p-Index From 2021 - 2026
11.122
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Lentera Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Rechtsidee UNEJ e-Proceeding Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT WAJAH HUKUM Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Socius: Social Sciences Research Journal ANDREW Law Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Innovative and Creativity SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Legislasi Indonesia HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Fairness and Justice Academia Open Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/Pn.Yyk) Jeaneta Cahyaningsih; Yunita Pramesti Ardi Nurva; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3027

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of legal protection for customers against unilateral account blocking by banks based on the perspective of prudence and to determine the legal consequences of agreements between banks and customers regarding such legal actions. This type of research uses a normative juridical approach, which means that it examines and analyzes the relationship between one law and another by considering the starting point of the research analysis of laws and regulations, using a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection for customers can be achieved through transparency and credibility of information, implementation of the principle of bank secrecy, and optimization of the role of the Deposit Insurance Corporation (LPS), as stated in the Banking Law. In addition, banks must adhere to the implementation of the principle of prudence so that the implementation of legal protection for customers is realized properly, thereby maintaining customer trust. The legal consequence of this action is that the bank's actions fall under the category of unlawful acts, thereby obligating the bank to compensate the customer
Pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia: Dalam Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan Arwin Ardianto Sunardi; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adorana
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3583

Abstract

Penelitian ini hendak memotret mengenai pengaturan perjanjian menurut hukum perjanjian di Indonesia (KUHPerdata) yang kemudian menganalisis kekuatan hukum perjanjian yang dibuat secara lisan serta pembuktiannya di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama. KUHPerdata sendiri tidak menyebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis”. Apabila suatu perjanjian lisan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, maka tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Proses pembuktian di pengadilan terkait perjanjian lisan tidak dapat menggunakan alat bukti surat, sebab tidak ada dokumen tertulis dari perjanjiannya. Para pihak dapat mengajukan alat bukti saksi, yakni minimal dua orang saksi atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain.
LIMITS OF DIRECTOR LIABILITY: BUSINESS JUDGMENT RULES, PIERCING THE CORPORATE VEIL, AND BREACH OF CONTRACT Kiswah, Maftuha; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v16i1.48580

Abstract

Limited liability companies inherently separate corporate assets from personal wealth, thereby providing legal protection for their management. However, directors remain strictly bound by fiduciary duties and legal restrictions to ensure the protection of third parties and stakeholders. This article analyzes the legal limits of directors' liability by examining the balance between the Business Judgment Rule (BJR) doctrine, which protects business decisions made in good faith, and the piercing the corporate veil doctrine, which holds directors personally liable for corporate misconduct. Using a normative legal research method with a legal and conceptual approach, this study examines corporate law theories and the latest jurisprudence related to commercial contract violations. The research shows that although the Companies Act protects the BJR, courts have the authority to pierce the corporate veil if a director acts ultra vires, acts in bad faith, or fails to fulfill commercial obligations that result in a breach of contract. Furthermore, the introduction of micro-enterprises with sole directors under the Job Creation Act creates a higher risk of personal liability due to the tendency for asset commingling. The validity of BJR protection requires compliance with procedural safeguards, particularly regarding conflicts of interest.  While prior scholarship has examined these doctrines independently, the intersection of BJR protection and veil-piercing liability in commercial contract disputes — particularly following the structural reforms introduced by the Job Creation Act — remains analytically underexplored. This article contributes a systematic normative analysis of how these protective and accountability mechanisms interact, and proposes clearer legal criteria for distinguishing protected business risk from culpable corporate misconduct under Indonesian law. Consequently, corporate management must maintain strict financial separation and transparency to avoid personal legal consequences in commercial disputes.
Tanggung Jawab Notaris terhadap Kegagalan Legal Due Diligence dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pramesti, Mirza Cyntia; Setyawan, Fendi; Fahamsyah, Ermanto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4060

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris sekaligus merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat kegagalan Notaris terkait legal due diligence dalam rangka pendirian perseroan terbatas. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang kemudian dijabarkan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Notaris selaku pejabat umum memiliki kedudukan strategis sebagai gatekeeper dalam pendirian PT. Kewenangan Notaris tidak hanya bersifat formal dalam membuat akta autentik, tetapi juga mengandung kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak mengandung cacat hukum. Terkait dengan legal due diligence, Notaris dituntut untuk melakukan verifikasi yang wajar terhadap data dan fakta hukum dalam pendirian PT. Kegagalan Notaris dalam menjalankan kewajiban ini menunjukkan bahwa Notaris tidak memenuhi standar profesional dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Konsekuensinya Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, administratif, dan kode etik profesi. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dapat disarankan bahwa perlu dilakukan penguatan norma dalam UUJN dengan memasukkan secara eksplisit kewajiban legal due diligence sebagai bagian dari standar pelaksanaan jabatan Notaris, Notaris perlu menginternalisasi legal due diligence sebagai bagian inheren dari kewajiban profesional, serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) perlu memperkuat standar operasional dan pedoman teknis terkait pelaksanaan legal due diligence dalam pendirian PT.
Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Korporasi Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian dan Good Corporate Governance Cahyaningsih, Jeaneta; Setyawan, Fendi; Fahamsyah, Ermanto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup pertanggungjawaban notaris dalam penyusunan akta perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan kerangka hukum dan kerangka konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa batas tanggung jawab notaris pada dasarnya terbatas pada kebenaran formal, yaitu memastikan prosedur tindakan hukum korporasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS, namun secara moral notaris juga dituntut untuk memverifikasi identitas para pihak dan kewenangan organ perusahaan. Dalam pelaksanaannya, notaris berperan mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance dengan memeriksa dokumen pendukung seperti anggaran dasar, sehingga secara tidak langsung terlibat dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi kewenangan organ perusahaan, disertai perlunya penyempurnaan regulasi dan komitmen organ perusahaan untuk menjalankan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten.
Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Lutfian Ubaidillah; Firman Octhaviana Sulistiyono; Fendi Setyawan; Dominikus Rato
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 1 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i1.10460

Abstract

Environmental pollution caused by inadequate waste management has serious impacts on public quality of life and constitutes a violation of human rights. This research aims to analyze the responsibilities of the state in addressing environmental pollution and examine its relation to the fulfillment of the right to a clean and healthy environment as guaranteed by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international human rights instruments. This study employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The findings reveal that the state, through central and regional governments, has a constitutional obligation to implement systematic, integrated, and sustainable waste management in order to protect citizens’ rights to a proper environment. Failure to fulfill this responsibility results in environmental degradation, increased public health risks, and human rights violations. Law enforcement, institutional strengthening, public participation, and good environmental governance are necessary to ensure a clean, healthy, and sustainable environment as a form of respect for human dignity.
PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA Wina Febrianti Rukmana Wibisono; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol. 17 No. 1 (2026)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/magister.v17i1.152

Abstract

Provisions regarding the authority of a corporation are set forth in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which defines the limits of a corporation’s authority in an exhaustive manner; however, the debate regarding the relevance of the ultra vires doctrine in modern legal systems continues, particularly concerning the need to balance legal certainty with business efficiency. An explanation of the concept and scope of the ultra vires doctrine in corporate law—including its legal basis and application—is necessary in Indonesia. The research questions raised are: (1) What is meant by the ultra vires doctrine?; and (2) How are cases related to the ultra vires doctrine resolved? This study employs a normative legal approach using both statutory and case law analyses. The statutory approach utilizes the Company Law (UUPT) and the Civil Code (KUHPerdata), while the case-based approach examines Judgment No. 352/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst. The results of the study indicate that (1) the ultra vires doctrine serves as a mechanism to limit a corporation’s authority, ensuring its activities remain consistent with the purposes and objectives outlined in the articles of association, while also providing legal protection for shareholders and third parties engaged in transactions with the corporation; and (2) The case, which was resolved using the ultra vires doctrine, demonstrates that a commissioner of PT. CGI, identified by the initials RAU, can be said to have acted beyond his authority. The judge who examined and decided this case explicitly stated in Decision No. 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst that RAU had committed an unlawful act (PMH) under Article 1365 of the Civil Code. However, there is a caveat: exceeding authority or power beyond those limits is considered invalid and not legally binding on the company. Keywords: : Ultra vires doctrine, Limited Liability Company, Limitation of Authority
PERLINDUNGAN MEREK SEBAGAI ASET PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP FIRST TO FILE DAN KONSISTENSI PENGGUNAAN MEREK: STUDI KASUS SENGKETA MS GLOW DAN PS GLOW M. Kaisario H. Falah; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1743

Abstract

Perlindungan merek sebagai aset perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan inkonsistensi yurisprudensi akibat interaksi prinsip first to file dan konsistensi penggunaan merek, terutama dalam sengketa MS Glow-PS Glow yang menghasilkan putusan berlawanan di Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hak merek. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach dan studi kasus pada dua putusan utama (2022), penelitian menganalisis dokumen primer melalui triangulasi sumber dan interpretasi hermeneutik. Hasil menunjukkan Pengadilan Surabaya mengabulkan gugatan PS Glow dengan ganti rugi Rp37,99 miliar berdasarkan formalitas registrasi, sementara Medan memprioritaskan substansi kemiripan, mencerminkan ketidakseragaman interpretasi Pasal 21. Penelitian menyimpulkan perlindungan merek memerlukan harmonisasi yurisprudensi untuk kepastian hukum, dengan rekomendasi audit merek berkala bagi pelaku usaha dan pedoman teknis pengujian kemiripan bagi DJKI guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.
PRINSIP GOOD MINING PRACTICE DALAM SKEMA WIUP PRIORITAS: STUDI KASUS PT VALE INDONESIA TBK DALAM PERSPEKTIF UU MINERBA 2025 Ivan Christian Wijaya; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1807

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good mining practice dalam skema WIUP prioritas melalui studi kasus PT Vale Indonesia Tbk di Kolaka berdasarkan perspektif UU Minerba 2025. Tujuannya adalah menilai tanggung jawab hukum perusahaan atas dugaan pencemaran Sungai Hakatutobu serta kesesuaian aktivitas konstruksi dan operasionalnya dengan standar pertambangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan desain studi kasus, berdasarkan pemilihan purposif atas teks hukum, regulasi lingkungan, pernyataan perusahaan, laporan media, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan literatur ilmiah terkait. Data dianalisis melalui analisis isi kualitatif dengan membandingkan kewajiban normatif dan kondisi lapangan yang dilaporkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Vale telah secara formal memenuhi sejumlah persyaratan prosedural, seperti AMDAL, studi geohidrologi, kolam sedimentasi, dan pemantauan kualitas air; namun keluhan masyarakat mengenai sedimentasi, rusaknya sumber air, dan menurunnya produktivitas pertanian menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan normatif dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa good mining practice pada wilayah WIUP prioritas memerlukan audit independen yang lebih kuat, keterbukaan data lingkungan, dan partisipasi masyarakat yang bermakna untuk menjamin akuntabilitas hukum dan perlindungan ekologis.
Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Criminal Asset Recovery: A Normative Juridical Study from the Perspective of Restorative Justice Endik Wahyudi; Shalahudin Serbabagus; Fendi Setyawan; Arief Amrullah
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 9 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v9i2.11388

Abstract

Professionalism in law enforcement plays a role in establishing justice, legal certainty, and public trust. However, law enforcement practices in Indonesia reveal disparities between normative legal provisions and their implementation in society. This study aims to analyze the professionalism of law enforcement officers from the perspective of sociology of law and to examine its implications for the legitimacy of law enforcement institutions. The research employs a socio-legal method by integrating normative analysis with the examination of realities in law enforcement practices. The study applies statutory, conceptual, and sociological approaches to evaluate how professionalism influences the legitimacy of law enforcement. The findings demonstrate that professionalism in law enforcement extends beyond technical competence and procedural compliance. It also encompasses integrity, ethical responsibility, independence, accountability, and sensitivity toward values within society. Weak professionalism among law enforcement officers often results in disproportionate enforcement, discriminatory treatment, abuse of discretion, and inconsistency in applying legal norms. These conditions contribute to declining public trust and weakening institutional legitimacy. From the perspective of sociology of law, legal legitimacy is not derived solely from state authority, but also from public acceptance of how laws are implemented fairly and effectively in practice. This study concludes that strengthening the professionalism of law enforcement officers is an essential prerequisite for creating legitimacy and law enforcement. Improving professionalism should not only focus on legal reform but also on strengthening legal culture, professional ethics, and institutional accountability mechanisms in order to achieve justice and maintain public confidence in the rule of law.
Co-Authors Adam Surya Putra Agam Akhmad Syaukani, Agam Akhmad Agusyanti, Kusuma Astuti Ahmad Subhan Albert H Wounde Ali Badrudin Alon Maemanah Amara Diva Abigail Amira Inaz Clarissa Pambudi Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Ananto Setyo Utomo Andhiyah Ivena Ramadani Angelin, Elmi Nada Anggraini, Arista Ulfa Anis Khafifah Annisa Zerlina Cindy Gayatri Anselma Dyah Kartikahadi Ariky, Iqbal Maula Arvina Hafidzah Arwin Ardianto Sunardi As’ad Imam Muhtadi Ayu Citra Santyaningtyas Azaris Pahlemy Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Bimo Alexander Bunga Kinasih Cahyaningsih, Jeaneta Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul Dewatoro Suryaningrat Poetra Diah Ayuning Tyas Dian Puspita Sari Dian Qobila Belinda DIMAS WICAKSONO Dominikus Rato Dominikus Rato Doni Rian Ardiansyah Dwi Novantoro Dwi Novantoro Dyah Ochtarina Susanti Dyah Ochtorina Susanti Elvia Elvaretta Ermanto Fahamsyah Fadia Puspitasari Fadiah Derin Roniansah Fahad Abd. Aziz Fanny Tanuwijaya Faran Tatika Ferdiansyah Putra Manggala Firman Adorana Firman Anugerah Firman Floranta Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adorana Firman Octhaviana Sulistiyono Fitriyah Fitriyah Fivi faiqotul himmah Fraja, St. Ika Noerwulan Galuh Puspaningrum Ginting, Beren Rukur H.K, Ajeng Pramesthy Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa, I Wayan Inayatul Anisah Indi Muhtar Ismail Ivan Christian Wijaya Ivan Christian Wijaya Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jeaneta Cahyaningsih Jendro Hadi Wibowo Jendro Hadi Wibowo Jihan Zuhuur Rahmah Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Khusnul Khotimah Kinanty, Sastra Kris Kiswah, Maftuha Komang Dendi Tri Karinda Kusuma Astuti Agusyanti Lia Puspita, Putu Like Olivia Shilvya Lutfian Ubaidillah M. Arief Amrullah M. Kaisario H. Falah M. Kaisario H. Falah M.Hakim Yunizar Diharimurti Mannan, Faidhul Melisa Dwi Fransiska Miftahul Huda Mirza Pramesti Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Mohammad Rondhi Muhammad Hafidz Ridho Muhammad Imaduddin Muhammad Imaduddin Muhammad Nurulloh Jarmoko Muhammad Rifky Darmawan Nur Nafa Maulida Atlanta Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurhidayat , Nurhidayat Octavianus, Dwi Caesar Pika Sari Prakoso, Bhim Pramesti, Mirza Cyntia Prescelly, Cindy Rahmadi Indra Tektona Ramzy, Isvandiar Muhammad Rastra Ardani Irawan Rhama Wisnu Wardhana Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Rokhani, Rokhani Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Sayib Fauzi Adiansyah Serfiyani, Cita Yustisia Shalahudin Serbabagus Sonia Mawar Al Hany Subhan Arief Budiman Sufi Amalia, Cici Riski Suhayati, Kurniyah Syadzwina, Dhifa Nadhira Syifa Alam Syokron Jazil Talitha Rahma Tania, Irda Taniady, Vicko Tito Dharma Wijaya TOLIB EFFENDI Toto Yanuarto Umam, Abd. Vina Lailia Agustina Wahyudi, Endik Wakid, Moh. Wasidipa Maulana Firdaus William Franz Hasiholan Sihite Wina Febrianti Rukmana Wibisono Wounde, Albert Huppy Yunita Pramesti Ardi Nurva Yusuf Adiwibowo, Yusuf Yusuf, Dwi Savedo Zainur Ratna Savitri Zakiyatun Nufus