Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
13.804
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Hukum Novelty Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Morality :Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Etika Demokrasi WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jambura Law Review Jurnal Restorative Justice Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI ADIL : Jurnal Hukum SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Yustisiabel Eksekusi : Journal Of Law Pamulang Law Review Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Paulus Law Journal LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum PAMALI: Pattimura Magister Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Legisia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Conference on Community Engagement Project (Concept) Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Abdurrauf Journal of Community Service Lex Scientia Law Review
Lu Sudirman
Universitas Internasional Batam
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 122 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 122 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA PIDANA CUKAI: PELANGGARAN PERATURAN PITA CUKAI Mega Tri Astuti; Lu Sudirman; Junimart Girsang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Pelaku Saman berdasarkan putusan nomor Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 07 Februari 2018 yang salah satu amar putusannya menjatuhkan yang berbunyi yakni: Menyatakan terdakwa SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAN berupa pidana denda sebesar Rp. 332.320.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini membuktikan bahwa efek jera bagi pelaku tindak pidana dibidang perekonomian tidak sepenuhnya harus dipenjara, dan kepentingan pengembalian kerugian Negara akibat pelanggaran yang telah dilakukan lebih efektif dan efisien guna mengembalikan kebocoran pendapatan negara yang diakibatkan dari tindak pidana penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai.
POLEMIK PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BATAM: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN ADMINISTRASI JENAZAH Priyo Sambodo; Lu Sudirman; Rufinus Hotmaulana Hutahuruk
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah sakit Bhayangkara Batam merupakan rumah sakit yang ada di negara Indonesia dan merupakan rumah sakit yang ternama di daerah Batam maka rumah sakit tersebut sebenarnya harus bisa melakukan yang terbaik untuk pelayanan di daerah Batam bukan dengan yang sudah terjadi dimana kasus jenazah yang tertukar dan membuat warga Batam geger pada saat itu terutama keluarga yang di tinggalkan. Jenazah yang tetukar atas nama Abdul Hamid asal Sulsel (44), tertukar dengan jenazah warga keturunan Tionghoa, Sing Peng. Yang membuat heboh, jenazah Abdul Hamid yang merupakan seorang muslim sudah terlanjur dikremasi dengan cara dibakar di krematorium Batam. Adapun Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan sistematik serta sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan Apa Tindakan Dokter dan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Terhadap Jenazah Yang Tertukar. Dan Bagaimana Proses Hukum Terhadap Dokter dan Rumah Sakit Untuk Mempertanggung Jawabkan Jenazah Yang Tertukar.
Iklim Investasi di Indonesia Lu Sudirman
Jurnal Selat Vol. 3 No. 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.523 KB)

Abstract

The development of Indonesia’s economy has been going for more or less 46 years since it was launched by the government of the New Order on 1970. With a period of more than half a century has brought changes in the life of Indonesians that was done by the development of economy with various escalation and dynamics. Making a development will surely need a large amount of capital and provided at the right tims. Capital can be provided by the government and by the wide society, especially in the private business world. An ideal situation, in terms of nationalism is that if the need of the capital itself can be fully provided by the ability of capital in it’s own country, whether it be the government and or the world of the country’s private business. But in reality, developing countries in terms of the ability of providing enough capital to develop As a whole experience various difficulties that is caused by various factors, that is; low rates of the society’s savings, a not effective and not efficient accumulation of capital, the inadequate skills and the technology. Keyword: foreign capital investment, foreign investor in Indonesia, and influenced factors
THE ROLE OF INDONESIAN ONLINE MARKETPLACES IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS INFRINGEMENTS: A COMPARATIVE ANALYSIS Lu Sudirman; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i1.30883

Abstract

This research explores the forms of intellectual property rights violations and their causes, which are examined using the Indonesian intellectual property rights legal framework, to then generate an overview of the legal reconstruction needed to protect existing intellectual property in Indonesian online marketplaces. This research used normative legal research method with comparative approach by analyzing the existing Indonesian IP legal framework and compare it with other countries that are more advanced in IPR protections. This research puts a great emphasis on legal problems and the criminal elements of the Indonesian intellectual property rights legal framework to explain the position of online marketplaces and their responsibilities to also support the protection of IP and the growth of e-commerce overall. This research finds that Indonesia is facing normative issues in defining the role of online marketplace in many IP infringement cases. This finding is important in the support for continued legal development in Indonesia, to provide better protection of many forms of intellectual property rights in Indonesian online marketplaces.
Rahasia Dagang sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digitalisasi dan Globalisasi Lu Sudirman; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p07

Abstract

Strengthening the foundation of national economic resilience through MSMEs is very important, especially after MSMEs are able to prove their adaptability during the COVID-19 pandemic. To encourage the further development of MSMEs, in addition to incentive assistance, the government must also provide assistance by facilitating legal protection of MSMEs, particularly through intellectual property law. This research explores the relationship between trade secret protection and the development of MSMEs in Indonesia in the context of the development of e-commerce in Indonesia and builds important points of legal reconstruction that needs to be carried out as part of the process of protecting MSME Trade Secrets. This study aims to examine the landscape of intellectual property law implementation in Indonesia, the relevance of intellectual property rights in the development of MSMEs and the national economy, and examine the legal lag and its impact on the protection of Trade Secrets for MSMEs. So, this research method uses normative legal research methods. This research shows that Trade Secrets as an important part of intellectual property that supports the development of MSMEs still use arrangements that seem old-fashioned and do not provide space for technical explanations in the regulations. Penguatan fondasi ketahanan ekonomi nasional melalui UMKM sangat penting, terlebih lagi setelah UMKM mampu membuktikan kemampuan adaptasi di masa pandemi COVID-19. Untuk mendorong perkembangan UMKM lebih lanjut, selain bantuan insentif, pemerintah juga harus memberikan bantuan dengan memfasilitasi perlindungan UMKM secara hukum, khususnya melalui hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menelusuri hubungan antara perlindungan rahasia dagang dengan perkembangan UMKM di Indonesia dalam konteks perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia serta membangun poin-poin penting rekonstruksi hukum yang perlu dilakukan sebagai bagian dari proses perlindungan Rahasia Dagang UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lanskap penerapan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, relevansi hak kekayaan intelektual dalam perkembangan UMKM dan ekonomi nasional, dan mengkaji ketertinggalan hukum dan pengaruhnya terhadap perlindungan Rahasia Dagang bagi UMKM. Maka, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Rahasia Dagang sebagai bagian penting dari kekayaan intelektual yang mendukung perkembangan UMKM masih menggunakan pengaturan yang sudah berkesan kuno dan tidak memberikan ruang penjelasan teknis dalam pengaturannya.
PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATAM Sultan Bayu Anggara; Lu Sudirman; Ampuan Situmeang
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.530

Abstract

Strategisnya kedudukan Kota Batam saat ini semakin memperkuat bahwasanya kejahatan trafficking adalah bentuk kejahatan yang luar biasa menjadikannya sebagai wilayah dalam hal Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) sangat rawan. Dalam hal ini pekerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negri melalui jalan pintas atau masuk tanpa ketentuan yang sah inilah yang banyak menjadi korban. Pelaku dengan kata lain sindikat TPPO dengan berbagai bentuk upaya dalam memperdaya petugas serta meloloskan calon korban mereka guna memperoleh dokumen paspor serta dipekerjakan ke luar negeri dalam hal ini tidak melalui prosedur yang resmi. Tugas serta wewenang Kejaksaan Negeri Kota Batam sebagaimana tercantum dalam pengaturan Undang-Undang 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 yakni dalam penuntutan kejaksaan meliputi tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana, pengawas dan eksekutor terhadap utusan hakim yang telah inkrah. Terhadap Tindak pidana perdagangan orang tahap prapenuntutan serta penuntutan pada lingkup penyidikan, antara penyidik ​​dan penuntut umum belum selesai, penyidik ​​telah melewati batas waktu yang ditentukan. menyelesaikan berita acara pemeriksaan, terkait lemahnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik ​​membuat proses ini menjadi kendala. Upaya kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni penuntut umum memberikan serta menjelaskan secara rinci petunjuk serta mengenai hal-hal pada berkas perkara kepada penyidik dinyatakan belum lengkap.
ACCOMPANIMENT / LEGAL ASSISTANCE OF BUSINESS LICENSING OF NOSTALGIA COFFEESHOP THROUGH OSS SYSTEM Excel Brayen Sandoval; Lu Sudirman
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

After the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, as has been followed up with PP No. 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises, it has been regulated that "The Business Registration Number is valid as a single license, and is valid as identity and legality in carrying out business activities." With this legality, business actors can carry out their business activities with legal guarantees and certainty as regulated by applicable laws and regulations. The Nostalgia Coffee Shop Micro Business, which is owned by Barly Fahmi, does not yet have the NIB as referred to previously, therefore a socialization is needed in order to provide understanding to business actors, especially the owners of Nostalgia Coffee Shop in terms of the importance of business legality to provide legal guarantees and certainty for the implementation of a business. business activities. After conducting socialization, the author offers assistance in managing business legality in the form of NIB for Nostalgia Coffee Shop business actors, namely by submitting a PkM proposal and a guide to registering access rights for micro and small businesses on the OSS.go.id page. After being approved, the author provides assistance in managing the legality of the Nostalgia Coffee Shop micro business, namely by interviewing, observing and documenting methods.
ASSISTANCE IN RENEWAL PT GOLDWELL PLASTIC INDONESIA’S TEMPORARY EMPLOYMENT CONTRACT IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE LAWS Desy Crisyanti; Lu Sudirman
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Employment contract is the binding connection between companies and its workers. Employment contract itself can be divided into two types which are the temporary employment contract and the permanent employment contract. Temporary employment contract often found in larger companies such as PT Goldwell Plastic Indonesia. Temporary employment contract is one of company’s legal document which is very crucial and must be drafted in accordance with provisions of applicable laws and regulations. With the legalization of UU No. 11 Tahun 2020 about Cipta Kerja which includes the revision of UU No. 13 Tahun 2003 about Ketenagakerjaan leads to the re-evaluation of the temporary employment contract that was used in PT Goldwell Plastic Indonesia in order to be accordance with the latest provisions of applicable laws and regulations. In order to achieve that, writer as student of law made an agreement with partner to revised the temporary employment contract in accordance with the latest provisions of applicable laws and regulations.
THE IMPLEMENTATION OF LAND MORTGAGE BASED ON POWER OF ATTORNEY TO GRANT LAND MORTGAGE (SKMHT) AND LAND MORTGAGE DEED (APHT) AT NOTARY AND LAND DEED OFFICIAL (PPAT) YONDRI DARTO, S.H. Utari Afnesia; Lu Sudirman
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Security rights of land are expected to be a strong security institution which can provide legal certainty. Security rights are done through the making of APHT, where the grantor of the rights himself comes directly to the PPAT or he can also use SKMHT made by a notary or PPAT as the basis for the APHT. The existence of these provisions basically implies that SKMHT is mandatorily made using an authentic deed. If SKMHT does not substantially meet the provisions required by UUHT, the legal consequences are the void of SKMHT by law and the PPAT is prohibited to make the APHT. Furthermore, if the SKMHT made by a notary does not meet the conditions stipulated in UUJN the legal consequences are that the strength of its evidence becomes a deed under the hand. If this happens, indeed the APHT made by PPAT based on SKMHT cannot be registered. That is because, the 2 SKMHT which forms the basis of making APHT violates the conditions implied in UUHT that is created by an authentic deed, so consequently the principle publicity of security rightsarenot fulfilled.
THE DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION OF COVID-19 EXAMINATION LABORATORY: EFFECTIVITY AND CHALLENGES Zulhirdan Siregar; Lu Sudirman; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v8i1.8288

Abstract

Thorough COVID-19 pandemic considered done in Indonesia, In terms of surveillance and detection, countermeasures are carried out by examining COVID-19 specimens by the network of COVID-19 examination laboratories. The gold standard for COVID-19 examination is to carry out an RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) test from samples taken with nasopharyngeal and oropharyngeal swabs. Batam City so far has had several laboratories for examining COVID-19 specimens that examined COVID-19 specimens with the RT-PCR test. The number of positive COVID-19 in Batam City until April 18, 2022 was 30,960 people obtained from the results of examinations by the COVID-19 examining laboratory. Arrangements are needed to ensure that all laboratories that carry out testing of COVID-19 specimens have standards and work in maximum capacity so that fast and valid COVID-19 specimen examination results are obtained. This study analyzes the effectiveness of the Decree of the Minister of Health (Kepmenkes) of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/4642/2021 concerning the Implementation of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Examination Laboratory in the development of the COVID-19 examination laboratory in Batam City. Laboratory development is carried out by the Environmental Health and Disease Control Engineering Center (BTKLPP) Class I Batam. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach using secondary data. From the results of the research carried out, it was found that to get fast and valid results, the laboratory for examining COVID-19 specimens must have a standard that is a reference which refers to the Decree of the Minister of Health (Kepmenkes) RI Number HK.01.07/MENKES/4642/2021 concerning Organizing the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Examination Laboratory and supervisory laboratory in carrying out guidance and supervision of the implementation of the examination of COVID-19 specimens in each of the laboratories for examining COVID-19 specimens in Batam City.
Co-Authors ., Jane Abao, Grace Angela Adristy, Baiq Shefania Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Alhakim, Abdurrakhman Amboro, F. Yudhi Priyo Ang Terina Angel Tng Antony Arwa Meida Aninda Ayunda, Rahmi Bago, Ester Intensis Bayu Anggara, Sultan Celline, Celline Cendy Glaksy Chairunnisa Chairunnisa Cynthia Putri Guswandi Denygianto Halim Desy Crisyanti Dhani, Ayen Sephia Disemadi, Hari Sutra Dwiki Surya Pratama Elza Syarief, Elza Eny Eny Eny, Eny Eva Dian Sari Excel Brayen Sandoval Farahdina, Farahdina Febriyani, Emiliya Ferryanto, Justitia Fiona Fiona Fiorentine, Jasisca Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Fraiskam, Natasha Girsang, Junimart Gita Aulia Guswandi, Cynthia Putri Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman Haryati, Lily Hendry Naga Wijaya Hendryani Hendryani Hendryani, Hendryani Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Heru Susetyo Hutahuruk, Rufinus Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Insti, Putri Deviana Irawati, Jovita Iswara, Vizta Dana Jacelyn Jacelyn Jacelyn, Jacelyn Jaya, Febri Jerryen, Jerryen Jessca Jessca Jessca, Jessca Jessie Limmousine Jessy Wijaya Joel Jordan Tobing Jonkarlo, Edson Jonker Sihombing Julvina, Julvina Junimart Girsang Junimat Girsang Jur. M. Udin Silalahi Karim, Justin Joy Kevin Charles Lee, Michelle Lendrawati Lendrawati, Lendrawati Lie, Cindy Listia Nurjanah Maharani Siregar, Ghea Regita Malau, Hotmaulina Manurung, Intan Manurung, Kevin John Paul Marfin Timu Apy Phymma Mega Tri Astuti Mrs. Feronica Mrs. Feronica Naga Wijaya, Hendry Nisa Nurfitri Nurfitri, Nisa Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Oktavia, Ariani Park, Jihyun Prastiyo, La Ode Agung Pratama, Dwiki Surya Priyo Amboro, Florianus Yudhi Priyo Sambodo Raziansyah, Reza Philafi Rina Shahriyani Shahrullah Ritonga, Moehammad Mahastar Romadona, Hanifah Ghafila Rudolf Haiti Rufinus Hotmaulana Hutahuruk Sahputra, Rendi Santoso, Deddy saputra tanwir, yopta eka Saputra, Dedi Eka Sari, Rayon Seroja, Triana Dwi Setiawan, Marthalia Sherlin Sherlin Shinta . Siahaan, Hervyan Siburian, Hasoloan Silviani, Ninne Zahara Sirait, Regina Ulianna Siregar, Zulhirdan Situmeang, Ampuan Sohheng, Nipon Stella Theo Steven Steven Steven Steven Sulastri Sulastri Sultan Bayu Anggara Syrief, Elza Tan, David Tan, Winsherly Terina, Ang Tobing, Dian Riama L Tobing, Joel Jordan Tony Tony Triana Dewi Seroja Trisetyo, Muhammad Dhimas Udu, Jericho Utari Afnesia Wagiman, Wagiman Warianto, Wahyudi Widi Waisaka Windi Afdal, Windi Winnie Stevani Wisnu Yuwono Yan Pin Zulfi, Natasya Artameivia Zulhirdan Siregar