Claim Missing Document
Check
Articles

Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam Mei Sugiarto; Sanusi; Muhammad Wildan
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v1i1.127

Abstract

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami atau istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehadiran seorang anak pun merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, Nasab merupakan nikmat dan karunia Allah yang menjadi hak setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu. Akta kelahiran juga merupakan sumber penting untuk mengetahui sah tidaknya anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penetapan Anak Zina Dalam Rangka Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Menurut Kompilasi Hukum Islam Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan normatif. Teknik pengumpulan data salah satunya dengan melalui daring (internet) dan hasil laporan dari beberapa jurnal,artikel,buku-buku Kemudian dianalisa menggunakan data kualitatif yang disajikan melalui logika deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan jo. Pasal 55 undang – undang perkawinan, Pasal 103 KHI bahwa anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Namun dengan adanya Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, status anak zina bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya, karena pada kalimat : tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, konsekuensinya adalah walaupun wanita yang dinikahi hamil diluar nikah (berarti anak yang dikandung adalah menjadi anak zina) namun anak yang dikandung belum lahir saat akad nikah, status anak menjadi anak sah. Anak zina juga tidak dapat ditetapkan akta kelahiranya namun hanya bisa ditetapkannya pengesahan anak
Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Firqoh Nazia; Sanusi; Tiyas Vika Widyastuti
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v1i1.130

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengatur bahwa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang ke instansi keuangan baik bank maupun bukan bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan mengkaji dampak yang timbul pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif terhadap prospek perlindungan kekayaan intelektual bagi produk ekonomi kreatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa penelusuran secara online dan offline. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengakui kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar dapat diajukan sebagai jaminan ke instansi keuangan baik bank maupun bukan bank. Namun, dalam perjalanannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya, tenggang waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum tersedianya aturan yang transparan mengenai due diligence, penilaian aset Hak Kekayaan Intelektual, dan lembaga appraisal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dan belum ada dukungan yuridis baik dalam wujud regulasi mengenai aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan (Peraturan mengenai pencatatan data atau informasi kekayaan intelektual).
Religion and local culture: Pillars of social harmony in post-conflict Aceh Maimun; Suhendrayatna; Abdullah, Irwan; Yusuf, Rusli; Syamsulrizal; Sanusi; Putra, Irwan; Avci, Gorkem
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 22 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v22i2.87874

Abstract

The prolonged conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Government of the Republic of Indonesia has resulted in social disruption, collective trauma, and the weakening of community social structures. Although a peace agreement was reached through the 2005 Helsinki Memorandum of Understanding, the greatest post-conflict challenge lies in rebuilding trust, solidarity, and social harmony. An interesting phenomenon is the success of Acehnese society in achieving social stability through internal strengths, particularly a strong Islamic religious approach and deeply rooted local culture. This article aims to analyze the contribution of religious and local cultural approaches in fostering post-conflict social harmony in Aceh. This study is qualitative in nature, using a descriptive-interpretative approach. Data collection techniques included in-depth interviews, document analysis, and surveys. Key informants consisted of religious leaders (ulama), traditional leaders, former GAM combatants, women leaders, youth, and village officials located in former conflict-affected regions such as Pidie, North Aceh, and Bireuen. Data analysis employed a thematic approach through data reduction, categorization, interpretation of findings, and inductive conclusion drawing. The findings show that religious approaches, through the active roles of ulama, religious gatherings (majelis taklim), and Islamic boarding schools (pesantren), have been effective in restoring faith-based values and community social ethics. Meanwhile, local cultural elements such as peusijuek (traditional blessing rituals), gampong deliberations, and customary village institutions have served as effective means of social reconciliation, strengthening community ties and resolving horizontal conflicts. The synergy between religious values and local wisdom has formed a strong social system for maintaining peace and preventing future conflicts. In conclusion, religious and local cultural approaches have proven to be fundamental pillars in creating sustainable social harmony in post-conflict Aceh. This model can serve as a strategic reference for other conflict-affected regions seeking to build peace through local potential.
PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP PERILAKU HUTANG PIUTANG Sanusi; Martina Lopa, Ela; Yumsinah, Siti
Kaffah: Jurnal Pendidikan dan Sosio Keagamaan Vol 2 No 2 (2023): Kaffah: Jurnal Pendidikan dan Sosio Keagamaan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Mathla'ul Anwar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan Riba terhadap perilaku hutang Piutang pada Masyarakat Desa Geredug. Kabupaten Pandeglang. untuk mengetahui hasul penelitian di atas maka masyarakat perlu memahami arti Riba dan Hutang Piutgan. Riba menurut bahasa Arab adalah Ziyadah yang artinya tambahan, dan secara istilah riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.[1] Hutang piutang dalam bahasa arab disebut sebagai Qard, Al-qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Berdasarkan hasil penelitian maka pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang yaitu: Berdasarkan permasaan regresi sederhana, maka dengan Konstanta sebesar 17,016 artinya jika masyarakat tidak mempunyai pegetahuan riba (X), maka hutang piutang nilainya sebesar 17,016. Dari nilai Koefisien regresi sebesar 0,546, menunjukan bahwa hutang piutang (Y) memiliki hubungan positif dengan pengetahuan riba (X), artinya bahwa setiap kenaikan pengetahuan riba sebesar satu poin maka akan menyebabkan kenaikan perilaku hutang piutang sebesar 0,546. [1] Ahmad Sarwat, Kiat-kiat Syar’i Hindari Riba, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 11
Integrating KANO and QFD Method in Improving Customer Satisfaction (Case study: PT. XYZ) Larisang; Sanusi; Khairul Imam
Jurnal INOVATOR Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal INOVATOR
Publisher : LPPM Politeknik Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37338/inovator.v6i1.5

Abstract

PT. XYZ is a private company engaged in the sale of vehicles and spare parts and also car service. The problem that occurs is the increment of customer complaints. This is very contradictory to the service received by the customer. The purpose of this research is to produce a service system required by customers that is able to give satisfaction to the customers. This study resulted in ten service attributes required by customers based on the Kano model categorization, namely: complete facilities, comfortable waiting room temperature, indoor and outdoor cleanliness, ease of contacting bookings, ease of getting service schedules, long waiting time for service advisors, length of service time, the suitability of work, condition of the vehicle after service, and ease of payment. This research has 9 attributes. Technical characteristics include the addition of an air conditioner, online booking service, preparing appointments, vehicle pick-up service, home service, express maintenance service, explaining the results of work carried out by service advisor (SA) officers, service advisor officers (SA) accompany customers during payment, Maintenance Reminder Appointment (MRA) officers follow up to customers
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank; Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes Shinta Mutia Khaerin Nisa; Sanusi; Imam Asmarudin
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v2i1.596

Abstract

Kredit memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian modern. Suatu kredit dapat mencapai fungsinya apabila secara ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat yang membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik. Pada umumnya, pada umumnya pemberian kredit di bank kebanyakan ada jaminan asuransi karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko di kemudian hari, misalnya jika debitur debitur meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan ahli waris terhadap pewaris yang meninggal dunia memiliki kredit bank yang belum jatuh tempo serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bank maupun Ahli Waris terhadap Pewaris yang meninggal dunia memiliki kredit bank yang belum jatuh tempo. Hasil penelitian ini menunujukan kewajiban dari ahli waris untuk membayar utang pewaris, tidak mengikat secara hukum karena tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris hanya dapat terlaksana setelah ahli waris menerima warisan, baik menerima secara penuh dengan tegas dan nyata ataupun secara diam-diam.
KOMUNIKASI PARIWISATA TAMAN WISATA ALAM PULAU BAKUT KABUPATEN BARITO KUALA Rika Apriany Sukmana; Sanusi; Susanto, Didi
Jendela Pendidikan : Jurnal Ilmiah Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol 11 No 2 (2022): Jendela Pendidikan
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jp.v11i2.1929

Abstract

Penelitian ini dilakukan melihat Taman Wisata Alam Pulau Bakut Di Kabupaten Barito Kuala. dengan luas 15,58 ha berada di Sungai Barito tepatnya di bawah Jembatan Barito yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. yang memiliki potensi dengan flora dan faunanya, menawarkan keindahan kawasan hutan Mangrove dengan lantai tanah yang digenangi air dan dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Eksotisme Bekantan juga dapat menjadi tawaran unggulan yang ada di Pulau Bakut, karena seperti yang diketahui bekantan merupakan salah satu primata langka yang dilindungi dan merupakan maskot Kalimantan Selatan. Tujuan Penelitian ini menganalisis komunikasi pariwisata Taman Wisata Alam Pulau Bakut di Kabupaten Barito Kuala. Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dengan Kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di dalam mendeskripikan Taman wisata alam pulau bakut sebagai destinasi wisata. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komunikasi pariwisata pada destinasi wisata menjadi hal krusial bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Barito Kuala melakukan promosi wisata dengan strategi promosi juga brand image Pulau Bakut.
Implementasi Manajemen Publikasi oleh Humas Bank Kalsel Kepada Masyarakat Hikmah, Luthfiatun; Sanusi; Novianti, Lieta Dwi
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i1.31956

Abstract

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, juga dikenal sebagai Bank Kalsel, adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan, Indonesia. Sebagai bank lokal, Bank Kalsel berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen publikasi yang dilakukan oleh Humas Bank Kalsel dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan citra institusi. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka untuk mengeksplorasi strategi dan pendekatan yang digunakan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Humas Bank Kalsel menggunakan publikasi manajemen serta Studi pustaka melibatkan penelitian dan analisis literatur atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menerapkan manajemen publikasi kepada masyarakat memiliki beberapa manfaat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan dan produk yang ditawarkan oleh bank, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh bank, memperbaiki dan mempertahankan layanan yang diberikan oleh bank. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen publikasi yang sistematis mampu meningkatkan visibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Kalsel. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya inovasi dalam strategi komunikasi dan publikasi bagi lembaga keuangan untuk tetap kompetitif di era digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas Humas melalui pelatihan serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung strategi publikasi yang lebih responsif dan berkelanjutan.
THE INFLUENCE OF SKILLS, PERSONALITY, AND COMMUNICATION STYLE OF THE MASTER OF CEREMONY ON AUDIENCE SATISFACTION IN FORMAL EVENTS AT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA), HEAD OFFICE BANJARMASIN Sanusi; Decky C. Kananto Lihu; Erny Fuji Astuti
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 4 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i4.4212

Abstract

The objectives of this study are as follows: 1) To determine whether the skills of the Master of Ceremony partially influence audience satisfaction in formal events at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), Banjarmasin Head Office. 2) To determine whether the personality of the Master of Ceremony partially influences audience satisfaction in formal events at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), Banjarmasin Head Office. 3) To determine whether the use of the Master of Ceremony communication style partially significantly influences audience satisfaction in formal events at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), Banjarmasin Head Office. 4) To determine the skills, personality and use of the Master of Ceremony's communication style simultaneously have a significant influence on audience satisfaction in formal events at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Banjarmasin Head Office. This research is quantitative. The population in this study were customers who attended an event at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Banjarmasin Head Office in March 2025, totaling 100 priority customers. The sample in this study consisted of 54 priority customers. The sampling technique in this study used purposive sampling. Based on the research results, the following conclusions can be drawn: 1) The skills of the Master of Ceremony have a partial effect on audience satisfaction at formal events at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Banjarmasin Head Office. 2) The personality of the Master of Ceremony has a partial effect on audience satisfaction at formal events at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Banjarmasin Head Office. 3) The use of the Master of Ceremony's communication style has a partial effect on audience satisfaction at formal events at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Banjarmasin Head Office. 4) The skills, personality, and use of the Master of Ceremony's communication style have a simultaneous effect on audience satisfaction at formal events at PT. South Kalimantan Regional Development Bank (Perseroda), Banjarmasin Head Office. Leaders should integrate technical training, soft skills development, and communication workshops into employee development programs
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DALAM FUNGSI PENGAWASAN DI KOTA TEGAL Ratna Riyanti; Sanusi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi stategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten dan Kota, tujuan penelitian untuk mengetahui kewenangan DPRD Kota Tegal dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pembangunan Daerah dan kendala-kendala yang dialami DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Kemudian menarik kesimpulan dengan metode analitis data. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mekanisme kewenangan DPRD Kota Tegal dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan daerah serta kendala yang dialami oleh DPRD di lapangan ketika menjalankan tugas nya tersebut dan upaya mengatasinya karena realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak secara maksimal. dikarenakan ketidak pahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan upaya-upaya penyelesaian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah daerah
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdul Khalim, Muhammad Adwani Aidina, Fitri Riza Akbar Hayat, Muzahid Al Hadi, Zidan Maulana Alimuddin Andini, Mirna Ria Anita, Nelci Apriliyanti, Rizki Armiyani Armiyani Aryani, Fajar Dian Avci, Gorkem Azhari Yahya Dalimunthe, Wahyulita Decky C. Kananto Lihu Delfian Masrura Dhasa Eka, Priehadi Didi Susanto, Didi Dwi Ayuni, Risa Efa Hanifah Kustianingrum Erny Fuji Astuti Erwin Aditya Pratama Erwin Aditya Pratama Ery Sugito Fachruddin Fachruddin Fatmawati, Noor Febi Nur Salisah Firqoh Nazia Fitry Hasdanita Hafidz Hafidz Haika, Mochamad Iqbal Hidayat, Hendri Hikmah, Luthfiatun Husna, Junaina ILHAM Ilham Juliwardi Imam Asmarudin Inggih Permana Irwan Irwan Ismail Ismail Kasyfunnur Khairul Imam Larisang M. Muslim Mahardika, Dinar Maimun Mardamery Mardiansyah, Yopy Martina Lopa, Ela Mei Sugiarto Meldra, Delia Meldra Mochamad Nunu Husnun Muflihah, Hani Muhammad Ardiansyah MUHAMMAD ARIFIN Muhammad Ikhsan Muhammad Wildan Muhammad Wildan Mumu Zainal Mutaqin Munawara Murhaban Nevrettia Christantywati Noupel, Muhammad Novianti, Lieta Dwi Nugraha, Junianta Panca Nurdin MH Nurul Fadhilah Nur’annafi Farni Syam Maella Pattasang, Pattasang Piliang, Johan Delfi Pradini Imso, Lorent Putra, Irwan Ratna Riyanti Ratna Riyanti Rico Ridwan Ridwan Rifky Hidayat Rika Apriany Sukmana Riski Ananda, Riski Rizal Bakri, Muhammad Nur Rohim Rusli Yusuf Saputra , Tommy Saputra, Tommy Sarmila Putri Shinta Mutia Khaerin Nisa Shir Li Wang Sianturi, Ester Delima Siregar, Mikchael Saut Siti Yumsinah Soesi Idayanti Suhendrayatna Syahrul Hidayat Syamsulrizal Tiyas Vika Widyastuti Viza Rizky Ardian Widodo, Trenggono Tri Widya, Nyi Ayu Nilla Yuanita Kartika Sari Yusman Maulana Iskhaq Yusra, Andi Zulfrizal, Muhammad