p-Index From 2021 - 2026
13.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kajian Linguistik dan Sastra Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Jurnal Hukum Prasada Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Randwick International of Social Science Journal Community Empowerment Keadilan Kulturistik : Jurnal Bahasa dan Budaya Journal Equity of Law and Governance AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Law Doctoral Community Service Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Trunojoyo Law Review Yuris: Journal of Court and Justice Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Smart Hukum (JSH) Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA) Jurnal Kesehatan Terpadu Community Services Journal (CSJ) Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal of Political And Legal Sovereignty Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum & Pembangunan Keadilan CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law Punggawa Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Model of Traditional Land Registration in Bali IM Arjaya; I Made Suwitra; NK Arini Styawati; IK Kasta AW; NM Jayasenastri; I Ketut Alit Priana Nusantara
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.2.1.6194.48-54

Abstract

With the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 276/KEP-19.2/X/2017 Regarding the Appointment of Pakraman Village as the Subject of Joint Ownership Rights (Communal) Overland (the decree of the minister No. 276/KEP-19.2/X/2017) in the Province of Bali, Desa Pakraman/Desa Adat has been named as a customary law community. The discourse on strengthening the traditional village became relevant with the Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali, which gave traditional villages legal standing as a legal subject. This research aims to determine how the model of customary land registration as communal ownership rights in Bali and the impact of land registration on the existence of land in Bali. Empirical research is used, and a legal approach, a conceptual approach, a case study approach, and a sociological approach are all used. Based on the research results, it was found that the customary land registration model of communal (or shared) ownership rights in Bali was registered as property rights using the minister's ATR/Ka decree as the legal basis. BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017, so that the name of the right holder on the property rights certificate is the name of the traditional village. When customary land in Bali is registered as property rights, land registration makes it more likely that ownership rights can be moved.
Praktik Perjanjian Kredit pada LPD Desa Adat Pinggan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Ketut Irianto; Ida Ayu Putu Widiati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.1.2018.20-23

Abstract

Dalam kegiatan desa Binaan di Desa Pinggan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat membina LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di Desa Adat Pinggan. Mitra 1 dalam pogram ini adalah Pengurus LPD Desa Pinggan dan Mitra 2 adalah Pengawas LPD. Persoalan LPD di desa Pinggan ditemukan bahwa Pengurus LPD belum mampu membuat perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang jaminan fidusia, yaitu pengikatannya dilakukan dengan pembuatan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya yang dibuat berdasar peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Paraktik Pengurus LPD membuat Perjanjian “model” dengan dengan akta otentik dan “model” atau/dan akta di bawah tangan sesuai dengan anatomi hukum perikitan dan Perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam praktik pembuatan kontrak dengan nasabah antara LPD dengan peminjam kredit di LPD Desa AdatPinggan. Metode yang digunakan untuk desa Binaan di Pinggan khususnya dalam membuat perjajian kredit kepada Pengurus LPD dan Pengawas LPD adalah dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. Tujuan dari Penyuluhan dan Pendampingan Pengurus dan Pengawas adalah adanya satu persepsi tentang bentuk perjanjian yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan peserta latihan praktik perjanjian kredit mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukan Pendidikan, penyuluhan, pendampingan. Hal ini terbukti dari pemahaman pengurus LPD Desa Pinggan meningkat tentang hukum Perjanjian dan pengurus LPD menjalankan praktik kredit sesuai dengan pelatihan yang dilakukan. Kesimpulannya, masyarakat tidak lagi memimjam uang di rentenir desa, karena kepercayaan masyarakat terhadap LPD telah tumbuh.
Pemerdayaan Masyarakat Adat dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman Siangan-Gianyar-Bali Indonesia A.A.Gede Oka Wisnumurti; I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Wayan Rideng; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Minggu Widyantara; I Ketut Irianto
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.32-37

Abstract

Tujuan penyuratan awig-awig di Desa adat Siangan adalah sebagai implementasi dari kehendak Peraruran Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, setiap Desa adat/Pakraman menyuraktan awig-awig. Selain itu, yang sangat urgen adalah kehendak masyarakat adat Siangan untuk merevisi awig-awig yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Hal yang sangat penting dilaksanakan penyuratan awig-awig adalah untuk menghindari konflik tapal batas desa, atas dasar yang saling seluk dengan tetangga desa adat yang bersebelahan, dan juga untuk menghindari saling klaim wilayah yang berpotensi ekonomis. Dalam hukum adat secara sosiologis, bahwa hukum adat sifatnya tidak tertulis. Namun mulai diberlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06 tahun 1986 tentang kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat dalam Propinsi Tingkat I Bali, desa Adat, diperintahkan untuk penyuratan awig-awig di seluruh desa adat di Bali. Dalam penyuratan awig-awig sosialisasi sangat penting untuk menjaring masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, prajuru adat, kelompok yang berkepentingan berkaitan dengan isi awig-awig tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan serta ideologi Pancasila.
Pemerdayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Wisata Spiritual Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Banyuwangi I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Ketut Irianto; Putu Ayu Sriasih Wesna
Community Service Journal (CSJ) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.2.2.2020.75-83

Abstract

Potensi masyarakat lokal dapat dijadikan nilai tambah dalam mengembangkan desa Wisata. Pulau jawa yang jaman kerajaan Majapahit agama Hindu sebagai agama kerajaan, maka kini masih menyisakan warisan budaya yang dapat meperkuat ketahanan sosial-budaya sekaligus apabila didisain menjadi ketahanan ekonomi lokal. Contoh riil pura Bukit Amerta yang terletak di Desa Karangduro kecamatan Tegal Sara memiliki nilai tambah potensi sumber mata air yang digunakan sebagai sumber Tirta (air suci) dan sumber air baku bagi masyarakat di Desa Karangdoro Banyuwangi. Pura Bukit Amerta menjadi daya Tarik wisata bagi masyarakat Karangduro untuk mendulang nilai tambah dari kegiatan eko wisata spiritual. Hal ini, menjadi tujuan Pengabdian untuk mengetahui permasalahan mitra yaitu: 1) Persoalan penggunaan air untuk kepentingan Tirta (sembahyang) terpenuhi, namun untuk kepentingan rumah tangga masih memerlukan solusi; 2) Pura sebagai subyek hukum belum memiliki serfikat hak milik sebagai bukti eksistensi pura dalam aspek yuridis; 3) Pura sebagai pusat kebudayaan dan sekaligus sebagai nilai tambah dalam ekonomi kerakyatan berbasis lokal. Metode yang digunakan dalam Bentuk pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan pendampingan, FGD dan menemukan inti persoalan yang sebenarnya. Desa Wisata spiritual, dengan metode Persoalan hukum sangan komplek, dapat menemukan persoalan yang tersembunyi dalam kasus subyek hukum pura yang belum disertifikatkan. Menginventarisasi persoalan dan memecah persoalan yang timbul akibat Pura sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pengelolaan pura sebagai respons masyarakat di sekitarnya. Target luaran yang akan dicapai adalah publikasi jurnal Nasional/ atau proseding ISBN Nasional, publikasi mass media, video kegiatan pengadian.
Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat I Made Suwitra; I Wayan Wesna Astara; I Wayan Arthanaya
Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.3.1.2020.36-41

Abstract

Penguatan desa adat melalui penyuratan awig-awig merupakan suatu keniscayaan terutama dibidang perkawinan dan hukum waris dengan mengingat pada adanya keterputusan tranformasi kepada kegerasi penerusnya sehingga diperlukan dkumentasi tertulis yang dapat dijadikan rujukan oleh struktur hukum yang ada dalam penyelesaian sengketa. Metode yang tepat dalam pelestarian norma uku adat adalah penyuratan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri melalui pembentukan panitia kecil dengan melibatkan prajuru adat, tokoh, rohaniawan, pemuda dan Perguruan Tinggi. Penyuratan awig memerlukan waktu yang cukup terutama untuk inventarisasi dan pembahasan. Oleh karena itu kegiatan Program Kemitraan Masyarakat bersifat berlanjut yang direncanakan secara bertahap tiap tahun. Luaran tahua pertama berupa identifikasi, inventarisasi masalahan krusial dalam setiap bidang. Demikian pula dilakukan sistematisasi terhadap awig-awig yang ada.
Revitalisasi Warisan Budaya Tak Benda di Desa Heritage Gelgel, Bali: Kolaborasi Seni Budaya, Sastra, dan Teknologi Digital I Made Mardika; I Made Suwitra; Putu Yudi Prabhadika
Community Service Journal (CSJ) Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.21-25

Abstract

Warisan budaya tak benda (WBTb) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan di era modernisasi dan globalisasi, yang berpotensi mengikis eksistensinya dan menyebabkan hilangnya identitas kultural. Banyak dari warisan ini, yang merupakan identitas dan kekayaan bangsa, berisiko mengalami kepunahan jika tidak ada upaya pelestarian yang sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini akan memaparkan metodologi, hasil, pembahasan, serta simpulan dan tindak lanjut dari program PKM ini sebagai studi kasus dalam upaya pelestarian budaya berbasis komunitas dan teknologi. telah berhasil mencapai tujuannya dalam merevitalisasi seni lukis Wayang Kamasan, digitalisasi lontar, dan pelestarian seni tari Wayang Wong. Luaran yang dicapai meliputi peningkatan keterampilan 12 anak dalam seni lukis dengan produk godibag inovatif, digitalisasi tiga cakep lontar yang penting, serta regenerasi 16 penari muda Wayang Wong. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara komunitas, seniman, dan teknologi digital adalah strategi efektif untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya tak benda di tengah tantangan modernisasi. Program ini tidak hanya menghasilkan produk fisik dan digital, tetapi juga meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kapasitas masyarakat lokal dalam menjaga identitas budaya mereka.
Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam Kadek Karina Putri; I Made Suwitra; I Ketut Sukadana
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.114-118

Abstract

The purpose of this research is to know the shape of the inheritance level (Munasakhat) and to know the resolution of Division of inheritance matters multilevel form (Munasakhat). The inheritance of many implementation Practices occurred, the beneficiary does not immediately complete the Division of the inheritance, which then go on – even then dissolves before the Division of the inheritance is settled, one of the heirs died as well and cause a new inheritance relationship. Such a thing is called with the inheritance level (Munasakhat). At issue is how the heirs wife in part inheritance Decker (Munasakhat) in the concept of Islamic law? And what the resolution of the matter inheritance Decker (Munasakhat), which can meet the sense of fairness of the heir's wife? The research method used is the normative legal research with approach legislation and the approach to the case. Based on an analysis of the discussion of the problem, that the provisions of section heir's wife left her husband dead, that 1/8 part in General and certain, already written and specified in terms of Al-Qur'an Surat Annisa verse 12 and Article 180 Compilation of Islamic law and inheritance through dispute resolution litigation process 2 lanes and Non litigation. The beneficiary can do deal estate subdivision, with the sections agreed the heir or heirs of all willing self-revelation, even though the number of the Division of the inheritance deviate inheritance provisions, provided that all the heirs agree and know the proper heir part he can. The author can give advice that there should be a legal breakthrough which can protect the wife gets to keep the priority of the estate of her husband's remains. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dan untuk mengetahui penyelesaian perkara pembagian waris bentuk bertingkat (Munasakhat). Praktik pelaksanaan kewarisan yang banyak terjadi, ahli waris tidak segera menyelesaikan pembagian waris, yang kemudian berlarut – larut bahkan kemudian sebelum diselesaikan pembagian waris tersebut, salah seorang ahli waris meninggal dunia juga dan menimbulkan hubungan kewarisan yang baru. Hal yang demikian disebut dengan keahliwarisan yang bertingkat (Munasakhat). Permasalahannya adalah Bagaimana bagian waris istri dalam keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dalam konsep Hukum Islam? Dan bagaimana penyelesaian perkara keahliwarisan bertingkat (Munasakhat), yang dapat memenuhi rasa keadilan terhadap bagian waris istri? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan analisa dari pembahasan permasalahan, bahwa ketentuan tentang bagian waris istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu 1/8 bagian secara umum dan pasti, sudah tertulis dan ditentukan di ketentuan Al-Qur’an Surat Annisa Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan penyelesaian sengketa waris melalui 2 jalur proses Litigasi dan Non Litigasi. Para ahli waris dapat melakukan kesepakatan pembagian harta waris, dengan bagian – bagian waris yang disepakati atau direlakan antara semua ahli waris, meskipun jumlah Pembagian waris tersebut menyimpangi ketentuan waris yang telah ditentukan, asalkan semua ahli waris sepakat dan telah mengetahui bagian waris yang semestinya ia dapat. Saran yang dapat penulis berikan seharusnya ada terobosan hukum yang dapat melindungi istri agar tetap mendapat prioritas harta waris tinggalan suaminya.
Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali I Putu Andre Warsita; I Made Suwitra; I Ketut Sukadana
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.83-87

Abstract

Inheritance customary law is a customary law that regulates how inheritance or inheritance is forwarded or divided from heirs to inheritors from generation to generation. Balinese indigenous people with the patrilineal family system, cause only descendants of kapurusa status are considered to be able to take care and carry on family responsibilities. The formulation of the problem in this study is how inheritance rights for women in Balinese customary law, what is the procedure for granting inheritance rights for single women to family inheritance. This research is a normative legal research. The problem approach used is the case approach, conceptual and legislative approach. Legal material used by primary and secondary legal materials. The results of the study and discussion show that inheritance rights for women in Balinese customary law are essentially women who are not heirs according to the Bali Customary Law, but women are entitled to a share of inheritance from their parents, which in practice is used with various terms including property and, provision of life, the soul of the soul and also called the soul of the fund. The procedure for granting inheritance rights for a single woman to the family's inheritance of a Single Female child can be an heir by changing the status, from predana status to purusa status. Hukum adat waris adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Bali dengan sistem kekeluargaan patrilineal, menyebabkan hanya keturunan yang berstatus kapurusa dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hak waris bagi wanita dalam hukum adat Bali, Bagaimana prosedur pemberian hak waris bagi wanita tunggal terhadap harta warisan keluarga. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus,konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Hak waris bagi wanita dalam hukum adat Bali pada dasarnya Wanita bukan ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali, namun wanita berhak mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya, dimana dalam praktek pemberian tersebut dipergunakan dengan berbagai macam istilah diantaranya harta tetatadan, bekal hidup, pengupa jiwa dan juga disebut jiwa dana.Prosedur pemberian hak waris bagi wanita tunggal terhadap harta waris keluarga anak Wanita Tunggal bisa menjadi ahli waris dengan jalan perubahan status yaitu dari status predana menjadi status purusa.
Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Herry Jaya Hartana; I Made Suwitra; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.294-299

Abstract

The purpose of this study was to find out the legal provisions for resolving disputes over land rights related administrative Court. The certificate is a strong proof of ownership regarding physical and juridical data, contained in the measurement letter and the land book of rights. The certificate of land must be registered, as stated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Article 19 paragraph 1, to ensure legal certainty by the government to register land throughout the territory of the Republic of Indonesia. As is the case in Sibang Kaja Village, the existence of certificates of multiple property rights caused a dispute due to the absence of legal certainty. This case has entered and has received the decision of the State Administrative Court. Lawsuits are not accepted by administrative Court because the claim is not to the agency, but is still between individuals. Administrative Court is not authorized to try this case because it is still in the civil sphere which should be tried in the General Court. The research method used is empirical sociology, namely research that connects with the facts that exist in society in connection with the problems encountered in the study. The dispute over multiple certificates that took place in Sibang Kaja village was due to the lack of clarity on the certificate of sale & purchase and the family history, to obtain legal certainty over this dispute, the case must proceed to the General Court.
Jual Beli Tanah Adat di Hadapan Kepala Desa Bantang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli I Made Suamba; I Made Suwitra; Dyah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.377-383

Abstract

Earth constitutes a part inherent with human life and common law society. A Man and common law society in its life so pending with earth, since the earth constitutes place based on, the place looks for subsistence and also the last resort if that man passes away. Still makes sense aboveground rights earth, merchant at front carries the wind village. According to bases Section 37 sentences (i) Commanding regulations No. 24 Years 1997 about Cadastral, soiled transition bases sell just buy is listed if proved by deed that made by PPAT in charge terminological legislation regulation rule that prevailing. The formulation of the problem in this study is 1. How is the settlement of buying and selling customary land in the village of Bantang, Kintamani District, Bangli Regency? 2. What is the form of legal protection for buying and selling customary land in front of the Bantang village head, Kintamani District, Bangli Regency?This research assessed by the empirical method bases fact, those are in the field and information of village party on duty and Custom at silvan Bantang and is assessed and analysis bases prevailing legislative intent for now basic sentences and also protection form sentence of custom earth merchant, soiled merchant performing custom is before carry the wind Village at Silvan Bantang Kintamani's district, Bangli's regency. Law preventives protection in this case is proved with paying receipt gets stamp duty arid deponents and make sense repressives protections passes through to shut close villages and letter of attorney gets a stamp.
Co-Authors A A NGR Raka Dani Wiryantha A. A. Dwi Ani Agustini Agus Suarnegara Amelia R. Nicolas Amos Mokorros Anak Agung Gde Raka Anak Agung Gede Agung Indra Prathama Anak Agung Gede Agung Indra Prathama Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Gede Raka Gunawarman Anak Agung Gede Raka Hartawan Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Chintya Paramitha Anak Agung Ngurah Mukti Prabawa Redi Anak Agung Sagung Manik Chindrawati ANGGARINI, Komang Desy Aprianus Mario Deno Bagiaarta, I Putu BUDIADNYANA, I Gusti Putu Cahya, Dewa Ayu Putu Mulya Carlos M. Raymundo Cokorda Gde Yudha Putra Cokorda Gede Ramaputra Datrini, Luh Kade Demosthenes B. Vibandor Desman Reiner Siahaan DEVI, Ni Kadek Candra Nanda Dewa Made Sutarja Dewa Made Yudiartha Prayogi Dewa Nyoman Tria Harry Shureshta Dewi, Ida Ayu Made Wahyuni Diah Gayatri Sudibya Diah gayatry Sudibya Dimas Imaniar Dyah Gayatri Sudibya Elanda Welhelmina Doko Elisabeth Sanam Gayatri Sudibya Gede Cahaya Putra Nugraha Hanilyn A. Hidalgo Herry Jaya Hartana I Dewa Ayu Sinta Ary Ramaswari I Gede Andi Iswarayana I Gede Bagus Indra Baskara I Gede Hermanta I Gede Pasek Mangku I Gede Somonita I Gede Yudha Rana I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa I Gusti Ayu Maha Patni I Gusti Bagus Udayana I Kadek Ambara Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Yoga Ary Sagita I Ketut Alit Priana Nusantara I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Maharata Adi Putra I Ketut Sudiarta I Ketut Sukadana I Komang Adi Bintang Mahardika I Made Agus Mertajaya I Made Arjaya I Made Darma Temaja I Made Dera Januartha I Made Dera Januartha I Made Mardika I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Sepud I Made Sepud I Made Suamba I Made Suriana I Ngurah Suryawan I Ngurah Suryawan I Nyoman Aji Duranegara Payuse I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Subamia I Nyoman Sudipa I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sutama I Putu Ade Surya I Putu Andre Warsita I Putu Bagiaarta I Putu Elvin Mahendra I Putu Gian Favian Adhi Pradana I Putu Suantika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Rideng I Wayan Suarjana I Wayan Suarjana I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Suka Antara Yasa I Wayan Wahyu Dinata I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati Ida Ayu Putu Widiati Indah Permatasari Irianto, I Ketut Irianto, I Ketut Isatou Jallow Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Andy krisnanta Kadek Ayu Rima Ratnasari Kadek Karina Putri Ketut Rai Mahajony Kharisma Nanda Sattwika klaudio klaudio Leovigildo C. Sentelices Luh Putu Sudini Luh Suriati Made Bagus Vijanata Priadipa Mahaputra, I B GD Agustya Marcelo Roland C. Villafuerte Mia Bella R. Fresnido Miel S. Bongon Nandiri, Ni Putu Sawitri Nengah Renaya Nengah Renaya Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Ayu Cahya Yulandini Ni Kadek Putri Juniari Ni Kadek Ratna Dewi Ni Kadek Yuli Adeani Ni Ketut Ayu Kartini Ni Ketut Martini Ni Komang Mahyuni Gita Paramita Ni Komang Rai Widhyaningsih Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Sulis Dewi Damayanti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutri Ujianti Ni Made Puspasutri Ujianti Ni Made Rustini, Ni Made Ni Nyoman Wulan Ratna Komala Sari Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sawitri Nandiri Ni Putu Theresa Putri Nusantara Ni Wayan Kertiasih Niko Pahlevi Hentika Nindhya Pemayun, Tjokorda Udiana NM Jayasenastri Nur Ezan Rahmat Nyoman Gede Swadana Nyoman Suarjana Partiwi Dwi Astuti PRABHADIKA, I PUTU YUDI PRADYAN, I Gusti Ngurah Agung Krisna Putra Krishna Kumara Jaya Putu Aditya Palguna Yoga Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Satria Fajar Purwanta Putu Wahyu Permana Putu Wira Atmaja Ramaputra, Cokorda Gede Renaya, Nengah Ryskiaden Markus Selamet, I Ketut Senastri, Ni Made Jaya Simon Nahak Slamet Kananda Styawati, Ni Komang Arini Suantika, I Putu Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Sumiati, Ni Kadek Sutarja, Dewa Made Tjokorda Gede Agung Sayogaditya Widya Pramana Putra Tjokorda Udiana Nindhya Pemayun Umbu Rendhy Ahadie Ndjurumbaha Wesna Astara, I Wayana Widiati, Ida Ayu Putu Wiryani, Made