Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Journal of Development Research SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JURNAL RECHTENS JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Sasana JURNAL USM LAW REVIEW El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Connection : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Locus Journal of Academic Literature Review Definisi: Journal of Religion and Social Humanities Jurnal Hukum Pelita JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Studi Islam dan Sosial Bata Ilyas Educational Management Review Jurnal Hukum dan Konstitusi
Irma Mangar
Universitas Bojonegoro
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of the Community in Law Enforcement in Indonesia within the Legal Jurisdiction of Padang Village Trucuk District Mochammad Mansur; Irma Mangar; Pingkan Widya Pangestika
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8941

Abstract

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat. Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Metode yang  digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dan sosialisasi, yang dirancang untuk memastikan pemahaman masyarakat mitra secara optimal dan mendorong keterlibatan aktif para peserta. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 peserta ini memadukan pendekatan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar setiap informasi dapat diterima dengan baik dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat desa Padang memiliki posisi sentral sebagai mitra aparat penegak hukum dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan, mekanisme penegakan hukum, serta pentingnya kerja sama yang konstruktif, diharapkan masyarakat semakin siap dan berani untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial.
Sosialisasi Peran Generasi Muda dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Budaya di Masyarakat Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of Young Generation in Fostering Cultural Values in the Community of Padang Village Trucuk District Irma Mangar; Shinta Azzahra Sudrajat; Pingkan Widya Pangestika
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8942

Abstract

Desa Padang, kecamatan Trucuk, merupakan wilayah yang kaya akan nilai-nilai budaya lokal, tradisi gotong royong, serta kearifan sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai merasakan adanya pergeseran peran generasi muda dalam melestarikan dan menumbuhkan nilai-nilai budaya tersebut. Pelaksanaan sosialisasi peran generasi muda dalam menumbuhkan nilai-nilai budaya di masyarakat di desa Padang, kecamatan Trucuk, yang diselenggarakan di Balai Desa Padang dan dihadiri oleh 40 peserta, dilaksanakan dengan metode yang terstruktur, partisipatif, dan disesuaikan dengan karakteristik generasi muda. Pendekatan ini dirancang agar materi tidak hanya dipahami secara Teori. tetapi juga mampu menggerakkan kesadaran dan motivasi peserta untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya desa. Krisis budaya yang mulai dirasakan masyarakat desa Padang pada dasarnya bukan hanya disebabkan oleh masuknya pengaruh luar, tetapi juga karena menurunnya tingkat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial budaya di desa. Melalui sosialisasi ini, pemuda diharapkan memahami bahwa nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kebersamaan merupakan fondasi kehidupan masyarakat yang perlu terus dijaga dan diamalkan.  
Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di SMK GAMA Kedungadem: Socialization Program on Legal Standing in Facing the Challenges of Globalization at SMK Gama Kedungadem Bukhari Yasin; Irma Mangar; Asri Elies Alamanda; Ummu Nur Kholifah
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8952

Abstract

Era globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Perubahan yang serba cepat ini menciptakan dinamika baru yang menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Globalisasi menghadirkan berbagai tantangan yang mempengaruhi penegakan hukum, perlindungan hak warga, serta stabilitas sosial. Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi yang diselenggarakan di Aula SMK GAMA Kedungadem berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh peserta. Kegiatan yang diikuti oleh 100 siswa ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga materi dapat disampaikan secara terstruktur sekaligus interaktif. Melalui kegiatan ini, SMK GAMA Kedungadem berhasil menanamkan pemahaman bahwa hukum bukan hanya perangkat normatif, tetapi juga fondasi yang menjaga keadilan, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam membangun lingkungan sosial yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan globalisasi secara bijaksana.   
Pemisahan Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar; Juventia Imelda Ristasaputra
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4701

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hukum perdata, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek yang jelas, serta causa yang halal. Selama syarat tersebut terpenuhi, perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Namun, dalam hukum agraria, keberlakuan asas pemisahan horizontal menyebabkan kepemilikan tanah tidak secara otomatis meliputi kepemilikan bangunan atau benda yang berada di atasnya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli tanah yang juga memuat peralihan bangunan harus didukung dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perjanjian jual beli tanah dan bangunan dapat dinyatakan sah berdasarkan syarat Pasal 1320 KUH Perdata, peralihan hak atas tanah baru diakui secara hukum apabila dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) dan didaftarkan ke kantor pertanahan. Dengan demikian, penerapan asas pemisahan horizontal memiliki implikasi bahwa objek tanah dan bangunan dalam transaksi hukum harus dinyatakan secara tegas dan diproses sesuai prosedur agraria agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.
Kedudukan Hukum Dalam Menjawab “Hilangnya Rasa Aman Dan Hak Konstitusional Terhadap Pejabat Negara Pada Chaos Agustus” Irma Mangar; Shinta Azzahra Sudrajat
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4702

Abstract

Constitutionally, state officials have the right to work in an environment free from threats, violence, or pressure that could affect their independence. This constitutional right includes not only protection of physical safety, but also protection of freedom of decision-making, carrying out government duties, and accessing state facilities without barriers. When the August Chaos occurred, various forms of disturbance, whether in the form of uncontrolled crowds, anarchic actions, or public disinformation, had the potential to damage the situation and create an unsafe work environment for state officials. The loss of security in state officials has a direct impact on the disruption of the wheels of government. This research is normative research Normative law research has a tendency to image law as a prescriptive discipline where only looking at law from the perspective of its norms which of course is descriptive, this research is carried out in real conditions with the aim of being able to find existing facts to be used as data fillers in this research so that later the point of solving the problem will also be found. One of the most turbulent periods in Indonesia's constitutional dynamics was the "August Chaos" incident. The incident not only tested the resilience of state institutions, but also highlighted how vulnerable the position of state officials is when there is sudden and uncontrolled socio-political unrest
Krisis Integritas Dan Lemahnya Supremasi Hukum Menjadi Ancaman Korupsi Terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia Teguh Wibowo; Irma Mangar
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4703

Abstract

Abstract: Law enforcement is a prerequisite for realizing legal protection in Indonesia. Law enforcement in Indonesia is a complex and ongoing issue, involving various structural, cultural, and political factors. Although Indonesia has a clear legal framework, the implementation of law enforcement often does not reflect the principles of justice and transparency. This research is a normative research. Normative legal research has a tendency to portray law as a prescriptive discipline where it only looks at law from the perspective of its norms which are of course descriptive. This research was conducted in real conditions with the aim of being able to find existing facts to be used as data filler in this research so that later the problem will be found. Implementation of the Supremacy of Law in Indonesia: Fact or Illusion that in the realization of law enforcement there are several obstacles, especially obstacles from the legal system itself. It is hoped that students are able to overcome and improve by channeling their aspirations in solving these obstacles. Students as academics must implement their actions to advance this country and represent the aspirations of the community because basically students uphold the interests of the community.
Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah Bukhari Yasin; Irma Mangar
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4704

Abstract

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab, evaluasi terhadap penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan keuangan daerah menjadi sangat penting. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat daerah, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi penyimpangan anggaran sering kali tidak memiliki independensi, kompetensi, maupun sumber daya yang memadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif. Guna terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan   memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.  
Analisis Peralihan Delik Korupsi dari Undang-Undang Khusus (UU Tipikor) ke Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Anton Sujatmiko; Irma Mangar
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1918

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peralihan pengaturan delik korupsi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP, baik dari segi karakter maupun pendekatan pengaturannya. UU Tipikor sebagai hukum pidana khusus (lex specialis) memiliki instrumen yang lebih tegas dalam pemberantasan korupsi, sedangkan KUHP sebagai hukum pidana umum (lex generalis) mengedepankan sistem yang lebih terintegrasi. Peralihan sebagian pengaturan ke dalam KUHP berpotensi menimbulkan konflik norma apabila tidak diiringi dengan kejelasan hubungan antara kedua peraturan tersebut. Selain itu, peralihan tersebut juga berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan kebijakan hukum pidana yang menegaskan posisi UU Tipikor dalam sistem hukum nasional agar tidak terjadi pelemahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Eksploitasi Perempuan dan Relasi Kuasa dalam Film Sleep Call Popy Nur Elisa; Irma Mangar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13423

Abstract

This study aims to analyze the forms of economic and sexual exploitation of women as represented in the film Sleep Call and to examine the criminalization and legal protection of such practices under Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by Marxist-Socialist feminist perspectives as an analytical framework to examine power relations and women’s vulnerability. The novelty of this study lies in integrating legal analysis with film as a medium representing covert exploitation in modern labor relations. The findings reveal that economic exploitation occurs through debt bondage, leading to forced labor, fulfilling the elements of human trafficking, while sexual exploitation occurs through sextortion, fulfilling the elements of sexual exploitation crimes. Indonesian positive law has normatively criminalized these practices and provides legal protection through punishment and victim recovery mechanisms. This study highlights the importance of strengthening law enforcement and victim protection to ensure legal certainty and safeguard women from covert exploitation.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap perempuan yang direpresentasikan dalam film Sleep Call, serta mengkaji kriminalisasi dan perlindungan hukum terhadap praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh perspektif feminisme Marxis-Sosialis sebagai pisau analisis untuk memahami relasi kuasa dan kerentanan perempuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif dengan media film sebagai representasi praktik eksploitasi terselubung dalam relasi kerja modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi terjadi melalui praktik penjeratan utang (debt bondage) yang berujung pada kerja paksa dan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, sedangkan eksploitasi seksual terjadi melalui praktik sextortion yang memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi seksual. Hukum positif Indonesia secara normatif telah mengkriminalisasi praktik tersebut serta memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pemidanaan dan pemulihan korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi penegakan hukum dan penguatan perlindungan korban guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap perempuan dari praktik eksploitasi terselubung.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Asas Pembentukan Undang-Undang Yang Baik Irma Mangar; Muis Saifuddin Anshari Pikahulan; Asri Elies Alamanda
Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 5 No 1 (2024): Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jurnallisyabab.v5i1.239

Abstract

Regulations are constantly changing as a result of social growth. Political, economic, social, and cultural progress, as well as technological and scientific (information and technological) progress and people's mentality, are all factors to consider. Some strong factors influence actual development, among others: people's way of thinking/outlook on life, aspirations and demands for justice, This legal research tries to solve difficulties or problems by collecting points of view or opinions from various legal professionals, with the aim of providing the right perspective. The concept of enacting this law, which puts the public interest first, requires an independent and autonomous parliament, Participation is not enough just for a handful of people sitting in representative institutions because institutions and people sitting in representative institutions often use politics to fight for their own personal or group interests in the name of the interests of the people. Community participation is a crucial component in producing responsive legal products
Co-Authors Agustina, ria Al Mahdi, Sholahudin Ahmed Alfina Setyawan Putri Allichia Errika Safitri Andik Galih Suhirmawan Anggita, Edyra Putri Anggraini, Kaprilia Anis Himmatul Khoiriyah Anton Sujatmiko Aprilia, Nanda Dwi Asri Elies Alamanda Asri Elies, Asri Elies Author Alami, M. Aqiel Bella Wahyu Satrya L, ⁠Okta Bukhori Yasin Bunga Candra Kanti Dewi, Taniya Shinta Dianafa Sasita A Didiek Wahju Indarta Dodik Wahyono Errika Safitri, Allichia Evinda, Mayiya Putri Fachryan Lesmana, Ryan Fikri Ardiansyah Firli Nanda Saputri Firman Subangun Gunawan Hadi Purwanto Hanin Alya' Labibah Indah Sekar Arum Juventia Imelda R Juventia Imelda Ristasaputra Kholifah, Ummu Nur Khurin Nadhiroh Lailatul Mutmainah Lesmana, Ryan Fachryan Luluardi, Yunas M Yasir M. Abdim Munib M. Ihsan Asyik Amali M. Qafid Jalaludin Maknun, Jauharul Malaika Putri Wardhani Mansur, Moch Maya Novatina Miftahul Rozaq Miranda Damayanti Miranda Damayanti Moch. Abidin Maula Mochamad Mansur Moh. Sukoco Muhammad Rosyid Ridho Muhammad Rosyid Ridho Muhammad Yasir Muis Saifuddin Anshari Pikahulan Mutmainah, Lailatul Nafatio Dwiki Romadhon Nanda Dwi Aprilia Nico Ferdian Nico Ferdian Nur A, Selviana Nur Khalifah, Ummu Nurul Fajriyah Nurul Qomariyah Nurwijayanti Pangestika, Pingkan Widya Pingkan Widya Pangestika Poppy Eka Nur Annabilla Popy Nur Elisa Prabowo, Andrianto Puput Meira Anggraeni, Rista Puspita Sari, Firanda Putra Alviano Raymound Putri Ayu Permatasari Putri, Inesa Rahma Fatmawati Rahmatul Fauzia Refana Nur Fadilah Rhozaq, Miftahul Ria agustina Ridho , Muhammad Rosyid Rista Puput Meira Anggraeni Rohmatul Ummah Romadhon, Nafatio Dwiki Saputra, Toni Eka Sasita A, Dianafa Selviana Nur A Shinta Azhra Sudrajat Shinta Azzahra Sudrajat Shinta Azzahra Sudrajat Sholahudin Ahmed Al Mahdi Siti Faridatun Nisa Sophia Bela Mariska Sukoco, Mohammad Swastika Rahmania, Cindy Tahe , Nur-amimi Teguh Wibowo Teguh Wibowo Tifani Akmalu Syifa Tiffani Akmalu Syifa’ Tri Astuti Handayani Ulinnuha Nurrana Ummu Kholifah Ummu Nur Khalifah Ummu Nur Kholifah Wahyono, Dodik Wibowo, Prasetyo  Yasin, Bukhari Yuli Pertiwi Ningsih Yunita, Dea ⁠Okta Bella Wahyu Satrya L