Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat KABILAH : Journal of Social Community Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) At-Tafkir Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Darma Agung Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Journal Of Human And Education (JAHE) Sufiya Journal Of Islamic Studies Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Heri Firmansyah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Upaya Penerapan Dan Pengembangan Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Remaja di Desa Batang Kuis Pekan Heri Firmansyah; Sarah Aulia Br. Ginting; Salsa Selfiani Nasution; Muhammad Fadli Nasution
MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 (2021): Special Issue No. 1
Publisher : Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/mkd.v5i0.4209

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui moderasi beragama para peserta remaja yang ada di suatu desa.pada remaja di desa batang kuis pekan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara pada beberapa informan diantaranya kepala desa, pengurus desa, remaja setempat selanjutnya mengamati langsung kegiatan sehari-hari di desa tersebut. Penelitian ini menghasilakan suatu kesimpulan bahwa desa yang terdiri dari ragam agama,suku dan ras tersebut memperoleh nilainilai moderasi beragama melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keagamaan lainnya  dengan tekhnik pembelajaran di integrasikan melalui pengajian dan kegiatan mampu mengimplementasikan sikap toleransi dan akomodatif terhadap budaya lokal dengan cukup baik. pemuda-pemudi yang selama ini dipersepsi intoleran dan tidak akomodatif dengan budaya lokal, tidak terjadi di desa ini. Bahkan nilai-nilai moderasi beragama yang terintegrasidalam pengajian dan kegiatan keagaaman lainnya  yakni telahdiimplementasikan di lingkungan masyarakat.
Pemberdayaan dan Pengembangan UKM sebagai Pendorong Ekonomi Desa (Studi Kasus pada Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Sumatera Utara) Ayu Permata Sar Sari; Mardina Ratna Sari Ritonga; Rahmah Aulia; Wahyuni Syahfitri; Heri Firmansyah
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2022): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v6i5.11198

Abstract

SMEs or Small and Medium Enterprises in national economic development because small companies are in economic growth, in term of the economic crisis that occurred in the country caused by the Covid-19 pandemic, which collapsed many on a large scale, Small and Medium Enterprises (SMEs) proved to be more resilient in the face of a crisis. Small and Medium Enterprises (SMEs) Mawar Indah is located in Kramat Gajah Village, Galang, North Sumatra, Has problems and obstacles in terms of selling products widely due to limited skills and product socialization. Thus, the UINSU Group 28 Community Service Program conducted a program to improve product quality, product packaging, product quality, socialize the importance of halal certification and labeling, as well as Digital Marketing training through E-commerce and social media as well as collaboration. The method carried out is based on service and empowerment with Participatory Action Research with three main steps, namely reflection and socialization, Planning and evalution. This program can improve the quality and productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) so as to encourage the rural economy.
KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN KOSMETIKA HALAL DIKALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU (STUDI FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANYA) Nazlyany Hasibuan; Azwani Lubis; Heri Firmansyah
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 9, No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v9i2.12500

Abstract

Setiap orang pasti memiliki alasan tersendiri dalam menggunakan produk kosmetika. Namun, sangat disayangkan dilapangan dalam praktek pemilihan produk kosmetik. khususnya dikalangan Mahasiswi FSH UINSU asal dalam memilih produk kosmetika, mereka lupa bahwa Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 telah mengatur tentang standart kehalalan produk kosmetika dan menggunaannya. Studi ini diarahkan pada metode penelitian hukum empiris, dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), data diperoleh dari hasil wawancara, pengumpulan data dan dokumentasi. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Mahasiswi dikalangan FSH dalam praktek pemilihan produk kosmetika belum memiliki kesadaran hukum yang cukup dalam memilih produk kosmetika halal, bahkan banyak dari mereka yang belum mengatahui bahwa ada Fatwa MUI yang mengatur tentang hal ini. Selain itu, beberapa tokoh MUI  Kota Medan sepakat mengatakan dalam praktek pemilihan produk kosmetika harus memperhatikan komposisi dan  bahan yang terkandung didalamnya, dan menjadikan produk yang bersertifikasi halal sebagai acuan dalam memilih produk kosmetika agar terhindar dari kemudharatan dan sesuai dengan syariat islam dan merasa lebih aman.Untuk itu perlulah untuk melakukan edukasi agar setiap masyarakat khususnya dikalangan mahasiswi fakultas Syariah dan hukum bisa sadar dan dengan keinginan dirinya sendiri untuk menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal.
ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA ANGKA PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2020-2022 DI PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I A Masniari Munthe; Heri Firmansyah
Jurnal Darma Agung Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.2668

Abstract

Akhir-akhir ini semakin meningkat kasus perceraian di Indonesia dan yang paling mendominasi itu adalah kasus cerai gugat yaitu, isteri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama. Begitu juga yang terlihat di Kota Medan Sumatera Utara dengan mengambil sampel di Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Data dari Pengadilan Agama Medan Kelas I A jumlah perceraian mencapai dua ribu lima ratusan kasus pertahunnya. Jika menilik dari prinsip Undang-Undang Perkawinan yaitu mempersukar terjadinya perceraian terlihat kontradiktif karena nyatanya perceraian sampai saat ini semakin terus bertambah dari tahun ketahun. Dengan latar belakang permasalahan diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab meningkatnya angka perkara cerai gugat tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas I A, mengetahui akibat hukum dari cerai gugat dan bagaimana peran Pengadilan Agama Medan untuk menekan tingginya angka perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penenlitian ini penulis menyimpulkan bahwa faktor meningkatnya angka perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan Kelas I A tiga tahun belakangan ini disebabkan oleh faktor sosial yang mengakibatkan munculnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Regulasi akibat hukum cerai gugat belum kongkrit sampai saat ini tentang hak isteri, kemudian masa depan anak korban cerai gugat belum terjamin haknya.
الكفاءة في الزواج : على ضوء منظور الشريعة الإسلامية و تطبيقها في المجتمع ا الإسلامي في إندونيسيا Irham Dongoran; Heri Firmansyah
Sufiya Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 01 (2023)
Publisher : Sufiya Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research tries to find out how the concept of kafaah in Islam and its application in marriages in Indonesian Muslim society. In this study, the area used as the research sample was Barus District, Central Tapanuli Regency, North Sumatra. The sample used in this study were 3 people or three couples who had their own problems when they were going to get married because of rejection from the families of the bride and groom. In this study, it was found that the problem of kafaah was not caused by religion, but was caused by work and ethnicity. In fact, according to madhhab scholars, kafaah in Islam which is very important is a matter of religion.
The Law Of Exchanging Pulsa Into Money Using The Ibn Hazm Factors For Judges To Consider In Deciding To Cancel A Marriage In The Medan Religious Courts 2018-2022 Rahmad Fauzi; Muhammad Amar Adly; Heri Firmansyah
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 1 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i1.8972

Abstract

Fasakh or annulment of marriage is one way to cancel a marriage if the marriage is found to have inconsistencies in terms and conditions, fraud and deception. Fasakh or marriage annulment is actually carried out by the Religious Courts to fulfill the elements of state justice. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law itself has the same views as the views of the Syafi'i School so that it has the same factors regarding the annulment of the marriage. This research uses a type of normative research with a statutory approach, a case approach and a comparative approach. The research results show that the author found two main factors that caused judges to cancel marriages at the Medan Religious Court in 2018-2022. Firstly because of the falsification of data and secondly the factor of falsification of circumstances (having been pregnant before the contract with another person. Therefore, the judge's considerations are in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law and the Syafi'i School of thought. So far the two things above This is a weakness in the administration of marriages. So many marriage annulment cases are found in the city of Medan. Therefore, there is a need to strengthen the legal administration of marriages. Indonesia should construct an independent layer of law, namely the Marriage Administration Law.
Pemanfaatan dan Pengolahan Umbi Talas Menjadi Olahan Kripik Dalam Upaya Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sorkam Kiri Kabupaten Tapanuli Tengah Heri Firmansyah; Nur Asrima; Yosi Syahfitri Siahaan; Diki Ardian Saputra; Muhammad Arif
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i2.207

Abstract

Masyarakat di Kecamatan Sorkam mayoritas memiliki profesi sebagai buruh tani. Di lain sisi, meskipun letak Kecamatan Sorkam berada di dekat daerah pesisir, namun tanah di daerah tersebut masih dalam keadaan gembur dan baik untuk ditanami berbagai macam tanaman, yang mana hal tersebut juga termasuk dalam bidang pertanian. Selain itu cuaca di Kecamatan Sorkam juga cenderung panas, yang mana hal tersebut juga dapat berdampak bagi kesuburan tanaman. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat di daerah Kecamatan Sorkam dapat melakukan pembudidayaan tanaman. Adapun tanaman yang sedang gencar dibudidayakan akhir-akhr ini adalah umbi talas. Sebelumnya umbi talas hanya dijadikan makanan ternak dan cukup sering terbuang di daerah tersebut, namun beberapa waktu terakhir mulai ada orang-orang yang membuat olahan-olahan dari umbi talas. Melihat peluang ini, KKN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kelompok 45 berinisiatif untuk membuat olahan berbahan dasar umbi talas, yaitu keripik talas. Metode yang dilakukan dalam program pembuatan kripik talas ini adalah pembuatan produk, sosialisasi, dan marketing. Pembuatan produk dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh kelompok KKN 45, dimulai dari memilih dan menyeleksi bahan baku sampai dengan pengemasan. Sementara sosialisasi dilakukan dengan upaya untuk menumbuhkan kreatifitas masyarakat dan memberikan edukasi bahwasanya umbi talas adalah tanaman yang bergizi dan apabila di jadikan suatu olahan, maka akan membuahkan keuntungan dan berpengaruh baik bagi perekonomian masyarakat Kecamatan Sorkam. Di sisi lain, marketing dilakukan dengan upaya mendapatkan untung dari hasil kerja keras yang dilakukan serta menarik minat masyarakat akan betapa berharganya tanaman talas jika dapat mengolahnya dengan benar.
TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP BERITA PERNIKAHAN DUA WANITA KEMBAR DENGAN SEORANG LAKI-LAKI DI TRIBUNJABAR.ID hamsah hudafi; Heri Firmansyah; Rizki Syahputra Nasution; Syahril Efendi
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v9i1.6937

Abstract

Marriage is an attachment relationship between a man and the woman he marries based on sacred and noble Islamic values. Marriage must obey and pay attention to the laws and regulations contained in fiqh munkahat to prevent wrong and invalid marriages. The wedding incident reported by Tribunjabar.id on July 18 2022 is one of the problems of marriage that violates rules and laws. And it is not valid from the perspective of munakahat fiqh studies. This article aims to explain marriage in an Islamic perspective and discuss the law of marriage between a man and two twin girls as quoted by Tribunjabar.id using the perspective of munakahat fiqh studies. The method in writing this article uses descriptive qualitative research. The results of the analysis concluded that every marriage procession must be in accordance with established Islamic law and it is a bad behavior for a man to marry two women who are siblings at the same time based on strong arguments.
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah Taufik Ghafar; Heri Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1583

Abstract

This research discusses the causes of vacancies in regional head positions by deputy regional heads in Indonesia and the urgency of filling them, especially if the remaining term of office is more than 18 months. Using descriptive qualitative methods and Law Number 10 of 2016 as primary legal material, the research found that legal uncertainty regarding the time limit for filling this position often hampers the replacement process. In regional government theory, the positions of regional heads and their deputies are very important and inseparable, considering their roles in regional management and leadership. From Dusturiyah's siyasah review, the replacement of regional heads by their deputies is not only permitted but also mandatory, considering that both of them were elected together with the same vision and mission. The role of the deputy regional head is important for the benefit of the people, namely in providing considerations, input and carrying out the duties of the regional head, as well as the need to immediately fill this vacancy and emphasize the need for legal clarity to immediately fill the position.
PRAKTIK PERJANJIAN LISAN PRA NIKAH DI KELURAHAN HINAI KIRI KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Muhammad Muhazzir; Heri Firmansyah
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 8 No. 1 (2023): JUNI
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya atas persetujuan bersama sebelum mengadakan sebuah akad pernikahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menjelaskan tentang praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan). Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang coba untuk di pecahkan. Pertama, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Kedua, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah yang terjadi di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang dikaji dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah praktik perjanjian pra nikah yang terjadi dilakukan hanya dengan lisan dan komitmen bersama pasutri, yang di saksikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak dicatat. Isi perjanjian pra nikah setidaknya ada enam diantaranya adalah mengharamkan perselingkuhan, menolak adanya poligami dengan alasan apapun dan mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Isi perjanjian perkawian tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga menurut pendapat Imam Syafi’i bahwa perjanjian tersebut boleh untuk dibatalkan jika melanggar hukum Islam dan pendapat Ibnu Qudamah jika perjanjian tersebut tidak di penuhi oleh suami, meskipun terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam seperti melarang poligami dan istri boleh untuk minta cerai, karena menolak perjanjian tersebut. Dalam prespektif hukum keluarga, menurut pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Kemudian dalam pasal 45 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkkan bila mana melanggar hukum Islam. Kata Kunci: Praktik, Perjanjian Perkawinan, Pra Nikah, Hukum Islam, Keluarga Abstract: A marriage agreement is a form of agreement made between one party and another by mutual consent before entering into a marriage contract. The purpose of this study is to try to explain the practice of pre-marital oral agreements in Hinai Kiri Village, Secanggang District, Langkat Regency in the Perspective of Islamic Law and Family Law in Indonesia. This type of research is empirical research (field). In this research, there are two problem formulations that are trying to be solved. First, how is the practice of pre-marital oral agreements in Hinai Kiri Village, Secanggang District, Langkat Regency. Second, how is the practice of pre-marital oral agreements that occurred in Hinai Kiri Village, Secanggang District studied in the perspective of Islamic law and family law in Indonesia. The findings in this study are that the practice of prenuptial agreements that occur is carried out only by word of mouth and the joint commitment of the couple, which is witnessed by each family, but not recorded. The contents of the prenuptial agreement are at least six of which prohibit adultery, refuse polygamy for any reason and prohibit domestic violence. The contents of the marriage agreement in the perspective of Islamic Law and Family Law in the opinion of Imam Syafi'i that the agreement may be canceled if it violates Islamic law and Ibn Qudamah's opinion if the agreement is not fulfilled by the husband, even though it seems inconsistent with Islamic law such as prohibiting polygamy and the wife is allowed to ask for a divorce, because she refuses the agreement. In the perspective of family law, according to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that the agreement cannot be ratified if it violates the boundaries of law, religion and decency. Then in article 45 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law that the agreement cannot be ratified if it violates Islamic law. Keywords: Practice, Marriage Agreement, Pre-Marriage, Islamic Law, Family
Co-Authors Adly, Muhammad Amar Adly, Muhammad Amar Ahmad Zaky Nauval Amar Adly, Muhammad Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Ayu Permata Sar Sari Azwani Lubis Diki Ardian Saputra Faisar Ananda Arfa Faishal Faishal hamsah hudafi Irham Dongoran Laila Suhada Mardina Ratna Sari Ritonga Masniari Munthe Mhd Amar Adly Milhan Milhan MUHAMMAD ABIDIN Muhammad Amar Adly Muhammad Amar Adly Muhammad Arif Muhammad Fadli Nasution Muhammad Muhazzir Nazlyany Hasibuan Nur Asrima Nur Suci Alawiyah Rahmad Fauzi Rahmadi, Fuji Rahmah Aulia Rizki Syahputra Nasution Salsa Selfiani Nasution Sarah Aulia Br. Ginting Sofwan Atsauri Syahril Efendi Taufik Ghafar Uswatun Hasanah Wahyuni Syahfitri Wiranto, Wiranto Yenni Samri Juliati Nasution Yosi Syahfitri Siahaan Zikri, Muhammad