Articles
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ATAS KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR
Junimart Girsang;
Lu Sudirman;
Febri Jaya;
Denygianto Halim
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (60.433 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.819-829
Pelaksanaan klaim asuransi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Batam terdapat kasus penolakan atas klaim kehilangan kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung dengan alasan penyebab kehilangan karena tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang berkaitan dengan asuransi harus memahami ketentuan dan syarat pencairan klaim asuransi.Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris guna mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi dengan jumlah sampel sebanyak 2 kasus, pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan klaim asuransi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Batam terdapat kasus penolakan atas klaim kehilangan kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung karena pihak ACA menafsirkan dan mengkategorikan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis sebagai kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan yang tidak terkualifikasi dalam kategori pencairan klaim asuransi. Adapun kajian-kajian tersebut dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum.
PERANAN KONTRAK SEBAGAI FONDASI PEMBANGUN HUBUNGAN SEWA-MENYEWA DENGAN TENANT PADA PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA BATAM
Lu Sudirman;
Eny Eny
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38515
Pembuatan kontrak menjadi bagian terpenting dalam menjalani hubungan bisnis, sehingga kontrak memiliki peranan yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha sebelum menjalani hubungan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris terkait dengan implementasidan peranan dari sebuah kontrak dalam membangun hubungan kerjasama sewa menyewa di pusat perbelanjaan kota Batam. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan 2 data pendukung yaitu yang pertama data primer untuk melakukan wawancara dengan menggunakan sample penelitian pada pihak- pihak yang bekerja pada suatu pusat perbelanjaan, dan yang kedua menggunakan data sekunder dengan memperoleh data kepustakaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Perdagangan RI, dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kontrak kegiatan sewa menyewa dapat diterapkan sebagai jembatan bagi pihak tenant dan pihak pengelola pusat perbelanjaan,dengan peranan sebagai alat bukti dan media untuk membangun hubungan kerjasama, dan kontrak dalam bentuk perjanjian tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan kehadiran kontrak yang berfungsi sebagai pengikat bagi para pihak, maka dengan ini kegiatan sewa menyewa dapat berjalan dengan baik.
TIKTOK PHENOMENON: EXONERATION CLAUSE VS. PERSONAL DATA PROTECTION
Nisa Nurfitri;
Lu Sudirman;
Hari Sutra Disemadi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.46478
Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam menyetujui perjanjian klausul eksonerasi mengenai ganti rugi terhadap penggunaan Aplikasi TikTok tersebut dapat diketahui pada kasus kebocoran data pribadi pengguna Aplikasi TikTok. Penulisan ini untuk mengetahui dan memahami syarat dan ketentuan perlindungan data pribadi pada aplikasi TikTok yang mengandung klausula eksonerasi dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh jika mengalami kerugian akibat klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan perlindungan data pribadi pada aplikasi TikTok beserta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna Aplikasi TikTok. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, yang berlaku dan erat kaitannya dengan permaslaahan penelitian. Sehingga mendapatkan hasil penelitian upaya hukum yang ditempuh pengguna kepada perusahaan TikTok jika mengalami kerugian akibat klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan data pribadi pada aplikasi TikTok melalui jalan damai. Bila terdapat persetujuan dari pihak berperkara dapat dibawa ke BPSK baik dengan cara konsiliasi, mediasi maupun arbitrase. Apabila tidak dapat terselesaikan, langkah penanganan selanjutnya melalui peradilan umum. Dapat disimpulkan pengaturan akses data pribadi dalam syarat dan ketentuan Aplikasi TikTok bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Perbankan
Sherlin Sherlin;
Lu Sudirman
Widya Yuridika Vol 4, No 2 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v4i2.2532
At the end of 2019, the world's first discovery of a highly contagious and rapidly growing virus called the Covid-19 virus. In legal terms, it is known as overmacht which means a forced state. The Covid-19 virus pandemic has grown rapidly since the beginning of 2019 until now. The biggest impact of the Covid-19 virus pandemic is the world economy. When it comes to the economy, the most influential field is banking. In the banking world, which provides loan services to customers, of course, it has had a big impact since the Covid-19 virus pandemic. Therefore, this paper aims to discuss the legal consequences of the overmacht condition in the banking sector, especially on the implementation of credit agreements in banking. The method used in this paper is normative law using a statutory approach, namely POJK and the Civil Code which contains the topic of discussion with secondary data types. With the overmacht condition, OJK as the authorized party issued a new POJK regulation regarding the implementation of credit in banking during this pandemic. Where overall the contents and provisions of the POJK are in accordance with applicable law, by emphasizing on the banking sector to continue to apply the precautionary principle in providing relaxation as an effort to relieve loans or debtor customer credit so that credit activities in banking remain organized and run well.
ANALISIS YURIDIS TINDAKAN PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN OLEH TENAGA KERJA ASING DI KOTA BATAM
Eva Dian Sari;
Lu Sudirman
Journal of Judicial Review Vol 21 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
With the increasing foreign investment in Batam City is also a consequence of the increase in the number of foreign workers who enter the Batam City. In recent years, the situation of illegal foreign workers in Indonesia has increased. Therefore, the authors doing research about Juridical Analysis Against The Misuse of Immigration Permits by Foreign Workers in Batam City with great hope to expand knowledge and be used as guidelines for society or government. The final project of this thesis aims to know the provisions and requirements that must be fulfilled by employers and foreign workers who will be employed within the territory of the Republic of Indonesia, to know the consequences and legal consequences for foreign workers who misuse immigration permits in Batam City, and to analyze factors and the impacts arising from the misuse of immigration permits by foreign workers in Batam City. The research method used by the authors in the preparation of this research is the empirical normative is to conduct literature research on the applicable Legislation and analyze the supporting data from relevant agencies on the issues discussed in this study. Based on the results of research conducted by the authors can be concluded that against foreign workers who misuse immigration permits in Batam City will be deported and deterrenced with a period of no more than 6 (six) months and the removal of IMTA for employers who employ illegal foreign workers. As for several factors that cause the increasingly illegal foreign workers in Batam City such as the implementation of policies that have the potential to bring out illegal foreign workers; supervision conducted not yet maximal; as well as non-compliance of employers to the prevailing regulations that will result in the impact of increasing unemployment, the increasing crime and increasing misuse of drugs in Batam City.
Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia
Winnie Stevani;
Lu Sudirman
Journal of Judicial Review Vol 23 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v23i2.5028
The ease and sophistication of technology is used as a loophole for illegal persons to carry out their crimes against the personal data of fintech users so that this problem must be positioned as an urgency of legal protection for the privacy rights of each individual. This incident is also supported by the Covid-19 pandemic because all activities must be carried out online. With these problems, this study aims to determine the legal effectiveness of personal data protection in Indonesia and the resolution of the urgency of online crime against the personal data of fintech users. The results of this study indicate that the Indonesian government has not fully realized this crucial theme so that the protection of personal data cannot be carried out optimally by law enforcement officers. Therefore, this research will focus on a description of the importance of personal data protection in Indonesia, the forms of online crimes committed by illegal fintechs, and the resolution of the urgency that arises in the protection of personal data.
Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam
Lu Sudirman;
Shinta .
Journal of Judicial Review Vol 21 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v21i2.667
This research was conducted to find out the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2002 in dealing with the problem of Homeless and Beggars. The high level of poverty is one of the main factors in the emergence of homeless and beggars, they are considered to disturb public order and the beauty of Batam City. Therefore, this problem must be surmounted immediately. This research uses empirical research methods, where research material is obtained directly from the facts that occur in the field. Furthermore, the Writer makes comparisons of written regulations, theories, journals obtained through library materials. Then the data analysis method used is the analysis of qualitative data by developing concepts, theories, legislation and comparisons of their implementation, then connecting with the facts that occur in the field. In this research it can be concluded that the legislation does not fully provide legal certainty if it is not supported by the correct implementation. It is very necessary for the role of law enforcement officials to overcome this problem and oversee the existence of homeless and beggars. However, supervision and guidance efforts carried out by the Social Service could not work effectively, the lack of support from the society of Batam City was also one of the obstacles. It is expected that the prevention efforts can eradicate the number of homeless and beggars so that they can improve social welfare in Batam City.
COVID-19: SEBUAH TANTANGAN BAGI RULE OF LAW DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA, SISTEM PERADILAN, DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Lu Sudirman;
Hendry Naga Wijaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38088
Meluasnya wabah corona virus atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 telah menimbulkan dampak serius bagi kelangsungan hidup seluruh masyarakat dunia. Saat ini, seluruh negara yang telah terkena dampaknya sedang berusaha keras untuk melawan virus tersebut. Virus ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga penegakan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Data mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terlambat dalam hal menangani masalah ini. Virus tersebut telah berkembang dan meluas di Wuhan, China sejak bulan desember. Sementara, di Indonesia virus corona baru terdeteksi pada bulan Maret. Sikap pemerintah yang mengabaikan dan menganggap remeh virus ini nyatanya telah membawa Indonesia kepada permasalahan yang lebih besar. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah terhambatnya kegiatan perkonomian di masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya karena kondisi perekonomian yang menurun. Kebutuhan dasar masyarakat menjadi amat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, upaya penegakan hukum juga harus terhambat, seperti persidangan yang harus dilakukan secara online. Selain itu, demokrasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan karena kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini juga banyak menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji tantangan virus corona bagi prinsip rule of law dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dan demokrasi.
CONDITIONAL UNCONSTITUTIONAL OMNIBUS LAW: THE IMPLICATIONS ON PATENT REGULATION
Joel Jordan Tobing;
Lu Sudirman
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46076
Perlindungan paten di Indonesia sejauh ini masih menyisakan beragam persoalan, baik yang sifatnya praktis (implementasi) maupun konseptual (penerimaan oleh masyarakat). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan paten di Indonesia saat ini dan implikasi hukum terhadap pengaturan paten pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU XVIII/2020. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode doctrinal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Lahirnya UU Paten 2016 telah mencabut UU Paten 2001, yang secara umum tidak banyak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kaitannya penguasaan teknologi. Ketentuan Pasal 20 UU Paten 2016 yang mewajibkan bagi pemegang Paten untuk membuat produk ataupun menggunakan proses di Indonesia merupakan salah satu bentuk akselerasi Indonesia di bidang penguasaan teknologi. Namun lahirnya UU Cipta Kerja menjadi salah satu regulasi di Indonesia yang relatif banyak dan tumpang tindih satu dengan yang lain yang akhirnya menjadikan kontraproduktif khususnya terkait dengan bisnis.
KAJIAN HUKUM KETERKAITAN HAK CIPTA DENGAN PENGGUNAAN DESAIN GRAFIS MILIK ORANG LAIN SECARA GRATIS DI INDONESIA
Lu Sudirman;
Cynthia Putri Guswandi;
Hari Sutra Disemadi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.207-218
Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta sebuah karya. Dimana hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta sedangkan hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan dari ciptaan yang ia hasilkan. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah desain grafis. Desain grafis merupakan bentuk seni yang merupakan kombinasi dari elemen grafis seperti bentuk, garis, warna dan sebagainya yang dirancang sedemikian rupa dengan tujuan untuk dapat menjadi sarana agar melalui desain tersebut bisa menyampaikan informasi atau sesuatu hal yang ingin disampaikan. Seiring berjalannya waktu teknologi berkembang pesat yang mempermudah masyarakat menggunakan ciptaan milik orang lain tanpa izin pencipta. Artikel ini diangkat menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya perlindungan desain grafis sama dengan perlindungan ciptaan lainnya, dikarenakan desain grafis merupakan ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang. dimana tidak semua desain grafis yang digunakan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran, hal ini dikarenakan pencipta memiliki hak untuk mendistribusikan ciptaannya. Tidak hanya itu terdapat juga lisensi yang memperbolehkan masyarakat menggunakan ciptaan pencipta sesuai dengan syarat yang berlaku.