Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.324
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Imajinasi Resital: Jurnal Seni Pertunjukan (Journal of Performing Arts) Harmonia: Journal of Research and Education Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar JSM (Jurnal Seni Musik) Varia Humanika Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha (JIKOBA) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Terob : Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Proceeding Mercu Buana Conference on Industrial Engineering Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan SCLS Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Referendum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora (JSM) Jurnal Seni Musik Dynamics of Politics and Democracy
Eko Raharjo
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Patologi Birokrasi dan Hegemoni Kultural: Dekonstruksi Hambatan Sistemik Penegakan Hukum Pidana Perjudian di Indonesia Keisya Laila Rahma; Eko Raharjo; Rinaldy Amrullah; Tri Andrisman; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3100

Abstract

Upaya pemberantasan perjudian di Indonesia menghadapi stagnasi serius meskipun instrumen hukum represif telah diterapkan. Kegagalan ini bukan sekadar akibat kekosongan norma, melainkan manifestasi dari hambatan struktural yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi kegagalan penegakan hukum pidana perjudian dengan menelaah dua variabel: "Patologi Birokrasi" dalam struktur negara dan "Hegemoni Kultural" di masyarakat. Menggunakan metode penelitian Socio-Legal dengan pendekatan kriminologi kritis, studi ini menganalisis data primer berupa putusan pengadilan dan regulasi, serta data sekunder dari laporan PPATK dan statistik kriminalitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjudian telah bermetamorfosis menjadi kejahatan transnasional yang difasilitasi oleh State-Organized Crime, di mana aparat bermutasi dari penegak hukum menjadi pelindung (backing) melalui penyalahgunaan wewenang yang terlembaga. Di sisi lain, tekanan ekonomi struktural dan manipulasi narasi digital telah menciptakan hegemoni kultural yang menormalisasi perjudian sebagai "gaya hidup", melahirkan resistensi sosial berupa budaya bungkam (Omertà). Selain itu, transisi menuju KUHP Nasional 2026 menyimpan potensi celah hukum melalui pasal living law yang rentan dieksploitasi sindikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi efektif. Diperlukan reformasi institusional mutlak melalui pembentukan satuan tugas independen, penerapan strategi follow the money yang agresif, serta regulasi ketat untuk mencegah legitimasi perjudian berkedok adat guna memulihkan supremasi hukum.
Peran Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Kelompok Remaja di Indonesia Mulya Natanael Parasian; Eko Raharjo; Rinaldi Amrullah; Tri Andrisman; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3152

Abstract

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi sebagai penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan kekerasan oleh kelompok remaja, dengan menelaah fungsi preventif, represif, dan pre-emptive yang dijalankan aparat kepolisian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta data empiris terkait pola intervensi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan kelompok remaja sangat bergantung pada kemampuan polisi dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. Upaya preventif seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan remaja terbukti lebih efektif dalam menekan angka kejadian dibandingkan tindakan represif semata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan kekerasan kelompok remaja memerlukan strategi komprehensif dengan dukungan regulasi, profesionalisme aparat, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.
Penerapan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Fina Andelaluse; Tri Andrisman; Eko Raharjo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4630

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensi dan studi kepustakaan, yakni menganalisis putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHP cenderung mempertimbangkan unsur pemberatan secara kontekstual, namun terdapat perbedaan penafsiran dan pertimbangan dalam menentukan adanya pemberatan pada fakta-fakta kasus. Kondisi ini mengakibatkan ketidakkonsistenan putusan yang berpotensi mengganggu prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi penafsiran unsur pemberatan dan pedoman yurisprudensi yang lebih jelas agar penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP menjadi lebih konsisten dan berkeadilan.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT Helfrida Yuliyanti Butar-Butar; Tri Andrisman; Eko Raharjo; Erna Dewi; Mamanda Syahputra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/43r79p76

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan konsep restorative justice dalam putusan pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Permasalahan penelitian berangkat dari praktik pemidanaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk, di mana terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Putusan tersebut dinilai menimbulkan perdebatan mengingat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana maksimal hingga lima tahun penjara. Perbedaan antara ancaman pidana normatif dan pidana yang dijatuhkan hakim memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan, khususnya dalam konteks penerapan pendekatan restorative justice. Kasus empiris ini digunakan sebagai dasar untuk menilai relevansi restorative justice terhadap tujuan hukum pidana, serta dampaknya bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice menawarkan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial, penerapannya dalam perkara penganiayaan berat masih menghadapi berbagai hambatan normatif dan institusional di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna mengoptimalkan penerapan restorative justice demi tercapainya keadilan yang lebih komprehensif.
The Transformation of Dance and the Quality of Intergenerational Dance Performance Mulyani, Sri; Hartono; Raharjo, Eko
Terob : Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Vol. 16 No. 2 (2026): April
Publisher : Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20111/terob.v16i2.103

Abstract

The role of traditional dancers as cultural agents significantly contributes to preserving the artistic identity of a region. However, in the face of rapid societal changes, the quality of performance artistry has undergone a significant transformation across generations. This article examines how the values of performance artistry have evolved, the challenges faced in preserving dance techniques and ethos, and the educational and cultural transmission strategies that can strengthen the quality of performance across generations. Using a qualitative approach through literature review and interviews with intergenerational artists, the study reveals that the transformation of performance artistry reflects a paradigm shift from mere technical inheritance to a more contextual actualization of cultural identity
Gamelan Gambang: Educational Implications within a Community-Based Arts Education Framework Lanus, I Ketut; Hartono; Raharjo, Eko
Terob : Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Vol. 16 No. 2 (2026): April
Publisher : Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20111/terob.v16i2.106

Abstract

This article examines Gamelan Gambang as a medium for the development of community-based arts education, with a particular focus on the preservation of Bali’s local cultural values. Gamelan Gambang is a sacred gamelan ensemble traditionally performed in Balinese religious ceremonies, especially within the context of mortuary rites. Beyond its musical and ritual functions, the ensemble embodies philosophical, spiritual, and social values that are highly relevant for transformation into contextualized arts education practices. Through a community-based arts education approach, Gamelan Gambang may serve not only as an instrument for aesthetic learning but also as a vehicle for strengthening cultural identity and transmitting local wisdom. This article elaborates the theoretical framework of community-based arts education, outlines strategies for implementing tradition-oriented learning, and discusses both the challenges and opportunities involved in revitalizing Gamelan Gambang as an educational medium. The study recommends an integrative collaboration between formal educational institutions and local communities in developing participatory arts learning models that are rooted in local values while remaining adaptive to contemporary social transformations.
Pembuktian Alternatif sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Pencurian dengan Kekerasan: Studi Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Tjk Diana Thusyarifah Soraya; Eko Raharjo; Rinaldy Amrullah; Diah Gustiniati Maulani; Sri Riski
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4690

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan harta benda yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa sehingga menimbulkan keresahan sosial. Perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks menuntut optimalisasi sistem pembuktian untuk mengungkap kebenaran materiil di konferensi, salah satunya melalui pembuktian alternatif berupa integrasi alat bukti nonkonvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan berdasarkan pembuktian alternatif serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa telah terpenuhi secara utuh, meliputi unsur perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan berupa kesengajaan, yang dibuktikan melalui kombinasi keterangan saksi, pengakuan pengakuan, dan bukti pendukung lainnya. Pembuktian alternatif tersebut berhasil membuktikan adanya mens rea dan actus reus dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan telah mencerminkan keseimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis guna mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan jujur.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online pada Putusan No. 3/Pid.B/2025/PN Sdn Haris Asmarantaka; Eko Raharjo; Fristia Berdian Tamza; Diah Gustiniati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4743

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi praktik perjudian dari bentuk konvensional ke perjudian online yang memanfaatkan media elektronik. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana terhadap tindak pidana perjudian online, serta menilai efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 303 KUHP telah dilakukan secara tepat dan proses pembuktian telah memenuhi ketentuan KUHAP. Namun, efektivitas pengaturan hukum masih menghadapi kendala akibat karakteristik kejahatan digital yang anonim, lintas batas, dan berkembang pesat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan penegakan hukum berbasis teknologi.
Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Sebagai Hak Tersangka Rekas Bagarlo Rivan; Eko Raharjo; Fristia Berdian Tamza; Mamanda Syahputra Ginting; Firganefi
Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha Vol. 6 No. 1 (2026): JIKOBA (JURNAL ILMU KOMUNIKASI BALAYUDHA)
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of rehabilitation for narcotics users as a legal right for suspects, focusing on how regulations, implementation, and social factors influence the success of rehabilitation programs. This research uses a qualitative descriptive approach based entirely on secondary data. Sources include laws and regulations such as Law No. 35 of 2009 on Narcotics, government regulations, joint regulations on integrated assessment, court decisions, reports from the National Narcotics Agency (BNN), Ministry of Health publications, and relevant academic literature. Data were analyzed through content analysis and descriptive methods to evaluate policy implementation, program effectiveness, and challenges in rehabilitation practices. The study found that while regulations recognize rehabilitation as a right for narcotics users, implementation is not fully effective. Challenges include limited rehabilitation facilities, lack of professional staff, inconsistent application of integrated assessments, weak coordination between law enforcement and health institutions, and social stigma. These factors result in many users receiving imprisonment instead of rehabilitation, reducing overall program effectiveness. Rehabilitation is normatively guaranteed but not fully realized in practice. Effective rehabilitation requires improvements in facility availability, integrated assessment implementation, post-rehabilitation support, public education to reduce stigma, and stronger coordination between law enforcement and health institutions. This study relies solely on secondary data, limiting direct observation of rehabilitation practices and first-hand insights from stakeholders or users. The study provides insights for policymakers, law enforcement, healthcare providers, and researchers on the implementation gaps and strategies to enhance rehabilitation effectiveness. It contributes to the fields of criminal law, public health, and social rehabilitation programs.Keywords: narcotics rehabilitation, suspect rights, program effectiveness, law implementation, public health
Co-Authors Agus Cahyono Andreas Inu Harimuti Anrikhotama, Raditya Vito Ardi, Dea Fitri Arif Fiyanto Arsih, Utami Bagus Susetyo Belinda Dewi Regina Berdian Tamza, Fristia Boby Pratama Jaya Budi Rizki Husin Charity, Ignatius Christo Dafa Pansya Dila, M Deanita Anindria Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diana Thusyarifah Soraya Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dyah Ajeng Ika Pusparini Eddy Rifai Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi . Fadhlullah, Rouf Fina Andelaluse Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdia Tamza Fristia Berdian Tamza galendra, Nusa Ginting, Mamanda Syahputra Glouca, Leokana Gunawan Jadmiko Haris Asmarantaka Hartono Hartono Helfrida Yuliyanti Butar-Butar I Ketut Lanus Irfanda Rizki Harmono Sejati Joice Yokhebet Demina Sitepu Julianna, Alya Putri Keisya Laila Rahma Khoirunnisa Khoirunnisa Mamanda Syahputra Mamanda Syahputra Ginting MARIA AGUSTINA Maulana, Satriyo Maya Shafira Muhammad Farid Muhammad Jazuli Mujianto, Gracia Destari Mulya Natanael Parasian Oriana Tio Parahita Nainggolan Prasetyo, Kuncoro Putri Cahya Andrianti Raisa Monica, Dona Raswen Efendi Refi Meidiantama Rekas Bagarlo Rivan Revaldo Michebel Turnip Rika Septiana Rinaldi Amrullah Rinaldy Amrullah Saputra, Dani Nur SARI, TWOSTYANA LINGGA Setiawan, Nanang Silvia Kirani Siti Aesijah Sri Mulyani Sri Riski Strinariswari, Ratna Luhung Suci Lestari Sukowati Sukowati Syahrul Syah Sinaga Tamza, Fristia Berdian Taufik Sepdi Ariananda Tiara Putri Aliba Tjetjep Rohendi Rohidi, Tjetjep Rohendi Tjong Tjo Djung Tosin, Muh. Totok Sumaryanto Florentinus, Totok Sumaryanto Tri Andrisman Udi Utomo wafa, mochammad usman Wijaya, Rudi Yunani, Theo Ferdinand Yusmarini Yusmarini Zahra, Fatima Tuz Zildjian, Algifari Khosyi Zulfa, Maulidza Diana