p-Index From 2021 - 2026
21.104
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Pandecta Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jurnal Komunikasi Hukum Journal of Indonesian Legal Studies AKRUAL: Jurnal Akuntansi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY International Journal of Community Service Learning WIDYA LAKSANA International Journal of Social Science and Business Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Veteran Law Review Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ganesha Law Review Jurnal Suara Hukum Target : Jurnal Manajemen Bisnis Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Ilmiah Raad Kertha Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Media Informatika Jurnal Pacta Sunt Servanda Journal Equity of Law and Governance Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Manajemen Perhotelan Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Artificial Intelligence and Digital Business International Journal of Organizational Behavior and Policy Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Ekuitas Jurnal Pnedidikan Ekonomi Jurnal SUTASOMA Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research PESHUM JIS Siwirabuda (Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan) Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara JICL
Claim Missing Document
Check
Articles

Studi Perbandingan antara Hukum Perlindungan Anak yang Dihasilkan dari Praktik Surogasi di Indonesia dan Thailand Ni Ketut Putri Pradnya Swari; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8281

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang lahir melalui praktik surogasi (surrogacy) melalui pendekatan perbandingan hukum antara jurisdiksi Indonesia dan Thailand. Kajian ini menyoroti disparitas regulasi yang signifikan terkait status hukum anak, hak asuh, identitas biologis, serta implementasi doktrin the best interest of the child. Analisis yuridis bersandar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, yang kemudian dikomparasikan dengan Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act B.E. 2558 (2015) di Thailand. Regulasi Thailand secara eksplisit telah mengatur surogasi altruistik dengan memberikan pengakuan legal terhadap hak-hak intended parents. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, konseptual, dan komparatif guna mengidentifikasi adanya rechtsvacuum (kekosongan hukum) serta implikasi yuridisnya terhadap hak-hak fundamental anak. Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara sumber sekunder diperoleh melalui literatur hukum serta studi bioetika internasional. Hasil analisis mengindikasikan bahwa Thailand menyediakan kerangka hukum yang lebih komprehensif melalui pengakuan status anak sebagai anak sah dari intended parents sejak kelahiran, di bawah supervisi ketat Komite PMRT untuk mitigasi eksploitasi. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum yang mengikat status anak pada ibu surrogat berdasarkan Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan. Hal ini memicu kerentanan terhadap konflik kewenangan asuh dan potensi pelanggaran Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).
Kedudukan Balu Luh Berkenaan Dengan Hak Dan Kewajiban Sebagai Krama Istri Di Desa Adat Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Bali I Gede Wisnu Darma Suta; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Balu Luh serta penjaminan hak dan kewajibannya dalam perspektif hukum adat di Desa Adat Abang Batudinding. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap awig-awig, pararem, dan peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pararem Desa Adat telah mengatur klasifikasi Balu Luh beserta kewajiban adatnya, seperti ayahan, ngayah, dan kewajiban sosial lainnya. Dalam kondisi tertentu, Balu Luh juga menggantikan peran suami dalam struktur krama adat. Namun, pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada kewajiban dibandingkan hak yang diterima. Dalam praktiknya, Balu Luh tetap menjalankan kewajiban adat secara penuh, tetapi belum memperoleh hak yang seimbang, terutama terkait hak waris dan penguasaan harta peninggalan suami. Balu Luh umumnya hanya memperoleh hak pakai atas harta dengan persetujuan keluarga purusa. Selain itu, ditemukan ketidakkonsistenan praktik adat akibat pergantian kepemimpinan desa adat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan hukum dan keadilan gender.
Implikasi Yuridis Penugasan Anggota Polri Aktif dalam Jabatan Sipil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 I Komang Angga Adi Setiawan; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7144

Abstract

Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif dalam jabatan sipil menimbulkan perdebatan dalam perspektif negara hukum karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mempengaruhi prinsip profesionalitas dan netralitas institusi kepolisian. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, keberadaan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan pasal tersebut menimbulkan celah interpretasi yang memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penugasan anggota Polri dalam jabatan sipil dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap penugasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) membuka ruang bagi penugasan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, anggota Polri yang hendak menduduki jabatan di luar institusi kepolisian wajib terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat prinsip profesionalitas dan netralitas Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Penanganan Sengketa Bisnis Rental Kendaraan di Bali: Evaluasi Urgensi Legalitas Wna dan Kepatuhan Visa I Gede Wisnu Darma Suta; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 3 (2026): Mei: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i3.1015

Abstract

This study examines the urgency of foreign nationals' (WNA) legal status and visa compliance in the vehicle rental business in Bali, as well as its impact on business disputes involving local entrepreneurs. The increasing number of international tourists visiting Bali has spurred the growth of vehicle rental services, yet it has also given rise to illegal practices by foreign nationals such as misuse of tourist visas for commercial purposes, tax evasion, and unfair business competition. This research adopts a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches, referring to key legal documents including Law No. 6 of 2011 on Immigration, Law No. 6 of 2023 on Manpower, Ministerial Regulation No. 21 of 2016, and Bali Regional Regulation No. 5 of 2016 on Tour Guiding. The findings highlight the vulnerability of rental contracts under Article 1548 of the Indonesian Civil Code, risks of breach of contract, and widespread violations of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system, the penalties of which are imposed on rental owners. Nationality disparities and weak immigration oversight further undermine the effectiveness of law enforcement. This study concludes that legal protection for local business actors relies heavily on the legal clarity of WNA status, the appropriateness of 1 visa categories, and strong inter-agency coordination. The novelty of this research lies in integrating legal analysis of WNA legitimacy with a dispute resolution framework specific to the vehicle rental sector in Bali’s tourism landscape a perspective that has been largely overlooked in prior studies. The recommendations include strengthening rental contracts, enhancing coordinated supervisory mechanisms, and harmonizing civil and criminal law to establish a stronger deterrent effect.
Dilema Status Keperdataan Anak Hasil Gestational Surrogacy dalam Hukum Adat Bali: Studi Sinkronisme antara UU Kesehatan dan Asas Kapurusa : The Dilemma of the Legal Status of Children Born via Gestational Surrogacy under Balinese Customary Law: A Study of the Synchronisation between the Health Act and the Principle of Kapurusa Ni Putu Ega Parwati; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; Ni Luh Sukma Imagy
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 9 No. 1 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v9i1.22

Abstract

This study aims to analyze the synchronicity of the civil status regulations of children resulting from gestational surrogacy (womb rental) and examine the legal standing of the child in the Kapurusa inheritance system in Bali to ensure legal certainty for Sentana. The main problem in this study is the antinomy of norms between Article 154 of Law Number 17 of 2023 concerning Health which prohibits surrogacy with the principle of Mater Semper Certa Est (the mother is the one who gives birth) in the Civil Code, which has implications for the uncertainty of the child's genetic identity. In addition, there is a dilemma in Balinese customary law where the process of birth through another woman's womb is considered to cause the status of Cemer (impure) which can revoke the child's inheritance rights as a successor to the male line (Purusa). This research is a juridical-normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Primary and secondary legal sources are analyzed qualitatively-normatively with a deductive thinking pattern. The research findings show that Indonesian positive law remains bogged down in the formalities of the birth process, thus severing the civil relationship between a child and its genetic mother. In Balinese customary law, children resulting from surrogacy can gain legitimacy as legitimate Sentana through a legal discovery mechanism, namely by integrating scientific evidence (DNA) into a customary village decree (Pararem) and followed by a special purification ritual (Prayascita or Pebayuh) to neutralize anomalies in the birth process. This reconstruction is crucial to protecting children's human rights and inheritance rights amidst the disruption of modern medical technology..
Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Konteks Bisnis Modern: Kebijakan, Regulasi, dan Implikasinya bagi Pelaku Usaha Made Ashisri Irmawanthi; Ni Ketut Sari Adnyani; Ni Luh Wayan Yasmiati
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.917

Abstract

Perkembangan teknologi dan transformasi digital telah mengubah lanskap dunia bisnis secara signifikan. Dalam konteks ini, hak atas kekayaan intelektual menjadi salah satu elemen strategis yang menentukan daya saing, keberlanjutan usaha, serta perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Namun, kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terhadap pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai potensi kerugian, seperti penyalahgunaan merek, pembajakan karya cipta, serta pemanfaatan inovasi tanpa izin oleh pihak lain. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual di Indonesia dan mengkaji implikasi hukum serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkannya di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap dalam mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual, meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses terhadap proses pendaftaran, biaya yang dianggap memberatkan, serta meningkatnya pelanggaran kekayaan intelektual di ruang digital. Kesimpulannya, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual perlu dioptimalkan melalui penyederhanaan kebijakan, peningkatan edukasi hukum kepada pelaku usaha, serta penguatan penegakan hukum yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menciptakan iklim bisnis yang sehat, kompetitif, dan inovatif di Indonesia.
Co-Authors ., Ida Ayu Putu Sri Utari ., Ni Putu Krisna Priandari abram purba Agus Sujana, Komang Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anam, Miftahul Anastasia, Ester Gloria Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardya, Si Ngurah Ariawan, Detha Djoni Asrini, Ni Kadek Putus Ave Christina Hananda Ayu Agustini, Ni Komang Ayu Eka, Dewa Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Beatrix Hutasoit Berliana Mawarni, Komang Febri Bhalqis N Firmansyah Cucumandalin, I Ketut Samuel Dani Ilham Dani Ilham Dantes, Komang Putri Komang Febrinayanti Des Alpin Desak Laksmi Brata Desak Made Dwipayani Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Elly Herliyani Erisa Agus Tiana Umi Saputri Fadillah, Nazarina Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade Fathullah, Seni Kamalia Rizki Febrianta, Komang Panji Febriyanti Dantes, Komang Frisma Indra Prastya, Komang G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Hadi, I Gusti Ayu Apsari Handini, Selli Hutasoit, Beatrix I Dewa Gede Herman Yudiawan I G A Lokita Purnamika Utami I Gede Wisnu Darma Suta I Gede Wisnu Darma Suta I Gede Yoga Esa Mahendra I Gede Yudi Wisnawa I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Gusti Ayu Purnamawati I Gusti Ngurah Kesa Janardana I Kadek Agus Yudi Luliana I KETUT SUDANTRA I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yudana I Putu Agus Yudha Artama I Putu Ngurah Wage Myartawan I Wayan Artawan I Wayan Gede Wisnu I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I WAYAN WINDIA I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Putu Purnami Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama Ida Bagus Putu Yudha Putra Ira Octaviyani . Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jima, Selviana Jose Widyatama Lingga Juliasih, Ni Wayan Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Budi Hartayani Kadek Dhyan Wahyuni Kadek Dwi Elvitriana Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Oktavianiasih Kadek Sri Indriyani Kadek Sumarni Kadek Surya Alit Dharma Putra Kadek Tia Yuliastari Kadek Widiantika Kadek Widya Puspayani Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Ayu Asiti Sari Ketut Ayu Astiti Sari Ketut Meri Kertiasih Ketut Pastika Jaya Ketut Sinta Suryaningsih Ketut Yuli Widiasari Komang Agus Sujana Komang Ary Putra Dharmawan Komang Dandi Permana Yudha Komang Derin Rediasa Komang Dewi Suryaningrat Komang Diah Prabawati Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Tria Anggreni Krisnangga Nayotama, Putu Ararya Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Laksmi Brata, Desak Lompoh Egia Nuansa Pinem Luh Ayu Sri Wahyuni M.Cs S.Kom I Made Agus Wirawan . M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Ashisri Irmawanthi Made Bagas Ari Kusuma D Made Deby Listianitari Made Sugi Hartono Mandriani, Ni Nyoman Mandriani, Ni Nyoman Mangku, Dewa Gede Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Maria Widiastuti mario silitonga Mas Adipa Putra, Putu Eka Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Ketut Putri Pradnya Swari Ni Ketut Restini Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri Ni Komang Githa Chandra Dew Ni Komang Intan Kumala Sari Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Luh Gede Erni Sulindawati Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Sukma Imagy Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mahachandra Saraswati Mastera Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Wiratini Ni Nyoman Mandriani Ni Nyoman Mandriani NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Diah Luckyta Maharani Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Mira Kusuma Yanti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Ni Wayan Sukerti Ningsih, Putu Maysi Merta Nur Widyas Junior Timbeng Nyoman Tri Antika Dewi Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Pitriyantini, Putu Eka Pranata Kusuma, Kadek Agus Pratiwi , Ni Kadek Mira Pratiwi, Ni Kadek Mira Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Puspa Ariawan, Gede Adi Putra Permana, Hadi Putra, G. Aditya Nugraha Putra, I Made Dwi Cahya Prayogi Putri, Made Kharisma Putu Agung Anditha Herlambang Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Ocha Dana Parwata Putu Pipit Pricellia Eka Putri Putu Utari Praba, Dewa Ayu Putu Yogi Satya Eka Vinaya Putus Asrini, Ni Kadek Rachmawati, Ayu Dewi Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rama Laksana, Dewa Agung Budi Randy Ray Sinaga Ratna Artha Windari Rediasa, Komang Derin Restini, Ni Ketut Salles, Sergio Salwa Shafira Saputra, I Nyoman Pasek Hadi Selli Handini Selviana Jima Si Ngurah Ardya Sinaga, Randy Ray Sitio, Yehuda Joshwilly Suci Putri, Agatha Sukma Devi, I.G.A.Meta Sumarni, Kadek Suryana, Kadek Dedy Tahani Zulfa Pranoto Tee-Anastacio, Princess Alyssa D. Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Triandhi Mayuda Putra, I Komang Gede Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Veronika Wulandari Windari , Ratna Artha Yana Saputra, Putu Agus Yanti, Ni Putu Mira Kusuma Yasepa, Komang Bino Yasmiati, Ni Luh Wayan Yudha Putra, Ida Bagus Putu Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yudiawan Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni