Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.025
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL DOKTRIN DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Law, Poliitic and Humanities Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities JUDGE: Jurnal Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) SASI Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice International Journal of Society and Law International Journal of Management, Economic and Accounting INJURLENS Open Access DRIVERset
Rafianti, Fitri
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Advocacy Model for Combined Process (Med-Arbitration)-Based Resolution of Industrial Relations Conflicts Between Trade Unions and Businesses Siti Nurhayati; Fitri Rafianti; Emi Wakhyuni; Willyam Lorencius Hutabarat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4146

Abstract

In the process of settling labor-management conflicts, trade unions play a crucial role for employees, employers, and trade unions themselves. According to Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement, disputes about labor relations are settled through Bipartite, Tripatrit (labor relations mediation, conciliation, and arbitration), and if non-litigation legal remedies (apart from arbitration) fail, the matter is then brought before the Industrial Relations Court. Due to its proven effectiveness in resolving commercial conflicts, the combined process (med-arb) idea is thought to facilitate dispute resolution in industrial relations problems. Two issues are addressed in this research: the idea of combined process (med-arb) as it applies to the resolution of labor-union disputes with employers and the idea of legal certainty in the process of using combined process (med-arb) to resolve labor-union disputes with employers.
Analisis Yuridis Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam Menjamin Hak Pelapor Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Laporan Tindak Pidana Taufik Akbar; Fitri Rafianti; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2644

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) POLDA Sumatera Utara dalam menjamin hak pelapor berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Laporan Tindak Pidana serta mengkaji hambatan yuridis dan upaya optimalisasinya. SPKT memiliki kedudukan strategis sebagai pintu masuk pelayanan kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penerimaan laporan dan pengaduan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi SPKT POLDA Sumatera Utara pada dasarnya telah berjalan melalui mekanisme penerimaan laporan, pencatatan administrasi, pemberian tanda bukti laporan, dan pendistribusian perkara kepada unit terkait. Namun, jaminan hak pelapor belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, transparansi informasi perkembangan laporan, kepastian tindak lanjut, dan kualitas komunikasi pelayanan. Hambatan yuridis yang ditemukan meliputi belum seragamnya implementasi standar pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, lemahnya sistem informasi, serta pengawasan internal yang belum maksimal. Upaya optimalisasi dilakukan melalui penguatan standar operasional prosedur berbasis hak pelapor, peningkatan kompetensi petugas, digitalisasi pelayanan, dan penguatan pengawasan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak pelapor harus menjadi orientasi utama pelayanan kepolisian guna meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.
Peran Unit Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut) Ahmad David; T. Riza Zarzani; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2652

Abstract

Pencurian kendaraan bermotor masih menjadi kejahatan konvensional yang sering terjadi dan berdampak signifikan terhadap keamanan publik serta ketertiban sosial, di samping menimbulkan kerugian material bagi korban. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan penggunaan kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara turut meningkatkan potensi kejahatan kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, Unit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident) memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum pidana melalui sistem administrasi dan identifikasi kendaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Unit Regident dalam penegakan hukum pidana terhadap pencurian kendaraan bermotor di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara serta mengkaji kendala dan upaya optimalisasi implementasi sistem Regident untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kepolisian di lingkungan Polda Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regident berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung identifikasi kendaraan, pembuktian tindak pidana, dan penentuan keabsahan kepemilikan kendaraan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala administratif, teknis, dan struktural, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat terkait balik nama kendaraan serta belum optimalnya integrasi data antarwilayah. Oleh karena itu, penguatan digitalisasi sistem Regident, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pencurian kendaraan bermotor.
Batas Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Analisis Normatif Terhadap Praktik Di Polda Sumatera Utara Riki Andreas Simbolon; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2654

Abstract

Penelitian ini menganalisis batas kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana serta implikasi yuridisnya terhadap pencegahan penyalahgunaan wewenang di Polda Sumatera Utara. Permasalahan muncul karena pengaturan diskresi belum komprehensif dan tersebar dalam berbagai regulasi, sehingga membuka ruang subjektivitas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kajian difokuskan pada bagaimana pengaturan hukum membatasi kewenangan diskresi kepolisian dan bagaimana implikasi yuridis penggunaannya terhadap pencegahan penyalahgunaan wewenang serta akuntabilitas aparat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, diskresi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Kapolri dan Peraturan Polri, namun pengaturannya masih fragmentaris dan lebih banyak ditentukan oleh regulasi internal. Penggunaan diskresi tanpa batas yang jelas berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta lemahnya akuntabilitas. Penelitian menyimpulkan bahwa diskresi merupakan kewenangan sah yang harus dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan AUPB. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan normatif, harmonisasi regulasi, standarisasi prosedur, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Perlindungan Hak Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara) Yazid Bustami; Fitri Rafianti; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2656

Abstract

Perlindungan hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana narkotika merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak tersangka telah tersedia secara memadai, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai perlindungan hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana narkotika serta menganalisis pelaksanaannya di lingkungan POLDA Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak tersangka telah memperoleh dasar hukum yang jelas melalui KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berbagai regulasi terkait yang menjamin hak atas bantuan hukum, hak memperoleh informasi, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Namun, implementasi perlindungan tersebut di lingkungan POLDA Sumatera Utara belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya dalam proses penyidikan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik, penguatan fungsi pengawasan internal, serta pemenuhan akses bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan guna menjamin perlindungan hak tersangka yang lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip negara hukum.
Peran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika Ralph Alfred Jericho David Kelana Zendrato; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2657

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara menunjukkan tren yang tinggi akibat posisi geografis wilayah ini sebagai jalur pelayaran internasional, pusat pelabuhan, dan kawasan dengan mobilitas penduduk padat, sehingga menuntut peran aktif Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum pidana. Artikel ini disusun untuk mengkaji bagaimana kelembagaan tersebut menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kendala apa yang menghambat pelaksanaannya di lapangan. Kajian menggunakan pendekatan yuridis-empiris bersifat deskriptif-analitis, dengan data dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder serta wawancara terhadap penyidik yang menangani perkara narkotika sepanjang kurun waktu 2023 hingga 2025. Temuan kajian memperlihatkan bahwa Ditresnarkoba menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penindakan, penyitaan barang bukti, dan koordinasi antarlembaga sesuai kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya melalui ketentuan Pasal 81 mengenai kewenangan penyidikan oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, namun pelaksanaannya masih terkendala luasnya wilayah pengawasan, modus operandi yang semakin canggih, terbatasnya tenaga ahli forensik, serta lemahnya sinkronisasi data antarinstansi penegak hukum. Disimpulkan bahwa pemberantasan narkotika menuntut perpaduan upaya represif dan preventif secara seimbang, mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, modernisasi teknologi penyidikan, perluasan layanan rehabilitasi, dan sinergi multipihak demi terciptanya penanganan perkara narkotika yang berkeadilan dan berkesinambungan.
Pengujian Kepatuhan Hukum Terhadap Digitalisasi Pelayanan Publik Implementasi Digital (Studi Pada Polda Sumut) Heru Kurniawan; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2660

Abstract

Artikel ini mengkaji tingkat kepatuhan hukum dalam digitalisasi pelayanan publik kepolisian, sekaligus mengidentifikasi faktor hukum yang menentukan efektivitas kepatuhan tersebut serta kendala utama yang dihadapi dalam penerapannya melalui implementasi layanan digital di Polda Sumatera. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif-analitis, menggunakan data yang dihimpun lewat wawancara, observasi lapangan, dan penelusuran dokumen regulasi maupun praktik layanan digital kepolisian. Temuan penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan hukum berada pada kategori cukup patuh; kesesuaian normatif terhadap peraturan yang berlaku sudah tampak, tetapi belum sepenuhnya optimal secara substantif, terutama pada konsistensi prosedur, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi. Sementara itu, efektivitas kepatuhan hukum sekaligus kendala utamanya ditentukan oleh harmonisasi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, budaya hukum institusi, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan keamanan siber. Artikel ini berkesimpulan bahwa digitalisasi pelayanan publik kepolisian membutuhkan penguatan aspek hukum secara menyeluruh, bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan juga jaminan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan budaya hukum, dan modernisasi infrastruktur digital secara berkelanjutan.
Penegakan Hukum Pidana dan Hukum Adat Oleh Polres Padangsidimpuan dengan Pendekatan Dalihan Na Tolu dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Mardiani Putri Harahap; Fitri Rafianti; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2663

Abstract

Penelitian Penelitian ini mengkaji praktik penegakan hukum pidana dan penyelesaian sengketa adat oleh Polres Padangsidimpuan melalui pendekatan Dalihan Na Tolu dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Bertipe normatif-empiris, studi hanya menggunakan literatur sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal, dan pemberitaan media untuk memetakan kerangka normatif, mekanisme rujukan kasus, serta implikasi integrasi antara hukum pidana formal dan mekanisme adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Polres Padangsidimpuan menerapkan pola kerja ganda: prosedur penyidikan sesuai KUHAP berjalan berdampingan dengan praktik rujukan ke penyelesaian adat untuk perkara ringan dan konflik komunal. Prinsip Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai alat restoratif yang mempercepat resolusi sengketa dan meningkatkan legitimasi sosial, namun penerapan yang belum didukung SOP, dokumentasi, dan jaminan perlindungan korban menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, diskriminasi, dan potensi erosi akuntabilitas. Rekomendasi penelitian ini adalah penyusunan SOP rujukan yang jelas, mekanisme dokumentasi dan tinjauan internal, serta pelatihan terpadu bagi aparat dan tokoh adat. Keterbatasan studi ini adalah ketergantungan pada sumber sekunder yang menyiratkan kebutuhan penelitian lapangan lanjutan untuk memverifikasi efek kausal dan menyempurnakan kebijakan berbasis konteks lokal. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan pemetaan dokumenter kontekstual yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan operasional bagi kepolisian dan pembuat kebijakan daerah, sekaligus menawarkan agenda penelitian empiris untuk evaluasi lebih lanjut dan implementasi berkelanjutan di tingkat lokal mendesak.
Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Timah (Analisis Putusan Kasasi Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025) Chandra Purba; T. Riza Zarzani; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2664

Abstract

Perkembangan kejahatan korporasi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan entitas korporasi di sektor ekonomi strategis. Salah satu contoh paling menonjol adalah kasus korupsi dalam perdagangan komoditas timah yang melibatkan PT Timah dan Harvey Moeis, yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar dan kerusakan lingkungan. Studi ini bertujuan menganalisis regulasi tanggung jawab pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan menelaah pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam Keputusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. Penelitian ini menggunakan riset hukum normatif menggunakan pendekatan statutori, konseptual, dan kasus. Materi hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis hukum. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek tanggung jawab pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia dan berbagai peraturan sektoral. Namun, implementasi praktis masih menghadapi tantangan, terutama dalam membuktikan hubungan antara tindakan manajemen perusahaan dan niat perusahaan. Studi ini juga menunjukkan bahwa kasus korupsi PT Timah mencerminkan bentuk sistematis kejahatan korporasi yang melibatkan struktur organisasi dan kepentingan ekonomi. Penerapan teori identifikasi, tanggung jawab vikarius, dan teori budaya korporasi menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika aktivitas korporasi mendapat manfaat dari perilaku ilegal. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kerangka regulasi dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan tanggung jawab pidana korporasi yang efektif dalam memerangi korupsi dan kejahatan korporasi di Indonesia.
Tanggung Jawab Pidana Perusahaan dalam Kejahatan Penangkapan Ikan Ilegal di Indonesia Deby Sanjaya; T. Riza Zarzani; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2670

Abstract

Penangkapan ikan ilegal di Indonesia tidak lagi terbatas pada pelanggaran perikanan biasa, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi transnasional yang melibatkan kapal, pemilik modal, struktur perusahaan cangkang, rantai pasokan, dan pasar lintas batas. Dalam praktiknya, penegakan hukum tetap lebih diarahkan pada kapten dan anggota kru, sementara perusahaan yang membiayai, mengendalikan, dan mendapat manfaat dari penangkapan ikan ilegal jarang dituntut sebagai pelaku kriminal. Studi ini bertujuan pertama-tama untuk menganalisis regulasi hukum tanggung jawab pidana perusahaan dalam kejahatan perikanan di Indonesia; dan kedua, mengidentifikasi hambatan pembuktian yang menyulitkan untuk menuntut perusahaan secara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statutori, konseptual, dan kasus. Materi hukum yang digunakan meliputi legislasi perikanan, Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016, keputusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur akademik terkait. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki dasar normatif untuk menuntut korporasi; Namun, pelaksanaannya tetap lemah karena penyelidik dan jaksa penuntut umum sering gagal menghubungkan tindakan kapten dengan instruksi korporasi, manfaat korporasi, kepemilikan manfaat, dan aliran keuangan. Studi ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab korporasi dalam penangkapan ikan ilegal memerlukan model pembuktian yang lebih jelas berdasarkan manfaat korporasi, kelalaian, pola pelanggaran berulang, pelacakan kepemilikan manfaat, dan pendekatan mengikuti uang.
Co-Authors , Rahmad Sembiring Abdul Razak Nasution Abul Fauzi Tarigan Ade Muliansyah Batubara Agus Adhitama Ahmad David Amun Kamil Siregar Andar Jimmy Pintabar Ari Suganda Aries Kata Ginting arif sahlepi Arifin Bernad Tampubolon Arman Candra Arya Tjipta Prananda Asmuni Asmuni Asmuni Asmuni Aswindari Harahap Bambang Fitrianto Bambang Fitrianto Chandra Purba Damanik , Rusli Efendi Daniel Naibaho Deby Sanjaya Dedy Setiawan Dhira Ahzara Permata Edi Yaksa Edward Christian Sitohang Erika, Winda Fahilly, Anjas Fajriansyah Marpaung Fitrianto, Bambang Harahap, Aswindari Hartana , Hartana Hasman Hidayah Hendrianto Sitorus Henry Aspan Heru Kurniawan Indah Permata Sari Indra Utama Tanjung Irfanuddin Sitompul Irsyam Risdawati Ismed Ismed Ivan Astavan Manurung Jamil Jamil Jamil Jamil Jasin Dosi Raja Simarmata Joko Susilo Juli Purwanti Kenal Purba Khairul Huda Rizka M. Chaerul Rizky M. Hary Angga Pratama Sinaga M. Jamil Mardiani Putri Harahap Mhd Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar Mhd. Azhali Siregar MOCHAMMAD ERWIN RADITYO Muhammad Andafi Muhammad Andafi Muhammad Harry Angga Pratama Sinaga Munardi, Rizky Najib Albana Daulay Nana Kartika Ninda Krisnawati Septarini Hulu Onny Medaline Pintabar, Andar Jimmy Pratama Sinaga, M. Hary Angga Rahmad Rasyid Ralph Alfred Jericho David Kelana Zendrato Randi Alfian Reyhand Parlindungan Riki Andreas Simbolon Rizky Munardi Robi Krisna Rusli Efendi Damanik Sitepu, Andrian Harmon Siti Nurhayati Siti Nurhayati Syawalludin. H Tarigan, Kevin Tarmina , Tarmina Taufik Akbar Tengku Riza Zarzani N Veri Haryandi Siburian Veronika T Wahyu Numan Prasetya Wakhyuni, Emi Willyam Lorencius Hutabarat Winda Erika Yasmirah Mandasari Saragih Yazid Bustami Zales, Rabina Ziqra Elfhadjri Zul Pahmi Harahap Zulpahmi Harahap