Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.492
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Lentera Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Rechtsidee UNEJ e-Proceeding Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT WAJAH HUKUM Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Yuris: Journal of Court and Justice Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Socius: Social Sciences Research Journal ANDREW Law Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Innovative and Creativity SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Danadyaksa: Post Modern Economy Journal Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Legislasi Indonesia HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan PUSKAPSI Law Review Fairness and Justice Academia Open Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PERLINDUNGAN MEREK SEBAGAI ASET PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP FIRST TO FILE DAN KONSISTENSI PENGGUNAAN MEREK: STUDI KASUS SENGKETA MS GLOW DAN PS GLOW M. Kaisario H. Falah; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1743

Abstract

Perlindungan merek sebagai aset perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan inkonsistensi yurisprudensi akibat interaksi prinsip first to file dan konsistensi penggunaan merek, terutama dalam sengketa MS Glow-PS Glow yang menghasilkan putusan berlawanan di Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hak merek. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach dan studi kasus pada dua putusan utama (2022), penelitian menganalisis dokumen primer melalui triangulasi sumber dan interpretasi hermeneutik. Hasil menunjukkan Pengadilan Surabaya mengabulkan gugatan PS Glow dengan ganti rugi Rp37,99 miliar berdasarkan formalitas registrasi, sementara Medan memprioritaskan substansi kemiripan, mencerminkan ketidakseragaman interpretasi Pasal 21. Penelitian menyimpulkan perlindungan merek memerlukan harmonisasi yurisprudensi untuk kepastian hukum, dengan rekomendasi audit merek berkala bagi pelaku usaha dan pedoman teknis pengujian kemiripan bagi DJKI guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.
PRINSIP GOOD MINING PRACTICE DALAM SKEMA WIUP PRIORITAS: STUDI KASUS PT VALE INDONESIA TBK DALAM PERSPEKTIF UU MINERBA 2025 Ivan Christian Wijaya; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1807

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good mining practice dalam skema WIUP prioritas melalui studi kasus PT Vale Indonesia Tbk di Kolaka berdasarkan perspektif UU Minerba 2025. Tujuannya adalah menilai tanggung jawab hukum perusahaan atas dugaan pencemaran Sungai Hakatutobu serta kesesuaian aktivitas konstruksi dan operasionalnya dengan standar pertambangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan desain studi kasus, berdasarkan pemilihan purposif atas teks hukum, regulasi lingkungan, pernyataan perusahaan, laporan media, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan literatur ilmiah terkait. Data dianalisis melalui analisis isi kualitatif dengan membandingkan kewajiban normatif dan kondisi lapangan yang dilaporkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Vale telah secara formal memenuhi sejumlah persyaratan prosedural, seperti AMDAL, studi geohidrologi, kolam sedimentasi, dan pemantauan kualitas air; namun keluhan masyarakat mengenai sedimentasi, rusaknya sumber air, dan menurunnya produktivitas pertanian menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan normatif dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa good mining practice pada wilayah WIUP prioritas memerlukan audit independen yang lebih kuat, keterbukaan data lingkungan, dan partisipasi masyarakat yang bermakna untuk menjamin akuntabilitas hukum dan perlindungan ekologis.
Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Criminal Asset Recovery: A Normative Juridical Study from the Perspective of Restorative Justice Endik Wahyudi; Shalahudin Serbabagus; Fendi Setyawan; Arief Amrullah
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 9 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v9i2.11388

Abstract

Professionalism in law enforcement plays a role in establishing justice, legal certainty, and public trust. However, law enforcement practices in Indonesia reveal disparities between normative legal provisions and their implementation in society. This study aims to analyze the professionalism of law enforcement officers from the perspective of sociology of law and to examine its implications for the legitimacy of law enforcement institutions. The research employs a socio-legal method by integrating normative analysis with the examination of realities in law enforcement practices. The study applies statutory, conceptual, and sociological approaches to evaluate how professionalism influences the legitimacy of law enforcement. The findings demonstrate that professionalism in law enforcement extends beyond technical competence and procedural compliance. It also encompasses integrity, ethical responsibility, independence, accountability, and sensitivity toward values within society. Weak professionalism among law enforcement officers often results in disproportionate enforcement, discriminatory treatment, abuse of discretion, and inconsistency in applying legal norms. These conditions contribute to declining public trust and weakening institutional legitimacy. From the perspective of sociology of law, legal legitimacy is not derived solely from state authority, but also from public acceptance of how laws are implemented fairly and effectively in practice. This study concludes that strengthening the professionalism of law enforcement officers is an essential prerequisite for creating legitimacy and law enforcement. Improving professionalism should not only focus on legal reform but also on strengthening legal culture, professional ethics, and institutional accountability mechanisms in order to achieve justice and maintain public confidence in the rule of law.
Pertanggungjawaban Hukum Praktik Dark Pattern dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Perlindungan Konsumen Indonesia Annisa Zerlina Cindy Gayatri; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8563

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mendorong meningkatnya penggunaan platform digital dalam transaksi elektronik. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan praktik dark pattern, yaitu desain antarmuka yang dirancang untuk memengaruhi keputusan konsumen secara tidak sadar. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen karena mengurangi kebebasan memilih dan menyembunyikan informasi penting. Penelitian ini dilakukan karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur dark pattern dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kualifikasi hukum praktik dark pattern, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha digital, serta kecukupan regulasi perlindungan konsumen dalam mengatur praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum dan konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dark pattern dapat dikualifikasikan sebagai praktik menyesatkan karena mengandung unsur misleading, coercive, dan deceptive. Pelaku usaha digital dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen, sedangkan regulasi yang berlaku masih menyisakan kekosongan norma terkait pengaturan dark pattern. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur praktik manipulasi desain digital guna memperkuat perlindungan konsumen di era digital.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penggunaan Alat Kesehatan yang Tidak Sesuai dengan Standar Kalibrasi Like Olivia Shilvya; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah; Rhama Wisnu Wardhana
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7570

Abstract

Penggunaan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kalibrasi dapat menimbulkan berbagai risiko dalam pelayanan kesehatan, termasuk ketidakakuratan hasil pemeriksaan, kesalahan diagnosis, dan pemberian terapi yang tidak sesuai sehingga berpotensi merugikan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Permasalahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atau fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen akibat penggunaan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kalibrasi serta mengkaji pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui pengakuan hak atas keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Konsumen yang mengalami kerugian berhak memperoleh kompensasi dan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi maupun litigasi. Selain itu, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban kalibrasi alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan kalibrasi secara berkala merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum konsumen dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Restorative Justice Paradigm as a Complement to Retributive Justice: A Review from the Perspective of Pancasila Philosophy Azaris Pahlemy; Dwi Novantoro; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21897120

Abstract

This study employs a normative juridical approach. Following the enactment of the new Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the new Indonesian Code of Criminal Procedure (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) through Law Number 20 of 2025 concerning the Code of Criminal Procedure, both of which came into effect on 2 January 2026, there has been a paradigm shift in the focus of criminal punishment from a retributive justice approach to restorative justice. This paradigm shift arose because retributive justice has been unable to resolve the root causes of crime, has failed to provide adequate space for victim recovery, and has negatively affected social interactions within society. The restorative justice approach offers the concept that punishment should not merely be oriented toward retaliation, but should also take into account the rights and losses suffered by victims, while simultaneously seeking the restoration of social relations within the community. The paradigm of restorative justice is reflected in the minutes of the first session of the Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK) held from 29 May to 1 June 1945, which became the embryo for the birth of Pancasila, stating that: “…so that in this era the State of Indonesia may be established, where people can live safely and prosperously, moving toward the attainment of perfect humanity. Therefore, the foremost legal requirement must be respect for human rights and obligations in the deepest sense.” Law enforcement cannot be separated from respect for humanitarian values, both from the perspective of perpetrators and victims, in order to realize a safe and prosperous society in accordance with the philosophy of Pancasila. Keywords: Law Enforcement, Concept of Justice, Pancasila Philosophy
Consumer Protection Against Electronic Goods Damage: A Case Study of JNE Expedition Indonesia Nadilla Azzachrani; Fendi Setyawan; Yusuf Adiwibowo
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 5 Issue 2 (2026)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v5i2.999

Abstract

The rapid expansion of e-commerce in Indonesia has increased reliance on logistics service providers, yet the multi-party structure of marketplace transactions creates accountability gaps that leave consumers inadequately protected when goods are damaged in transit. This study examines three interrelated issues: the legal relationships among sellers, logistics providers, and consumers in online transactions; the normative basis for consumer protection where electronic goods are damaged during delivery; and the dispute resolution mechanisms available to affected consumers. Employing a normative juridical research design with statute and conceptual approaches, this study analyses the applicable Indonesian legal framework, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Indonesian Civil Code, Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Government Regulation Number 71 of 2019, and Ministerial Regulation Number KM 5 of 2005 concerning the Operation of Courier Services. The findings establish that the legal relationship between sellers and consumers constitutes a sale and purchase agreement, the relationship among sellers, logistics providers, and consumers constitutes a goods delivery relationship, and the relationship among the marketplace, seller, and logistics provider constitutes a tripartite cooperation arrangement. The study further finds that while the statutory framework provides a legally sufficient basis for consumer claims, structural fragmentation of responsibility across parties undermines effective redress in practice. These findings extend prior scholarship by identifying a specific accountability gap at the intersection of platform governance and logistics regulation that warrants targeted legislative reform.
PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA Wina Febrianti Rukmana Wibisono; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol. 17 No. 1 (2026)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/magister.v17i1.152

Abstract

Provisions regarding the authority of a corporation are set forth in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which defines the limits of a corporation’s authority in an exhaustive manner; however, the debate regarding the relevance of the ultra vires doctrine in modern legal systems continues, particularly concerning the need to balance legal certainty with business efficiency. An explanation of the concept and scope of the ultra vires doctrine in corporate law—including its legal basis and application—is necessary in Indonesia. The research questions raised are: (1) What is meant by the ultra vires doctrine?; and (2) How are cases related to the ultra vires doctrine resolved? This study employs a normative legal approach using both statutory and case law analyses. The statutory approach utilizes the Company Law (UUPT) and the Civil Code (KUHPerdata), while the case-based approach examines Judgment No. 352/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst. The results of the study indicate that (1) the ultra vires doctrine serves as a mechanism to limit a corporation’s authority, ensuring its activities remain consistent with the purposes and objectives outlined in the articles of association, while also providing legal protection for shareholders and third parties engaged in transactions with the corporation; and (2) The case, which was resolved using the ultra vires doctrine, demonstrates that a commissioner of PT. CGI, identified by the initials RAU, can be said to have acted beyond his authority. The judge who examined and decided this case explicitly stated in Decision No. 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst that RAU had committed an unlawful act (PMH) under Article 1365 of the Civil Code. However, there is a caveat: exceeding authority or power beyond those limits is considered invalid and not legally binding on the company. Keywords: : Ultra vires doctrine, Limited Liability Company, Limitation of Authority
The Characteristics of the Notarial Profession as a Provider of Pro Bono Legal Services For Indigent Communities Andika Putra Eskanugraha; Widodo Ekatjahjana; Fendi Setyawan
Danadyaksa: Post Modern Economy Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Post Modern Economy Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69965/danadyaksa.v3i1.260

Abstract

This study examines the notarial office as both a legal profession and a Public Official as stipulated in the Law on Notarial Office (Undang-Undang Jabatan Notaris/UUJN). The concepts of “profession” and “Public Official” as attached to the Notary have distinctive characteristics within the Indonesian context. As a legal professional, the Notary performs duties professionally to serve the public in the field of private (civil) legal services within the scope of his or her authority. These legal services are remunerated through honoraria paid by members of the public, the amount of which is regulated by the UUJN and the professional organization. In providing legal services to the public, Notaries are obliged to render services free of charge to indigent persons. This obligation is regulated under Article 37 of the UUJN, which also prescribes sanctions for non-compliance. Through the UUJN, the Government facilitates economically disadvantaged members of society to ensure the legal protection of their rights in transactions and legal acts that require authentic evidence in the form of a notarial deed. However, the UUJN does not clearly explain the criteria and requirements for determining who qualifies as an “indigent” person eligible to receive free legal services from a Notary. Furthermore, the prevailing laws and regulations do not specify the types or scope of notarial legal services that may be provided to economically disadvantaged persons under this scheme. Accordingly, the legislation should more carefully regulate the subjects eligible to receive free notarial legal assistance, while still taking into account eligibility requirements, the scope of services that may be provided, and service standards to be applied by Notaries when rendering pro bono legal services to indigent persons.
Tanggung Jawab Notaris terhadap Kegagalan Legal Due Diligence dalam Pendirian Perseroan Terbatas Mirza Cyntia Pramesti; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4060

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris sekaligus merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat kegagalan Notaris terkait legal due diligence dalam rangka pendirian perseroan terbatas. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang kemudian dijabarkan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Notaris selaku pejabat umum memiliki kedudukan strategis sebagai gatekeeper dalam pendirian PT. Kewenangan Notaris tidak hanya bersifat formal dalam membuat akta autentik, tetapi juga mengandung kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak mengandung cacat hukum. Terkait dengan legal due diligence, Notaris dituntut untuk melakukan verifikasi yang wajar terhadap data dan fakta hukum dalam pendirian PT. Kegagalan Notaris dalam menjalankan kewajiban ini menunjukkan bahwa Notaris tidak memenuhi standar profesional dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Konsekuensinya Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, administratif, dan kode etik profesi. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dapat disarankan bahwa perlu dilakukan penguatan norma dalam UUJN dengan memasukkan secara eksplisit kewajiban legal due diligence sebagai bagian dari standar pelaksanaan jabatan Notaris, Notaris perlu menginternalisasi legal due diligence sebagai bagian inheren dari kewajiban profesional, serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) perlu memperkuat standar operasional dan pedoman teknis terkait pelaksanaan legal due diligence dalam pendirian PT.
Co-Authors Abigail, Amara Diva Adam Surya Putra Agam Akhmad Syaukani, Agam Akhmad Agusyanti, Kusuma Astuti Ahmad Subhan Albert H Wounde Ali Badrudin Alon Maemanah Amara Diva Abigail Amira Inaz Clarissa Pambudi Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Ananto Setyo Utomo Andhiyah Ivena Ramadani Andika Putra Eskanugraha Angelin, Elmi Nada Anggraini, Arista Ulfa Anis Khafifah Annisa Zerlina Cindy Gayatri Anselma Dyah Kartikahadi Ariky, Iqbal Maula Arvina Hafidzah Arwin Ardianto Sunardi As’ad Imam Muhtadi Ayu Citra Santyaningtyas Azaris Pahlemy Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Bimo Alexander Bunga Kinasih Dewatoro Suryaningrat Poetra Diah Ayuning Tyas Dian Puspita Sari Dian Qobila Belinda dimas wicaksono Dominikus Rato Dominikus Rato Doni Rian Ardiansyah Dwi Novantoro Dwi Novantoro Dyah Ochtarina Susanti Dyah Ochtorina Susanti Elvia Elvaretta Ermanto Fahamsyah Ermanto Fahamsyah Fadia Puspitasari Fadiah Derin Roniansah Fahad Abd. Aziz Fanny Tanuwijaya Faran Tatika Ferdiansyah Putra Manggala Firman Adorana Firman Anugerah Firman Floranta Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adorana Firman Octhaviana Sulistiyono Firman Sulistiyoni Fivi faiqotul himmah Galuh Puspaningrum, Galuh Ginting, Beren Rukur H.K, Ajeng Pramesthy Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa, I Wayan Inayatul Anisah Indi Muhtar Ismail Ivan Christian Wijaya Ivan Christian Wijaya Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jeaneta Cahyaningsih Jendro Hadi Wibowo Jendro Hadi Wibowo Jihan Zuhuur Rahmah Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Khusnul Khotimah Kinanty, Sastra Kris Kiswah, Maftuha Komang Dendi Tri Karinda Kusuma Astuti Agusyanti Lia Puspita, Putu Like Olivia Shilvya Lutfian Ubaidillah M. Arief Amrullah M. Kaisario H. Falah M. Kaisario H. Falah M.Hakim Yunizar Diharimurti Mannan, Faidhul Melisa Dwi Fransiska Miftahul Huda Mirza Cyntia Pramesti Mirza Pramesti Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Mohammad Rondhi Muhammad Hafidz Ridho Muhammad Imaduddin Muhammad Nurulloh Jarmoko Muhammad Rifky Darmawan Nadilla Azzachrani Nur Nafa Maulida Atlanta Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurhidayat , Nurhidayat Octavianus, Dwi Caesar Pika Sari Prakoso, Bhim Prescelly, Cindy Rahmadi Indra Tektona Ramzy, Isvandiar Muhammad Rastra Ardani Irawan Rhama Wisnu Wardhana Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Rokhani, Rokhani Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Sayib Fauzi Adiansyah Serfiyani, Cita Yustisia Shalahudin Serbabagus Sonia Mawar Al Hany St. Ika Noerwulan Fraja Subhan Arief Budiman Sufi Amalia, Cici Riski Suhayati, Kurniyah Syadzwina, Dhifa Nadhira Syifa Alam Syokron Jazil Talitha Rahma Tania, Irda Taniady, Vicko Tito Dharma Wijaya TOLIB EFFENDI Toto Yanuarto Umam, Abd. Vina Lailia Agustina Wahyudi, Endik Wasidipa Maulana Firdaus Widodo Ekatjahjana William Franz Hasiholan Sihite Wina Febrianti Rukmana Wibisono Wounde, Albert Huppy Yunita Pramesti Ardi Nurva Yunita, Ayu Herlin Norma Yusuf Adiwibowo, Yusuf Yusuf, Dwi Savedo Zainur Ratna Savitri Zakiyatun Nufus