p-Index From 2021 - 2026
12.464
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Islam Futura AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kamaya: Jurnal Ilmu Agama KABILAH : Journal of Social Community Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) At-Tafkir Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Darma Agung Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Journal Of Human And Education (JAHE) Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal of Student Research QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Sufiya Journal Of Islamic Studies Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Student Research Journal Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IIJSE Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Journal of Innovative and Creativity Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Tabayyun : Journal of Islamic Studies Tabayyanu : Journal of Islamic Law Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Fatih: Journal of Contemporary Research Mesada: Journal of Innovative Research Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies Jurnal Hukum Keluarga Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam Jurnal Teologi Islam At-Tadris: Journal of Islamic Education Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN KOSMETIKA HALAL DIKALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU (STUDI FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANYA) Nazlyany Hasibuan; Azwani Lubis; Heri Firmansyah
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 9, No 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v9i2.12500

Abstract

Setiap orang pasti memiliki alasan tersendiri dalam menggunakan produk kosmetika. Namun, sangat disayangkan dilapangan dalam praktek pemilihan produk kosmetik. khususnya dikalangan Mahasiswi FSH UINSU asal dalam memilih produk kosmetika, mereka lupa bahwa Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 telah mengatur tentang standart kehalalan produk kosmetika dan menggunaannya. Studi ini diarahkan pada metode penelitian hukum empiris, dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), data diperoleh dari hasil wawancara, pengumpulan data dan dokumentasi. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Mahasiswi dikalangan FSH dalam praktek pemilihan produk kosmetika belum memiliki kesadaran hukum yang cukup dalam memilih produk kosmetika halal, bahkan banyak dari mereka yang belum mengatahui bahwa ada Fatwa MUI yang mengatur tentang hal ini. Selain itu, beberapa tokoh MUI  Kota Medan sepakat mengatakan dalam praktek pemilihan produk kosmetika harus memperhatikan komposisi dan  bahan yang terkandung didalamnya, dan menjadikan produk yang bersertifikasi halal sebagai acuan dalam memilih produk kosmetika agar terhindar dari kemudharatan dan sesuai dengan syariat islam dan merasa lebih aman.Untuk itu perlulah untuk melakukan edukasi agar setiap masyarakat khususnya dikalangan mahasiswi fakultas Syariah dan hukum bisa sadar dan dengan keinginan dirinya sendiri untuk menggunakan produk kosmetika yang sudah bersertifikasi halal.
ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA ANGKA PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2020-2022 DI PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I A Masniari Munthe; Heri Firmansyah
Jurnal Darma Agung Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.2668

Abstract

Akhir-akhir ini semakin meningkat kasus perceraian di Indonesia dan yang paling mendominasi itu adalah kasus cerai gugat yaitu, isteri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama. Begitu juga yang terlihat di Kota Medan Sumatera Utara dengan mengambil sampel di Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Data dari Pengadilan Agama Medan Kelas I A jumlah perceraian mencapai dua ribu lima ratusan kasus pertahunnya. Jika menilik dari prinsip Undang-Undang Perkawinan yaitu mempersukar terjadinya perceraian terlihat kontradiktif karena nyatanya perceraian sampai saat ini semakin terus bertambah dari tahun ketahun. Dengan latar belakang permasalahan diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab meningkatnya angka perkara cerai gugat tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas I A, mengetahui akibat hukum dari cerai gugat dan bagaimana peran Pengadilan Agama Medan untuk menekan tingginya angka perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penenlitian ini penulis menyimpulkan bahwa faktor meningkatnya angka perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan Kelas I A tiga tahun belakangan ini disebabkan oleh faktor sosial yang mengakibatkan munculnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Regulasi akibat hukum cerai gugat belum kongkrit sampai saat ini tentang hak isteri, kemudian masa depan anak korban cerai gugat belum terjamin haknya.
الكفاءة في الزواج : على ضوء منظور الشريعة الإسلامية و تطبيقها في المجتمع ا الإسلامي في إندونيسيا Irham Dongoran; Heri Firmansyah
Sufiya Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 01 (2023)
Publisher : Sufiya Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research tries to find out how the concept of kafaah in Islam and its application in marriages in Indonesian Muslim society. In this study, the area used as the research sample was Barus District, Central Tapanuli Regency, North Sumatra. The sample used in this study were 3 people or three couples who had their own problems when they were going to get married because of rejection from the families of the bride and groom. In this study, it was found that the problem of kafaah was not caused by religion, but was caused by work and ethnicity. In fact, according to madhhab scholars, kafaah in Islam which is very important is a matter of religion.
The Law Of Exchanging Pulsa Into Money Using The Ibn Hazm Factors For Judges To Consider In Deciding To Cancel A Marriage In The Medan Religious Courts 2018-2022 Rahmad Fauzi; Muhammad Amar Adly; Heri Firmansyah
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 1 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i1.8972

Abstract

Fasakh or annulment of marriage is one way to cancel a marriage if the marriage is found to have inconsistencies in terms and conditions, fraud and deception. Fasakh or marriage annulment is actually carried out by the Religious Courts to fulfill the elements of state justice. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law itself has the same views as the views of the Syafi'i School so that it has the same factors regarding the annulment of the marriage. This research uses a type of normative research with a statutory approach, a case approach and a comparative approach. The research results show that the author found two main factors that caused judges to cancel marriages at the Medan Religious Court in 2018-2022. Firstly because of the falsification of data and secondly the factor of falsification of circumstances (having been pregnant before the contract with another person. Therefore, the judge's considerations are in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law and the Syafi'i School of thought. So far the two things above This is a weakness in the administration of marriages. So many marriage annulment cases are found in the city of Medan. Therefore, there is a need to strengthen the legal administration of marriages. Indonesia should construct an independent layer of law, namely the Marriage Administration Law.
Pemanfaatan dan Pengolahan Umbi Talas Menjadi Olahan Kripik Dalam Upaya Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sorkam Kiri Kabupaten Tapanuli Tengah Heri Firmansyah; Nur Asrima; Yosi Syahfitri Siahaan; Diki Ardian Saputra; Muhammad Arif
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i2.207

Abstract

Masyarakat di Kecamatan Sorkam mayoritas memiliki profesi sebagai buruh tani. Di lain sisi, meskipun letak Kecamatan Sorkam berada di dekat daerah pesisir, namun tanah di daerah tersebut masih dalam keadaan gembur dan baik untuk ditanami berbagai macam tanaman, yang mana hal tersebut juga termasuk dalam bidang pertanian. Selain itu cuaca di Kecamatan Sorkam juga cenderung panas, yang mana hal tersebut juga dapat berdampak bagi kesuburan tanaman. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat di daerah Kecamatan Sorkam dapat melakukan pembudidayaan tanaman. Adapun tanaman yang sedang gencar dibudidayakan akhir-akhr ini adalah umbi talas. Sebelumnya umbi talas hanya dijadikan makanan ternak dan cukup sering terbuang di daerah tersebut, namun beberapa waktu terakhir mulai ada orang-orang yang membuat olahan-olahan dari umbi talas. Melihat peluang ini, KKN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kelompok 45 berinisiatif untuk membuat olahan berbahan dasar umbi talas, yaitu keripik talas. Metode yang dilakukan dalam program pembuatan kripik talas ini adalah pembuatan produk, sosialisasi, dan marketing. Pembuatan produk dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh kelompok KKN 45, dimulai dari memilih dan menyeleksi bahan baku sampai dengan pengemasan. Sementara sosialisasi dilakukan dengan upaya untuk menumbuhkan kreatifitas masyarakat dan memberikan edukasi bahwasanya umbi talas adalah tanaman yang bergizi dan apabila di jadikan suatu olahan, maka akan membuahkan keuntungan dan berpengaruh baik bagi perekonomian masyarakat Kecamatan Sorkam. Di sisi lain, marketing dilakukan dengan upaya mendapatkan untung dari hasil kerja keras yang dilakukan serta menarik minat masyarakat akan betapa berharganya tanaman talas jika dapat mengolahnya dengan benar.
TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP BERITA PERNIKAHAN DUA WANITA KEMBAR DENGAN SEORANG LAKI-LAKI DI TRIBUNJABAR.ID hamsah hudafi; Heri Firmansyah; Rizki Syahputra Nasution; Syahril Efendi
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v9i1.6937

Abstract

Marriage is an attachment relationship between a man and the woman he marries based on sacred and noble Islamic values. Marriage must obey and pay attention to the laws and regulations contained in fiqh munkahat to prevent wrong and invalid marriages. The wedding incident reported by Tribunjabar.id on July 18 2022 is one of the problems of marriage that violates rules and laws. And it is not valid from the perspective of munakahat fiqh studies. This article aims to explain marriage in an Islamic perspective and discuss the law of marriage between a man and two twin girls as quoted by Tribunjabar.id using the perspective of munakahat fiqh studies. The method in writing this article uses descriptive qualitative research. The results of the analysis concluded that every marriage procession must be in accordance with established Islamic law and it is a bad behavior for a man to marry two women who are siblings at the same time based on strong arguments.
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah Taufik Ghafar; Heri Firmansyah
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1583

Abstract

This research discusses the causes of vacancies in regional head positions by deputy regional heads in Indonesia and the urgency of filling them, especially if the remaining term of office is more than 18 months. Using descriptive qualitative methods and Law Number 10 of 2016 as primary legal material, the research found that legal uncertainty regarding the time limit for filling this position often hampers the replacement process. In regional government theory, the positions of regional heads and their deputies are very important and inseparable, considering their roles in regional management and leadership. From Dusturiyah's siyasah review, the replacement of regional heads by their deputies is not only permitted but also mandatory, considering that both of them were elected together with the same vision and mission. The role of the deputy regional head is important for the benefit of the people, namely in providing considerations, input and carrying out the duties of the regional head, as well as the need to immediately fill this vacancy and emphasize the need for legal clarity to immediately fill the position.
PRAKTIK PERJANJIAN LISAN PRA NIKAH DI KELURAHAN HINAI KIRI KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Muhammad Muhazzir; Heri Firmansyah
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 8 No. 1 (2023): JUNI
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya atas persetujuan bersama sebelum mengadakan sebuah akad pernikahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menjelaskan tentang praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan). Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang coba untuk di pecahkan. Pertama, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Kedua, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah yang terjadi di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang dikaji dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah praktik perjanjian pra nikah yang terjadi dilakukan hanya dengan lisan dan komitmen bersama pasutri, yang di saksikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak dicatat. Isi perjanjian pra nikah setidaknya ada enam diantaranya adalah mengharamkan perselingkuhan, menolak adanya poligami dengan alasan apapun dan mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Isi perjanjian perkawian tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga menurut pendapat Imam Syafi’i bahwa perjanjian tersebut boleh untuk dibatalkan jika melanggar hukum Islam dan pendapat Ibnu Qudamah jika perjanjian tersebut tidak di penuhi oleh suami, meskipun terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam seperti melarang poligami dan istri boleh untuk minta cerai, karena menolak perjanjian tersebut. Dalam prespektif hukum keluarga, menurut pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Kemudian dalam pasal 45 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkkan bila mana melanggar hukum Islam. Kata Kunci: Praktik, Perjanjian Perkawinan, Pra Nikah, Hukum Islam, Keluarga Abstract: A marriage agreement is a form of agreement made between one party and another by mutual consent before entering into a marriage contract. The purpose of this study is to try to explain the practice of pre-marital oral agreements in Hinai Kiri Village, Secanggang District, Langkat Regency in the Perspective of Islamic Law and Family Law in Indonesia. This type of research is empirical research (field). In this research, there are two problem formulations that are trying to be solved. First, how is the practice of pre-marital oral agreements in Hinai Kiri Village, Secanggang District, Langkat Regency. Second, how is the practice of pre-marital oral agreements that occurred in Hinai Kiri Village, Secanggang District studied in the perspective of Islamic law and family law in Indonesia. The findings in this study are that the practice of prenuptial agreements that occur is carried out only by word of mouth and the joint commitment of the couple, which is witnessed by each family, but not recorded. The contents of the prenuptial agreement are at least six of which prohibit adultery, refuse polygamy for any reason and prohibit domestic violence. The contents of the marriage agreement in the perspective of Islamic Law and Family Law in the opinion of Imam Syafi'i that the agreement may be canceled if it violates Islamic law and Ibn Qudamah's opinion if the agreement is not fulfilled by the husband, even though it seems inconsistent with Islamic law such as prohibiting polygamy and the wife is allowed to ask for a divorce, because she refuses the agreement. In the perspective of family law, according to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that the agreement cannot be ratified if it violates the boundaries of law, religion and decency. Then in article 45 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law that the agreement cannot be ratified if it violates Islamic law. Keywords: Practice, Marriage Agreement, Pre-Marriage, Islamic Law, Family
HUKUM SESEORANG MEMBERITAHUKAN TUNANGANNYA TERHADAP PENYAKIT MENTAL YANG DIDERITANYA; PERSPEKTIF LEMBAGA FATWA MESIR (DARUL IFTA’ ALMISRIYYAH) Sofwan Atsauri; Heri Firmansyah
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 8 No. 1 (2023): JUNI
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji sejauh mana seorang laki-laki yang ingin mengkhitbah seorang wanita memberitahu penyakit mental yang dideritanya. Hal ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk tercapai nya tujuan perkawinan. terlebih khitbah ini adalah satu proses awal dengan tujuan yang mulia, maka harus dibarengi dengan hal-hal yang baik pula Dalam artikel ini pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana hukum pelamar untuk memberitahuan tentang penyakit mental perspektif ulama Darul Iftha’ al Mishriyyah dan bagaimana metode pengeluaran fatwa yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, fokus kajian pada penelitian ini adalah fatwa dari lembaga fatwa mesir yaitu Darul iftha’ Almishriyyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai dengan fatwa Darul Iftha, Almishriyyah, hukum pelamar untuk memberitahukan tentang penyakit mental saat melamar itu bervariasi, tergantung dari pada penyakitnya dan tingkat keparahannya dan pengaruh nya terhadap perkawinan, dapat menjadi wajib memberitahunya dan dapat menjadi mubah. Kata Kunci: Hukum, Fatwa, Darul Ifta al-Mishriyah, Khitbah, Pelamar, Gangguan Mental Abstract: This study aims to examine the extent to which a man who wants to preach to a woman tells him about his mental illness. This is a very important thing to achieve the goal of marriage. moreover, this khitbah is an initial process with a noble purpose, so it must be accompanied by good things too. In this article, the main issue that will be discussed is how the law for applicants to notify about mental illness from the perspective of Darul Iftha' al Mishriyyah scholars. This research is normative legal research, the focus of the study in this research is the fatwa from the Egyptian fatwa institution, namely Darul iftha' Almishriyyah. The results of this study concluded that according to Darul Iftha's fatwa; Almishriyyah law applicants to notify about mental illness when applying it varies, depending on the disease and its severity and its impact on marriage, can be obliged to notify him and can be mubah. Keywords: Law, Decision, Darul Iftha’ al-Mishriyyah, Engagement, Fiance, Mental disorder
TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP BERITA PERNIKAHAN DUA WANITA KEMBAR DENGAN SEORANG LAKI-LAKI DI TRIBUNJABAR.ID hamsah hudafi; Heri Firmansyah; Rizki Syahputra Nasution; Syahril Efendi
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v9i1.6937

Abstract

Marriage is an attachment relationship between a man and the woman he marries based on sacred and noble Islamic values. Marriage must obey and pay attention to the laws and regulations contained in fiqh munkahat to prevent wrong and invalid marriages. The wedding incident reported by Tribunjabar.id on July 18 2022 is one of the problems of marriage that violates rules and laws. And it is not valid from the perspective of munakahat fiqh studies. This article aims to explain marriage in an Islamic perspective and discuss the law of marriage between a man and two twin girls as quoted by Tribunjabar.id using the perspective of munakahat fiqh studies. The method in writing this article uses descriptive qualitative research. The results of the analysis concluded that every marriage procession must be in accordance with established Islamic law and it is a bad behavior for a man to marry two women who are siblings at the same time based on strong arguments.
Co-Authors Adly , M Amar Adly , M. Amar Adly , Mhd Amar Adly, Amar Adly, M. Amar Adly, Mhd Amar Adly, Muhammad Amar Adly, Muhammad Amar Ahmad Fathan Aniq Ahmad Fathan Aniq Ahmad Yasir Sinulingga Ahmad Zaky Nauval Amar Adly Amar Adly, Muhammad Amar Adly, Muhammad Anna Muwaffika Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ayu Permata Sar Sari Azwani Lubis Dahanum, Wani Dalimunthe, Said Hasan Al-Khindawi Delvira, Shania Diki Ardian Saputra Diniyati Diniyati, Diniyati Faisar Ananda Arfa Faishal Faishal Fathurrahman, M. FATIMAH FATIMAH Fillah , Zamzam Al-Fathoni Ghafar, Taufik Haidir, Haidir Hamid, Ikmal hamsah hudafi Hanan, Aulia Fahira Harahap, Hasyim Thahara Hasibuan, Ahmad Ridoan Heriamsyah Simanjuntak Heriandi Hidayah, Erika Nurul Ibnu Radwan Siddik Turnip Imam Yazid Indah Amani Lubis Irham Dongoran Irwan Irwan Isman Nuddin Ritonga Jumita Riska Juni Arnisa Napitupulu Kasanova, Aldi Khairatun Nisa Kumala, Wati Laila Suhada Laila Syuhada MA , Dr. M. Amar Adly Manalu, Agus Salim Boang Mardina Ratna Sari Ritonga Marpaung, Mukhlis Tri Mulya Masniari Munthe Meifiani Ritonga Mhd Amar Adly Mhd. Amar Adly Milhan Milhan MUHAMMAD ABIDIN Muhammad Amar Adly Muhammad Amar Adly Muhammad Amar Adly Muhammad Amar Adly, Muhammad Amar Muhammad Arif Muhammad Fadli Nasution Muhammad Hajatoleslam Siregar Muhammad Hizbullah Muhammad Iqbal Hanafi Nasution Muhammad Muhazzir Muhammad Rusydi Muhammad Saputra Muhammad Sya’ban Siregar Mulyatno, Mulyatno Munthe, Masniari Nas, Zulkifli Nasution, Saphira Husna Nazlyany Hasibuan Noer Zaini Khalis Nur Asrima NUR FATIMAH Nur Suci Alawiyah Nurmala Dewi Lubis Pagar, Pagar Prasetia, Adji Rachmat Husein Rambe Rahmad Fauzi Rahmad Hidayat Rahmadhani Simatupang Rahmadi, Fuji Rahmah Aulia Ramadhan, M. Khairi Rambe, Rachmat Husein Reza, Muhammad Fahmi Rezkia Zahara Lubis Rima Rahmayani Tanjung Rizka, Jamilah Rizki Syahputra Nasution Rudi Pratama Salsa Selfiani Nasution Saphira Husna Nasution Sarah Aulia Br. Ginting Simanjuntak, Heriamsyah Simatupang, Rahmadhani Sinulingga, Achmad Yasir Sinulingga, Achmad Yazid SITI KHODIJAH Sofwan Atsauri Sukiati Sukiati Sulastri Daulay Sundari, Wike Syafruddin Syam Syafruddin Syam Syahputra, Akmaluddin Syahril Efendi Tara, Nurmalia Taufik Ghafar Taufikh Umar Umar Umar Umar Uswatun Hasanah Utama, Bagus Wahyuda Wahyuni Syahfitri Willy Zulfan Wiranto, Wiranto Yahya, Mariati Yansyah, Muhammad Syafri Yenni Samri Juliati Nasution Yosi Syahfitri Siahaan Z, M Yakub Zainul Aziz Nasution Zikri, Muhammad Zulfadly, Muhammad Ichwan