Articles
Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Madiun
Puti Dwi Jayanti;
Tofik Yanuar Chandra;
Yuhelson Yuhelson;
Ramlani Lina Sinaulan;
Madeline Vanessa Audrey
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 3, No 1 (2023): March
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37905/dikmas.3.1.197-206.2023
Procurement of goods/services is still a source of corruption cases in Indonesia and ensnare many Regional Heads, so the increasing number of criminal acts of corruption in the procurement of goods/services will greatly affect the growth and development of money laundering crimes which are used as a means for perpetrators to secure the proceeds. crime from law enforcement. How is the application of criminal sanctions against perpetrators of money laundering as a result of corruption, and evidence of criminal acts of procurement of goods/services in the City of Madiun. The aim of this study is to analyze and understand the application of criminal sanctions to perpetrators of money laundering resulting from corruption in the procurement of goods/services, as well as proving the crime of money laundering resulting from corruption in the procurement of goods/services in Madiun City. This research has theoretical and practical uses. The research method uses a normative juridical approach, namely an approach that focuses on studies of the science of law and its principles that apply in society and then describes existing phenomena and analyzes them systematically. The theory used is the theory of proof and the theory of punishment. From the results of the study it was found that the application of sanctions against the perpetrators of money laundering and corruption in the procurement of goods/services in the City of Madiun was subject to a limited cumulation system (het gematigde cumulatie stelsel), because it was a concurrent action (concursus realis). For those who make it, they are subject to separate punishments in accordance with the crimes they have committed, but the amount may not be heavier than the maximum maximum sentence plus one third. The legal basis for concurrent acts (concursus realis) is Article 66 Paragraph 1 of the Criminal Code (KUHP). Proof of money laundering as a result of corruption in the procurement of goods and services in Madiun City uses the theory of proof or the proof system adopted in Indonesia, namely the negative system according to law (Negatief Wettelijk Stelsel).
Pertanggungjawaban Penuh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Penagihan Dengan Pihak Ketiga
Ramos Rialdo;
Maryano Maryano;
Yuhelson Yuhelson;
Arief Wibiesono
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 3, No 1 (2023): March
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37905/dikmas.3.1.207-220.2023
Ketentuan POJK Nomor 35/POJK.05/2018, menyatakan bahwa penagihan merupakan upaya dan aktivitas untuk memperoleh dari hak dan kewajiban oleh perusahaan pembiayaan atas angsuran yang dibayarkan debitur yang mana termasuk ke dalamnya melakukan eksekusi agunan bilamana debitur wanprestasi. Dalam prakteknya perusahaan pembiayaan biasanya akan menggunakan jasa dari tenaga penagihan cukup banyak mendapatkan citra buruk, bahkan dalam beberapa kejadian jasa penagih menghilangkan nyawa dari debitur. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan penagihan atas kelalaian kewajiban debitur perusahaan pembiayaan Serta bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan terhadap pelaksanaan kerjasama penagihan dengan menggunakan jasa tenaga penagihan.
Perlindungan Hukum Pengelolaan Hak Atas Tanah Yang Bersertifikat Terkait Perubahan Peruntukan Menjadi Konservasi Kehutanan
Sri Mulyani;
Joko Sriwidodo;
Basuki Basuki;
Yuhelson Yuhelson
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 3, No 1 (2023): March
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37905/dikmas.3.1.221-232.2023
This article discusses the legal protection of the management of land rights that are certified related to the change in designation to forestry conservation. This is a problem because the status of the certificate of land rights whose designation has changed to forestry conservation. How to analyze and understand the legal consequences and know the legal protection of the management of certificated land rights that are included in forestry conservation. The research method used by researchers is normative juridical. In this study, the issues to be discussed are the legal consequences of managing certified land rights related to the change in designation to forestry conservation and legal protection for the management of certified land rights that are included in forestry conservation. The theory of legal consequences used is Soeroso's theory and its legal protection uses Philipus M. Hadjon's theory. The result of this research is that the legal position of certificates of land rights is as a means of proof for the holders of their rights and to guarantee legal certainty in society. Land rights certificates have strong evidentiary characteristics, as long as there is no other evidance to prove otherwise.
The Criminal Liability of Bank-Affiliated Notaries for the Confidentiality Principle of Banks in Connection with Deposit Collateral Agreements
Weminto Suryadi;
Fauzie Yusuf Hasibuan;
Lilik Mulyadi;
Yuhelson;
Januar Agung Saputera
International Journal of Science and Society Vol 5 No 2 (2023): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/ijsoc.v5i2.658
This research focuses on the criminal liability of notaries affiliated with banking institutions for the guarantee binding act in the form of a deposit connected to the principle of bank secrecy in Indonesia. Through the analysis of relevant laws, including Bank Indonesia Regulation No. 2 of 2000, Notary Position Law, and Bank Confidentiality Law, the study aims to answer two research questions: the form of criminal liability of notaries affiliated with banking institutions for the guarantee binding act and the ideal concept of criminal liability. The findings suggest that notaries who breach the principle of bank secrecy can face criminal charges, and the ideal concept of criminal liability should balance the interests of customers and banking institutions while maintaining bank secrecy and customer privacy. The study's implications call for clear guidelines and regulations for notaries' responsibilities in guaranteeing binding acts related to deposits and penalties for notaries who violate the principle of bank secrecy.
DISKRESI PENENTUAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
Rulman Ignatius Rongkonusa;
Yuhelson Yuhelson;
Cicilia Julyani Tondy
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v2i2.466
Latar belakang yang mendasari penentuan diskresi alat bukti sederhana dalam persidangan PKPU adalah untuk memudahkan proses persidangan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara kepailitan dan mengurangi kerugian yang dialami kreditur. Penetapan secara diskresioner pembuktian sederhana dalam sidang permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan proses yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perusahaan dalam keadaan pailit dan perlu diselesaikan terhadap utang-utang yang belum dilunasi. Dalam proses persidangan, hakim harus memastikan bahwa perusahaan yang dimohonkan pailit atau PKPU benar-benar ada dan tidak sehat secara finansial. Penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak para pihak yang terlibat dalam persidangan dan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip keadilan dan keabsahan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan perkara PKPU dan membuktikan tuntutan atau tuntutan yang diajukan para pihak, maka sidang PKPU memerlukan tahapan pembuktian yang sederhana namun efektif. Penetapan alat bukti sederhana secara diskresioner dalam sidang PKPU bertujuan untuk memudahkan proses persidangan yang efektif dan efisien, menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan, dan mempercepat proses penyelesaian perkara PKPU.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PENGGUNAAN LAYANAN SISTEM HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
Poppy Poppy Pujiono;
Yuhelson;
Jelly Nasseri
Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jhd.v9i2.6810
Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dikenal istilah Sistem Hak Tanggungan Elektronik (Sistem HT-el). Lalu apakah dengan adanya Sistem HT-el ini dapat membantu mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pembebanan Hak Tanggungan atau justru hal ini akan menjadi semakin sulit. Oleh karenanya, maka perlu dilakukan penelitian dan dikaji lebih lanjut, agar dapat dicarikan jalan keluar/solusi dari persoalan-persoalan yang timbul dalam penggunaan SHT-el ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam SHT-el ialah dengan mendaftarkan APHT ke kantor Badan Pertanahan dimana APHT tersebut dibuat, sehingga terdapat kepastian hukum di dalamnya dan dan para pihak memiliki perlindungan hukum atas hak tanggungan tersebut. Sementara hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam SHT-el yaitu ketika debitur sudah melaksanakan kewajiban dalam melunasi hutangnya kepada kreditur, debitur tidak serta merta mendapatkan haknya karena adanya ketidaksesuaian database yang dimiliki oleh BPN dengan data fisik yang tertera di Sertipikat, sehingga membutuhkan waktu untuk memasang roya tersebut. Selanjutnya ketidaktahuan para pihak mengenai cara penggunaan SHT-el juga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur terutama jika krediturnya bukan badan hukum (perseorangan), hal ini seringkali menimbulkan persoalan yang merugikan debitur dan jika terjadi kesalahan setelah SHT-el terbit maka tidak dapat diubah atau diperbaiki.
Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Prinsip Restorative Justice di Wilayah Kota Sorong
Ramlani Lina Sinaulan;
Yuhelson Yuhelson;
Ryo Guntur Triatmoko
Syntax Idea 796-809
Publisher : Ridwan Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i7.2421
Penelitian ini berfokus pada masalah yang pertama penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang berlangsung selama ini yang diterapkan dalam penegakan hukum dan bagaimana rekonstruksi penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalulintas yang ideal berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana ditekankan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tindak pidana yang melibatkan kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Karena melayani kepentingan korban dan pelaku berdasarkan dua perspektif (korban dan pelaku) dalam hal tindak pidana kecelakaan, penggunaan keadilan restoratif sangat penting. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan kepentingan korban dan pelaku dalam mencari solusi atas kejahatan dan akibatnya telah dituangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dinamika tradisional antara masyarakat lokal dan pemerintah mereka dalam memerangi kejahatan dapat diubah dengan penggunaan keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan. Lembaga adat masih sering digunakan di Kota Sorong oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan konflik, namun UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur ancaman hukuman pidana bagi mereka yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, polisi harus menyelidiki kecelakaan lalu lintas meskipun keluarga korban memutuskan untuk tidak menuntut.Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas
Prohibition of Notary Promotion and Publication in terms of UUJN
Yusticia wicaksono;
Yuhelson Yuhelson;
Felicitas Sri Marniati
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 3 (2023): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/jaksa.v1i3.1338
The purpose is written to remind again that there is a prohibition on promotion and publication based on Law No. 30 of 2004. The method is carried out by the author based on normative juridical methods. The formulation of the research is how the review of UUJN concerns the Position of a Notary on the form of promotion and publication of identity as well as the authority of a notary. Primary data of law no. 30 of 2004 which has been amended to Law no. 2 of 201 4 . Random secondary data for examples of violation cases in the form of advertisements for notary services from various digital sources. Tertiary data comes from studies such as journals, final research studies, and books that have been published digitally. Data is processed by reduction stages, adjustment of primary, secondary, and tertiary data with author's interpretation, and deduction. The research findings are that there are 3 articles that the authors found, namely article 9 paragraph (1) letter d, article 12 letter c, and article 17 letter a. These three articles indicate that there is a prohibition against promotion and publication.
DISKRESI PENENTUAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
Rulman Ignatius Rongkonusa;
Yuhelson Yuhelson;
Cicilia Julyani Tondy
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v2i2.466
Latar belakang yang mendasari penentuan diskresi alat bukti sederhana dalam persidangan PKPU adalah untuk memudahkan proses persidangan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara kepailitan dan mengurangi kerugian yang dialami kreditur. Penetapan secara diskresioner pembuktian sederhana dalam sidang permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan proses yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perusahaan dalam keadaan pailit dan perlu diselesaikan terhadap utang-utang yang belum dilunasi. Dalam proses persidangan, hakim harus memastikan bahwa perusahaan yang dimohonkan pailit atau PKPU benar-benar ada dan tidak sehat secara finansial. Penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak para pihak yang terlibat dalam persidangan dan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip keadilan dan keabsahan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan perkara PKPU dan membuktikan tuntutan atau tuntutan yang diajukan para pihak, maka sidang PKPU memerlukan tahapan pembuktian yang sederhana namun efektif. Penetapan alat bukti sederhana secara diskresioner dalam sidang PKPU bertujuan untuk memudahkan proses persidangan yang efektif dan efisien, menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan, dan mempercepat proses penyelesaian perkara PKPU.
Existence of Banking Credit Agreement with Standard Clauses Related to the Implementation of Consumer Law Protection in Indonesia
Ramjahif Pahisa Gorya Fiver;
Yuhelson Yuhelson;
Dedy Ardian Prasetyo
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1118
This study examines the existence of banking credit agreements with standard clauses in the context of the implementation of consumer law protection in Indonesia. Standard clauses are often used by banks to regulate the legal relationship between banks and customers. However, the use of this clause often causes problems because it is considered detrimental to consumers. An agreement made by debtors and creditors is a complex series of laws, the emergence of conditions in an agreement that is still standard made unilaterally by business actors in this case, is banking where consumers have to submit and comply with the agreement there are standards clauses contained in a contract in the future making the consumer's position disadvantaged so that The situation possessed by debtors and creditors or business actors and consumers is not equal. This legal situation makes consumer protection law take many roles against violations or unlawful acts committed by debtors or, in this case, business actors. Legal protection for consumers in Indonesia is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Renewal in Law Number 4 of 2023. This study aims to analyze the extent to which standard clauses in banking credit agreements affect consumer rights and how the implementation of consumer law protection in Indonesia. The research method used is juridical normative with a qualitative approach. The results showed that although standard clauses aim for efficiency, they often contain unbalanced provisions that harm consumers. Therefore, tighter supervision and clear regulation are needed to ensure better consumer legal protection in banking credit agreements.