Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Progresif Pandecta Abdimas Yustisia Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Daulat Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jambe Law Journal Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI YUSTISI Jambura Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Law Research Review Quarterly JURNAL USM LAW REVIEW Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Advances in Police Science Research Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Hukum Pelita Indonesia Law Review (ILREV) Semarang Law Review Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Dinamika Hukum Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Lex Scientia Law Review Journal of Private and Commercial Law Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism The Digest: Journal of Jurisprudence and legisprudence International Law Discourse in Southeast Asia Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Indonesia Media Law Review Law Research Review Quarterly Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Anis Widyawati
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 112 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 112 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENINGKATAN PENYADARAN HUKUM TENTANG PENCEMARAN AIR BAWAH TANAH AKIBAT INTRUSI AIR LAUT DI DESA KEL DADAPSARI KOTA SEMARANG Dian Latifiani; Anis Widyawati
Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011): December 2011
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/abdimas.v15i2.4579

Abstract

Ketersediaan air sebagai kebutuhan sehari-hari selain dari air PDAM juga berasal dari air bawah tanah dengan cara membuat sumur bor. Namun sayangnya daerah Semarang Utara yang merupakan pemukiman padat penduduk dan industri dalam pembuatan sumur tidak memperhatikan aspek lingkungan. Pembuatan dan pengeboran sumur secara besar-besaran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Akibat dari pengambilan air bawah tanah secara berlebihan yaitu terjadi penurunan ketinggian tanah yang berdampak pada turunnya permukaan air bawah tanah dan juga kualitas dari air bawah tanah tersebut. Pada daerah kecamatan Semarang Utara yang merupakan daerah yang berbatasan dengan laut Jawa, sangat dimungkinkan terjadinya intrusi air laut, akibat dari pembuatan sumur bor secara besar-besaran. Air laut yang mengandung clorida (air asin)apabila merembes kedalam air tanah pada tingkatan tertentu, akan menyebabkan kualitas air bawah tanah turun dan tidak layak untuk dikonsumsi. Dapat dikatakan telah terjadi pencemaran air bawah tanah karena intrusi air laut.Untuk itu diperlukan sosialisasi peningkatan penyadaran hukum bagi masyarakat tentang pencemaran air bawah tanah akibat intrusi air laut. Model sosialisasi ini di pilih dengan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perijinan dalam membuat sumur bor. Tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai penyebab terjadinya pencemaran air bawah tanah, akibat dari pencemaran air bawah tanah, mekanisme hukum untuk mencegah pencemaran air bawah tanah. Peserta pengabdian pro aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri. Sosialisasi dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan stake holders yang terkait yaitu Pemerintah Kota Semarang, Dinas ESDM dan SDA kota Semarang.
SOSIALISASI SCHOOL BULLYING SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SMPN 3 BOJA KABUPATEN KENDAL Anis Widyawati
Jurnal Abdimas Vol 18, No 1 (2014): June 2014
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/abdimas.v18i1.5718

Abstract

Perilaku bullying sebenarnya sudah sangat meluas di dunia pendidikan kita tanpa terlalu kita sadari bentuk dan akibatnya. Dalam bagian kedua, penulis akan menulusuri beberapa sumber lebih jauh lagi untuk melihat karakteristik pelaku bullying, mitos dan fakta tentang bullying, serta bagaimana menghadapi bullying, baik bagi korban, siswa lain yang menonton, maupun bagi pihak sekolah atau orang tua. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan school bullying yang terjadi di SMP 3 Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan Bagaimana pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus school bullying. Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model penyuluhan dan dialog interaktif sehingga selain memberikan informasi tentang pemahaman sosialisasi school bullying sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di smpn 3 boja kabupaten kendal, masyarakat juga ikut aktif dalam dialog agar tidak merasa bosan sehingga terjalinnya komunikasi yang baik. Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai sosialisasi school bullying sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di SMPN 3 boja kabupaten kendal. Peserta juga aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi mengenai sosialisasi school bullying sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di smpn 3 boja kabupaten kendal dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan stake holders yang terkait yaitu Dinas Pendidikan Kendal dan SMPN 3 Boja, karena jarang sosialisasi tentang tema tersebut.
Legal Aid and Healing Therapy for Sexual Violence Victims In Puguh Village-Kendal Anis Widyawati; Dian Latifiani; Ardi Sirajudin Ra'uf; Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq; Ryan Cahya Perdana5; Bearlly Deo Syahputra
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29401

Abstract

Kasus kekerasan seksual di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kendal, terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius. Kekerasan ini dipicu oleh lingkungan dengan pengawasan rendah terhadap perempuan dan anak, terutama saat suami bekerja di luar kota/negara. Kekerasan ini tak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga orang-orang terdekat dalam lingkungan tersebut. Masyarakat di Desa Puguh masih cenderung menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara internal, yang sering kali berujung pada berulangnya kejadian tersebut. Padahal, dampaknya sangat merugikan terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban kekerasan seksual dan pemberdayaan masyarakat di Desa Puguh. Program ini melibatkan beberapa langkah, seperti survei kebutuhan mitra, sosialisasi, dan evaluasi. Program ini berlangsung selama 8 bulan dengan tahapan yang meliputi analisis permasalahan, koordinasi dengan mitra, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Sasaran utama program ini adalah masyarakat umum, terutama perangkat desa, PKK, dan karang taruna yang belum memahami dampak kekerasan seksual serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual secara hukum dan psikologis untuk melindungi perempuan dan anak-anak.   Abstract Legal Aid and Healing Therapy for Sexual Violence Victims in Puguh Village, District Boja, Kendal In Puguh Village, Boja District, Kendal, cases of sexual violence against women and children are a serious problem. This violence is triggered by an environment with low supervision of women and children, especially when husbands work outside the city/state. This violence not only involves victims and perpetrators, but also the closest people in the neighborhood. People in Puguh Village still tend to solve cases of sexual violence internally, which often leads to recurrence of these incidents. In fact, the impact is very detrimental, especially for children who are still in their infancy. In overcoming this problem, legal and psychological assistance to victims of sexual violence and community empowerment in Puguh Village is needed. This program involves several steps, such as partner needs surveys, socialization, and evaluation. This program lasts for 8 months with stages that include problem analysis, coordination with partners, socialization, mentoring, and evaluation. The main target of this program is the general public, especially village officials, PKK, and cadets who do not yet understand the impact of sexual violence and legal protection for women and children. Through this program, it is hoped that the community can be more aware of the importance of handling cases of sexual violence legally and psychologically to protect women and children.
URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Anis Widyawati; Dian Latifiani; Heru Setyanto
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif No. 2 (2023)
Publisher : Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v1i2.163

Abstract

Pengaturan pengawasan eksekusi pidana adalah elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, dimaksudkan untuk memverifikasi bahwa penerapan hukuman kepada pelaku tindak pidana berjalan efisien, adil dan sesuai dengan norma hukum serta hak asasi manusia. Konsep dan pentingnya pengawasan pelaksanaan pidana dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pelaksana hukuman. Pengaturan ini melibatkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap berbagai tahapan pelaksanaan pidana, mulai dari penahanan, pemasyarakatan, hingga rehabilitasi. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengaturan pengawasan pelaksanaan pidana termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan ketidakpastian hukum. Merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional dan praktik terbaik dalam bidang pengawasan pelaksanaan pidana. Dengan demikian, pengaturan yang kuat dan efektif dalam pengawasan pelaksanaan pidana akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia.
Islamic Law’s role in developing policies prohibiting homosexuality as a crime against morality in Indonesia Widyawati, Anis; Arifin, Ridwan; Setyanto, Heru; Syahputra, Bearlly Deo; Sabri, Zaharuddin Sani Ahmah
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 1 (2024): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v32i1.30576

Abstract

This research examines the significance of the Islamic law doctrine's role in the development of policies aiming to prohibit homosexuality as a crime against morality in Indonesia. The study focuses on the foundational contributions and core principles of Islamic law that form the basis for shaping policies concerning the issue of homosexuality. The research methodology involves an in-depth analysis of primary Islamic legal sources and an exploration of Indonesia's positive legal framework that influences the direction of these policies. Furthermore, the research encompasses legal case studies, an exploration of relevant literature, and an Islamic legal perspective regarding the efforts to prohibit homosexuality. Consequently, the research results deepen the understanding of the contributions and relevance of Islamic law in formulating policies that regulate homosexuality as a crime against morality in Indonesia. Moreover, this study aims to identify challenges and opportunities associated with implementing these policies.
IMPLEMENTASI PERDA NO. 13 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK), KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SEMARANG BWK VIII (KECAMATAN GUNUNG PATI) Widyawati, Anis
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.1.154

Abstract

Analysis of the level of vertical synchronization Regional Regulation No. 13/2004 witu the Law No. 32 of 2009 needs to be done with regard to the mechanism of licensing and environmental management authority. To overcome the barriers in terms of supervision, counseling needs to be done at neighborhood related new building is right. The Regional Regulation does not give a detailed explanation about the administrative sanctions so that in practice sanctions are rarely performed. The government needs to encourage responsible business and/or activity to conduct an en-vironmental audit. As implementers at district level Gunungpati, the government should also establish environmental auditor district.Key words: licensing, controling, criminal sanctions, environmental auditing
The Legal Politics Against Artificial Intelligence Crimes in Criminal Law Reform Hidayatuzzakia, Hana; Widyawati, Anis; Martitah, Martitah
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i3.39889

Abstract

Technological sophistication in adulthood has had a significant imact on social life. Artificial Intelligence acts and behaves like humans in the same aspects of speed and accuracy. The interpretation of AI when a criminal act is present can only be seen as a legal object. The purpose of this research is to find out and analyze the rules of Artificial Intelligence crimes in Indonesian positive law and to find out and analyze Artificial Intelligence policies in several other countries. This research uses a normative legal research method, namely an approach carried out by examining literature studies, international news, and the approach of the Law. The legislation used is Law No. 1 of 2024, the second amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results of the research show that the rules of AI Crime are still regulated in the Law on Information and Electronic Transactions concerning electronic systems and electronic agents. There is no specific policy in response to the problem of Artificial Intelligence. Foreign countries such as China, America, Europe have special regulations regarding the concept of AI. The state's obligation to protect and follow the dynamics of technology needs to be supported by legal certainty. Special regulations need to be presented as a form of the government's seriousness in carrying out legal reform.
Supervision in Integrated Justice: Legal Reform and Constructive Enforcement in the Criminal Justice System Widyawati, Anis; Arifin, Ridwan; Aisy, Rohadhatul; Abidah, Shofriya Qonitatin; Setyanto, Heru
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 2 (2024): Justice and Law Reform in Various Perspectives
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i2.3886

Abstract

The contemporary criminal justice system faces multifaceted challenges, particularly concerning the efficacy of supervision mechanisms. This study delves into the pivotal role of supervision within the framework of integrated justice, advocating for legal reform and constructive enforcement strategies. The primary objective is to elucidate the necessity of reforming criminal execution practices to enhance the overall effectiveness and fairness of the criminal justice system. Methodologically, this study adopts a socio-legal approach, Research data were obtained from interviews, observations, interpretation of documents and materials as well as persona experience. In accordance with the constructivism paradigm and then in making observations researchers take a position as facilitators using participatory principles. Results underscore the critical need for recalibrating supervision approaches, emphasizing proactive intervention, rehabilitation, and community engagement. By synthesizing theoretical insights with practical considerations, this paper offers actionable recommendations for policymakers, law enforcement agencies, and judicial authorities to optimize supervision practices in the pursuit of justice reform.
PERAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI DELIK MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI Adhari, Ade; Aprilia, Indah Siti; Widyawati, Anis
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption is a criminal act that is intrinsically a disgraceful act because of its destructive power not only to social welfare, but also to the moral values that have been agreed upon and implemented by the Indonesian nation. In all its types and forms, corrupt practices should be qualified as criminal acts through policy formulation of criminal law norms. The act of trading influence in a global perspective is a type of criminal act of corruption, and practically occurs a lot in Indonesia. This can be observed in the cases of sugar import quotas, construction of sports centers and cattle import quotas. Because the current policy formulation has not yet criminalized the act of trading influence, the rules for criminalizing bribery offenses are imposed as a basis for justification for imposing criminal penalties on acts that should constitute the offense of trading influence. This article examines the comparative role of criminal law in the policy formulation of the offense of trading influence as a criminal act of corruption. The results of the research show that through a comparison of criminal law with policy formulation of the offense of trading influence, the study acts as (1) the basis for harmonization of criminal law policies in overcoming criminal acts of corruption in Indonesia at the global level; and (2) finding the elements of the offense of trafficking in influence.
Application of Restitution for Criminal Acts Victims: Between Rules and Reality Saputra, Trias; Mursyid, Ali Masyhar; Widyawati, Anis; Rahmiati, Rahmiati
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 2 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i2.50320

Abstract

Restitution is compensation provided to victims of a crime or their families by the perpetrator or a third party to cover losses from damage to property or income, suffering caused by the crime, and costs for medical or psychological care. Restitution serves as a critical mechanism for ensuring legal protection by aiding in the recovery of victims affected by criminal acts. This is regulated under Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. However, challenges arise in its implementation, as seen in cases like Decision 1/PID.SUS/2023/PT Bdg, along with various issues in the application of restitution in court rulings, which will be analyzed in this study. This research examines these issues using normative legal research, employing both a legal and case study approach.
Co-Authors Abidah, Shofriya Qonitatin Ade Adhari Ade Adhari Ade Adhari Ade Adhari Ade Adhari Adiba Ro’uf Danur Islam Adilia Putri Kusuma Adiyatma, Septhian Eka Akbar, Sulthan Faiz Akhmad Khalimy Ali Masyhar Amad Sudiro, Amad Amel Ellsamia Indiyani Amir, Ameerah binti Annisa Suci Rosana aprilia, indah Aprilia, Indah Siti Ardi Sirajudin Ra'uf Ardi Sirajudin Ra'uf Ardi Sirajudin Ra’uf Arif Hidayat Aryani, Fajar Dian Asmarani Ramli ASYAFFA RIDZQI AMANDHA Ayub Torry Satriyo Kusumo Baehaqi Basrawi Basrawi Bearlly Deo Syahputra Choirul Fuad Choirul Fuad Darius Andana Haris Daud Renata Candra Ramadan Deo Syahputra, Bearlly Desiana, Wahyu Dewastyana, Jessica Dewi Sulistianingsih Dian Latifiani Dian Latifiani Didik Purnomo, Didik Duhita Driyah Suprapti Duhita Driyah Suprapti Dwi Budi Santoso Dwiky Chandra Elang Rinjani Utara Eram Tunggul Pawenang Eram Tunggul Pawenang Erdiyasa, Grishafa Anggita Fernando, Zico Junius Firman Erry Probo Fitha Ayun Lutvia Nitha Fransisca Iriani Roesmala Dewi Fuad, Choirul Gusthomi, Moh. Imam Handayani, Hanifa Saesti Hanifah, Wahyu Nur Helda Rahmasari Helda Rahmasari Helda Rahmasari Helda Rahmasari Henri Pelupessi, Ignatius Herry Subondo Heru Setyanto Heru Setyanto Heru Setyanto hidayat, muhammad thaufik Hidayatuzzakia, Hana Hutabarat, Rugun Romaida Ilyasa, Raden Muhammad Arvy Indah Anisykurlillah Indah Sri Utari Indah Sri Utari Indiyani, Amel Ellsamia Indra Ardiansyah Indung Wijayanto Irsan Rahman, Irsan Islam, Adiba Ro'uf Danur Iyan Nurdiyan Haris JOKO SUSANTO Justika Hairani Karinda, Risna Kasmanto Rinaldi, Kasmanto Kusuma, Adilia Putri Kusuma, Bagus Hendradi Lulus Rahma Putra Lyna Latifah Lyna Latifah Manalu, Michael Rio Hamonangan Martitah Martitah Martitah Maskur, M. Azil Masrukhi Masrukhi Moh Imam Gusthomi Moh. Fadhil Mubarak, Kareem Mubarokah, Wakhidatul Muhammad Azil Maskur Muhammad Iqbal Baiquni Muhammad Thaufik Hidayat Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq Muhtar Hadi Wibowo Muslikah Musmuliadin Musmuliadin Nasrulloh, Rully Neneng Tasu'ah Nethania, Etta Nte, Ngaboawaji Daniel Nte, Ngboawaji Daniel Nur Arif Nugraha Nur Rochaeti, Nur Nurul Fibrianti Nurul Fibrianti Pakpahan, Dosni Ana Ragita Panusunan, Panusunan Pratama Herry Herlambang Pratama Herry Herlambang Pratama, Muhammad Gadik Pujiyono Pujiyono R. Kemala Nababan, R. Kemala Raden Muhammad Arvy Ilyasa Rafa Reihan Pradipa Rahmawati Melati Sani Rahmawati Melati Sani Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Ramadan, Daud Renata Candra Randy Pradityo Randy Pradityo Rasdi - Rasdi Rasdi Rasdi Rasdi, Rasdi Ridwan Arifin Ridwan Arifin Risna Karinda Rodiyah - Rohadhatul Aisy Rohmat Rohmat Roy Priyono Ryan Cahya Perdana5 Sabri, Zaharuddin Sani Ahmah Sani, Rahmawati Melati Seni Ira Maya Rasidah Seni Ira Maya Rasidah Septhian Eka Adiyatma Septhian Eka Adiyatma Setya Putra, Royce Wijaya Setyanto, Heru Setyowati, Ro'fah Shidarta Shidarta Shofriya Qonitatin Abidah Siburian, Julya Paulina Siti Amatil Ulfiyah Smith, Arthur Sonny Saptoajie Wicaksono sri lestari rahayu Subondo, Herry Sudirman Sitepu Sudirman SItepu Sumartono, Nike Natasya Dewi Surip Surip Surip Surip Suryani, Leony Sondang Syahputra, Bearlly Deo Tania, Neysa Teeraphan, Papontee Trias Saputra Ulfiyah, Siti Amatil Utami, Putri Dwi Wahyu Sinta Dewi Pramudita Wayan P. Windia Wibowo, Muhtar Hadi Wijayanti, Zulfa Rena Yaspri Muzwim Yudhistira Gilang Perdana Yuniar, Divia Avril Yustina Dhian Novita Zjubaidi, Falikha Ardiyani Zulfa Rena Wijayanti