Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.187
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL DOKTRIN DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Law, Poliitic and Humanities Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities JUDGE: Jurnal Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) SASI Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice International Journal of Society and Law International Journal of Management, Economic and Accounting INJURLENS Open Access DRIVERset
Rafianti, Fitri
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
EVALUASI PERAN DIREKTORAT SAMAPTA DALAM PENANGANAN AWAL TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI PADA POLRES KARO) Rio Leo Irawan Meliala; Mhd. Azhali Siregar; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2740

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan peran Direktorat Samapta dalam penanganan awal tindak pidana di Polres Karo berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ). Urgensi kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tingkat kriminalitas di Sumatera Utara dan adanya kesenjangan antara norma regulasi dengan praktik lapangan dalam pelaksanaan fungsi Samapta sebagai first responder. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan triangulasi sumber dan metode. Lokasi penelitian adalah Polres Karo, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara operasional Direktorat Samapta telah menjalankan fungsi first responder dengan kecepatan respons yang relatif baik dan mampu menjaga stabilitas situasi awal di TKP. Namun efektivitas tersebut masih bersifat parsial karena belum didukung ketepatan tindakan yang terstandarisasi, khususnya dalam pengamanan barang bukti dan dokumentasi awal. Kesesuaian dengan SOP dan prinsip profesionalitas kepolisian juga belum konsisten, terutama dalam koordinasi antara Samapta dan Reskrim. Data nasional Polri menunjukkan 21.063 perkara diselesaikan melalui RJ pada 2024, naik 15,89 persen dari 2023, namun data RJ khusus fungsi Samapta belum dipublikasikan secara terpisah sehingga evaluasi kuantitatif tidak dapat dilakukan. Penelitian menyimpulkan terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang bersumber dari faktor struktural dan kultural. Diperlukan penguatan kapasitas SDM, standarisasi SOP, dan penerapan evidence-based policing guna meningkatkan kualitas penanganan awal tindak pidana yang profesional dan berkeadilan
EFEKTIVITAS PENERAPAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGAMANAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Rudi Tiono; Fitri Rafianti; H.Dahlan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2763

Abstract

Bank paling sering memilih Hak Tanggungan sebagai agunan berbasis tanah guna mengamankan dana pinjaman, selaras dengan kewajiban berhati-hati yang digariskan UU No. 10 Tahun 1998, namun praktiknya masih menemui hambatan administratif, yuridis, dan kelembagaan, terutama ketika agunan mesti dieksekusi akibat debitur cidera janji dan kreditnya macet. Kajian ini bertujuan mengurai hal-hal yang menentukan optimal tidaknya fungsi Hak Tanggungan sekaligus mengukur keberhasilan penerapannya di dunia perbankan. Kerangka teorinya bertumpu pada teori Hak Tanggungan selaku jaminan kebendaan serta teori eksekusi Hak Tanggungan lewat lelang. Kajian yuridis normatif ini menelaah regulasi terkait beserta konsep-konsep hukumnya, dengan memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier serta dokumen lelang agunan di KPKNL Medan, lalu mengolahnya secara kualitatif dalam uraian deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa berfungsinya Hak Tanggungan ditentukan oleh jelasnya status hukum agunan, tertibnya pembebanan lewat APHT beserta pendaftarannya, lancarnya eksekusi, dan baiknya pengelolaan risiko bank. Lembaga ini menempatkan kreditur pada posisi didahulukan dan berkekuatan eksekutorial, tetapi eksekusinya sering tersendat sengketa hak atas tanah, perlawanan debitur, dan rumitnya lelang daring. Menjawab kedua rumusan masalah, Hak Tanggungan secara umum sudah berfungsi sebagai pengaman kredit meski belum maksimal, sehingga dibutuhkan pembaruan aturan, sinergi antarinstansi yang lebih erat, dan perbaikan tata kelola pertanahan agar kreditur terlindungi dengan lebih pasti.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN KEAMANAN INFORMASI PRIBADI DI PLATFORM DIGITAL DI INDONESIA Graha Ananda Zugusti Lubis; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2769

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan platform perbankan digital, namun juga diikuti dengan meningkatnya risiko kebocoran data pribadi. Kasus serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan informasi pribadi pada platform perbankan digital di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya dengan mengaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum bagi pelindungan data pribadi, namun implementasinya pada sektor perbankan digital belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen, serta masih lemahnya sistem keamanan siber. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 perlu didukung oleh penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 agar pelindungan data pribadi dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat berjalan secara efektif.
NORMATIVE ANALYSIS OF THE MINISTER OF MANPOWER REGULATION NUMBER 7 OF 2026 CONCERNING OUTSOURCING WORK FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY OF CONTRACTS Kospiyandi; Siti Nurhayati; Fitri Rafianti
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 6 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines, from a normative standpoint, how the 2026 Manpower Ministerial Regulation No. 7 on outsourced work, issued in response to Constitutional Court ruling 168/PUU-XXI/2023, affecting certainty in contractual relations. The regulation reshapes outsourcing in three ways: only six kinds of support activities may now be contracted out, worker-protection clauses become mandatory, and every outsourcing agreement must be registered with the labor office. Using doctrinal legal research that combines statutory and conceptual analysis, the study finds that the regulation cuts both ways. For employees, it strengthens substantive certainty because their statutory entitlements are secured in writing and the room for exploitation narrows. For businesses, however, the narrow list of permitted work and the two-year adjustment window can unsettle long-term service agreements already in force between user firms and outsourcing providers. Aligning termination clauses with clauses that carry worker protection over to a new provider (the TUPE element) is therefore essential to keep industrial disputes in check.
Co-Authors , Rahmad Sembiring Abdul Razak Nasution Abul Fauzi Tarigan Ade Muliansyah Batubara Agus Adhitama Ahmad David Amun Kamil Siregar Andar Jimmy Pintabar Ari Suganda Aries Kata Ginting arif sahlepi Arifin Bernad Tampubolon Arman Candra Arya Tjipta Prananda Asman Siagian Asmuni Asmuni Asmuni Asmuni Aswindari Harahap Aurel Agel Bambang Fitrianto Bambang Fitrianto Chandra Purba Damanik , Rusli Efendi Daniel Naibaho Deby Sanjaya Dedy Setiawan Deviyanti Gusnita Dhira Ahzara Permata Dhony Yudianto Dina Andiza Dzikril Hakim Siregar Edi Yaksa Edward Christian Sitohang Erika, Winda Fadli Yusuf Fahilly, Anjas Fajriansyah Marpaung Fitrianto, Bambang Franisa Medilita Ketaren Graha Ananda Zugusti Lubis H.Dahlan Harahap, Aswindari Hartana , Hartana Hasman Hidayah Hendrianto Sitorus Henry Aspan Heru Kurniawan Indah Permata Sari Indra Utama Tanjung Irfanuddin Sitompul Irsyam Risdawati Ismed Ismed Ivan Astavan Manurung Jamil Jamil Jamil Jamil Jasin Dosi Raja Simarmata Joko Susilo Juli Purwanti Kenal Purba Khairul Huda Rizka Kospiyandi Lola Novita Loka Pasa M. Chaerul Rizky M. Hary Angga Pratama Sinaga M. Jamil Mardiani Putri Harahap Mhd Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar MOCHAMMAD ERWIN RADITYO Muhammad Andafi Muhammad Andafi Muhammad Harry Angga Pratama Sinaga Muhammad Ridha Munardi, Rizky Najib Albana Daulay Nana Kartika Ninda Krisnawati Septarini Hulu Onny Medaline Pintabar, Andar Jimmy Pratama Sinaga, M. Hary Angga Rahmad Rasyid Ralph Alfred Jericho David Kelana Zendrato Randi Alfian Reyhand Parlindungan Riki Andreas Simbolon Rio Leo Irawan Meliala Rizky Munardi Robi Krisna Rudi Tiono Rusli Efendi Damanik Sitepu, Andrian Harmon Siti Nurhayati Siti Nurhayati Syawalludin. H Tamaulina Br Sembiring Tarigan, Kevin Tarmina , Tarmina Taufik Akbar Tengku Riza Zarzani N Veri Haryandi Siburian Veronika T Wahyu Numan Prasetya Wakhyuni, Emi Willyam Lorencius Hutabarat Winda Erika Yasmirah Mandasari Saragih Yazid Bustami Zales, Rabina Ziqra Elfhadjri Zul Pahmi Harahap Zulpahmi Harahap