Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.098
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Transparansi Hukum Jurnal Abdi Insani Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Randwick International of Social Science Journal LEGAL BRIEF Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum RIO LAW JURNAL Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia LUTUR Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Ni Putu Sawitri Nandari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KERUSAKAN WAJAH DARI PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI Sompie, Rebecca Mirella; Mahadewi, Kadek Julia; Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Nandari, Ni Putu Sawitri
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1902

Abstract

ABSTRAKPenelitian Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa atas kerusakan wajah akibat penggunaan kosmetik berbahan merkuri melalui pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, standar keamanan kosmetik, larangan bahan berbahaya, serta tanggung jawab pelaku usaha. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, ketentuan perdagangan, peraturan BPOM mengenai pelarangan merkuri, serta literatur dan putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik bermerkuri merupakan pelanggaran hukum yang berdampak langsung pada kesehatan konsumen dan termasuk tindak pidana karena tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar. Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui pengaturan standar produk, kewajiban izin edar, pelabelan, dan pengawasan BPOM, serta secara represif melalui hak konsumen menuntut ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan, dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha. Keseluruhan kerangka hukum ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen perlindungan yang jelas bagi korban, meskipun peredaran produk ilegal masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.Kata Kunci: Kosmetik Berbahaya, Merkuri, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.
Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Hak Kepemilikan Atas Tanah Dalam Paradigma Kebebasan Berkontrak I Putu Wiswambhara Hari Kana; Ni Putu Sawitri Nandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak milik atas tanah merupakan hak waris terkuat dan hanya warga negara Indonesia yang boleh memilikinya berdasarkan UUPA. Individu asing secara teratur menghindari hukum ini dengan membuat perjanjian nominee dengan penduduk Indonesia berdasarkan kebebasan berkontrak, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 68/Pdt/2021/PT.DPS. Tulisan ini mengkaji bagaimana undang-undang Indonesia melarang orang asing memiliki properti versus perjanjian nominee dan konsekuensi hukum dari perjanjian nominee atas tanah dalam konteks kebebasan berkontrak. Tulisan ini berupaya menganalisis dan menyelidiki undang-undang Indonesia yang melarang penduduk asing memiliki properti melalui perjanjian nominee dan akibat hukum dari perjanjian tersebut dalam konteks kebebasan berkontrak. Karya ini memadukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan, kasus, dan konseptual. Analisis menemukan UUPA mengimplementasikan pengertian kewarganegaraan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan melarang orang asing memiliki properti di Indonesia. Larangan ini bertujuan melindungi kedaulatan negara, kepentingan rakyat, dan mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing. Kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 68/Pdt/2021/PT.DPS menegaskan asas kebebasan berkontrak bersifat terbatas dan tunduk pada ketentuan hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan. Perjanjian nominee yang melanggar syarat sahnya perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan larangan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum untuk menjaga kepentingan nasional dan memastikan keadilan dalam penguasaan sumber daya agraria di Indonesia.
Penyelesaian Litigasi Atas Sertifikat Ganda Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No: 139/Pdt.G/2020/Pn/Dps) Agung Arya Agung Arya Family; Ni Putu Sawitri Nandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam kerangka hukum nasional yang komprehensif, bermula dari UUD 1945 dan diperkuat oleh UUPA tahun 1960. Hukum tanah nasional memberikan landasan bagi individu dan badan hukum untuk memiliki dan memanfaatkan tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah melalui prosedur sistematis. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti munculnya sertifikat ganda yang berpotensi menimbulkan sengketa perdata. Pokok permasalahan penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya sertifikat ganda dalam kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana upaya litigasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa sertfikat tanah ganda pada studi kasus Nomor: 139/Pdt.G/2020/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun sekunder. Informasi-informasi terkait bahan hukum diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan dan yurisprudensi putusan pengadilan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sertifikat ganda dalam kepemilikan tanah di Indonesia disebabkan oleh faktor internal, seperti ketidakpatuhan terhadap UndangUndang Pokok Agraria dan ketidaktelitian pejabat Kantor Pertanahan, serta faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dan permintaan. Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 139/Pdt.G/2020/PN DPS memutuskan bahwa Ni Made Rustini sebagai pemilik sah tanah seluas 600 m² dan 550 m², sementara sertifikat atas nama I Nyoman Sembar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian sengketa melalui litigasi melibatkan proses gugatan yang menghasilkan keputusan yang mengikat dan memberikan kepastian hukum
Analisis Yuridis Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris Rumah Tinggal Berdasarkan Hukum Adat Bajawa, Nusa Tenggara Timur Maria Safira Age Djaga; Budiana, I Nyoman; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal menurut hukum adat Bajawa di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan membatasi hak waris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan sejarah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (mosalaki), tokoh agama, kepala desa, serta perempuan yang pernah menerima warisan rumah tinggal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bajawa menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan, khususnya anak perempuan pertama, sebagai penerus utama rumah tinggal keluarga. Perempuan memiliki hak genealogis atas rumah adat, sementara laki-laki berperan dalam pengelolaan dan perlindungan rumah adat tersebut. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dipengaruhi oleh faktor sosial seperti sistem stratifikasi sosial (rang), perkawinan endogami, pengakuan keluarga, serta legitimasi adat. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan anak di luar kawin dalam pewarisan rumah tinggal. Secara keseluruhan, hukum adat Bajawa memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap hak perempuan atas rumah tinggal, meskipun belum memiliki kepastian hukum formal karena tidak dikodifikasi secara tertulis.
SOSIALISASI PERAN SERTA GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN DESA WISATA KENDERAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR Kadek Julia Mahadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1029-1034

Abstract

Pengabdian  Masayarakat  ini  mentitik  beratkan  pada adanya penyuluhan  tentang  peran  serta  Generasi  milineal  dalam  memajukan  Desa  Wisata  sebagai   pariwisata  yang  berkelanjutan  sehingga  mampu  menumbus  Dunia  Internasional. Keberadaan   pariwisata  Indonesia  yang  bertumpu  pada  keunikan  dan kekhasan  budaya  alam  serta  hubungan  antar  manusia. Pembangunan kepariwisataan  Indonesia  sebagai  bagian  intergral  dari pembangunan  nasional  yang  secara  berkelanjutan  bertujuan  mewujudkan  peningkatan  kepribadian  dan  kemampuan  manusia  dan  masyarakat  Indonesaia. ,  Peran  serta  generasi  Milineal  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaran  desa  wisata  ada  3  tahapan  yang  dilakukan  yaitu  Tahap producer, proses  dan  produk.Peran generasi milenial bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu salah satu dukungan pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan generasi milenial sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam  kegiatan  ini  melibatkan   100  orang  ada  Masyarakat  Desa  Kenderaan,  Kepala  Desa  Kenderan,  Aparat  Desa  Kenderan  dan  Mahasiswa .Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  metode  pendampingan  secara  langsung  dengan  peserta. Hasil  dilangsungkan  kegiatan  ini  masyarakat  memahami perlunya  ada  Desa  Wisata  dalam  memajukan perwujudan  peningakatan  kehidupan  Desa
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Agung Arya Agung Arya Family Anak Agung Ayu Intan Pupadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Artami, Ida Ayu Ketut Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana , I Nyoman Budiana, I Nyoman Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu Clara Tia Sukma Sari Debi Febrianti, Ni Putu Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Kadek Vivi Prasanti Cita Diah Gayatri Sudibya Dwisadewa, I Dewa Made Satya Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra Finezea, Senja Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari i komang agus jefry wirawan I Made Suwitra, I Made I Made Wirya Darma I Nyoman Widnyana Wartama I Putu Edi Rusmana I Putu Wiswambhara Hari Kana I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Joniarta I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Suderana I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Sadnyini Intan Puspadewi, Agung Ayu Iswara, Putu Divia Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kadek Vivi Prasanti Cita Dewi Kadek Yoga Naraditia Nesa Ketut Artami, Ida Ayu Ketut Elly Sutrisni Ketut Elly Sutrisni Komang Andro Aswindhu Luh Putu Niti Rahayu Made Sinthia Sukmayanti Maria Safira Age Djaga Ni Kadek Aria Carniva Rukmini Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Made Putri Meitadewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Eva Ditayani Antari Nuning Indah Pratiwi Pebrina, Ni Putu Pradnyani, Widya Egi Prasada , Dewa Krisna Prasada, Dewa Krisna Puspadewi, Anak Agung Intan Putra, Komang Satria Wibawa putu suparna, putu Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Rizki, I Putu Ayanda Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Sompie, Rebecca Mirella Tania Novelin Tania Novelin Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Veronica, Ni Putu Nadhea Fernanda Wayan Suderana Yudas Swastika, I Gusti Bagus