Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum PACTUM LAW JOURNAL Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Progressive Law Review Keadilan Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Archipelago: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Ternate Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Keadilan BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Sepriyadi Adhan S
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building A Justice-Oriented Regulatory System Adhan S, Sepriyadi; Yuniati, Ati; Nurfani, Anggun
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.19270

Abstract

The contractual relationship between banks and customers in credit agreements often places customers in a weak position, as agreements are typically drafted unilaterally by banks and emphasize obligations over rights, creating potential harm. This article aims to reformulate banking customer protection regulations to improve legal certainty and effectiveness. Using a normative legal method with an empirical approach, the research examines the suitability, gaps, and inconsistencies in existing regulations in achieving fair protection. The findings show that consumer protection aligns with Article 28D(1) of the 1945 Constitution, which guarantees the right to legal protection and security. However, current banking regulations lack specific provisions and enforcement mechanisms, resulting in weak protection. Disputes are often resolved through administrative or criminal sanctions that do not ensure fair outcomes. Reform is needed to integrate social protection principles and bridge the gap between legal norms and social realities, ensuring that future regulations promote not only financial efficiency but also fairness and equality in customer relations.
Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Qorry Kharisma Sari; Heni Siswanto; Yusdiyanto; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1649

Abstract

Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan terhadap anak, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan anak, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan dokter forensik, penyidik, dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural visum et repertum telah diatur dengan baik, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti keterlambatan SPV, keterbatasan dokter ahli forensik, pembiayaan yang dibebankan kepada korban, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, rumah sakit, dan keluarga serta peran negara dalam menjamin akses visum, pendampingan hukum, dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan anak
ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKANMEREK TERDAFTAR (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Raza; Amrullah, Rinaldy; Adhan, Sepriyadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/q70ds066

Abstract

 Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telahdilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek,namun pada kenyataannya kejahatan hak atas merek tetap saja terjadi, salah satunya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Permasalahan dalam penelitian:bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hakmenggunakan merek terdaftar dan bagaimanakah analisis tindak pidana tanpa hakmenggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Jenispenelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data sekunder melaluistudi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi danpenyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadappelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor:50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sahmenyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftarsebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016tentang merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkanbahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jerakepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkandan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidanatanpa hak menggunakan merek terdaftar didasarkan pada terpenuhinya kemampuanbertanggung jawab, yaitu terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampumelakukan perbuatan atau tindakan hukum. Unsur kesalahan yaitu terdakwa dengansengaja tanpa hak menggunakan merek terdaftar meskipun mengetahui bahwa  perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pemaaf tepenuhikarena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalamkeadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan.Kata Kunci: Tindak Pidana, Tanpa Hak, Menggunakan Merek Terdaftar 
ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKANMEREK TERDAFTAR (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Raza; Amrullah, Rinaldy; Adhan, Sepriyadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/q70ds066

Abstract

 Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telahdilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek,namun pada kenyataannya kejahatan hak atas merek tetap saja terjadi, salah satunya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Permasalahan dalam penelitian:bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hakmenggunakan merek terdaftar dan bagaimanakah analisis tindak pidana tanpa hakmenggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Jenispenelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data sekunder melaluistudi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi danpenyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadappelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalam Putusan Nomor:50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sahmenyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftarsebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016tentang merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkanbahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jerakepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkandan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidanatanpa hak menggunakan merek terdaftar didasarkan pada terpenuhinya kemampuanbertanggung jawab, yaitu terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampumelakukan perbuatan atau tindakan hukum. Unsur kesalahan yaitu terdakwa dengansengaja tanpa hak menggunakan merek terdaftar meskipun mengetahui bahwa  perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pemaaf tepenuhikarena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar dalamkeadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan.Kata Kunci: Tindak Pidana, Tanpa Hak, Menggunakan Merek Terdaftar 
Status Hukum Perkawinan terhadap Salah Satu Pasangan yang Telah Murtad Manik, Irvan Juli Alfredo; Rodliyah, Nunung; Adhan S, Sepriyadi
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 3 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i3.1469

Abstract

Marriage in Indonesia is governed by a dual legal system religious law and national law which often intersect in cases involving religious conversion (apostasy) after marriage. This study investigates the legal status and consequences of marriage when one spouse becomes an apostate. The research uses an applied normative legal approach, relying on secondary data including primary legal sources, scholarly literature, and legal interpretations. Data were collected through document studies and interviews and analyzed qualitatively. The findings reveal that under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the marital bond remains legally valid until a court decision declares a divorce. However, the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that apostasy by either spouse automatically invalidates the marriage. As a result, the couple loses mutual inheritance rights and is prohibited from engaging in marital relations until a divorce is formalized. This study highlights the legal ambiguity and dualism faced by Indonesian couples in inter-religious contexts and calls for clearer legal reconciliation between Islamic jurisprudence and national marriage laws to ensure legal certainty and protect family rights.
Aspek Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Penguasaan dan Pembangunan Rumah di Atas Tanah Milik Orang Lain Nur Kholan Karima; Habibi, Muhammad; Febriana, Nabilah; Adhan, Sepriyadi; Prayoga, Satria
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48149

Abstract

Sengketa penguasaan dan pembangunan rumah di atas tanah milik orang lain merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum perlindungan terhadap pemilik tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan seperti UUPA, KUHPerdata, dan KUHP, serta studi kasus untuk memahami implementasi hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah memiliki perlindungan hukum yang kuat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk mediasi dan arbitrase. Namun, kendala seperti lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang lambat, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem administrasi pertanahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Kata kunci: Sengketa tanah, pembangunan rumah, perlindungan hukum
PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA DI SMAN 4 BANDAR LAMPUNG Adhan S, Sepriyadi; Yuniati, Ati; Khoiriah, Siti; Bila Aldama, Keysa; Tita Azarya, Rahel; Labib Muhadz, Muhammad
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Remaja merupakan kunci utama dalam pencegahan kenakalan remaja yang perlu dimulai sedini mungkin. Salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah tingginya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak usia remaja. Melalui peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam era transformasi digital, pengembangan kreativitas dan pembiasaan karakter positif, baik di sekolah maupun lingkungan sosial, diharapkan mampu menekan risiko kenakalan remaja. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan positif siswa SMAN 4 Bandar Lampung melalui intervensi berupa penyuluhan, pelatihan praktik, dan diskusi partisipatif. Metode pelaksanaan menggunakan evaluasi pre-post dengan melibatkan 50 peserta (siswa dan guru), menggunakan instrumen kuesioner berjumlah 10 butir serta observasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa perkembangan kreativitas dan literasi digital melalui pembiasaan karakter efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan siswa untuk mencegah kenakalan remaja. Program ini direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan dipantau secara berkelanjutan untuk menjaga dampak positif.
Penyusunan Instrumen Penilaian Inovasi Layanan Vaksin Unila Care Tresiana, Novita; Sukohar, Asep; Adhan, Sepriyadi; Duadji, Noverman; Putri Idrus, Indrayati
BEGAWI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): Volume 1 - No. 1 Tahun 2023
Publisher : Faculty of Economics and Business Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/begawi.v1i1.11

Abstract

Inovasi layanan vaksin Unila Care berbasis website membantu mengatasi pelanggaran social distancing dalam layanan vaksin dan mendukung pencapaian target 1 juta vaksin di Propinsi Lampung. Keberlanjutan inovasi membutuhkan penilaian berbasis parameter/kriteria inovasi layanan. Penyusunan instrument yang berbasis FGD (kemitraan dan partisipasi) dapat menghasilkan instrument parameter penilaian utama yang tepat, termasuk ketepatan bobot penilaian. Metode penyusunan yang digunakan survei, sosialisasi dan Focus Group Discussions (FGD) bersama mitra. Kegiatan validitas instrumen dilakukan melalui uji validitas isi, item parameter instrumen menggunakan parameter inovasi dari perspektif teoritis, dan sinovic (Top 99). Validitas isi menggunakan opini panel dan analisis rasional. Hasil/Temuan: ditemukan ada tujuh item penilaian/atribut yang dapat dikembangkan sebagai instrumen penilaian, yaitu inovasi, keteralihan, sumber daya, strategi keberlanjutan, dampak dan dampak lanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan bekal pembelajaran. Hasil dikembangkan menjadi delapan parameter utama, dengan ukuran dan bobot yang berbeda. Kesimpulan didapati telah disusun instrument penilaian dengan memperhatikan masalah local dan spesifik, sehingga memudahkan dalam memahami cara menilai inovasi layanan dan prakteknya. Kemitraan penyusunan sangat penting untuk memperbaiki keberlanjutan praktek pelayanan sekaligus sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi untuk mendukung pemberian informasi, program vaksinasi pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam kompetisi program inovasi pemerintah.
Kepastian Hukum Pengikatan Jaminan Kredit Atas Objek Tanah Yang Belum Beralih Kepemilikan Kepada Debitor Dalam Praktik Perbankan di Indonesia Echa Cristi; Hamzah; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2493

Abstract

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum pengikatan jaminan kredit atas objek tanah yang belum beralih kepemilikan secara sah kepada debitor dalam praktik perbankan di Indonesia. Permasalahan muncul ketika bank menerima tanah sebagai agunan sementara sertipikat kepemilikan masih tercatat atas nama pihak ketiga dan sedang dalam proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Praktik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 hanya dapat dibebankan pada tanah yang secara sah dimiliki oleh debitor. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dan pendekatan deskriptif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan hukum pertanahan, hukum jaminan kebendaan, dan prinsip kehati-hatian perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengikatan jaminan atas tanah yang belum beralih kepemilikannya melanggar asas kepastian hukum (legal certainty principle), asas spesialitas (specialiteit), dan asas publisitas (publisiteit), sehingga hak tanggungan yang lahir menjadi tidak sempurna dan mengakibatkan kreditor kehilangan hak preferensi. Akibatnya, kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren tanpa hak didahulukan dalam hal wanprestasi atau kepailitan debitor. Praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yang berimplikasi pada timbulnya risiko hukum dan keuangan bagi bank. Untuk memitigasi risiko tersebut, bank umumnya menggunakan instrumen sementara seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan mekanisme escrow account, meskipun keduanya tidak dapat menggantikan keabsahan formil Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
Konstruksi Hukum Perlindungan Kurir Cash On Delivery (COD) Berbasis Asas Keadilan Dan Kepastian Alifvio Bramandika Karindra; Rohaini, Rohaini; Kasmawati, Kasmawati; Sunaryo, Sunaryo; Adhan S, Sepriyadi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1430

Abstract

Digital transformation has given birth to new forms of work, one of which is couriers in the Cash on Delivery (COD) payment system which is a central actor in the Indonesian e-commerce ecosystem. The role of COD courier is not only as a delivery person, but also as a payment intermediary between business actors and consumers. However, this strategic position is not matched by adequate legal protection. COD couriers are often classified as “partners” by digital platforms, not formal workers, so they are in a legal vacuum that negates normative labor rights such as social security, work safety, and protection from consumer violence. This study aims to examine the legal position of COD couriers in the Indonesian labor law system and consumer protection, and analyze the application of the principles of justice and legal certainty to their existence. Using a normative juridical approach and theories of progressive law, responsiveness, and distributive justice, this research finds that the absence of explicit regulation of the legal status of couriers leads to unequal relations between couriers, platforms, and consumers. This research recommends a new hybrid regulation to ensure comprehensive protection for COD couriers, through normative recognition, fair employment contracts, violence reporting systems, and sectoral regulations that are responsive to the dynamics of digital work. The results of this research are expected to become a normative basis in the formation of regulations for the protection of informal workers in the digital economy era.
Co-Authors Adrianto, Yudho Adzra, Nabilah Ahmad Zazili Alieffa Nanda Ervian Alifvio Bramandika Karindra Amnawaty Amnawaty Andaresta, Revi Andika SAputra Annisa, Fiki Ria Ardiyansyah, Yoga Ariesta, Azzahra Putri Arif, Wayan Santie Asep Sukohar Ati Yuniati Aulia, Safira Auliany, Nafisa Bila Aldama, Keysa Bunga Cahya Chintia Sindi Chania Primadani Dea Aulia Putri Desvita, Ni Made Diffa Kurnia Dinda Ariandini Dwi Pujo Prayitno Echa Cristi Eka Deviani Eka Putri, Ameera Nurril Avriella Fadhilatul Amiroh Fajar, Muhamad Nur Farhan Gibran, Muhammad Fatuha, Akmal Alfian Febriana, Nabilah Firmansyah, Ade Arif FX Sumarja, FX Ghanyy, Rafly Grahito Satria Anggara Hafidz Thoriqsyah Hamzah Hamzah Hamzah Hanny Queena Marrizahra Harsa Wahyu Ramadhan Hasmal, Aditia Leo Heni Siswanto Herendra, Ricardo Hidayat, Yuliyan Hieronymus Soerjatisnanta Joni Emirzon Juliyani, Adellia Juwita, Kiki Kasmawati khairunnisa, Fadia Khoirun Nisa Thalita Prasetia Kirana Sita, Han Damaila Labib Muhadz, Muhammad Laxemi, Komang Raja Vidya Lindati Dwiatin Liza, Putri Permata Manik, Irvan Juli Alfredo Marlia Eka Putri Miranda Muhammad Faisal Aziz Muhammad Habibi Nenny Dwi Ariani Ningrum, Aji Pratiwi Kusuma Noverman Duadji Novita Tresiana Nunung Rodliyah Nur Kholan Karima Nurfani, Anggun NURMAYANI NURMAYANI Nurmayani Nurmayani Pandu Apriliansyah Pandu Galang Pangestu Pangestu Prasetyo Pranata, Fernanda Putra, Ervianda Dwijaya Putri Idrus, Indrayati Qorry Kharisma Sari Ragil Mustika Sari Ramadhan, Rofif Raza Reni Safitri Restya Amanda Putri Rinaldy Amrullah Riska Pebri Utami Rodhi Agung Saputra Rohaini Rohaini Rohaini Safero, Muhammad Daffa Salsabila, Dina Sanjaya, Alfulan Nur Saputra, Damar Widi Saputri, Ragil Sasmitha, Shela Satria Prayoga Sausan Tadzkia Shalihah Setiawan, Ananda Rafli Putra Simbolon, Thessaloniq Clara Syebat Siti Khoiriah SITI MAHMUDAH Siti Nurhasanah Sumarja, F.X. Sunaryo Sunaryo Sunaryo Surya Laga surya prameswari, regita Syafira, Sofiyatul Syamsiar, Syamsiar Tita Azarya, Rahel Torkis Lumban Tobing Trijaya, Moh. Wendy Ulya, Ainani Unda, Unda Upik Hamidah Upik Hamidah Upik Hamidah Virginia Nuh Reza Amanda Wahyu Andika Warda Zakiya Yusdiyanto Zulaikha, Aisah Atnia