p-Index From 2020 - 2025
6.556
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam Nuraeni, Neni; Kania, Dede
al-'adalah Vol 14 No 1 (2017): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v14i1.1866

Abstract

Human Traffickingis one of the most common crimes occurs in Indonesia. To eradicate this crime, the government issued the 21/2007 of Human Trafficking Act (UU PTPPO). The statue sanctions persons committing the crime and providing protection to witnesses and victims. The law accomodate a number of penalties for the perpetrators of this crime, ranging from principal punishment, in the form of imprisonment and fine, to additional criminal and ballast. Although Islamic law does not explicitly regulate this crime, it is clearly contrary to Islamic principles of freedom, independence, equality and human dignity.
PANDANGAN ETIKA BISNIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI TERLARANG : RIBA DAN BUNGA BANK Widia Nursamsi; Dede Kania
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59177

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas pandangan etika bisnis dalam ekonomi syariah terhadap transaksi yang dianggap terlarang, khususnya riba dan bunga bank. Dalam perspektif syariah, riba secara tegas dilarang karena dianggap merugikan pihak yang lemah dan melanggar prinsip keadilan serta kesejahteraan sosial. Riba adalah penambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman yang tidak didasarkan pada aktivitas usaha atau risiko nyata, yang menyebabkan ketidakadilan bagi peminjam.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis metode studi kepustakaan yaitu suatu metode yang bersumber dari buku-buku, jurnal, serta literatur-literatur lain yang mendukung dalam penelitian ini. Hasil dari pembahasan ini adalah bunga bank dalam sistem perbankan konvensional sering kali dipandang sebagai bentuk riba, karena melibatkan penambahan pada pokok pinjaman tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dalam usaha. Dalam etika bisnis syariah, baik riba maupun bunga bank dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang merugikan kesejahteraan bersama. Sebagai solusinya, sistem ekonomi syariah menawarkan alternatif melalui transaksi berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang memastikan pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menegaskan bahwa pandangan etika bisnis syariah berfokus pada prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab untuk menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan. Kata kunci: Bunga Bank, Etika Bisnis, Ekonomi Syariah   Abstract This study discusses the ethical perspective of business in Islamic economics on transactions that are considered prohibited, especially usury and bank interest. In the perspective of Islamic law, usury is strictly prohibited because it is considered detrimental to the weak and violates the principles of justice and social welfare. Usury is an addition required in a loan transaction that is not based on business activities or real risks, which causes injustice to the borrower. The research method used in this study is the type of literature study method, namely a method that is sourced from books, journals, and other literature that supports this study. The results of this discussion are that bank interest in the conventional banking system is often viewed as a form of usury, because it involves an addition to the principal loan without taking into account the profit or loss in the business. In Islamic business ethics, both usury and bank interest are considered forms of exploitation and injustice that are detrimental to the common welfare. As a solution, the Islamic economic system offers an alternative through profit-sharing transactions, such as mudharabah and musyarakah, which ensure a fair distribution of profits and risks between the parties involved. This study confirms that the view of Islamic business ethics focuses on the principles of justice, social welfare, and responsibility to avoid exploitation in financial transactions. Keywords: Bank Interest, Business Ethics, Islamic Economics
Pengaruh Pajak Negara dan Pajak Islam dalam Pandangan Etika Bisnis Islam Nursamsi, Widia; Kania, Dede; Anwar, Syahrul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.1424

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi pengaruh pajak negara dan pajak Islam dalam pengelolaan keuangan publik serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pajak negara, yang diatur berdasarkan hukum nasional, bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor publik lainnya. Sementara itu, pajak Islam, seperti zakat, kharaj, dan ushr, berlandaskan nilai-nilai religius yang menekankan distribusi kekayaan secara adil dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yaitu suatu metode yang bersumber dari buku-buku, jurnal serta literatur lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. Hasil dari pembahasan adalah Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam sistem dan tujuan, implementasi keduanya dapat saling melengkapi, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Pajak negara berfungsi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi, sedangkan pajak Islam memperkuat solidaritas sosial dan keadilan distribusi. Sinergi antara keduanya dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan material dan nilai-nilai spiritual, sehingga mampu mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
BISNIS KOMODITAS TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS HUKUM EKONOMI SYARIAH Putri Tri Cahyani; Syahrul Anwar; Dede Kania
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 16 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v16i2.11757

Abstract

The rapid growth of the business world brings significant challenges in terms of legality and morality, particularly regarding the trade of prohibited commodities. Although such businesses are considered illegal in many countries, their circulation continues to expand. The trade in prohibited commodities, such as drugs, alcoholic beverages, and other forbidden products, not only violates national laws but also contradicts the principles of Sharia economic law. This study aims to examine how Sharia economic law views the trade of prohibited commodities from an ethical perspective and how Islamic norms can uphold moral principles and justice in global trade. The research employs a qualitative method with an in-depth literature review approach, drawing on various references related to commodity trade and Sharia economic law. The findings indicate that Sharia economic law emphasizes the importance of justice, welfare, and the prohibition of harmful practices such as usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir). Any form of trade containing elements of harm (mafsadat) to society is prohibited in Islam. In conclusion, the Sharia economic law approach offers a strong ethical foundation to prevent the circulation of prohibited commodities and encourages the establishment of a more just and moral economic system.
KRIMINALITAS DALAM PERSPEKTIF STRAIN THEORY DAN GENERAL STRAIN THEORY: STUDI KASUS PERAMPOKAN DAN PEMBUNUHAN DI PASURUAN AKIBAT RASA IRI TERHADAP KESUKSESAN KORBAN DALAM USAHA SEMBAKO Siti Masyitoh; Dede Kania; Ine Fauzia
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.20465

Abstract

Penelitian ini membahas kasus pembunuhan dan perampokan yang terjadi di Pasuruan dengan pelaku berinisial M, yang termotivasi oleh rasa iri dan dengki terhadap kesuksesan usaha tetangganya. Kasus ini dianalisis menggunakan perspektif teori anomie dan teori strain yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, Robert K. Merton, serta pengembangan selanjutnya oleh Robert Agnew dan Messner & Rosenfeld. Teori-teori tersebut menjelaskan bagaimana tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis dapat mendorong individu melakukan penyimpangan sosial hingga tindakan kriminal. Ketegangan muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai (kesuksesan ekonomi) dengan keterbatasan sarana yang tersedia untuk mencapainya secara legal. Selain itu, konsep deprivasi relatif juga digunakan untuk memahami perasaan ketertinggal yang dirasakan pelaku karena kesenjangan hasil usaha dengan korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku mengalami tekanan emosional dan psikologis akibat ketimpangan sosial yang memicu tindakan kejahatan sebagai jalan yang ditempuh pelaku untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, teori strain memberikan pemahaman yang mendalam terhadap motif kejahatan yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan psikologis dalam masyarakat.
KRIMINALITAS DALAM PERSPEKTIF STRAIN THEORY DAN GENERAL STRAIN THEORY: STUDI KASUS PERAMPOKAN DAN PEMBUNUHAN DI PASURUAN AKIBAT RASA IRI TERHADAP KESUKSESAN KORBAN DALAM USAHA SEMBAKO Siti Masyitoh; Dede Kania; Ine Fauzia
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.20465

Abstract

Penelitian ini membahas kasus pembunuhan dan perampokan yang terjadi di Pasuruan dengan pelaku berinisial M, yang termotivasi oleh rasa iri dan dengki terhadap kesuksesan usaha tetangganya. Kasus ini dianalisis menggunakan perspektif teori anomie dan teori strain yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, Robert K. Merton, serta pengembangan selanjutnya oleh Robert Agnew dan Messner & Rosenfeld. Teori-teori tersebut menjelaskan bagaimana tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis dapat mendorong individu melakukan penyimpangan sosial hingga tindakan kriminal. Ketegangan muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai (kesuksesan ekonomi) dengan keterbatasan sarana yang tersedia untuk mencapainya secara legal. Selain itu, konsep deprivasi relatif juga digunakan untuk memahami perasaan ketertinggal yang dirasakan pelaku karena kesenjangan hasil usaha dengan korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku mengalami tekanan emosional dan psikologis akibat ketimpangan sosial yang memicu tindakan kejahatan sebagai jalan yang ditempuh pelaku untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, teori strain memberikan pemahaman yang mendalam terhadap motif kejahatan yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan psikologis dalam masyarakat.
Implementation Of Dominus Litis Religious Court In Indonesia Kusmayanti, Hazar; Afriana, Anita; Kania, Dede
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no3.3958

Abstract

The principle of judicial passivity is a fundamental tenet in Indonesian civil procedural law; however, judges are not passive throughout all trial stages and may adopt an active role at times. Similarly, judges in religious courts—judicial bodies under the Supreme Court—have begun to apply the principle of active judging. This raises the question of whether such judicial activism conflicts with civil procedural regulations in Indonesia. This paper examines the implementation of the Dominus Litis principle (active judge) within Religious Courts by analyzing various judicial decisions and considerations. Employing a qualitative juridical descriptive approach, the research finds that panels of judges in Religious Courts actively apply the Dominus Litis principle during conciliation, evidence assessment, legal counseling, and the mobile court program.
Co-Authors Afaf Naufal Pahlevi Afriansyah, Mochammad Rizky Agam Jabar Rizky Kurnia ahmad arifin Ahmad Ridwan Ahmad, Fayiz Syafiq Aldira Dean Pratama Andhiya Moza Faris Anggraeniko, Litya Surisdani Anita Afriana Anjani, Nur Anwar, Shahrul Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin Cahyani, Putri Tri Dea Dahlia Dede Mulyanto Deri Afwan Dewi Sulastri Endeh Suhartini Faris, Andhiya Moza Fatoni, Siti Nur Faturokhman, Aziz Fikriya, Makhyatul Fitriyani Fitriyani Galuh Puspaningrum Hafidah Ulya Adila Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Humaira Siti Salma, Shofya Hyung-Jun Kim Idzam Fautanu Imam Muttaqin, Faruqi Ine Fauzia Irfan Muhammad Ihsanuddin Juarsa, Eka Litya Surisdani Anggraeniko Masykur, Mohammad Hamidi Maulana, Ramza Fatria Mauludiyah, Sri Mochammad Rizky Afriansyah Muhammad Islah Siregar Muhammad Miftahul Ikhsan Muhammad Qolbun Salim Mutaqien, Gildan Muslim Muttaqin, Muhammad Zaqi Najamudin Najamudin Najib, Moh. Nanik Prasetyoningsih Nengsarah Permatasari Neni Nuraeni Neni Nuraeni, Neni Neni Sri Imaniyati Nur Syahidah Dharmawan, Syifa Nurrohman Syarif, Nurrohman Nursamsi, Widia Palah, Nurul Patmanasari, Rike Putri Tri Cahyani Rahmanillah, Vienka Rajamanickam, Ramalinggam Ramalinggam Rajamanickam Ridwan, Ahmad Hasan Rifqi Lidzikrirrofiqi, Muhammad Riswadinata, Indra Rizky Munandar Rizqia, Rania Nurul Rusman Rusman Saepi Saepi Saepullah, Usep Safira Nur Arifah Sakinah, Nailus Salma, Nida Siregar, Muhammad Yusuf Hang Tuah Siti Masyitoh Siti Nur Fatoni Siti Nurfatoni Siti Sarah Umi Kulsum Sofie Mayda Sugihfauzia Permana Sonny Dewi Judiasih Sulastri , Dewi Sulastri, Dewi Sulistiyo, Budi Suntana, Ija Susanto, Yoghi Arief Syahrul Anwar Syahrul Anwar Syahrul Anwar Syahrul Anwar, Syahrul Tedi Priatna Widia Nursamsi Yoghi Arief Susanto Zinatul Ashiqin Zainol