Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PENDIDIKAN SENI: STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR Regina, Belinda Dewi; Hartono; Eko Raharjo
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 2 (2025): Volume10 Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i2.24825

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of the Independent Curriculum in arts education at the elementary school level. The Independent Curriculum, which emphasizes differentiated learning, strengthening the profile of Pancasila students, and teacher freedom in designing learning, is the main framework in the transformation of arts education. This study uses a qualitative approach with a case study method in one of the elementary schools that has implemented the Independent Curriculum. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews with art teachers, principals, and documentation of arts learning activities. The results of the study show that the implementation of the Independent Curriculum in arts education provides more space for students to express themselves and be creative according to their potential and interests. Arts learning becomes more contextual and enjoyable, with the integration of local cultural themes and the use of varied media. However, several obstacles were also found, such as limited resources, teacher readiness, and uneven understanding of the principles of the Independent Curriculum. This study recommends the need for intensive training for art teachers and the development of local culture-based learning modules to support the optimal implementation of the Independent Curriculum in the field of arts education.  
Perencanaan Kebutuhan Material untuk Menentukan Harga Pokok Produksi Jaket: Studi Kasus di Perusahaan Garmen Maulana, Satriyo; Raharjo, Eko; Tosin, Muh.
Proceeding Mercu Buana Conference on Industrial Engineering Vol 5 (2023): LEAN AND GREEN FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS IN THE I4.0 ERA
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22441/MBCIE.2023.003

Abstract

In industrial competition, of course the company will further improve the quality of its management in order to survive in the competition. One of them is to improve the continuity of production in order to meet consumer demand in a timely manner, with good quality and minimal costs. CV. Woodpacker Bekasi in conducting production activities is required to be able to predict the level of consumer demand, production capacity, place and production costs. In addition, it also predicts the number of workers needed by the company to be able to calculate the cost of production which has an impact on the selling price of the product and the break-even point as well as the company's profit. Production planning and control is a way to estimate the amount of output to be produced to meet customer needs. In addition, it is also to predict material inputs, labor required, and predict production capacity to adjust the amount of demand. This research has a purpose, namely to plan and control materials in order to determine the cost of production. The method used is Aggregate Planning. The results of the study resulted in savings in the company's inventory for 8 months (January to August 2021) of Rp. 27.310.00 with the amount of production in accordance with consumer demand. For the period of September 2021, the total production cost is Rp. 252,015,000 and sales of Rp. 527,350,000 with a profit of Rp. 275,335,000.
INISIASI KELOMPOK SISWA SADAR HUKUM PADA SISWA SMA YP UNILA BANDAR LAMPUNG Wijaya, Rudi; Raharjo, Eko; Septiana, Rika
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v5i3.315

Abstract

Kesadaran hukum merupakan komponen penting untuk mewujudkan negara hukum namun sering dikesampingkan. Kesadarn hukum kerap dianggap akan tuntas melalui pendidikan hukum di perguruan tinggi. Padahal, upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum membutuhkan waktu dan proses yang memerlukan waktu lintas generasi. Artinya, pendidikan untuk sadar hukum seyogyanya dilakukan sejak lingkup pendidikan dasar dan menengah. Tim penulis telah menginisiasi “Kelompok Siswa Sadar Hukum” khusus pada guna memberi pemahaman mendasar mengenai kesadaran untuk taat hukum di SMA YP Unila. Melalui inisiasi tersebut diperoleh beberapa kesimpulan, yakni: instrumen pendidikan hukum yang diajarkan di sekolah masih sebatas pengetahuan hukum dan kurang berfokus pada upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum, kedua, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi menjadi pisau bermata dua: mempermudah namun sekaligus memudarkan batasan-batasan hukum terutama bagi siswa yang belum mempelajari hukum itu sendiri, dan ketiga, inisiasi kelompok dengan orientasi menumbuhkembangkan kesadaran hukum di lingkungan siswa sangat diperlukan, sehingga dapat diadopsi pada sekolah-sekolah lain.
Policy formulation crime contempt of court based on the national criminal code Zulfa, Maulidza Diana; Raharjo, Eko; Shafira, Maya
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 2 No. 1 (2022): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v2i1.1969

Abstract

Purpose: The aim of this research is to analyze the regulation of the Contempt of Court criminal acts based on the National Criminal Code, and to analyze the policy formulation of the Contempt of Court criminal acts based on the National Criminal Code. Research methodology: This study is a type of Normative Juridical and Empirical Juridical research. Normative jurisdictional research is carried out based on legal materials such as legal theory, legal principles, and legislation related to research. Results: Based on the results of research and data obtained when conducting interviews with several sources, the author believes that the Contempt of Court problem is closely related to criminal law policy (penal policy), especially at the formulation stage, namely, the stage of determining what actions will be made into criminal acts and determining sanctions. Limitations: The Contempt of Court regulations in the previous Criminal Code, which is a colonial legacy, is still unclear and does not specifically regulate the Contempt of Court acts. Existing regulations in positive law regarding the Act of Contempt of Court are still being debated regarding the definition and classification of an act that is considered to undermine the authority and insult the judicial process. Contributions: This study highlights the need for legal reforms that adapt to societal conditions. In an effort to enforce the law, as is the offense of the Contempt of Court in the National Criminal Code, which has undergone changes to suit the current situation of Indonesian society.
Analisis Normatif Antara Minimum Khusus Dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penuntutan Oleh Jaksa Julia Rahayu; Heni Siswanto; Dona Raisa Monica; Eko Raharjo; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2963

Abstract

Penerapan pidana minimum khusus dalam perkara kekerasan atau pelecehan seksual sering menimbulkan konflik normatif ketika pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Di satu sisi, ketentuan minimum khusus menuntut adanya kepastian hukum melalui batasan pidana yang tegas. Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak mewajibkan jaksa untuk mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan pembinaan, rehabilitasi, serta upaya pemulihan dibanding pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik normatif yang muncul antara kewajiban menerapkan minimum khusus dan kewenangan jaksa menggunakan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak pelaku tindak pidana seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan minimum khusus sering kali tidak selaras dengan prinsip peradilan anak karena berpotensi menghasilkan tuntutan yang tidak proporsional terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak. Dalam praktiknya, jaksa menghadapi dilema antara konsistensi penegakan hukum dan kebutuhan untuk memberi ruang pembinaan, sehingga diskresi penal menjadi instrumen penting untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis penuntutan anak diperlukan agar jaksa dapat menjalankan tugas secara konsisten tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Saat Pemeriksaan Revaldo Michebel Turnip; Tri Andrisman; Emilia Susanti; Eko Raharjo; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3062

Abstract

Kematian terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi menimbulkan kekosongan hukum terkait pemulihan kerugian negara. Berdasarkan Pasal 77 KUHP dan Pasal 16 ayat (1) huruf a KUHAP, pertanggungjawaban pidana gugur dengan meninggalnya pelaku. Namun, gugurnya penuntutan pidana ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanggung jawab pidana bersifat personal dan tidak dapat diwariskan, negara tetap memiliki jalur hukum untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 32 dan 33 UU Tipikor jo. Pasal 833 KUHPerdata, sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta warisan tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Kajian komparatif mengungkap bahwa mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat dapat menjadi model untuk memperkuat kerangka hukum pemulihan aset di Indonesia. Disimpulkan bahwa penguatan dan integrasi mekanisme perdata, termasuk potensi adopsi NCB, merupakan langkah strategis untuk memastikan pemulihan kerugian negara tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa telah meninggal dunia.
Patologi Birokrasi dan Hegemoni Kultural: Dekonstruksi Hambatan Sistemik Penegakan Hukum Pidana Perjudian di Indonesia Keisya Laila Rahma; Eko Raharjo; Rinaldy Amrullah; Tri Andrisman; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3100

Abstract

Upaya pemberantasan perjudian di Indonesia menghadapi stagnasi serius meskipun instrumen hukum represif telah diterapkan. Kegagalan ini bukan sekadar akibat kekosongan norma, melainkan manifestasi dari hambatan struktural yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi kegagalan penegakan hukum pidana perjudian dengan menelaah dua variabel: "Patologi Birokrasi" dalam struktur negara dan "Hegemoni Kultural" di masyarakat. Menggunakan metode penelitian Socio-Legal dengan pendekatan kriminologi kritis, studi ini menganalisis data primer berupa putusan pengadilan dan regulasi, serta data sekunder dari laporan PPATK dan statistik kriminalitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjudian telah bermetamorfosis menjadi kejahatan transnasional yang difasilitasi oleh State-Organized Crime, di mana aparat bermutasi dari penegak hukum menjadi pelindung (backing) melalui penyalahgunaan wewenang yang terlembaga. Di sisi lain, tekanan ekonomi struktural dan manipulasi narasi digital telah menciptakan hegemoni kultural yang menormalisasi perjudian sebagai "gaya hidup", melahirkan resistensi sosial berupa budaya bungkam (Omertà). Selain itu, transisi menuju KUHP Nasional 2026 menyimpan potensi celah hukum melalui pasal living law yang rentan dieksploitasi sindikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi efektif. Diperlukan reformasi institusional mutlak melalui pembentukan satuan tugas independen, penerapan strategi follow the money yang agresif, serta regulasi ketat untuk mencegah legitimasi perjudian berkedok adat guna memulihkan supremasi hukum.
Peran Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Kelompok Remaja di Indonesia Mulya Natanael Parasian; Eko Raharjo; Rinaldi Amrullah; Tri Andrisman; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3152

Abstract

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi sebagai penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan kekerasan oleh kelompok remaja, dengan menelaah fungsi preventif, represif, dan pre-emptive yang dijalankan aparat kepolisian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta data empiris terkait pola intervensi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan kelompok remaja sangat bergantung pada kemampuan polisi dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. Upaya preventif seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan remaja terbukti lebih efektif dalam menekan angka kejadian dibandingkan tindakan represif semata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan kekerasan kelompok remaja memerlukan strategi komprehensif dengan dukungan regulasi, profesionalisme aparat, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Pencatutan Identitas Nasabah Bank oleh Pegawai Bank dalam Pengajuan Kredit Gilang, Gilang; Raharjo, Eko; Susanti, Emilia
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 3, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v3i1.8076

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus penyalahgunaan identitas nasabah yang berdampak pada kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, rendahnya literasi digital, serta motif ekonomi menjadi faktor dominan terjadinya kejahatan. Penegakan hukum menghadapi kendala dalam pembuktian digital dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sistem keamanan perbankan, serta edukasi hukum kepada masyarakat.
Penerapan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Fina Andelaluse; Tri Andrisman; Eko Raharjo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4630

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensi dan studi kepustakaan, yakni menganalisis putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHP cenderung mempertimbangkan unsur pemberatan secara kontekstual, namun terdapat perbedaan penafsiran dan pertimbangan dalam menentukan adanya pemberatan pada fakta-fakta kasus. Kondisi ini mengakibatkan ketidakkonsistenan putusan yang berpotensi mengganggu prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi penafsiran unsur pemberatan dan pedoman yurisprudensi yang lebih jelas agar penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP menjadi lebih konsisten dan berkeadilan.
Co-Authors Agus Cahyono Aisyah Muda Cemerlang Alfatih, Nanda Karunia Andreas Inu Harimuti Anrikhotama, Raditya Vito Ardi, Dea Fitri Arif Fiyanto Arsih, Utami Bagus Susetyo Belinda Dewi Regina Berdian Tamza, Fristia Boby Pratama Jaya Budi Rizki Husin Charity, Ignatius Christo Dafa Pansya Dila, M Deanita Anindria Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diana Thusyarifah Soraya Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dyah Ajeng Ika Pusparini Eddy Rifai Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi . Fadhlullah, Rouf Fina Andelaluse Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdia Tamza Fristia Berdian Tamza galendra, Nusa Gilang, Gilang Ginting, Mamanda Syahputra Glouca, Leokana Gunawan Jadmiko Haris Asmarantaka Hartono Hartono Hartono Hartono Helfrida Yuliyanti Butar-Butar Heni Siswanto Hutomo Ardi, Dony Iqbal Adani, Muhammad Irfanda Rizki Harmono Sejati Joice Yokhebet Demina Sitepu Julia Rahayu Julianna, Alya Putri Keisya Laila Rahma Khoirunnisa Khoirunnisa Mamanda Syahputra Mamanda Syahputra Ginting MARIA AGUSTINA Maulana, Satriyo Maya Shafira Muhammad Farid Muhammad Jazuli Mujianto, Gracia Destari Mulya Natanael Parasian Oriana Tio Parahita Nainggolan Prasetyo, Kuncoro Putri Cahya Andrianti Raisa Monica, Dona Raswen Efendi Refi Meidiantama Revaldo Michebel Turnip Rika Septiana Rinaldi Amrullah Rinaldy Amrullah Ristya Rini, Denik Saputra, Dani Nur SARI, TWOSTYANA LINGGA Setiawan, Nanang Sholehurrohman, Ridho Silvia Kirani Siti Aesijah Soesanto Soesanto Sri Riski Strinariswari, Ratna Luhung Suci Lestari Sukowati Sukowati Sutarjo, Johan Syahrul Syah Sinaga Tamza, Fristia Berdian Taufik Sepdi Ariananda Tiara Putri Aliba Tjetjep Rohendi Rohidi, Tjetjep Rohendi Tjong Tjo Djung Tosin, Muh. Totok Sumaryanto Florentinus, Totok Sumaryanto Tri Andrisman Udi Utomo wafa, mochammad usman Wijaya, Rudi Yunani, Theo Ferdinand Yusmarini Yusmarini Zahra, Fatima Tuz Zildjian, Algifari Khosyi Zulfa, Maulidza Diana