p-Index From 2020 - 2025
26.216
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Aquacoastmarine Bestuur 'ADALAH Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal ETTISAL Journal of Communication JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Jurnal Hukum Samudra Keadilan MIZAN Journal of Creativity Student Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Mizan: Journal of Islamic Law STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic & Fisheries Sciences Jurnal Hukum Islam Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Mavisha: Law And Society Journal Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam
Claim Missing Document
Check
Articles

Mahar Politik Calon Kepala Daerah Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.331 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i1.8184

Abstract

Menjadi kepala daerah di era dem-okrasi transaksional saat ini tidaklah mudah. Bila tidak menyiapkan ma-har politik kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang ber-hasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap se-bagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pem-biayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu ka-pal parpol dipastikan tidak akan terkembang, dan kapal parpol tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan.
Deparpolisasi Partai Sebagai Motif Timbulnya Calon Perseorang Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1321.35 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i2.8203

Abstract

Salah satu fungsi partai politik adalah menjadi sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Tetapi sayangnya, fungsi sentral tersebut mengalami degradasi. Sedikit demi sedikit, partai politik mengalami proses pelemahan yang sering disebut sebagai deparpolisasi. Deparpolisasi terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, maupun persepsi publik, atau sikap amoral dari anggota partai politik. Adanya deparpolisasi ini mengakibatkan partai politik mengalami krisis kepercayaan yang berakibat pada timbulnya calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan atau independen.Deparpolisasi terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, maupun persepsi publik, atau sikap amoral dari anggota partai politik. Adanya deparpolisasi ini mengakibatkan partai politik mengalami krisis kepercayaan yang berakibat pada timbulnya calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan atau independen.
Matryoshka dan Filosofi Bernegara Federasi Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1371.804 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v3i5.16461

Abstract

Matryoshka merupakan sebuah boneka kayu terkenal di negara Rusia. Ia terdiri dari beberapa boneka yang tersusun dari kecil ke besar. Boneka yang lebih kecil dapat disimpan dalam boneka yang lebih besar, begitu seterusnya. Matryoshka (bahasa Rusia: матрёшка) adalah boneka khas Rusia. Nama "matryoshka" diambil dari nama "Matryona", yang merupakan nama dari seorang wanita yang bertubuh gemuk. Model-model boneka matryoshka dapat bervariasi sebagai contoh bentuk gadis petani dengan pakaian tradisional, karakter dongeng sampai para pemimpin Soviet.
Gagasan Perekonomian Nasional Sebagai Identitas Konstitusi Indonesia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i2.22350

Abstract

Indonesia tidak menganut Sistem ekonomi tradisional, Sistem ekonomi komando, Sistem ekonomi pasar, maupun Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi maka dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi. Demokrasi Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan keejahteraan masyarakat.
Model Diversifikasi Sistem Perwakilan Rakyat Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1031.683 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i3.8209

Abstract

Keberadaan partai politik di negara demokrasi sangat dibenarkan. Ia dijadikan sebagai pilar demokrasi dan pelaksana kedaulatan rakyat. Substansi pokok partai politik berupa kedaulatan (status) dan peranan (role) merupakan hal  penting dalam perjalanan sistem demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena keduanya memainkan peran penghubung antara pemerintah negara dengan warga negaranya.
Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 4 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1050.577 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i4.8216

Abstract

Fenomena calon tunggal pada pemilihan umum kepala daerah serentak mewarnai suhu politik di Indonesia. Hal ini bermula pada tahun 2015 dengan terdapatnya tiga daerah dan tahun 2017 terdapat sembilan daerah, dan kemungkinan masih tetap ada dalam pemilukada berikutnya. Munculnya fenomena ini disebabkan karena kurangnya partisipasi partai politik untuk mengajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berdampak pada terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon saja. 
Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 7 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (803.325 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i7.8526

Abstract

Kekuatan rakyat ternyata memang masih memiliki peran besar dalam Pemilihan umum. Hal itu terlihat dari Pilkada yang terjadi di kota Makasar. Partai-partai Politik beramai-ramai hanya mengajukan satu calon pasangan,  berhadapan dengan lawan berupa kotak kosong. Hal yang tentunya diyakini oleh kalangan elit partai pasti akan menghasilkan kemenangan gemilang tanpa lawan. Tetapi kenyataan berkata lain, ternyata hasilnya malah berbuah sebaliknya. Masyarakat lebih banyak memilih kotak kosong ketimbang calon tunggal dukungan partai politik, sehingga secara otomatis pemenangnya adalah kotak kosong itu sendiri.  
Kepentingan Politik Itu Tak Abadi Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (880.493 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i3.8190

Abstract

Kehidupan masyarakat di alam demokrasi memang tak terlepas dari keikutsertaan dalam kontestasi poli-tik. Kekisruhan politik di pentas panggung demokrasi malah men-imbulkan pertikaian di kalangan masyarakat. permusuhan, teror, in-timidasi, bahkan pembunuhan kerap terjadi antar para pendukung. Padahal antar elit politik sendiri kerap bemesraan pasca perseteruan diantara mereka sendiri. Lagi-lagi korbannya adalah masyarakat bawah pada ranah akar rumput yang tidak memahami hakikat poli-tik itu sendiri. Mereka melupakan bahwa di balik politik yang diusung para elit politik ada kepentingan yang dijadikan sebagai pencapaian tujuan partai politik. Partai politik ada bukan karena mereka ingin me-wakili suara rakyat pendukungnya, tetapi karena adanya kepentingan mereka sendiri.
Local Tax Collection System and Regional Retribution In the Era of Regional Autonomy in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.18546

Abstract

Abstract:One of the important sources of regional income (APBD) to finance the implementation of regional government and development is local taxes. Regional Tax is a mandatory contribution owed by individual or corporate taxpayers to the region without direct compensation in balance. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study stated that the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy in terms of the Law on Regional Taxes and Levies was to adopt a self-assessment system; not adhere to the Government/Official assessment system. In addition, the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy has a smaller impact than the tax burden borne by the community. Therefore, the solution to this, the central government must continue to make major changes in the PDRD system.Keyword: Local Tax; APBD; PDRDAbstrak:Salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menganut sistem self asessment; bukan menganut sistem Government/Official assesment. Selain itu, sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah memberikan dampak yang lebih kecil dari pada beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karenanya, solusi terhadap hal tersebut, pemerintah pusat harus terus melakukan perubahan besar dalam sistem PDRD.Kata Kunci: Pajak Daerah; APBD; PDRD 
Reformasi Radikal Konstitusi Negara Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.426 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.9004

Abstract

Rusia merupakan sebuah negara besar yang mengalami perubahan sistem ketatanegaraan yang unik. Sebelum tahun 1917 ia merupakan sebuah kekaisaran dipimpin seorang Tsar, namum akhirnya berubah dalam revolusi dipimpin Lenin menjadi sebuah Konfederasi Uni Soviet Sosialis Rusia yang berhaluan Komunisme. Namun akhirnya Konfederasi Uni Soviet mengalami kemunduran dan keruntuhan, khususnya pada saat pergulingan kekuasaan Mikhail Gorbachev oleh Gennady Yanayev. Sehingga pada masa Presiden Boris Yeltsin, Uni Soviet bubar dan berubah menjadi Federasi Rusia. Pada tahun 1993 dibentuklah Konstitusi baru sebagai perubahan bentuk negara Rusia menjadi negara Federasi. Tepatnya tanggal 12 Desember 1993 hasil suara perubahan dinyatakan bulat dan disahkan dalam Keputusan Presiden Rusia tertanggal 15 Oktober 1993 No. 1633. Suara perubahan itu merupakan suara dari pemegang suara populer dalam rancangan Konstitusi Federasi Rusia atau dikenal dengan istilah “The popular vote” dan bukan melalui referendum. Hal ini dilakukan guna menghindari kekacauan stabilitas negara. Padahal seharusnya dasar perubahannya harus mengacu pada peraturan undang-undang tentang Referendum dari RSFSR yang menyatakan bahwa Konstitusi hanya dapat diubah dengan suara mayoritas dari para pemilih negara, tetapi hal ini tidak dilakukan. Finalnya Konstitusi Federasi Rusia pada tahun 1993 mulai berlaku setelah melalui publikasi dalam “Rusia koran” pada tanggal 25 Desember 1993.
Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman abd rahman dahlan Abdurahman Abdurrahman Abdurrauf Abdurrauf Abu Tamrin Achmad Irwan Hamzani Afidah Wahyuni, Afidah Afrinal Afrinal Agustin, Suciati Ahmad Mukri Aji Al-Fatih, Solahudin Aliyeva Patimat Shapiulayevna Andri Gunawan Andri Gunawan Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Aravik, Havis Arif Mohamad Azhar Annas Arrois, Syaiful Makhi Ula Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Atep Abdurofiq, Atep Azizah Azizah Bambang Ali Kusumo Dianna Primadianti Dien Noviany Rahmatika Disemadi, Hari Sutra Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati, Dwi Eleven Saputra Faiqatul Husna Fajar, Abbas Sofwan Matlail Fathinuddin Fathinuddin Fifik Wiryani Fitria Esfandiari Fitriyani Zein Fitriyani Zein Frida Aprillia Wahjudi Gilang Rizki Aji Putra Hamlan Andi Baso Malla Harahap, Putri Ramadayanti Harefa, Meilinda Suriani Harisah, Harisah Havis Arafik Hikmatiar, Erwin Ida Susilowati Ika Ika Atikah Indithohiroh, Rosa Intana Sari, Tiara Irfan Hielmy Irwan Irwan karmawan karmawan Khaeruddin Yusuf Kusniawati, Kusniawati Latipah Nasution Latipah Nasution Mahmudi, Abdul Halim Malla, Hamlan Andi Baso Mara Sutan Rambe Mardhotillah, Ananda Mesraini Mesraini Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Muhammad Nasser Muhammad Sholeh Muhammad Sholeh MUHAMMAD SHOLEH Muttaqin, Ahmad Izza Najih, Mokhammad Nasution, Latipah Noor Prasetyo, Said Novi Rizka Amalia Nur Oktaviana, Ulfah Nur Putri Hidayah Nurul Ummah Permata Mei Kartika Pramuja, Imam Putra, Gilang Rizki Aji Raihani, Fina Refly Setiawan Rezki, Annissa Rohmah, Siti Ngainnur Rosdiana Rosdiana Rulia Feriera Saptaning Ruju Paminto Setiawan, Refly Sholahuddin Al-Fatih SIAGIAN, AMRIZAL Siregar, Kamaluddin Sitanggang, Jonatan Pardamean Siti Marwiyah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Romlah Siti Romlah Siti Romlah Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Surya Anoraga Syarifah Gustiawati Mukri Taryono Taryono Taryono Taryono Tavia Yuga Ayutia Trini Diyani Trini Diyani Wicaksono, Galih Wasis Yan Kahnovich Yunasril Ali Yusman Yusman Yusman, Yusman Yusuf, Khaeruddin Zahrotunnimah Zahrotunnimah Zein, Fitriyani