Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.025
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL DOKTRIN DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Law, Poliitic and Humanities Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities JUDGE: Jurnal Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) SASI Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice International Journal of Society and Law International Journal of Management, Economic and Accounting INJURLENS Open Access DRIVERset
Rafianti, Fitri
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analisis Yuridis Sanksi Pidana Denda Dan Kerja Sosial Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ringan Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Baru Dedy Setiawan; Fitri Rafianti; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2671

Abstract

Kekerasan fisik ringan dalam rumah tangga merupakan bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan memiliki dampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap korban dalam lingkup keluarga. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan paradigma baru dalam sistem pemidanaan, salah satunya melalui penerapan pidana denda dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana denda dan kerja sosial terhadap pelaku kekerasan fisik ringan dalam rumah tangga menurut KUHP Baru, serta menelaah relevansinya terhadap tujuan pemidanaan modern. Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi literatur sistematis. Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum pidana, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan sinkronisasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana denda dan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru merupakan bentuk reformasi pemidanaan yang menitikberatkan pada prinsip proporsionalitas, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Pidana kerja sosial dipandang lebih efektif diterapkan terhadap pelaku kekerasan fisik ringan dalam rumah tangga dibandingkan pidana penjara jangka pendek, karena mampu memberikan efek edukatif tanpa menghilangkan produktivitas pelaku di masyarakat. Namun demikian, implementasi pidana kerja sosial masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya regulasi teknis, mekanisme pengawasan, serta kesiapan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan sistem pengawasan agar tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan korban dan pemulihan sosial dapat tercapai secara efektif.
Implementasi Konsep Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kepolisian Resor Padangsidimpuan) Irfanuddin Sitompul; T. Riza Zarzani; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2674

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang mengalami peningkatan signifikan di Indonesia dan menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta keamanan masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan represif melalui pemidanaan penjara dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika, khususnya terhadap pengguna dan pecandu yang pada hakikatnya juga merupakan korban. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restorative justice  dalam penanganan tindak pidana narkotika menjadi alternatif kebijakan hukum yang relevan, terutama setelah diterbitkannya berbagai regulasi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang penyelesaian perkara tertentu melalui mekanisme keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penanganan penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkotika melalui pendekatan restorative justice  di Kepolisian Resor Padangsidimpuan serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan penyidik pada Kepolisian Resor Padangsidimpuan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan restorative justice  dalam praktik penyidikan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice  dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Padangsidimpuan telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018. Penerapan tersebut lebih difokuskan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika kategori pengguna dengan jumlah barang bukti tertentu dan bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice , belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta keterbatasan sarana rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, dan sinergi antar lembaga agar penerapan restorative justice  dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Ilegal (Illegal Logging) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Edward Christian Sitohang; Fitri Rafianti; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2675

Abstract

Illegal logging merupakan salah satu bentuk tindak pidana kehutanan yang memberikan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, serta keberlanjutan fungsi hutan di Indonesia. Praktik penebangan liar tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian illegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa illegal logging merupakan setiap kegiatan penebangan, penguasaan, pengangkutan, dan perdagangan hasil hutan yang dilakukan tanpa izin yang sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum kehutanan. Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap illegal logging dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup memadai, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi kehutanan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum secara menyeluruh agar penegakan hukum terhadap illegal logging dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Peran Polres Sibolga Dalam Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Persfektif Undang -Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Syawalludin. H; Mhd. Azhali Siregar; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2676

Abstract

Penegakan hukum pidana merupakan bagian penting dalam mewujudkan negara hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan berbasis keadilan substantif. Perubahan tersebut berdampak pada pola penegakan hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Polres Sibolga, yang dituntut menerapkan penegakan hukum secara humanis, profesional, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Sibolga dalam penegakan hukum pidana berbasis keadilan substantif serta mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan dalam implementasinya pasca berlakunya KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Sibolga telah menerapkan pendekatan restorative justice melalui penggunaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tertentu sesuai konsep Presisi dan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2025. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman aparat, lemahnya pengawasan, disharmonisasi regulasi, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, harmonisasi regulasi, dan peningkatan pengawasan guna mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan substantif dan akuntabel.
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penanganan Perkara Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Sibolga) Rahmad Rasyid; T. Riza Zarzani; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2677

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban serta menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum bagi korban, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menilai efektivitas penerapannya pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Polres Sibolga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi hukum, dan wawancara dengan aparat kepolisian yang menangani perkara kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU TPKS di Polres Sibolga belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas ramah korban, kesulitan pembuktian, serta budaya victim blaming di masyarakat. Selain itu, koordinasi antar lembaga pendamping korban juga belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan UU TPKS memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas perlindungan korban yang memadai, serta edukasi hukum masyarakat secara berkelanjutan guna memperkuat perlindungan hukum dan efektivitas penanganan perkara kekerasan seksual.  
Pertanggungjawaban Pidana Dugaan Perusakan Lingkungan Penyebab Terjadinya Banjir Di Sibolga (Studi Kasus Polres Sibolga) Arifin Bernad Tampubolon; Fitri Rafianti; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2679

Abstract

Flood incidents occurring in Sibolga City are not merely influenced by extreme rainfall, but are also closely associated with the declining environmental conditions within surrounding ecological support areas, particularly in Tapanuli Tengah Regency. This situation gives rise to legal concerns regarding environmental law regulation and the extent to which criminal liability may be imposed for alleged environmental destruction contributing to flood disasters. This study aims to examine the legal framework concerning alleged environmental destruction related to flooding in Sibolga and to analyze the implementation of criminal liability for such actions. The research applies a normative-empirical legal method through statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature review, documentation studies, and interviews with relevant parties, then analyzed qualitatively using a juridical-analytical approach. The findings reveal that Indonesian environmental legislation generally provides a sufficient legal foundation to address activities causing environmental degradation. Nevertheless, the enforcement of environmental criminal law in flood-related cases in Sibolga continues to encounter several obstacles, particularly in proving causation, utilizing scientific environmental evidence, and establishing effective coordination among institutions. Accordingly, this study emphasizes the importance of strengthening scientific environmental evidence, improving inter-agency cooperation, and reinforcing the role of environmental criminal law as an instrument for environmental protection and disaster mitigation.  
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Lingkungan Berbasis Bencana pada Polres Sibolga Agus Adhitama; Fitri Rafianti; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2680

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup yang memicu meningkatnya ancaman bencana ekologis telah berkembang menjadi persoalan penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Tindak kejahatan lingkungan saat ini tidak lagi dipahami sebatas pelanggaran administratif, melainkan telah dikategorikan sebagai tindak pidana yang berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem, keselamatan masyarakat, dan stabilitas pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan berbasis bencana pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor (Polres) Sibolga serta menelaah integrasi antara hukum lingkungan, hukum pidana, dan manajemen kebencanaan dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di Polres Sibolga telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya pembuktian ilmiah, dominasi pendekatan administratif, keterbatasan kemampuan teknis penyidik, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, integrasi antara hukum lingkungan, hukum pidana, dan manajemen kebencanaan dalam penanganan perkara lingkungan hidup juga belum terlaksana secara efektif karena penanganannya masih bersifat sektoral. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas penyidik, optimalisasi penggunaan pembuktian ilmiah, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna menciptakan penegakan hukum lingkungan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Problematika Sinkronisasi Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Masa Transisi KUHP Baru (Studi Kasus pada Polres Padangsidimpuan) Amun Kamil Siregar; Fitri Rafianti; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2681

Abstract

Abstract Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, termasuk terhadap tindak pidana narkotika. Namun, masa transisi sebelum pemberlakuan penuh pada tahun 2026 menimbulkan tantangan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum yang muncul dalam sinkronisasi pengaturan tindak pidana narkotika di masa transisi serta implementasi penegakannya di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme norma dan ketidakpastian hukum mengenai relevansi sanksi pidana minimum khusus dalam UU Narkotika yang mengalami perubahan konsep dalam KUHP Baru. Di Polres Padangsidimpuan, kendala utama yang dihadapi meliputi keraguan dalam penyusunan berkas perkara yang selaras dengan semangat kodifikasi KUHP Baru serta perbedaan interpretasi antara penyidik dan penuntut umum mengenai pasal-pasal jembatan selama masa transisi. Ketidaksiapan infrastruktur regulasi turunan dan perlunya rekualifikasi delik narkotika menjadi faktor penghambat terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan di tingkat penyidikan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Tanpa Dokumen Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Ade Muliansyah Batubara; Mhd Azhali Siregar; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2682

Abstract

Penyelundupan barang tanpa dokumen yang tepat merupakan tindak pidana di bidang bea cukai yang memiliki dampak serius terhadap pendapatan negara, stabilitas ekonomi nasional, dan perlindungan praktik perdagangan yang adil dan sehat. Tindakan tersebut dilakukan dengan mengimpor atau mengekspor barang melalui wilayah pabean tanpa dokumen yang sah, menghindari bea cukai, atau melanggar prosedur bea cukai yang telah ditetapkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi sanksi atas pelanggaran penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 mengenai Bea Cukai dan menelaah berbagai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang tanpa dokumen di wilayah bea cukai Indonesia. Pertanyaan penelitian yang dibahas adalah: pertama, bagaimana sanksi atas pelanggaran penyelundupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006; dan kedua, hambatan apa yang dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap penyelundupan barang tanpa dokumen di dalam wilayah bea cukai Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan undang-undang, pendekatan konseptual dan kasus. Materi hukum terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Bea Cukai meliputi penjara, denda, penyitaan barang akibat pelanggaran, dan sanksi administratif lainnya. Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera dan melindungi kepentingan negara. Namun, penegak hukum terus menghadapi beberapa tantangan, termasuk wilayah perbatasan Indonesia yang luas, fasilitas dan infrastruktur pemantauan yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang lemah, modus operandi pelaku yang terus berkembang, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum publik. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas petugas penegak hukum, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan promosi sinergi institusional sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelundupan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Problematika Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Polres Padangsidimpuan) Veri Haryandi Siburian; Fitri Rafianti; Mhd Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2683

Abstract

Fenomena pengemudi di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan dalam berlalu-lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum pidana oleh penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan terhadap pengemudi di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan personel Satlantas Polres Padangsidimpuan serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pengemudi di bawah umur dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui sosialisasi tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, serta kampanye keselamatan berkendara. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penindakan pelanggaran berupa tilang dan penyitaan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, adanya toleransi sosial terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor, serta keterbatasan personel dan sarana pendukung pengawasan lalu lintas. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polres Padangsidimpuan meningkatkan koordinasi dengan pihak sekolah, pemerintah daerah, dan orang tua, serta mengoptimalkan kegiatan edukasi dan patroli rutin guna menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat guna mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan.
Co-Authors , Rahmad Sembiring Abdul Razak Nasution Abul Fauzi Tarigan Ade Muliansyah Batubara Agus Adhitama Ahmad David Amun Kamil Siregar Andar Jimmy Pintabar Ari Suganda Aries Kata Ginting arif sahlepi Arifin Bernad Tampubolon Arman Candra Arya Tjipta Prananda Asmuni Asmuni Asmuni Asmuni Aswindari Harahap Bambang Fitrianto Bambang Fitrianto Chandra Purba Damanik , Rusli Efendi Daniel Naibaho Deby Sanjaya Dedy Setiawan Dhira Ahzara Permata Edi Yaksa Edward Christian Sitohang Erika, Winda Fahilly, Anjas Fajriansyah Marpaung Fitrianto, Bambang Harahap, Aswindari Hartana , Hartana Hasman Hidayah Hendrianto Sitorus Henry Aspan Heru Kurniawan Indah Permata Sari Indra Utama Tanjung Irfanuddin Sitompul Irsyam Risdawati Ismed Ismed Ivan Astavan Manurung Jamil Jamil Jamil Jamil Jasin Dosi Raja Simarmata Joko Susilo Juli Purwanti Kenal Purba Khairul Huda Rizka M. Chaerul Rizky M. Hary Angga Pratama Sinaga M. Jamil Mardiani Putri Harahap Mhd Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar MOCHAMMAD ERWIN RADITYO Muhammad Andafi Muhammad Andafi Muhammad Harry Angga Pratama Sinaga Munardi, Rizky Najib Albana Daulay Nana Kartika Ninda Krisnawati Septarini Hulu Onny Medaline Pintabar, Andar Jimmy Pratama Sinaga, M. Hary Angga Rahmad Rasyid Ralph Alfred Jericho David Kelana Zendrato Randi Alfian Reyhand Parlindungan Riki Andreas Simbolon Rizky Munardi Robi Krisna Rusli Efendi Damanik Sitepu, Andrian Harmon Siti Nurhayati Siti Nurhayati Syawalludin. H Tarigan, Kevin Tarmina , Tarmina Taufik Akbar Tengku Riza Zarzani N Veri Haryandi Siburian Veronika T Wahyu Numan Prasetya Wakhyuni, Emi Willyam Lorencius Hutabarat Winda Erika Yasmirah Mandasari Saragih Yazid Bustami Zales, Rabina Ziqra Elfhadjri Zul Pahmi Harahap Zulpahmi Harahap