p-Index From 2021 - 2026
10.187
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL DOKTRIN DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Law, Poliitic and Humanities Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities JUDGE: Jurnal Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) SASI Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice International Journal of Society and Law International Journal of Management, Economic and Accounting INJURLENS Open Access DRIVERset
Claim Missing Document
Check
Articles

Rekonstruksi Pengembangan Polisi Siber Tingkat Kewilayahan Dalam Penguatan Penegakan Hukum Siber di Indonesia Ninda Krisnawati Septarini Hulu; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2685

Abstract

Pesatnya eskalasi kejahatan siber di tingkat daerah tidak berbanding lurus dengan kapasitas operasional penegakan hukum di tingkat kewilayahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi serta merumuskan rekonstruksi pengembangan Polisi Siber di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) guna memperkuat penegakan hukum siber di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fragmentasi regulasi dan keterbatasan wewenang dalam struktur organisasi Polri saat ini yang menghambat efektivitas penanganan perkara siber di daerah. Rekonstruksi yang diusulkan meliputi penguatan basis legalitas melalui revisi Peraturan Kapolri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tingkat kewilayahan dan sinkronisasi wewenang penyidikan berdasarkan UU ITE terbaru. Kesimpulannya, penguatan Polisi Siber di tingkat wilayah merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat di ruang digital.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar; Fitri Rafianti; Yasmirah Mandasari Saragih
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8996

Abstract

The objective of this study is to analyze the legal basis of the healthcare system and the implementation of healthcare systems, as well as to study the impact of overcapacity on the fulfillment of health rights of citizens of civil society in Lapas Kelas II B Sintang. Fulfillment of the right to health for every citizen is a constitutional mandate that must be fulfilled by the government without exception, including the warga binaan who are inmates in Correctional Institutions (Lapas). This is as stipulated in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections and Government Regulation No. 99 of 2012 which regulates the basic rights of inmates that must be fulfilled, one of which is the right to receive adequate health services, which can be fulfilled by the availability of adequate health resources, complete health facilities and medications, as well as balanced nutrition with health-supporting food in prisons. This is done to fulfill the basic rights of inmates. However, the mandate of these regulations has not yet been fully optimized, one of which is in in Lapas Kelas II B Sintang. Therefore, this research, which uses a normative empirical method, examines regulations related to regulating inmate health and implementing health service regulations in Lapas Kelas II B Sintang. This study shows that health services as regulated in several regulations have not yet been well implemented in Lapas Kelas II B Sintang, as evidenced by the disproportionate number of medical staff and health facilities available due to overcrowding of inmates in in Lapas Kelas II B Sintang.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar hukum dari sistem pelayanan Kesehatan dan implementasi sistem pelayanan Kesehatan, serta mengkaji dampak over capacity terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Sintang. Pemenuhan hak kesehatan bagi setiap warga negara menjadi amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah tanpa terkecuali, termasuk warga negara yang menjadi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 yang mengatur hak-hak dasar warga binaan yang wajib dipenuhi, salah satu hak pokok tersebut adalah hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak, yang dapat terpenuhi oleh sumber daya manusia yang memadai, fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang lengkap, serta gizi yang seimbang dengan makanan yang menunjang kesehatan di dalam Lapas. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi hak dasar warga binaan. Namun, amanat regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal, salah satunya pada Lapas Kelas IIB Sintang. Untuk itu, penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini mengkaji peraturan terkait pengaturan kesehatan warga binaan serta implementasi peraturan pelayanan kesehatan tersebut di Lapas Kelas IIB Sintang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam beberapa regulasi tersebut masih belum terimplementasi dengan baik pada Lapas Kelas IIB Sintang, hal ini terbukti dari tidak sebandingnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tersedia akibat adanya over kapasitas penghuni Lapas di Lapas Kelas IIB Sintang.
Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Tuha Peut dalam Mewujudkan Sistem Check and Balances Pemerintahan Gampong (Studi pada Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya) Muhammad Ridha; Tamaulina Br. Sembiring; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2697

Abstract

Tuha Peut merupakan badan permusyawaratan gampong yang berfungsi menjalankan legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat sebagai implementasi prinsip check and balances dalam pemerintahan gampong. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya belum berjalan optimal karena peran Tuha Peut masih lebih dominan pada penyelesaian persoalan adat, sementara fungsi legislasi dan pengawasan belum dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan Tuha Peut serta merumuskan model penguatan kelembagaan dalam mewujudkan sistem check and balances pemerintahan gampong. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas anggota Tuha Peut, yang mayoritas berasal dari tokoh adat dengan latar belakang pendidikan formal yang relatif terbatas, memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pembentukan Tim Pendamping Legislasi Gampong, penyusunan mekanisme pengawasan yang terstruktur, serta peningkatan kompetensi anggota Tuha Peut tanpa menghilangkan karakteristiknya sebagai lembaga adat.
Juridical Analysis of the Legal Implications of Ship Registration with False Documents Perspectives on Legal Certainty and Criminal Liability Fadli Yusuf; Fitri Rafianti; T Riza Zarzani
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 2 (2026): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.12000

Abstract

Ship registration is a crucial administrative process to determine the legal status, nationality, and proprietary rights of a vessel. However, in practice, the use of false documents to manipulate ship identity is often found to evade legal obligations or expedite bureaucratic processes. This research aims to analyze the qualification of the criminal act of document forgery in ship registration and its legal implications for legal certainty and criminal liability for the perpetrators. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the use of false documents in ship registration meets the elements of the offense in Articles 263 and 264 of the Criminal Code as a crime against the truth of authentic deeds and violates the criminal provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The legal implication of this act is that the ship registration becomes legally flawed and can be annulled by law (void ab initio), resulting in the loss of legal protection for the owner. Criminal liability does not only target individual perpetrators of forgery but can also be extended to corporations through the identification theory doctrine if proven to provide benefits to the legal entity. Strengthening the integration of digital document verification systems is required to ensure legal certainty in the maritime sector.
The Effectiveness of Law Enforcement in Addressing Juvenile Brawling Offenders: A Case Study of Belawan Port Police Resort Dhony Yudianto; T. Riza Zarzani; Fitri Rafianti
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 2 (2026): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.12623

Abstract

Juvenile brawling is a form of juvenile delinquency involving mass fights or violent clashes between groups of adolescents. These incidents are highly dangerous and often involve the use of sharp weapons and stones, resulting in serious consequences for public order, including property damage and threats to public safety. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against juvenile brawling offenders within the jurisdiction of the Belawan Port Police Resort (Polres Pelabuhan Belawan) and to identify the obstacles encountered and the efforts undertaken to address them. This research employs an empirical juridical method using qualitative descriptive data analysis. The study applies both a statutory approach and a case approach. The primary theoretical framework is Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which evaluates law enforcement in Belawan based on five factors: legal factors, law enforcement officers (the Police Resort), facilities and infrastructure, community factors, and cultural factors. The findings of this study describe the extent to which law enforcement against juvenile brawling offenders has been effective within the jurisdiction of the Belawan Port Police Resort. The research also identifies the obstacles faced in enforcing the law against juvenile brawling offenders and proposes solutions to enhance the effectiveness of law enforcement in the region. The research data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the effectiveness of law enforcement is influenced by legal factors, law enforcement personnel, facilities and infrastructure, and community factors.
Legal Analysis Of The Criminal Responsibility Of Children As Perpetrators Of Murder (Study of Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj) Aurel Agel; T. Riza Zarzani; Fitri Rafianti
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 2 (2026): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.12638

Abstract

Murder cases involving children often receive significant media and public attention. Public reaction to such cases is often highly emotional, with people tending to demand severe punishment for the perpetrators, even though the perpetrators are still children. This study aims to analyze the law enforcement for children as perpetrators of murder and the criminal responsibility of children as perpetrators of murder. This study uses normative research and secondary data sources as well as legislative and case approaches. Based on the results of the study, law enforcement against children who commit murder requires a holistic approach and is centered on the best interests of the child. The juvenile criminal justice system in Indonesia, as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), emphasizes the principles of restorative justice, rehabilitation, and social reintegration. This mechanism aims not only to impose sanctions, but also to support the recovery process of children as individuals with the potential to change for the better. The responsibility of children as perpetrators of murder is regulated in the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. If it is proven that a child (minor) committed the crime of murder, the trial process will be in accordance with the provisions stipulated in Law No. 11 of 2012, while the sentence is ½ (one half) of the sentence for adults. In the decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj, the child was sentenced to 4 (four) years in prison.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG No.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-Merek/2025/PN Niaga.Smg) Deviyanti Gusnita; Fitri Rafianti; Dina Andiza
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2729

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar-dasar hukum dari sistem pelayanan dan perlindungan merek dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengkaji dampak psikologis, kognitif, sosial dan behavioral impact ekonomi dalam dunia industri yang modern saat ini. Pelaku usaha dan konsumen menitikberatkan pada era digitalisasi yang cukup luas, setiap individu (konsumen) dapat mengakses proses jual beli melalui sistem digitialisasi. Konsumen tidak melihat secara utuh dan komprehensif jenis produk barang yang akan dibeli namun cenderung hanya berdasarkan merek atau brand yang sering muncul dan terkenal. Kondisi ini memungkinkan terjadinya peristiwa hukum pemalsuan merek. Jenis-jenis barang yang sedang trend akan menjadi sasaran pemalsuan merek (duplikat) oleh sebab itu penulis merumuskan beberapa masalah untuk dianalisis. Rumusan masalah pertama Perlindungan Hukum, kedua Merek Dagang, ketiga Sengketa Merek Dagang. Masalah diatas akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan berdasarkan studi kasus putusan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang sudah terdaftar mendapat hak eksklusif dari negara untuk menggunakan merek dan melarang pihak lain memakainya tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggunaan merek dagang yang sama dengan merek yang terdaftar merugikan masyarakat sebagai pihak konsumen dan juga pemilik merek dagang yang terdaftar. Peristiwa hukum ini terjadi pada merek dagang pihak SARI dengan pihak SAIR. Pemenuhan keamanan dan jaminan perlindungan merek dagang yang sudah terdaftar wajib dipenuhi oleh Kementrian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia (DJKI). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang–Undang No. 28 Tahun 2014 terntang Hak Cipta. Perlindungan hukum hanya diperoleh jika merek telah terdaftar berdasarkan prinsip first to file (pendaftar pertama). Sedangkan merek yang belum didaftarkan memiliki perlindungan sangat terbatas dan sulit dibuktikan dalam sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang yang terdaftar masih belum terimplementasi dengan baik, terbukti panjangnya prosedur pengaduan, pembuktian, hingga dilakukan gugatan pada Pengadilan Niaga. Yang tentu saja membutuhkan waktu yang panjang dan dana yang cukup besar.
EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI WARGA BINAAN (WBP) DALAM MENGURANGI OVERKAPASITAS LAPAS (STUDI KASUS PADA LAPAS PEMUDA LANGKAT) Dzikril Hakim Siregar; Fitri Rafianti; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2731

Abstract

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan tantangan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lapas Pemuda Kelas III Langkat mencatat 679 warga binaan per Mei 2026, melampaui kapasitas ideal 450 orang sebesar 51 persen. Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme pelaksanaan program asimilasi dan integrasi dalam mengurangi overkapasitas serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris berjenis deskriptif-analitis, dengan data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap petugas lapas, petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan mantan warga binaan, dilengkapi observasi lapangan dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dan fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program asimilasi dan integrasi telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023, mencakup Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas yang diproses melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan. Pada tahun 2026, sebanyak 45 warga binaan diusulkan memperoleh Pembebasan Bersyarat. Program ini berkontribusi nyata menekan kepadatan hunian secara bertahap. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kompleksitas prosedur birokrasi, lemahnya dukungan keluarga, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana, serta tingginya arus masuk narapidana baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program asimilasi dan integrasi merupakan instrumen efektif dalam mengurangi overkapasitas, namun memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan keberhasilannya.
PENEGAKAN HUKUM MELALUI KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Franisa Medilita Ketaren; Fitri Rafianti; Mhd Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2733

Abstract

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum yang bertujuan menciptakan penyelesaian perkara pidana secara lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan keadaan korban, pelaku, serta masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta mengkaji implementasi dan hambatan penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk diskresi penegakan hukum yang diberikan untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dinilai mampu mengurangi penumpukan perkara, meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban maupun pelaku. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan penegak hukum mengenai ruang lingkup penerapannya. Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan yuridis penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi pengawasan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR fi3 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Lola Novita Loka Pasa; Fitri Rafianti; Asman Siagian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2736

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja merupakan aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia untuk menjamin hak dasar dan hubungan industrial yang adil, harmonis, serta berkeadilan. Penelitian ini menganalisis perlindungan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2003 dengan memperhatikan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6/2023. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil menunjukkan pengaturan meliputi upah layak, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu istirahat, cuti, perlindungan pekerja perempuan, serta perlindungan dari PHK tidak sah. Efektivitas bergantung pada kepatuhan para pihak dan pengawasan berkelanjutan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara optimal dalam praktik hubungan kerja nasional modern.
Co-Authors , Rahmad Sembiring Abdul Razak Nasution Abul Fauzi Tarigan Ade Muliansyah Batubara Agus Adhitama Ahmad David Amun Kamil Siregar Andar Jimmy Pintabar Ari Suganda Aries Kata Ginting arif sahlepi Arifin Bernad Tampubolon Arman Candra Arya Tjipta Prananda Asman Siagian Asmuni Asmuni Asmuni Asmuni Aswindari Harahap Aurel Agel Bambang Fitrianto Bambang Fitrianto Chandra Purba Damanik , Rusli Efendi Daniel Naibaho Deby Sanjaya Dedy Setiawan Deviyanti Gusnita Dhira Ahzara Permata Dhony Yudianto Dina Andiza Dzikril Hakim Siregar Edi Yaksa Edward Christian Sitohang Erika, Winda Fadli Yusuf Fahilly, Anjas Fajriansyah Marpaung Fitrianto, Bambang Franisa Medilita Ketaren Graha Ananda Zugusti Lubis H.Dahlan Harahap, Aswindari Hartana , Hartana Hasman Hidayah Hendrianto Sitorus Henry Aspan Heru Kurniawan Indah Permata Sari Indra Utama Tanjung Irfanuddin Sitompul Irsyam Risdawati Ismed Ismed Ivan Astavan Manurung Jamil Jamil Jamil Jamil Jasin Dosi Raja Simarmata Joko Susilo Juli Purwanti Kenal Purba Khairul Huda Rizka Kospiyandi Lola Novita Loka Pasa M. Chaerul Rizky M. Hary Angga Pratama Sinaga M. Jamil Mardiani Putri Harahap Mhd Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar MOCHAMMAD ERWIN RADITYO Muhammad Andafi Muhammad Andafi Muhammad Harry Angga Pratama Sinaga Muhammad Ridha Munardi, Rizky Najib Albana Daulay Nana Kartika Ninda Krisnawati Septarini Hulu Onny Medaline Pintabar, Andar Jimmy Pratama Sinaga, M. Hary Angga Rahmad Rasyid Ralph Alfred Jericho David Kelana Zendrato Randi Alfian Reyhand Parlindungan Riki Andreas Simbolon Rio Leo Irawan Meliala Rizky Munardi Robi Krisna Rudi Tiono Rusli Efendi Damanik Sitepu, Andrian Harmon Siti Nurhayati Siti Nurhayati Syawalludin. H Tamaulina Br Sembiring Tarigan, Kevin Tarmina , Tarmina Taufik Akbar Tengku Riza Zarzani N Veri Haryandi Siburian Veronika T Wahyu Numan Prasetya Wakhyuni, Emi Willyam Lorencius Hutabarat Winda Erika Yasmirah Mandasari Saragih Yazid Bustami Zales, Rabina Ziqra Elfhadjri Zul Pahmi Harahap Zulpahmi Harahap