Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.196
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM NOTARIUS Jurnal Hukum Progresif Pandecta Abdimas Bestuur Yustisia Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Daulat Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Integritas: Jurnal Antikorupsi Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jambe Law Journal Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI YUSTISI Jambura Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Law Research Review Quarterly JURNAL USM LAW REVIEW Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Advances in Police Science Research Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Pancasila and Law Review Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Hukum Pelita Indonesia Law Review (ILREV) Semarang Law Review Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ilmiah Research and Development Student Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum & Pembangunan Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Lex Scientia Law Review Journal of Private and Commercial Law Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism The Digest: Journal of Jurisprudence and legisprudence International Law Discourse in Southeast Asia Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Indonesia Media Law Review Law Research Review Quarterly Indonesian Journal of Criminal Law Studies Resocia: International Journal of Applied Research and Innovation Indonesian Court and Justice Review
Anis Widyawati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 123 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 123 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PROGRAM REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Manalu, Michael Rio Hamonangan; Widyawati, Anis
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21548

Abstract

Pembaharuan sistem pemidanaan merupakan suatu upaya transformatif dalam mewujudkan prinsip reintegratif, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana serta program rehabilitasi bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dan analisis terhadap instrumen hukum serta kebijakan terkait. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, warga binaan pemasyarakatan, praktisi rehabilitasi, dan stakeholders dalam sistem peradilan anak. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia telah menginkorporasikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) beserta regulasi turunannya, implementasinya di Lapas Kelas I Semarang masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, defisit sumber daya manusia yang kompeten, serta dominannya pendekatan retributif mempengaruhi optimalisasi program rehabilitasi. Namun demikian, intervensi berbasis edukasi, pengembangan kapasitas vokasional, dan pendekatan psikososial telah menunjukkan dampak positif dalam proses reintegrasi anak, walaupun belum mencapai tingkat yang maksimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi multisektoral antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat proses reintegratif. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi penguatan kapabilitas aparat pemasyarakatan, optimalisasi sarana rehabilitasi, serta pengembangan program pascarehabilitasi untuk menjamin keberlangsungan reintegrasi sosial anak. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia. Kata Kunci: Pembaharuan sistem Pemidanaan, Efektivitas Kebijakan Pidana, Rehabilitasi Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Reintegratif.
PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PROGRAM REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Manalu, Michael Rio Hamonangan; Widyawati, Anis
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21548

Abstract

Pembaharuan sistem pemidanaan merupakan suatu upaya transformatif dalam mewujudkan prinsip reintegratif, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana serta program rehabilitasi bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dan analisis terhadap instrumen hukum serta kebijakan terkait. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, warga binaan pemasyarakatan, praktisi rehabilitasi, dan stakeholders dalam sistem peradilan anak. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia telah menginkorporasikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) beserta regulasi turunannya, implementasinya di Lapas Kelas I Semarang masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, defisit sumber daya manusia yang kompeten, serta dominannya pendekatan retributif mempengaruhi optimalisasi program rehabilitasi. Namun demikian, intervensi berbasis edukasi, pengembangan kapasitas vokasional, dan pendekatan psikososial telah menunjukkan dampak positif dalam proses reintegrasi anak, walaupun belum mencapai tingkat yang maksimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi multisektoral antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat proses reintegratif. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi penguatan kapabilitas aparat pemasyarakatan, optimalisasi sarana rehabilitasi, serta pengembangan program pascarehabilitasi untuk menjamin keberlangsungan reintegrasi sosial anak. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia. Kata Kunci: Pembaharuan sistem Pemidanaan, Efektivitas Kebijakan Pidana, Rehabilitasi Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Reintegratif.
HUMAN RIGHTS LAW ANALYSIS OF AFGHANISTAN ASYLUM SEEKERS IN INDONESIA Setya Putra, Royce Wijaya; Widyawati, Anis; Sri Utari, Indah; Henri Pelupessi, Ignatius
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.23518

Abstract

The prolonged social conflict in Afghanistan has caused its citizens to flee to various countries around the world. Asylum seekers from this country located in Central and South Asia often face challenges in legal protection, especially in asylum-receiving countries such as Indonesia. Although it does not have an official policy regarding refugees, Indonesia is one of the transit destinations for asylum seekers, including those who are refugees from the conflict in Afghanistan. The study aims to analyze the protection, challenges, and mechanisms of legal protection for asylum seekers from Afghanistan in Indonesia. A qualitative approach is used in the study that relies on literature reviews, such as books, scientific articles, institutional reports, and documents related to the protection of asylum seekers. Indonesia is a member of international legal instruments, such as the 1951 Refugee Convention, but does not yet have a clear national legal framework to protect the rights of asylum seekers. In Indonesia, asylum seekers from Afghanistan face legal uncertainty, limited access to basic services, and the potential risk of deportation to an unsafe country of origin
Strengthening the correctional system through electronic supervision of prisoners: A comparative legal study for reforming Indonesia's penitentiary law Widyawati, Anis; Purnomo, Didik; Setyanto, Heru; Suryani, Leony Sondang; Fitha Ayun Lutvia Nitha
Jurnal Hukum Novelty Vol. 16 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v16i2.30503

Abstract

Introduction to the Problem: The practice of criminal law in a country should evolve technologically, as in Indonesia, where electronic surveillance of prisoners has been adopted. Indonesia has correctional facilities that are experiencing tremendous overcrowding, and this trend not only hinders the effective rehabilitation of inmates but also burdens the state coffers. Countries with well-organised biobanks have used this surveillance technology to prevent this malfunction. Purpose/Study Objectives: This research aims to analyze whether there is a possibility of introducing electronic monitoring of prisoners in Indonesia as a possible amendment to the Criminal Sanctions Implementation Act by conducting an international review of the experience of similar practices in several countries with civil law (Latvia, Iceland, France, Norway, Croatia, Kosovo), common law (England and Wales), and mixed law (Thailand) systems. Design/Methodology/Approach: This research utilises qualitative approaches, especially normative legal analysis and comparison. The data was collected by way of thorough analysis of legal documents from different jurisdictions that have varying legal traditions, such as civil law countries like Latvia, Iceland, France, Norway, Croatia, and Kosovo, common law countries of England and Wales, and Thailand, which has a mixed legal system. The comparison of these legal systems assists in constructing possible integration of electronic surveillance systems in the criminal law system in Indonesia. Findings: Research shows that electronic monitoring of prisoners in Indonesia has potential despite the lack of legislation for such tracking due to the relevance of implementation, especially for low-risk prisoners and first-time offenders. Concerns are identified, such as inadequate infrastructure, lack of comprehensive legislation and resistance from various groups. However, the promising benefits outweigh those concerns, as well as features such as a 40% reduction in prison overcrowding and improvements in recidivism rates of inmate rehabilitation. Paper Type: Research Article
Prison and Non-Prison Sanctions in Cases of Defamation through Social Media Purnomo, Didik; Widyawati, Anis; Kusuma, Bagus Hendradi
Indonesia Media Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): January-June, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/imrev.v4i1.33163

Abstract

The increase in online defamation in Indonesia in line with the growing number of internet users, which is often responded to with prison sentences of up to 4 years based on the Electronic Information and Transactions Law, has raised a debate regarding the effectiveness and proportionality of such punishments. This article aims to compare the effectiveness of prison sanctions versus non-prison sanctions such as fines, community service, and their alignment with the principles of restorative justice and the 2023 Criminal Code. The research method uses a comparative-normative approach by analyzing the rulings on defamation cases via Facebook, the ITE Law, and regulatory changes in the Criminal Code (Law No. 1/2023). The study results show that the defendants were sentenced to prison (2–8 months), only 3 received probation, the 2023 Criminal Code (effective 2026) abolishes prison sentences for minor offenses, switching to fines (maximum Rp10 million) or community service, online defamation has now become a complaint-based crime following the changes to the ITE Law in 2016. In conclusion, short-term prison sentences are less effective because they have the potential to sacrifice freedom of expression and have minimal preventive impact, while non-custodial sentences are more suitable for minor cases in line with the adoption of restorative justice. Recommendations include amendments to the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) to integrate alternative sanctions of fines or community service, prioritizing mediation as a preliminary step, and socializing the limits of digital freedom.
Progressionism Restorative Justice Policies in Achieving Rehabilitative Criminal Justice Wibowo, Muhtar Hadi; Mursyid, Ali Masyhar; Widyawati, Anis
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 1 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i1.50292

Abstract

This study aims to deeply examine and analyze ideal restorative justice policies, focusing on actualizing rehabilitative criminal law enforcement. By directly observing law in action, it explores how these policies are implemented and their impact, providing insights into effective, humane approaches within the criminal justice system.The main problems are how are the progressivism of restorative justice policy works in actualizing criminal enforcement that is rehabilitative?. Research method is  Socio Legal, which is done by studying secondary data and conducting interviews. After that, the collected data is analyzed through a qualitative way. The urgency of this study lies in the frequent use of restorative justice policies for prosecuting criminal offenders. Through comprehensive, recent socio-legal research, this study examines the ideal implementation of restorative justice to achieve rehabilitative criminal law enforcement. Findings indicate that restorative justice should enable law enforcers to use penal codes as rehabilitative tools. The study concludes that restorative justice policies should include compensation requirements proportionate to the perpetrator's crime, ensuring a balanced and effective rehabilitative approach within the legal framework.
Policies on Prevention and Repression Against Sexual Violence for Higher Education: The Challenges and Expectations Rahmasari, Helda; Pradityo, Randy; Karinda, Risna; Sitepu, Sudirman; Widyawati, Anis
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 8, No 1 (2023): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2023)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v8i1.42736

Abstract

The Government's Policies on Prevention and Repression against Sexual Voilance in Higher Education through the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 of 2021 is a symbol of follow-up from the government to address the phenomenon of sexual violence in tertiary institutions in Indonesia. This study aims to analyze the challenges and expectations related to this policy. There are a number of qualitative and quantitative methods that are used in this study, which include interviews, questionnaires, and document analyses, and all are empirical research methods. There are several tertiary institutions in Indonesia, particularly those in Bengkulu City that have implemented Government's Policies on Prevention and Repression against Sexual Voilance in Higher Education, according to the results of this study. It is also important to note that there are also tertiary institutions that have not implemented these policies, but instead have their own policies or rules in regards to dealing with incidents of sexual violence at their institutions. A number of tertiary institutions, including tertiary schools in Indonesia, follow up on the rules governing the prevention and handling of sexual violence, but they follow policies that are not in line with the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 of 2021 on Government's Policies on Prevention and Repression against Sexual Voilance in Higher Education.
The Role of The Prosecutor as Executor of Court Decisions in Returning Confiscated Objects and State Spoils in Criminal Cases: Comparing Indonesia, Malaysia, Nigeria, and Thailand Amir, Ameerah binti; Hanifah, Wahyu Nur; Widyawati, Anis; Nte, Ngboawaji Daniel; Smith, Arthur
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.35601

Abstract

The execution of court decisions especially for confiscated objects and state spoils face some challenges in Indonesia. This research aims to find out the the executive of court decisions in the return of evidence, as well as what factors affect the presecutor as the executor of the court’s decision. The research questions formulated as first, what is the role of the presecutor in carrying out of the execution of the court's verdict on the return of evidence? and second, what are the factors that affect the presecutor as the executor of the court's decision in the return of evidence? The research method used in this research is qualitative research method with a type of socio-legal studies. This research found and highlighted that the execution of the court’s decision on the status of the evidence carried out by the Prosecutor after the adjudicator's decision has been signed. There are four factors that influence the level of effectiveness of the Prosecutor as the executor of court decisions with regard to evidence, including the legal factor itself, the community factor, the law enforcement officer factor, as well as the legal facilities and facilities factor. Various regulations have been drafted, however, none of them have explicitly regulated the threat of sanctions for prosecutors who do not immediately carry out executions, lack of coordination between related parties, and limited legal facilities and facilities are factors that affect the effectiveness of prosecutors in carrying out their duties.
Effectiveness of Ship Sinking of Illegal Fishing in Term of the Improvement of Local Fishermen Income Maskur, Muhammad Azil; Masyhar, Ali; Kusuma, Bagus Hendradi; Widyawati, Anis
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 6, No 2 (2021): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2021)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v6i2.33915

Abstract

Illegal fishing in Indonesia is at an alarming point, that the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries made a policy of ship sinking. There are pros and cons related to these sanctions, not even a little resistance from both the internal government itself and the mafia who have been enjoying the results of Illegal Fishing. The sustainability of this policy has been almost 4 years. Data represents that through this policy, illegal fishing has dropped dramatically, so that when viewed in terms of criminal penalties for deterrence (absolute theory), the policy is very effective. However, whether the policy has an impact on the income of local fishermen, logically, when there is illegal fishing of small fish, the income of local fishermen increases. In order to figure out the effectiveness of illegal fishing sanctions in relation to increasing local fishermen’s income, the researchers determined the location of the study in the Tambak Lorok Fishing Village in Semarang.
Formulation Policy of Weekend Detention In Indonesia Criminal Law Reform Hidayat, Muhammad Thaufik; Widyawati, Anis
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 5, No 1 (2020): Indonesian J. Crim. L. Stud. (May, 2020)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v5i1.25322

Abstract

The purpose of this study is to explain and describe how the formulation policy of weekend detention in Indonesia's positive law and how the formulation policy of weekend detention in the Indonesian criminal law reform in the future  (ius constituendum). This research uses normative juridical method of research which is legal research conducted by examining the library material in the form of secondary data such as law or library material as well as other documents that support and data retrieval technique used is library research techniques and analysis of data used is interactive analysis model. The results showed that (1) criminal formulation policy the weekend detention in Indonesia's positive law of the arrangement in the correctional Institution is not regulated about the policy of weekend detention. However, in Indonesian positive law formulation has an assimilation program which is one of the programs in the actual criminal implementation almost resembles a weekend detention system. (2) The policy formulation of the weekend detention in the renewal of Indonesian criminal law (penal policy) can be done by the study of the law comparative countries such as France, Portugal, Vanuatu, Queensland and New South Wales that have implemented a relatively advanced prison system that is the weekend detention. The formulation of weekend detention that is expected to be valid in Indonesia in the future is to develop it firmly in the draft Penal code and paste it in article 65 the Draft Penal code or if the government is about to arrange codification in the law of criminal implementation, the weekend detention is entered in one of the types of criminal sanctions.
Co-Authors Ade Adhari Ade Adhari Ade Adhari Ade Adhari Ade Adhari Adiba Ro’uf Danur Islam Adilia Putri Kusuma Adilia Putri Kusuma Adiyatma, Septhian Eka Akbar, Sulthan Faiz Akhmad Khalimy Al Asy’Arie, Muhammad Asadullah Hasan Aldita Evan Primaha Ali Masyhar Ali Masyhar Mursyid Amel Ellsamia Indiyani Amel Ellsamia Indiyani Amir, Ameerah binti Annisa Suci Rosana Aprilia, Indah Siti Ardi Sirajudin Ra'uf Ardi Sirajudin Ra'uf Ardi Sirajudin Ra’uf Arif Hidayat Arini Salsabila Aryani, Fajar Dian Asmarani Ramli ASYAFFA RIDZQI AMANDHA Baehaqi Basrawi Basrawi Bearlly Deo Syahputra Bhanu Prakash Nunna Choirul Fuad Choirul Fuad Darius Andana Haris Daud Renata Candra Ramadan Deo Renaldi Saputra Deo Syahputra, Bearlly Desiana, Wahyu Dewastyana, Jessica Dewi Sulistianingsih Dian Latifiani Dian Latifiani Didik Purnomo Didik Purnomo, Didik Divia Avril Yuniar Diyah Satya Retnani Duhita Driyah Suprapti Dwi Budi Santoso Dwiky Chandra Elang Rinjani Utara Eram Tunggul Pawenang Eram Tunggul Pawenang Falikha Ardiyani Zjubaidi Fernando, Zico Junius Firman Erry Probo Fitha Ayun Lutvia Nitha Fransisca Iriani Roesmala Dewi Fuad, Choirul Ginta Amelia Cahya Gusthomi, Moh. Imam Hanifa Saesti Handayani Hanifah, Wahyu Nur Helda Rahmasari Helda Rahmasari Helda Rahmasari Helda Rahmasari Henri Pelupessi, Ignatius Herry Subondo Heru Setyanto Heru Setyanto Heru Setyanto Heru Setyanto Heru Setyanto hidayat, muhammad thaufik Hidayatuzzakia, Hana Hikam, Anwar Lutfil Hutabarat, Rugun Romaida Ilyasa, Raden Muhammad Arvy Indah Anisykurlillah Indah Sri Utari Indra Ardiansyah Indung Wijayanto Irsan Rahman Islam, Adiba Ro'uf Danur Iyan Nurdiyan Haris Joko Susanto JOKO SUSANTO Julya Paulina Siburian Justika Hairani Karinda, Risna Kasmanto Rinaldi Kiki Kristanto Kusuma, Bagus Hendradi Leony Sondang Suryani Leony Sondang Suryani Lulus Rahma Putra Lyna Latifah Lyna Latifah Manalu, Michael Rio Hamonangan Mardana Rifta Oktaviana Martitah Maskur, M. Azil Masrukhi Masrukhi Moh Imam Gusthomi Moh. Fadhil Mubarak, Kareem Mubarokah, Wakhidatul Muhammad Azil Maskur Muhammad Azil Maskur Muhammad Iqbal Baiquni Muhammad Thaufik Hidayat Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq Muhtar Hadi Wibowo Muslikah Muslikah Musmuliadin Musmuliadin Nadela Justicea Nasrulloh, Rully Neneng Tasu'ah Nte, Ngaboawaji Daniel Nte, Ngboawaji Daniel Nur Arif Nugraha Nur Rochaeti, Nur Nurul Fibrianti Ompoy, Genjie Panggih Kusuma Ningrum Panusunan Panusunan Pratama Herry Herlambang Pratama Herry Herlambang Primerta Putri Hapsari Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono R. Kemala Nababan Raden Muhammad Arvy Ilyasa Rafa Reihan Pradipa Rahmawati Melati Sani Rahmawati Melati Sani Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Ramadan, Daud Renata Candra Randy Pradityo Randy Pradityo Rasdi - Rasdi Rasdi Rasdi Rasdi, Rasdi Ridwan Arifin Ridwan Arifin Risna Karinda Rodiyah - Rohadhatul Aisy Rohmat Rohmat Roy Priyono Ryan Cahya Perdana5 Sabri, Zaharuddin Sani Ahmah Salman Alfarisi Sani, Rahmawati Melati Seni Ira Maya Rasidah Seni Ira Maya Rasidah Septhian Eka Adiyatma Septhian Eka Adiyatma Setya Putra, Royce Wijaya Setyanto, Heru Setyowati, Ro'fah Shidarta Shidarta Shofriya Qonitatin Abidah Shofriya Qonitatin Abidah Siti Amatil Ulfiyah Siti Amatil Ulfiyah Smith, Arthur Sonny Saptoajie Wicaksono Subondo, Herry Sudirman SItepu Sudirman Sitepu Sumartono, Nike Natasya Dewi Surip Surip Surip Surip Suryani, Leony Sondang Syahputra, Bearlly Deo Tania, Neysa Teeraphan, Papontee Trias Saputra Utami, Putri Dwi Wahyu Sinta Dewi Pramudita Wayan P. Windia Wibowo, Muhtar Hadi Wijayanti, Zulfa Rena Yaspri Muzwim Yudhistira Gilang Perdana Yustina Dhian Novita Zaki, Nurul Natasha Binti Muhammad Zjubaidi, Falikha Ardiyani Zulfa Rena Wijayanti