p-Index From 2021 - 2026
10.27
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Lentera Hukum Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam An-Nida' Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Law and Justice Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora BILANCIA ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist Potret Pemikiran ADHKI: Journal of Islamic Family Law Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Journal of Islamic Law Supremasi Hukum ADDIN SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law El-Hikam: Journal of Education and Religious Studies The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Muẚṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Hunafa: Jurnal Studia Islamika Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Kawanua International Journal of Multicultural Studies JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Familia: Jurnal Hukum Keluarga Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Tasyri' Journal of Indonesian Probation and Parole System Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Constitution Journal Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga Jurnal Studi Islam dan Sosial At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Indonesian Journal of Sharia and Socio-Legal Studies
Claim Missing Document
Check
Articles

LARANGAN ADAT NYONGKOLAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK LENDANG BESO PADA MASA PANDEMI COVID-19 Sugitanata, Arif
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13107

Abstract

Abstract: This article discusses about the prohibition of Nyongkolan, a tradition of grooms and his relatives visit to their brides’ houses in Sasak Lendang Beso during the Covid-19 Pandemic. The phenomenon shows that among the members of the community of Sasak Lendang Beso, nyongkolan takes important role in the process of marriage ceremony. However, the majority of the members of the community obey not to perform nyongkolan in the pandemic time. By using the concept of reasons for the emergence of legal practice in society initiated by Soerjono Soekanto, this paper finds that the obedience of the society to the regulation is a product of three factors, namely respect for traditional leaders and the government, efforts to avoid social sanctions if they violate the regulation of prohibiting nyongkolan, and avoid the spread of Covid-19.Abstrak: Artikel ini membahas tentang larangan adat Nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa Pandemi Covid-19. Masyarakat di Dusun Lendang Beso memberlakukan larangan adat nyongkolan dalam perkawinan pada masa pandemi covid-19 meskipun tradisi tersebut mempunyai peranan penting dalam prosesi perkawinan. Dengan menggunakan konsep teoretis tentang alasan munculnya praktek hukum dalam masyarakat yang digagas oleh Soerjono Soekanto, tulisan ini menemukan bahwa ketaatan terhadap berlakunya aturan larangan adat nyongkolan pada masa pandemi covid-19 di masyarakat Sasak Lendang Beso disebabkan oleh tiga faktor, yakni penghormatan terhadap tokoh adat dan pemerintah, usaha masyarakat untuk menghindari sanksi sosial jika melanggar aturan adat mengenai larangan nyongkolan di masa pandemi covid-19 dan upaya mencegah dan menghindari penyebaran covid-19.
LIVING LAW AND WOMEN EMPOWERMENT: Weaving Skills as a Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara Sugitanata, Arif; Aminah, Siti; Muhasim, Ahmad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15108

Abstract

Weaving skills as a marriage requirement in the Sade Muslim Society is one of the customary rules—living law—that remains to exist currently, although it is not stated according to Islamic law or state law in the place. Departing from that uniqueness, this study aims to explore the reasons behind that term. Data was collected through interviews and observation in the field. Inspired by Turner’s symbolic anthropological theory, this study shows that the enforcement of customary rules—the prohibition of marriage for girls who do not yet have weaving skills—is interpreted as a form of cultural preservation. It is an effort to strengthen the micro-economy of the society with the hands of Sade women, which later becomes beneficial for their position in the family after marriage. Furthermore, the meaning of this customary rule is to preserve the identity of the Sade society which features the maturity and independence of women before going married.[Ketrampilan menenun sebagai syarat perkawinan di Masyarakat Muslim Sade merupakan salah satu aturan adat yang masih hidup hingga saat ini, meskipun tidak diatur menurut hukum Islam atau hukum negara di tempat tersebut. Berangkat dari keunikan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan di balik istilah tersebut. Pengumpulan data lebih banyak melalui wawancara dan observasi di lapangan. Terinspirasi oleh teori antropologi simbolik Turner, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan aturan adat yang melarang pernikahan bagi anak perempuan yang belum memiliki keterampilan menenun dimaknai sebagai bentuk pelestarian budaya. Ini merupakan upaya penguatan ekonomi mikro masyarakat dengan tangan-tangan perempuan Sade, yang nantinya bermanfaat bagi posisi mereka dalam keluarga setelah menikah. Selanjutnya, makna dari aturan adat ini adalah untuk melestarikan identitas masyarakat Sade yang menonjolkan kedewasaan dan kemandirian perempuan sejak sebelum menikah.]
THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES: Prohibiting Khiṭbah in the Sade Muslim Community Sugitanata, Arif; Hakim, Muhammad Lutfi
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16206

Abstract

Betrothal (Khiṭbah) prior to marriage is considered a noble practice within Islamic tradition. However, among the Sade Muslim community, there are instances where betrothal is intentionally omitted and even opposed by the society. They practice the tradition of merariq, apparently abducting the bride without the prior consent of her family. Only afterward does the groom's family approach the bride's family to negotiate the marriage between them. This practice of 'abducting' prospective brides is not found in any Islamic teachings. This article aims to shed light on the motives behind the betrothal prohibition before the marriage contract (akad nikah) among the Sade Muslim community. This research involves fieldwork with ten key informants. The findings indicate that the prohibition of the betrothal process among the Muslim Sade is a longstanding cultural heritage within the society. This tradition is perceived as an emblem of the Sasak ethnic group, intentionally preserved amidst inevitable modernization.[Abstrak: Peminangan (Khiṭbah) sebelum pernikahan merupakan salah satu tahap perkawinan yang dianggap sebagai anjaran mulia dalam tradisi Islam. Namun bagi masyarakat Muslim Sade, ada kalanya peminangan ini sengaja tidak dilakukan dan bahkan ditentang oleh masyarakat tersebut. Mereka bahkan mempraktikkan tradisi merariq dengan cara seolah-olah menculik mempelai perempuan tanpa sepengetahuan pihak keluarganya. Barulah setelah itu pihak laki-laki menemui pihak perempuan untuk melakukan proses negosisasi agar dilangsungkan pernikahan antara keduanya. Tradisi 'menculik' calon pengantin perempuan ini tidak ditemukan dalam ajaran Islam manapun. Artikel ini bertujuan mengupas motif di balik larangan meminang gadis sebelum akad pernikahan di kalangan masyarakat Muslim Sade. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang melibatkan sepuluh informan kunci sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik larangan bagi calon pengantin laki-laki untuk meminang gadis Muslim Sade merupakan manifestasi adat yang telah berlangsung lama. Tradisi ini merupakan ciri khas dari Suku Sasak. Kecenderungan masyarakat Sade melarang khitbah dan mempertahankan tradisi merariq bertujuan untuk menjaga identitas budaya adat mereka dari pengaruh modernisasi yang kian tak tertercegah.]
Household Moderation as a Foundation for Building a Harmonic Family: An Integration of Murray Bowen's Family Systems Theory and Maqashid Sharia Sugitanata, Arif
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 18 No. 1 (2024): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v18i1.2997

Abstract

This study explores the concept of "household moderation" as a strategy to overcome the dynamics and challenges of family life. This research adopts a literature-based qualitative research type to analyze the concept of household moderation. By integrating Murray Bowen's Family Systems theory and Maqashid Shariah principles, this research shows that household moderation, through practices such as prudent financiafl planning, equitable division of tasks, effective time management, education, and physical and mental health, can create a strong foundation for a harmonious and supportive family life. This research emphasizes the importance of effective communication, cooperation and flexibility in dealing with daily challenges and adapting to changes in family life. Based on an analysis of Murray Bowen's Family Systems theory, home moderation offers insights into how self-differentiation, avoidance of negative triangulation and stabilization of the family emotional system can support healthy family functioning. In addition, marital moderation also contributes to protecting the five aspects of essential well-being according to Maqashid Shariah: religion, soul, intellect, offspring and property. However, this study also recognizes the need to explore further the application of household moderation in highly diverse family contexts to enhance the relevance and applicability of this concept in a pluralistic society.
PEMIKIRAN AHMAD RAJAFI TERHADAP GERAKAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS EVOLUSI SOSIAL DAN TEORI KONFLIK Sugitanata, Arif; Hasan, Faradila
SUPREMASI HUKUM Vol. 20 No. 01 (2024): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/sh.v20i01.4545

Abstract

This research reviews Ahmad Rajafi's thoughts on Indonesia's Islamic family law reform movement. Utilising literature-based research with qualitative research and descriptive-analytic analysis, where the primary data source is Ahmad Rajafi's works. Then, the data is processed and analysed using two main theories: Social Evolution theory and Conflict theory. The results show that from a historical perspective, the Old Order reflected early attempts to remove colonial traces in family law, focusing on harmonisation between religion and national interests. The New Order involved conflict between religious groups over the 1974 Marriage Law, with concrete steps to achieve harmony between Islamic law and national interests by establishing the Compilation of Islamic Law. The Reformation era marked the debate on polygamy and the search for an Indonesian identity in family law, reflecting the complexity of Indonesia's journey towards a just and inclusive legal system. In the social evolution and conflict theory analysis, family law reform is not only linear but influenced by conflict and changes in social values. This process reflects an active struggle to achieve gender justice and maintain local identity in the Indonesian context. This research concludes that Ahmad Rajafi's thoughts on family law change not only reflect adaptation to social and cultural changes but also involve an active struggle to achieve gender justice and maintain local identity in the Indonesian context. Keywords: Ahmad Rajafi, Reform, Family Law, Indonesia, Social Evolution, Conflict Theory
Membumikan Fikih Flexi-Parenting Sebagai Suatu Pendekatan dalam Pengasuhan Anak di Era Modern Sugitanata, Arif
At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/atw.v3i1.6847

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep "Fikih Flexi-Parenting" sebagai solusi adaptif untuk tantangan pengasuhan anak di era modern yang dikarakterisasi oleh dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi yang cepat berubah. Fikih Flexi-Parenting, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan pengasuhan kontemporer, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, spiritual, dan intelektual anak, sambil mempertahankan nilai-nilai syariah. Melalui penelitian berbasis kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan memanfaatkan kerangka teori maqashid syariah sebagai pisau bedah analisis, penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana Fikih Flexi-Parenting dapat diterapkan dalam konteks keluarga muslim modern, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti media digital, tekanan sosial, dan ekspektasi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fikih Flexi-Parenting menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengasuhan, mengakomodasi kebutuhan fisik, emosional, spiritual, dan intelektual anak, sambil diiringi dengan menjaga nilai-nilai syariah. Fikih Flexi-Parenting mengadvokasi keterlibatan kedua orang tua, pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam aktivitas sehari-hari, dan pendukungannya terhadap pendidikan yang memfasilitasi perkembangan individu anak. Ini mendukung penciptaan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendidik anak-anak dalam konteks yang memenuhi kebutuhan mereka serta sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, analisis maqashid syariah dari konsep ini menegaskan konsistensinya dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam pendekatan pengasuhan anak, menggabungkan kearifan Islam tradisional dengan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan zaman, sehingga mendukung pembentukan keluarga muslim yang harmonis dan dinamis.
Tantangan Jarak Geografis dalam Keluarga (Dinamika Hubungan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kota yang Berbeda) Islam, Ahmad Fikrul; Sugitanata, Arif
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 1 (2023): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i1.621

Abstract

Keluarga berfungsi sebagai landasan penting dalam eksistensi manusia, membentuk dasar bagi komunitas yang kohesif. Munculnya keluarga yang tinggal di kota yang berbeda merupakan manifestasi dari kesulitan komunikasi, jarak geografis, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengertian keluarga sakinah dan hambatan yang dihadapi oleh keluarga yang tinggal di lokasi geografis yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi pragmatis untuk membina kohesi keluarga meskipun dalam kondisi terpisah jarak. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis komprehensif terhadap sumber-sumber yang memiliki reputasi baik, termasuk buku, jurnal, dan makalah ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji keyakinan-keyakinan dasar Islam (iman) yang membentuk fondasi yang kokoh bagi sebuah keluarga yang puas dan berkembang dalam kerangka keluarga sakinah. Fokus pada keseimbangan, wacana yang efisien, dan ajaran agama menjadi dasar untuk memahami dinamika dan kesulitan keluarga yang berjauhan secara geografis. Pada akhirnya, kerja sama dan partisipasi aktif dari setiap anggota keluarga tetap menjadi hal yang penting dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, meskipun tinggal terpisah di lokasi yang berbeda.
TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENELITIAN PEMIKIRAN TOKOH: STUDI INTEGRASI TEORI SEJARAH LISAN DAN MASLAHAH Sugitanata, Arif; Suud Sarim Karimullah; Siti Aminah; Muhammad Hasyied Abdurrasyied
Muẚṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 6 No. 2 (2024): Juli - Desember
Publisher : UIN ANTASARI BANJARMASIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/msr.v6i2.13823

Abstract

This study aims to identify and analyze the challenges and opportunities in scientific research on the thoughts of both living and deceased figures, utilizing the framework of oral history theory and the theory of maslahah. Through a qualitative research approach based on literature studies, this research demonstrates that when studying living figures, researchers benefit from direct access through in-depth interviews, allowing for the collection of rich and contextual primary data. However, the primary challenge lies in the potential bias of respondents, which can affect the validity of the research findings. Conversely, research on deceased figures offers data stability from unchanging secondary sources, though the limitation of access to direct clarification poses a significant challenge. In light of this, the analysis of ral history theory highlights the importance of direct interviews in understanding the experiences of living subjects, while maslahah theory provides ethical guidance in considering the social impact and general welfare resulting from this research. The analysis based on these two theories indicates that scientific research on figures, whether living or deceased, requires a structured and ethical approach to produce meaningful contributions to the development of knowledge and society. This study suggests the need for special attention to the selection of methodology and the application of rigorous research ethics to ensure the validity and utility of research outcomes, and recommends further support for more in-depth research in this context. Consequently, this research not only enriches the academic literature but also provides critical insights into the role of figures in history and thought, as well as their relevance to contemporary challenges and needs.    
TEORI PERTINGKATAN NORMA DAN PENEMUAN HUKUM ISLAM (PENDALAMAN DAN REKONSTRUKSI KONSEP) Wibowo, Agung; Sugitanata, Arif
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i1.50

Abstract

Keabsahan norma hukum (hukum syari) bukanlah keabsahan formal yang ditentukan oleh suatu norma lain lebih tinggi yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut seperti halnya dalam teori keabsahan formal norma hukum. Artikel ini berusaha menggali secara mendalam bagaimana pertingkatan norma dan penemuan hukum Islam (pendalaman dan rekontruksi konsep). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi literatur yang menganalisis teori, konsep, atau fenomena yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertingkatan norma di dalam hukum Islam dapat dirumuskan berikut: Pertama, prinsip-prinsip dasar hukum Islam/Nilai-nilai dasar hukum Islam (al-mabadi al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah), Kedua, asas-asas umum/prinsip-prinsip umum hukum Islam (al-usul al-kulliyyah), dan Ketiga, ketentuan-ketentuan hukum detail/konkret (al-ahkam al-faraiyyah). Adanya teori pertingkatan norma dalam hukum Islam ini menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang tidak hanya dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wadi saja yang merupakan peraturan hukum syariah yang detail dan konkret, akan tetapa juga harus dilihat dari sudut pandang dari asas-asas umum hukum dan prinsip-prinsip universal.
TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Sugitanata, Arif
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i2.66

Abstract

Penelitian ini membahas transformasi konsep hadhanah atau hak asuh anak di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017. SEMA No. 1 Tahun 2017 dianggap sebagai langkah modernisasi hukum keluarga Islam, menekankan keadilan dan inklusi. Penelitian ini mengevaluasi perubahan tersebut dengan membandingkan konsep hadhanah sebelum dan sesudah SEMA No. 1 Tahun 2017. Terdapat penekanan pada hak akses orang tua yang tidak memiliki hak asuh, terutama dalam memastikan hubungan berkelanjutan dengan anak setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan fokus pada data primer seperti dokumen perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung terkait. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitik dalam konteks penelitian kualitatif. Perubahan konsep hadhanah mencerminkan evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga membahas kriteria pemegang hak asuh, seperti kapabilitas dan komitmen, serta pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan hak asuh. Pembaruan hukum keluarga Islam terus dilakukan, mencerminkan respons terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Temuan dari penelitian ini menyoroti evolusi konsep hadhanah dan hak asuh anak, termasuk upaya Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, maslahah, dan perlindungan hak anak dalam kerangka hukum keluarga Islam.