Articles
PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN DAN KORUPSI KORPORASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA
Lu Sudirman;
Mrs. Feronica
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.168 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16190
Since 1951 corporation has been a subject of criminal law in Indonesia, indicating that corporations can be held criminally accountable. Yet until 2010 there has only been one case that names a corporation as defendant, and there has never been a case where the corporation must serve as a convict. Sejak tahun 1951 korporasi telah dijadikan sebagai salah satu subjek hukum pidana di Indonesia, yang berarti korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun hingga tahun 2010 baru satu kasus yang menyertakan korporasi sebagai terdakwa, dan belum pernah ada korporasi yang berhasil dijadikan sebagai terpidana.
HANDLING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA AND INDIA: A CRITICAL FLASHBACK IN 2020
Marfin Timu Apy Phymma;
Rina Shahriyani Shahrullah;
Lu Sudirman
Journal of Law and Policy Transformation Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v7i1.6749
The Covid-19 pandemic is one of the most common pandemics in contemporary history. The preparedness of a country is also determined by how well it is able to reduce the rate of spread, the fatality rate, the ability to handle infected patients, as well as from the capacity to mobilize and manage resources appropriately to deal with crises and their impacts. This study attempts to compare the approaches of Indonesia and India in handling the Corona Virus Diseases (Covid-19) pandemic in 2020. This study adopts a qualitative research approach by using secondary data which are collected from the printed and electronic media related to Covid-19 in Indonesia and India. It was found that India implemented a total lockdown until September 2020 because the number of positive cases of COVID-19 in India reached more than 4.7 million with a death toll of more than 78 thousand people. Meanwhile, Indonesia did not implement a total lockdown. It adopted the Large-Scale Social Restrictions (LSSR). Although it succeeded in temporarily suppressing the spread of Covid, the LSSR was considered not effective enough. Similar challenges were faced by India which chose to lock down the country. Despite being able to temporarily suppress the rate of Covid-19, the sudden implementation of a regional quarantine and minimal preparation created a humanitarian crisis.
LEGAL PROTECTION FOR APARTMENT CONSUMERS RELATING TO THE FACILITIES PROMISED BY DEVELOPERS (CASE STUDY IN BATAM CITY)
Elza Syarief;
Lu Sudirman;
Yan Pin
Journal of Law and Policy Transformation Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v7i1.6731
People tend to stay closely to the centers of their activities and work activities. Various facilities that are desired by people are also the main objectives in choosing representable housing, including apartments that have various amenities. The high demand for apartments in Batam City has caused developers to compete in building apartments. Unfortunatey, they only focus on business, as the results the promised facilities are sometimes not suitable with the information, they offer to consumers. The issue of the lack of clarity regarding the promised facilities raise legal issues pertaining to the protection of consumers. Legal protection for consumers pursuant to the promised facilities creates new problems in the future. Construction agreements relating to the facilities have been violated by the developers, although they state that they will continue to provide compensation in the form of other amenities. Coordinations according to the mandate of the law and the revision of legal protection against consumers is an alternative offered in this research.
Penerapan Protokol Kesehatan Untuk Mencegah Virus Covid-19 Terhadap Tang’s Hall Badminton
Lu Sudirman;
Stella Theo;
Listia Nurjanah;
Kevin Charles;
Jessie Limmousine;
Gita Aulia;
Widi Waisaka
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 3 No 1 (2021): The 3rd National Conference of Community Service Project 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v3i1.6016
Seiring berjalannya waktu, peningkatan kasus yang disebabkan oleh virus covid-19 di Indonesia menjadi semakin tinggi sehingga menyebabkan korban jiwa setiap harinya. Virus Covid-19 adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang pada awal mulanya dapat memberikan gejala ringan hingga berat. Virus ini awalnya dideteksi pertama kali di Kota Wuhan, Negara Cina, pada Desember 2019 lalu. .Maka dari itu, pemerintah Indonesia akhirnya menerapkan protokol kesehatan yang menjadi suatu peraturan wajib bagi rakyatnya untuk menaatinya saat berpergian atau saat berada di tempat yang ramai. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan protokol kesehatan ini untuk menjadi kewajiban rakyatnya untuk menaatinya saat berpergian atau saat berada di tempat yang ramai. Walaupun begitu, masyarakat tetap disarankan untuk tidak berpergian ke tempat ramai jika tidak diperlukan. Penerapan protokol kesehatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 yang dapat menular melalui udara sekitar orang-orang yang dinyatakan positif virus covid-19. Tetapi walaupun protokol kesehatan sudah ditetapkan oleh pemerintah, masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi protokol tersebut karena tidak adanya penjagaan yang ketat dari aparat pemerintahan. Sehingga kelompok kami melakukan implementasi ini terhadap salah satu lapangan badminton yang berlokasi di Bintan karena menurut pengakuan dari pengurus lapangan tersebut, bahwa pengunjung yang berkunjung untuk menyewa lapangan badminton tersebut masih banyak yang tidak mematuhi protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi, kelompok kami bertujuan untuk melakukan implementasi dengan media cetak berupa brosur untuk ditempelkan di sekitar lapangan tersebut agar dapat dibaca oleh para pengunjung sehingga para pembaca dapat menyadari bahwa protocol kesehatan sangatlah penting untuk mencegah virus Covid-19 ini
Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19
Lu Sudirman;
Hari Sutra Disemadi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v3i3.281-298
Penyebaran Covid-19 mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kestabilan ekononominya terganggu akibat penyebaran Covid-19. Maka, dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen sebagai upaya bersama dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, salah satunya adalah peran perusahaan. Perusahaan dinilai memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan selama pandemi ini. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji eksistensi pengaturan CSR di Indonesia dan upaya perusahaan dalam pengembangan masyarakat selama Pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Indonesia pengaturan CSR belum diatur secara utuh sehingga dinilai tidak jelas dan tidak konsisten. Hal ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan multitafsir atau interpretasi yang berbeda mengenai CSR. Dimasa Pandemi Covid-19 saat ini CSR dapat diimplementasikan oleh perusahaan sebagi upaya pengembangan masyarakat melalui program pemberdayaan. Kebijakan CSR setiap perusahaan tentunya perlu melalui strategi yang telah disesuaikan dengan potensi dan lingkungan masyarakat.
National Economy Recovery by Crowdfunding Policy as Alternative in MSME Financing
Rudolf Haiti;
Lu Sudirman
Widya Yuridika Vol 5, No 2 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v5i2.3535
The covid-19 pandemic has been affecting MSME actors significantly. One of the problems faced by MSME actors due to this pandemic, is difficulty in collecting business capital. Therefore, the Indonesian Government presents crowdfunding as a solution. The crowdfunding itself intends to strengthen MSME financially and encounter investors and MSME actors in one platform. Crowdfunding collects funds from the community and is managed by a crowdfunding provider institution. In this case, information technology-based crowdfunding is one of the MSME capital solutions during the COVID19 pandemic. This information technology-based crowdfunding provides alternative capital for MSMEs other than conventional banks and financing institutions, sourced from public funds (crowd funds). This study aims to provide an overview of how crowdfunding can be alternative funding in Indonesia and overcome MSME capital difficulties based on capital market laws and OJK regulations (The Indonesian Financial Services Authority). This legal research uses doctrinal research methods to analyze whether this crowdfunding policy can be an opportunity for economic recovery in Indonesia. The results of this study indicate that crowdfunding can be a funding solution in Indonesia and an alternative in economic recovery after the COVID-19 pandemic based on regulations issued by OJK in POJK (the Indonesian Financial Services Authority Regulation) Number 57 of 2020.
MENINGKATKAN KESIAPAN PENDIDIKAN HUKUM BAGI REMAJA DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0
Lu Sudirman;
Hari Sutra Disemadi;
Dwiki Surya Pratama;
Jacelyn Jacelyn;
Steven Steven;
Jessca Jessca;
Ang Terina;
Hendryani Hendryani
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 7 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v5i7.2575-2581
Perkembangan dan pemanfaatan teknologi Era Society 5.0 memberikan dampak positif dan negatif di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi seperti penyebaran hoaks di media sosial, cyber bullying, pelanggaran atas data pribadi dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh di Panti Asuhan Sinar Batam, ditemukan banyak remaja yang tidak mengetahui bahwa komentar buruk di media sosial merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, remaja tanpa sadar memberikan informasi pribadi, menandatangani situs yang tidak jelas, serta masuk ke situs ilegal. Atas permasalahan ini, pelaksana akan memberikan peningkatan pemahaman hukum dengan metode penyuluhan. Berdasarkan hasil evaluasi dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan ini, dapat disimpulkan berhasil. Sejumlah 71% peserta telah mengetahui pentingnya pendidikan hukum sejak dini untuk meminimalisir pelanggaran hukum.
Menciptakan Internet Sehat Dikalangan Pelajar Perspektif Uu Ite
Angel Tng;
Lu Sudirman
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7159
Berkat perkembangan teknologi internet membawa pendidikan Indonesia semakin maju. Namun, dengan akses yang mudah tidak selamanya internet adalah tempat yang aman khususnya anak-anak. Metode yang digunakan pada studi ini adalah yuridis empiris dengan studi lapangan. Hasil studi menunjukan bahwa anak-anak cenderung penasaran ketika mengeksplorasi internet namun tidak pernah mengetahui ancaman atau bahayanya. Sehingga penting bagi anak-anak untuk mendapatkan pemahaman terkait etika dalam bersosial-media dan dasar hukumnya menurut UU ITE sehingga mereka tidak menyalahgunakan penggunaan internet dan berkontribusi dalam menciptakan internet yang sehat dan aman khusunya di SMP Kristen Imannuel Batam
Pendampingan Perancangan Peraturan Perusahaan Pada Pt Lautan Lestari
Jessy Wijaya;
Lu Sudirman
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7140
Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Penulis di PT Lautan Lestari, yaitu sebuah perusahaan di Kota Batam. Penulis melakukan observasi langsung ke lapangan dan menemukan sebuah permasalahan, yakni belum terdapatnya peraturan perusahaan pada PT Lautan Lestari, di mana peraturan di perusahaan ini hanya disepakati secara lisan dan tidak tertuang dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan merancang sebuah peraturan perusahaan dengan berpedoman pada UU Ketenagakerjaan dan PERMEN Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji fakta yang ada di lapangan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap persiapan pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian dan pelaporan. Luaran dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa peraturan perusahaan yang disusun berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan PERMEN Ketenagakerjaan. Peraturan perusahaan yang telah disusun juga disetujui oleh pimpinan perusahaan dan disepakati oleh para pekerja. Penulis berharap peraturan perusahaan tersebut dapat menjadi pedoman bagi kegiatan operasional perusahaan dan membentuk hubungan industrial yang harmonis.
Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karimun
Cendy Glaksy;
Lu Sudirman;
Junimat Girsang
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.005 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.9666
Pembangunan perumahan dan pemukiman di wilayah perkotaan pada umumnya berlangsung secara cepat sehingga membutuhkan tanah yang luas. Pembangunan perumahan dan pemukimam menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah termasuk di kabupaten karimun. Penelitian ini mengkaji Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karimun, Kebijakan terkait hukum lingkungan, tata ruang wilayah kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan, tata ruang wilayah kota, hukum pertanahan, buku-buku maupun hasil penelitian di bidang hukum lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Untuk tercapainya tujuan, maka harus diperkirakan perubahan kondisi lingkungan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.