Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.955
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal SOLMA al-Afkar, Journal For Islamic Studies Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar JUARA : Jurnal Olahraga JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) JURNAL ILMU KEOLAHRAGAAN Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kreatif : Desain Produk Industri dan Arsitektur Journal of Community Development International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat Utsaha: Journal of Entrepreneurship Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Oryza: Jurnal Agribisnis dan Pertanian Berkelanjutan Al Basirah JUSTICES: Journal of Law AL-SULTHANIYAH Journal International Journal of Teaching and Learning (INJOTEL) Law and Economics Journal of Social Science and Economics INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy JUARA Jurnal Administrasi Publik (JAP) Jurnal Pengabdian Keolahragaan dan Sains
SUPRAYITNO
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019) Gita Regina Malela; Hasim Purba; Rudi Haposan Siahaan; Suprayitno
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.119

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam undang-undang memiliki tanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya, jika akta tersebut mengandung cacat hukum dan menimbulkan sengketa ke pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini ialah mengapa terdapat salah seorang pemegang saham PT. Pantai Perupuk Indah mengajukan gugatan untuk pembatalan berita acara rapat yang disahkan oleh Notaris, bagaimana akibat hukum pembatalan akta Notaris oleh pengadilan, bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui alasan adanya gugatan dari salah satu pemegang saham PT. Pantai Perupuk Indah untuk pembatalan berita acara rapat yang disahkan oleh Notaris, untuk mengetahui akibat hukum pembatalan berita acara rapat yang disahkan Notaris oleh pengadilan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Teknik penumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Alasan salah satu pemegang saham mengajukan gugatan pembatalan berita acara rapat adalah karena salah satu pemegang saham mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial atas penerbitan berita acara rapat tersebut. Akibat hukum pembatalan berita acara rapat oleh pengadilan yaitu berubahnya status dan kekuatan pembuktian suatu berita acara rapat sebagai akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan meliputi pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Penelitian ini menyarankan agar setiap akta yang dibuat Notaris harus memenuhi persyaratan materil dan formil. Hakim harus membuat keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dalam menangani setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan akta Notaris. Notaris harus siap dan bertanggungjawab terhadap setiap produk akta yang dibuatnya, baik secara perdata, pidana dan administrasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PPAT AKIBAT HILANGNYA SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PADA SAAT PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERKAITAN KREDIT BANK Ghina Widyanti Nasution; Saidin; Suprayitno; Zaidar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i2.178

Abstract

PPAT yang diberikan tugas untuk membalik namakan dari nama Developer menjadi atas nama Bank serta memecah sertifikat menjadi beberapa SHM menurut bangunan yang didirikan oleh Developer merupakan tugas yang memiliki kajian hukum serius, sebagaimana permasalahan dalam tesis ini SHM induk hilang menyebabkan permasalahan yang serius karena melibatkan banyak pihak. Tujuan penelitian yaitu mengetahui kewajiban PPAT dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah berkaitan dengan fasilitas kredit Bank, pertanggungjawaban PPAT akibat hilangnya sertifikat hak atas tanah pada saat pendaftaran peralihan hak atas tanah berkaitan dengan fasilitas kredit Bank dan perlindungan hukum bagi para pihak akibat hilangnya sertifikat hak atas tanah dalam peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan fasilitas kredit Bank. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menemukan kewajiban PPAT terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli yaitu Pasal 103 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. PPAT harus mempertanggungjawabkan kedudukan sertifikat yang diberikan kepadanya oleh Developer yang nantinya di pecah menjadi persil sesuai nasabah. PPAT akan di mintai pertanggungjawaban oleh Bank, dimana Bank merasa dirugikan dikarenakan pembiayaan dilakukan akan tetapi SHM induk hilang sebagai bukti kepemilikan satuan tanah yang harus di pecah. Perlindungan hukum terdahap pemilik sertifikat yang akan dibalik namakan ditentukan berdasarkan hubungan hukumnya, sebagaimana dalam penelitian ini yang menghubungkan antara Developer sebagai pemilik tanah dan bangunan dan bank yang merupakan pembiaya serta nasabah sebagai pembeli, tentu pihak yang harus dilindungi yaitu kepentingan developer, bank dan nasabah. PPAT tersebut membuatkan perjanjian pengurusan kepada pihak Developer dan Bank untuk pengurusan penggantian sertifikat untuk jangka waktu tertentu, serta PPAT tersebut menanggung keseluruhan biaya yang ditimbulkan atas penggantian sertifikat yang hilang.
NOTARIS SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.825/PDT.G/2018/PN.MDN TGL 15 OKTOBER 2019 DAN NO.575/PDT.G/2018/PN.MDN TGL 13 MARET 2019 Hera Vanesa Sihombing; Suprayitno; Burhan Sidabariba; Maria Kaban
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.204

Abstract

Gugatan yang diajukan dengan mengikutsertakan notaris sebagai turut tergugat didasarkan pada akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris perlu menganalisis, apakah notaris ada memiliki hubungan hukum dengan para pihak dalam akta, atau apakah notaris ada kewajiban hukum bertanggung jawab apabila salah satu pihak yang membuat akta mengalami kerugian Selain itu notaris yang berkedudukan sebagai turut tergugat dalam proses peradilan perdata harus memperhatikan ketentuan UUJN yang berkaitan dengan boleh tidaknya memberikan keterangan di muka pengadilan dan bersikap netral, yang tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Hal ini menjadi penting agar notaris tidak terseret lebih jauh ke dalam permasalahan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik, bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap Akta yang cacat atau terdapat perbuatan melawan hukum, bagaimana kedudukan notaris sebagai pihak turut tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 825/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 575/Pdt.G/2018/PN.Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah Perlindungan Notaris secara khusus terdapat Pasal 66 UUJN. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 jo dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang 66 UUJN dijelaskan pada pokoknya bahwa dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Meskipun demikian, persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ini dapat diabaikan apabila mencermati ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan (4) UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Konsekuensi akibat hukum akta notaris yang mengandung unsur melawan hukum adalah akta tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai akta otentik sehingga akta tersebut dapat menjadi batal demi hukum apabila dituntut pembatalannya oleh phak yang dirugikan ke hadapan pengadilan. Konsekuensi terhadap notaris yang membuat akta yang mengandung unsur melawan hukum adalah bertanggung jawab secara perdata, pidana dan administratif. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.825/Pdt.G/2018/Pn.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 575/Pdt.G/2018/Pn.Mdn yang menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat terhadap notaris sudah tepat dan benar. Hal ini disebabkan fungsi notaris hanya memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan kedudukan notaris sebagai turut tergugat hanya melengkapi gugatan agar gugatan tidak kurang pihak. Mengingat perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pihak yang turut tergugat dalam sengketa perdata telah diberikan oleh UUJN dan peraturan perundang –undangan lainnya sebaiknya notaris proaktif mempergunakan hak ingkarnya di persidangan.Diharapkan notaris untuk selalu berhati - hati, cermat, dan berpedoman teguh dengan kaidah kaidah atuaran UUJN dalam membuat Akta otentik sehingga akta yang dibuatnya tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum Diharapkan agar Putusan Pengadilan Negeri Medan No.825/Pdt.G/2018/Pn.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 575/Pdt.G/2018/Pn.Mdn yang menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat dapat dijadikan yurisprudensi atau setidak tidaknya rujukan mengenai notaris yang tidak dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sudah ketetentuan hukum yang berlaku.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3080 K/PDT/2018 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI KABUPATEN ACEH UTARA Siti Eliza; Muhammad Yamin; Rosnidar Sembiring; Suprayitno
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.205

Abstract

Terdapat sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan masyarakat. Pemerintah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan sertifikat hak pakai yang dimiliki. Namun, masyarakat berpendapat bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik mereka yang diperoleh melalui warisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan sertifikat hak pakai pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibatalkan jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, dan menganalisis prosedur pembatalan sertifikat hak pakai serta pihak yang berwenang mengadili pembatalan sertifikat hak pakai atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik penelitian kepustakaan (library research). Serta analisa data digunakan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di ketahui bahwa kedudukan sertifikat hak pakai pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibatalkan jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah adalah tidak sah secara hukum. Pertimbangan Hakim atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3080 K/PDT/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Aceh Utara jika dilihat dari Kepastian Hukum, bahwa putusan tersebut memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yaitu dengan menyatakan bahwa masyarakat sebagai ahli waris yang sah dengan pertimbangan melalui bukti kepemilikan objek tanah sengketa, dan menyatakan para tergugat secara sah melakukan perbuatan melawan hukum, para tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat serta membayar biaya perkara. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar patuhi putusan pengadilan tanpa penundaan. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara harus perhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor 3080 K/PDT/2018 untuk proses pemberian sertifikat yang sesuai hukum. Masyarakat juga perlu memahami hak kepemilikan tanah dan implikasinya untuk mencegah konflik dan kepastian hukum.
AKTA BERITA ACARA RAPAT YANG TIDAK SESUAI TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019 Gita Regina Malela; Hasim Purba; Rudi Haposan Siahaan; Suprayitno
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 4 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i4.267

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam undang-undang memiliki tanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya, jika akta tersebut mengandung cacat hukum dan menimbulkan sengketa ke pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini ialah mengapa terdapat salah seorang pemegang saham PT. Pantai Perupuk Indah mengajukan gugatan untuk pembatalan berita acara rapat yang disahkan oleh Notaris, bagaimana akibat hukum pembatalan akta Notaris oleh pengadilan, bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui alasan adanya gugatan dari salah satu pemegang saham PT. Pantai Perupuk Indah untuk pembatalan berita acara rapat yang disahkan oleh Notaris, untuk mengetahui akibat hukum pembatalan berita acara rapat yang disahkan Notaris oleh pengadilan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Teknik penumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Alasan salah satu pemegang saham mengajukan gugatan pembatalan berita acara rapat adalah karena salah satu pemegang saham mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial atas penerbitan berita acara rapat tersebut. Akibat hukum pembatalan berita acara rapat oleh pengadilan yaitu berubahnya status dan kekuatan pembuktian suatu berita acara rapat sebagai akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris terhadap berita acara rapat yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan meliputi pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Penelitian ini menyarankan agar setiap akta yang dibuat Notaris harus memenuhi persyaratan materil dan formil. Hakim harus membuat keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dalam menangani setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan akta Notaris. Notaris harus siap dan bertanggungjawab terhadap setiap produk akta yang dibuatnya, baik secara perdata, pidana dan administrasi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN OBJEK TANAH YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT UMUM PEDESAAN: Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pajak Melati Medan, Kelurahan Tanjung Selamat Azalia Salsabila Pilo Daulay; Tan Kamello; Rosdinar Sembiring; Suprayitno
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 6 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i6.484

Abstract

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan obyek Hak Tanggungan wajib didaftar. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa surat tanah tidak terdaftar tidak bisa dijadikan obyek Hak Tanggungan. Isu hukum yang terjadi ialah masih ditemukan di tengah-tengah masyarakat surat-surat tanah tidak terdaftar yang tidak bisa diikat dengan Hak Tanggungan dijadikan jaminan ke bank. Surat tanah yang tidak terdaftar tersebut seperti SK Camat, SK Kepala Desa, dan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan pada BRI Unit Pajak Melati Medan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut dilakukan pengkajian tentang bagaimana kedudukan hukum objek jaminan yang belum terdaftar dalam fasilitas KUPEDES pada BRI Unit Pajak Melati Medan menurut ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1996, Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan yang belum terdaftar jika KUPEDES gagal bayar, Bagaimana solusi bagi kreditur dan debitur terhadap fasilitas KUPEDES gagal bayar dengan objek jaminan belum terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang didukung wawancara, Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan alat pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kedudukan hukum objek jaminan yang belum terdaftar dalam rangka pemberian fasilitas KUPEDES pada BRI Unit Pajak Melati Medan boleh dijadikan jaminan berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR/1991 yang mana tidak melarang jika objek belum terdaftar dijadikan jaminan tetapi harus berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan yang belum terdaftar seharusnya bisa diterapakan pada BRI namun, kelalaian BRI sebagai debitur dalam tidak menerapkan pengunaan SKMHT dalam fasilitas KUPEDES memberikan dampak tidak adanya perlindungan hukum bagi BRI. Solusi bagi kreditur dan debitur terhadap fasilitas KUPEDES gagal bayar yang mana objek jaminan tersebut belum terdaftar pada umumnya upaya terakhir yang dilakukan bank jika terjadi kredit macet ialah penjualan agunan secara di bawah tangan berdasarkan Surat Kuasa Menjual yang telah ditandatangani bank dengan debitur. Diharapkan objek jaminan harus berupa Surat Hak Milik dan dilakukan pengikatan menggunakan SKMHT, pemerintah agar membuat aturan yang lebih jelas, rinci terkait eksekusi jaminan yang belum terdaftar, Solusi bagi kreditur dan debitur terhadap fasilitas KUPEDES ialah peningkatan SK Camat dan SK Kepala Desa Menjadi Sertifikat dan dilakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
BERAKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA: Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Fery Rafly; Rosnidar Sembiring; Suprayitno; Tony
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 8 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i8.738

Abstract

Notaris, dalam menjalankan jabatannya, seharusnya mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara agar terwujudnya keadilan baik dalam masa menjalankan jabatan maupun setelah selesai menjalankan jabatannya. Ketiadaan pengaturan tentang berakhirnya pertanggungjawaban Notaris menimbulkan persoalan tersendiri bagi kalangan Notaris sendiri maupun masyarakat pengguna jasa Notaris sehingga hal ini perlu dilakukan suatu penelitian demi kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya menurut UUJN, bagaimana bentuk kesalahan pada pembuatan akta autentik yang menuntut pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum yang membuatnya dan bagaimana berakhirnya pertanggungjawaban hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter. Akta Notaris terdiri dari akta pihak dan akta relaas. Setiap akta Notaris terdiri atas awal atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Kekuatan pembuktian akta Notaris terdiri dari kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan material. Kealpaan pembacaan akta dan syarat formil akta tidak terpenuhi merupakan bentuk kesalahan pada pembuatan akta autentik yang menuntut pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum yang membuatnya. Setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Pertanggungjawaban Werda Notaris, Notaris Pengganti yang sudah tidak menjabat lagi, dan Pejabat Sementara Notaris yang sudah tidak menjabat lagi tidak diatur secara konkrit dan jelas di dalam UUJN. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 65 UUJN, pertanggungjawaban Notaris adalah pertanggungjawaban secara jabatan, yang berarti bahwa Notaris bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum. Pasal 65 UUJN memberikan pengertian bahwa persoon yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat umum seperti Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sudah tidak dibebankan pertanggungjawaban lagi setelah jabatannya selesai.
THE EFFECT OF LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL CLIMATE, AND EMPLOYEE MOTIVATION OF PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE VII Palupi, Dyah Ayu Puri; Cahjono, Mardanung Patmo; Suprayitno
UTSAHA: Journal of Entrepreneurship Vol. 2 Issue 1 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/joe.v2i1.205

Abstract

There are several problem statements of this research such as analyzing the effect of organizational climate, leadership, and employee motivation of PT Delta Merlin Dunia Textile VII. The population of this research involve the whole employees of PT Delta Merlin Dunia Textile VII with total of 30 people. This research used saturated sample which means that this sample is using all population people as a sampling technique. The analytical method in this research used instrument testing, classic assumption test, multiple linear analysis, T-test, F-test, and R2 test. The research result of multiple linear regression analysis indicated that leadership variable and motivation have a positive and significant effect on the employee performance, meanwhile organizational climate have a positive but not signifant effect on the employee performance of PT Delta Merlin Dunia Textile VII. The results of the Adjusted R Square coefficient of determination obtained the Adjusted R Square determination coefficient score around of 0.799 which means that the influence exerted by leadership, organizational climate, employee motivation is 79.9% while the remaining 20.1% is influenced by other variables which not included in this research, such as compensation, work environment, discipline.
THE ROLE OF PERSONAL RESOURCES ON LECTURERS WORK ENGAGEMENT Sutarno; Suprayitno
UTSAHA: Journal of Entrepreneurship Vol. 2 Issue 1 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/joe.v2i1.221

Abstract

Job demand is the moderating variable that influences the job resources and personal resources on work engagement. Work engagement is a condition in completing the work related to a state of mind which is characterized by vigor, dedication, and absorption. The level of work engagement is calculated based on vigor, dedication, and absorption indicators. This research aims to analyze the effect of personal resources on lecturers’ work engagement based on the Job Demands-Resources Theory. The results of this research are expected in identifying factors that influence the lecturers’ work engagement considering that work engagement has been identified as a determinant of employee turnover rates. The increased work engagement is expected to reduce the turnover rate of lecturers, especially for young lecturers. Based on the purposive sampling technique, the samples used in this research were 33 lecturers on Universitas Slamet Riyadi. This study uses personal resources of hardiness as main variables with commitment, control, and challenges as independent variables. Besides that, this research also uses work engagement as main variable with vigor, dedication, and absorption as dependent variable. The results of this research found that the effect of challenge on vigor, commitment to dedication, commitment to vigor, and control on dedication was significant. While the effect of challenge on absorption, challenge on dedication, commitment to absorption, control of absorption, and control of vigor has no significant effect.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGIES FOR SUSTAINABLE ORGANIZATIONAL GROWTH Suprayitno; Supardi
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 6 (2024): JUNE
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of human resource management techniques for sustainable organizational growth entails managing, developing, and utilizing employee potential to continuously support the attainment of corporate goals. Companies can provide a work environment where employees can grow both emotionally and professionally while effectively addressing new possibilities and challenges in the market by putting into practice human resource management methods that are focused on sustainable organizational growth. One crucial element in promoting long-term organizational growth is the innovative role that HRM strategy plays. Innovation offers answers to a range of problems in the field of human resources, including performance management, employee development, and the hiring and selecting process. Using a literature review methodology, this study thoroughly examines HRM techniques for long-term organizational expansion. The concept of HRM in the context of sustainable organizational growth, the relationship between HRM and organizational strategy, and the function of innovation in HRM strategy for organizational growth are all covered in this study.
Co-Authors Abdul Harris Abdul Muis ADIKA RATNA PALUPI, YUNI Agung Sunarno Agung Sunarno, Agung Agus Armaini RY Ahmad Muzaqi, Safrizal Al Zufri, Al Zufri Ali Fakhrudin, Ali AMIN MUADZIN, IBRAHIM AMIRUDIN / SKGJ MOJOKERTO, ANSORI Angela, Vivi Annisa Rizkika Chairiza Nasution Antoh, Ariana Epi Arfiani Ika Nuraini Azalia Salsabila Pilo Daulay Bhayu Rhama Burhan Sidabariba Cahjono, Mardanung Patmo Christina, Meilianna Devita Deliana, Frida Diah Syahfitri Chan Doddy Safnul Ekananda Eriani Fahmi, Mhd. Farida Febriyanti, Ineke Putri Wahyu Ferry Susanto Limbong Fery Rafly Fida Munawwaroh Filli Azandi Fitria Hidayati, Fitria Ganes Gunansyah Ghina Widyanti Nasution Gita Regina Malela Haloho, Leonardo Hardodi Sihombing Hari Putranto HASIM PURBA Hendrik Pandu Paksi Henry Sinaga Hera Vanesa Sihombing HERU SUBRATA HERWANDANNU, BRILI HUSNIAH, YUHYIL Intan Safitri, Intan Ira Zuraida Istiqfaroh, Nurul Jaya, Imanuel Jayanto, Imam JULIANTO Kumalasari, Intan Kurniasari KUSUMA KARTIKA, DIANA Kusuma Wardani, Helda Lail, Afrilita Hidayatul Lovina Imelda Yunita M. Yan Ahady MADANIYA PUTRI, NURUL Mahmud Mulyadi MARETA NOER CHABIBA, ARBAIYAH Maria Kaban Marsono Matondang, Rifky Rahmansyah Matondang, Tommy Sambahar MAULA, AFLAHATIL Maulia Permata Rizki Pohan Merry Alfrida Br Sitepu Mhd. Yan Ahadi Muhammad Fajar Tanjung Muhammad Yamin Munawwaroh, Azizatul Munthe, M.Alvicki Nainggolan, Daniel Napitupulu, Marito Febrianti Nico Hardi Harlan Nuhung Nursukma Suri Oktariska, Salsa Palupi, Dyah Ayu Puri Palupi, Murraya Pangestu, Pambajeng Pramono Pratama, Rio Puji Ratno, Puji PUTRI NURWAHYUNI, PUPUT Putri, Nabila RACHMADYANTI, PUTRI Rahmadi Rahmah, Anita Rahul Vishkar Ramadhany, Ridha Rambe, Yunita Syafitri Raswin, Raswin RIFTA AZIZAH, AYUNDA Ritonga, Rina Yozarni Rosdinar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudi Haposan Siahaan Sahdiah Saidin Salsabila Saputri, Rika Jumi Sarasi Silvester Sinurat Sariningsih, Fitri Eka Selvia Nendy Afriliana Sembiring , Rosnidar Sihombing, Hardodi Sintha, Melia Siswanto Siti Eliza Siti Rohana Hasibuan Sri Wahyuningsih Suhaidi Suhara, Ade SUMARLIANI, A.MA.PD, AGUS Supardi SURYANINGTYAS, RIFA Sutarno Sutiarnoto SWASTIKA FITRI, ANISA T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Taris Pohan, Naufal Tony TRI RAHMANTO, LUTFI Tripetra Yokhanan Tarigan Tuan Anggi Nuhudawi S Ulfah, Sri Mujiarti Ummu Habibah Gaffar Vicky Dwi Wicaksono Wiryanto Yamin Lubis Yefrizawati Yuli Kustanti Yunita Herlianti, Neni YUSTIANA, TRI ZAHIYAH ITHRI, RIZA Zaidar Zamakhsyari Zidan, Rahmat