Articles
Mahar Politik Calon Kepala Daerah
Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (557.331 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v2i1.8184
Menjadi kepala daerah di era dem-okrasi transaksional saat ini tidaklah mudah. Bila tidak menyiapkan ma-har politik kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang ber-hasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap se-bagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pem-biayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu ka-pal parpol dipastikan tidak akan terkembang, dan kapal parpol tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan.
Deparpolisasi Partai Sebagai Motif Timbulnya Calon Perseorang
Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1321.35 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i2.8203
Salah satu fungsi partai politik adalah menjadi sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Tetapi sayangnya, fungsi sentral tersebut mengalami degradasi. Sedikit demi sedikit, partai politik mengalami proses pelemahan yang sering disebut sebagai deparpolisasi. Deparpolisasi terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, maupun persepsi publik, atau sikap amoral dari anggota partai politik. Adanya deparpolisasi ini mengakibatkan partai politik mengalami krisis kepercayaan yang berakibat pada timbulnya calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan atau independen.Deparpolisasi terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, maupun persepsi publik, atau sikap amoral dari anggota partai politik. Adanya deparpolisasi ini mengakibatkan partai politik mengalami krisis kepercayaan yang berakibat pada timbulnya calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan atau independen.
Matryoshka dan Filosofi Bernegara Federasi Rusia
Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1371.804 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v3i5.16461
Matryoshka merupakan sebuah boneka kayu terkenal di negara Rusia. Ia terdiri dari beberapa boneka yang tersusun dari kecil ke besar. Boneka yang lebih kecil dapat disimpan dalam boneka yang lebih besar, begitu seterusnya. Matryoshka (bahasa Rusia: матрёшка) adalah boneka khas Rusia. Nama "matryoshka" diambil dari nama "Matryona", yang merupakan nama dari seorang wanita yang bertubuh gemuk. Model-model boneka matryoshka dapat bervariasi sebagai contoh bentuk gadis petani dengan pakaian tradisional, karakter dongeng sampai para pemimpin Soviet.
Gagasan Perekonomian Nasional Sebagai Identitas Konstitusi Indonesia
Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v3i2.22350
Indonesia tidak menganut Sistem ekonomi tradisional, Sistem ekonomi komando, Sistem ekonomi pasar, maupun Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi maka dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi. Demokrasi Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan keejahteraan masyarakat.
Model Diversifikasi Sistem Perwakilan Rakyat
Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1031.683 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i3.8209
Keberadaan partai politik di negara demokrasi sangat dibenarkan. Ia dijadikan sebagai pilar demokrasi dan pelaksana kedaulatan rakyat. Substansi pokok partai politik berupa kedaulatan (status) dan peranan (role) merupakan hal penting dalam perjalanan sistem demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena keduanya memainkan peran penghubung antara pemerintah negara dengan warga negaranya.
Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik
Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 4 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1050.577 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i4.8216
Fenomena calon tunggal pada pemilihan umum kepala daerah serentak mewarnai suhu politik di Indonesia. Hal ini bermula pada tahun 2015 dengan terdapatnya tiga daerah dan tahun 2017 terdapat sembilan daerah, dan kemungkinan masih tetap ada dalam pemilukada berikutnya. Munculnya fenomena ini disebabkan karena kurangnya partisipasi partai politik untuk mengajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berdampak pada terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon saja.
Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada
Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 7 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (803.325 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v2i7.8526
Kekuatan rakyat ternyata memang masih memiliki peran besar dalam Pemilihan umum. Hal itu terlihat dari Pilkada yang terjadi di kota Makasar. Partai-partai Politik beramai-ramai hanya mengajukan satu calon pasangan, berhadapan dengan lawan berupa kotak kosong. Hal yang tentunya diyakini oleh kalangan elit partai pasti akan menghasilkan kemenangan gemilang tanpa lawan. Tetapi kenyataan berkata lain, ternyata hasilnya malah berbuah sebaliknya. Masyarakat lebih banyak memilih kotak kosong ketimbang calon tunggal dukungan partai politik, sehingga secara otomatis pemenangnya adalah kotak kosong itu sendiri.
Kepentingan Politik Itu Tak Abadi
Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (880.493 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v2i3.8190
Kehidupan masyarakat di alam demokrasi memang tak terlepas dari keikutsertaan dalam kontestasi poli-tik. Kekisruhan politik di pentas panggung demokrasi malah men-imbulkan pertikaian di kalangan masyarakat. permusuhan, teror, in-timidasi, bahkan pembunuhan kerap terjadi antar para pendukung. Padahal antar elit politik sendiri kerap bemesraan pasca perseteruan diantara mereka sendiri. Lagi-lagi korbannya adalah masyarakat bawah pada ranah akar rumput yang tidak memahami hakikat poli-tik itu sendiri. Mereka melupakan bahwa di balik politik yang diusung para elit politik ada kepentingan yang dijadikan sebagai pencapaian tujuan partai politik. Partai politik ada bukan karena mereka ingin me-wakili suara rakyat pendukungnya, tetapi karena adanya kepentingan mereka sendiri.
Local Tax Collection System and Regional Retribution In the Era of Regional Autonomy in Indonesia
RR Dewi Anggraeni;
Nur Rohim Yunus;
Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v4i3.18546
Abstract:One of the important sources of regional income (APBD) to finance the implementation of regional government and development is local taxes. Regional Tax is a mandatory contribution owed by individual or corporate taxpayers to the region without direct compensation in balance. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study stated that the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy in terms of the Law on Regional Taxes and Levies was to adopt a self-assessment system; not adhere to the Government/Official assessment system. In addition, the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy has a smaller impact than the tax burden borne by the community. Therefore, the solution to this, the central government must continue to make major changes in the PDRD system.Keyword: Local Tax; APBD; PDRDAbstrak:Salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menganut sistem self asessment; bukan menganut sistem Government/Official assesment. Selain itu, sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah memberikan dampak yang lebih kecil dari pada beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karenanya, solusi terhadap hal tersebut, pemerintah pusat harus terus melakukan perubahan besar dalam sistem PDRD.Kata Kunci: Pajak Daerah; APBD; PDRD
Reformasi Radikal Konstitusi Negara Rusia
Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (930.426 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v1i5.9004
Rusia merupakan sebuah negara besar yang mengalami perubahan sistem ketatanegaraan yang unik. Sebelum tahun 1917 ia merupakan sebuah kekaisaran dipimpin seorang Tsar, namum akhirnya berubah dalam revolusi dipimpin Lenin menjadi sebuah Konfederasi Uni Soviet Sosialis Rusia yang berhaluan Komunisme. Namun akhirnya Konfederasi Uni Soviet mengalami kemunduran dan keruntuhan, khususnya pada saat pergulingan kekuasaan Mikhail Gorbachev oleh Gennady Yanayev. Sehingga pada masa Presiden Boris Yeltsin, Uni Soviet bubar dan berubah menjadi Federasi Rusia. Pada tahun 1993 dibentuklah Konstitusi baru sebagai perubahan bentuk negara Rusia menjadi negara Federasi. Tepatnya tanggal 12 Desember 1993 hasil suara perubahan dinyatakan bulat dan disahkan dalam Keputusan Presiden Rusia tertanggal 15 Oktober 1993 No. 1633. Suara perubahan itu merupakan suara dari pemegang suara populer dalam rancangan Konstitusi Federasi Rusia atau dikenal dengan istilah “The popular vote” dan bukan melalui referendum. Hal ini dilakukan guna menghindari kekacauan stabilitas negara. Padahal seharusnya dasar perubahannya harus mengacu pada peraturan undang-undang tentang Referendum dari RSFSR yang menyatakan bahwa Konstitusi hanya dapat diubah dengan suara mayoritas dari para pemilih negara, tetapi hal ini tidak dilakukan. Finalnya Konstitusi Federasi Rusia pada tahun 1993 mulai berlaku setelah melalui publikasi dalam “Rusia koran” pada tanggal 25 Desember 1993.