya aset virtual itu sendiri yang hanya ada di dunia virtual, namun aset virtual diperlakukan sama dengan objek di dunia nyata, dan game online saat ini bukan hanya sekedar game, tetapi mencakup fungsi jual beli virtual. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana kedudukan Virtual Property dalam transaksi jual beli menurut hukum positif di Indonesia? Bagaimana keabsahan dan akibat hukum dari jual beli Virtual Property dengan transaksi Real Money Trading? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi kedudukan Virtual Property dalam transaksi jual beli menurut hukum positif di Indonesia dan keabsahan dan akibat hukum dari jual beli Virtual Property dengan transaksi Real Money Trading. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ilmu hukum normatif, yaitu. hukum dan peraturan yang berlaku. Bahan penelitian dikumpulkan melalui kajian literatur, yang tentunya menimbulkan argumen-argumen baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virtual property telah memenuhi semua unsur dari suatu benda tidak berwujud yaitu benda, bagian dari property, dapat dimiliki.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Online Dalam Hal Terjadinya Cacat Produk
Kaze, Kadek Bramanta Rudi;
Budiartha, I Nyoman Putu;
Suryani, Luh Putu
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jph.5.2.8082.197-202
The development of the online shopping system has given rise to new business opportunities, one of which is known as a buying and selling service. One of the risks for users of ticketing services is the danger of defects in products received by users of online ticketing services. Based on this, what is the legal protection form of consumers of online ticketing services in the event of a defect in the product received? And how are online delivery service business actors responsible for losses received by consumers for defective goods products. This research uses a normative type of legal research. There are two forms of legal protection for consumers of online ticketing services in the event of product defects received through online buying and selling services, namely preventive and repressive legal protection which can be seen in the provisions of the UUPK. The responsibility of online delivery service business actors for losses received by consumers for defective goods products, in addition to rights and obligations, there are also responsibilities that must be carried. This responsibility is part of a binding obligation in the activities of running a business.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking
Denisya, Ni Putu;
Budiartha, I Nyoman Putu;
Putra, I Made Aditya Mantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jph.5.2.8088.246-252
Technological advances have been able to give birth to services that facilitate daily activities such as the presence of internet banking services. However, there are still many problems related to the unprotection of customer personal data. The formulation of the problem from this study is how to legally protect the security of customer personal data by banks in internet banking services and how bank accountability in terms of personal data belonging to customers is not protected due to the use of internet banking services. The research method used in this thesis research is a normative type of legal research with a type of statutory and conceptual approach. The data sources used are prime, secondary, and tertiary data sources. The collection of legal materials is carried out through a library study. The results showed that the form of preventive legal protection was carried out by providing socialization through the platform to inform about the protection of customer personal data and the applicability of the ITE Law and the Telecommunications Law which provides a protection to prevent disputes against customers. The form of repressive legal protection is carried out through the existence of the Consumer Protection Law which is the basis for the fulfilment of consumption rights. The form of bank liability to customers in the event of a data leak is that the bank will provide compensation if it is proven that it is true that the data leak is not caused by the customer's negligence or mistake.