Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

26.216

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Aquacoastmarine Bestuur 'ADALAH Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal ETTISAL Journal of Communication JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Jurnal Hukum Samudra Keadilan MIZAN Journal of Creativity Student Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Mizan: Journal of Islamic Law STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic & Fisheries Sciences Jurnal Hukum Islam Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Mavisha: Law And Society Journal Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam

Yunus, Nur Rohim

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Author-ID : 2497438

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 317 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

3 4 5 6 7

Kehancuran Komunisme Soviet dan Kebangkitan Demokrasi Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 7 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Negara Rusia merupakan negara yang memiliki historis yang panjang. Bahkan ahli sejarah mengatakan bahwa Rusia merupakan bangsa yang berperadaban besar. Negara yang memiliki wilayah terluas di dunia ini secara garis besar pernah mengalami tiga kali pergantian model Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan, yaitu Negara Kesatuan-Monarki, Negara Konfederasi-Republik Sosialis, dan Negara Federasi-Republik Demokrasi. Hal ini tergambar jelas dalam nama negaranya, sebagaimana Indonesia yang mencantumkan Republik di awal nama negara. Rusia di masa awal menggunakan pola kerajaan, maka namanya dikenal dengan Kekaisaran Rusia. Periode kedua di masa kekuasaan Lenin, Rusia menjadi bagian terbesar Konfederasi Soviet dengan nama Uni Sosialis Soviet Rusia (USSR). Sedang pada periode ketiga berubah menjadi negara serikat atau federal dengan nama Federasi Rusia. Hal ini sesuai dengan Teori Bentuk Negara dan Teori Bentuk Pemerintahan dalam buku karya A Salman Maggalatung yang membagi bentuk negara menjadi tiga, yaitu; Unity State (Negara Kesatuan), Federal State (Negara Serikat), dan Confederation State (Negara Konfederasi). Sedang bentuk pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu; Monarki dan Republik (Maggalatung, 2013: 78-81). Berbeda halnya filsuf Rusia ternama, Nikolai Berdyaev (1874-1948) yang memberikan pandangan bahwa sistem pemerintahan Rusia terbagi atas 5 model, yaitu; Rus Kiev, Rus Tatar-Mongol, Rus Moskow, Rusia peter (Imperium Rusia), dan Rusia Soviet. Setiap perubahan bentuk pemerintahan yang dialami oleh Rusia menjadikan negara ini tetap bertahan dan menjadikan perubahan tersebut sebagai bentuk nilai-nilai tersendiri dan terinternalisasi di setiap warga negaranya. Menurutnya Rus’ Kiev (Kievan Rus) berdampak fundamen dalam sisi religiusitas warga negaranya dengan berbasis Kristen Timur (Orthodoks), yang sangat bertolak belakang dengan masa Rus Tatar-Mongol yang lebih dipengaruhi oleh budaya Asia dan Islam dalam sisi religiusitas warga negaranya. Sedang peralihan ke masa Rus Moskow ditandai dengan semangat nasionalisme dan ekspansionisme yang mempengaruhi berbagai segi pemerintahan Rusia, dan menghasilkan imperium Rusia dengan teritorial yang luas

Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019 Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 8 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Komposisi perhelatan akbar pemilihan umum presiden 2019 dipastikan akan sama dengan pemilu presiden tahun 2014 yaitu pertarungan sengit antara Kubu Jokowi melawan kubu Prabowo. Bedanya kubu Jokowi hanya didukung lima partai, sedang kubu Prabowo didukung oleh enam partai. Kelima partai pendukung Jokowi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), atau lebih dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sedang kubu Prabowo didukung enam partai politik yaitu Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang, dan Partai Golongan Karya (Golkar), atau dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih (KMP). Sedang Partai Demokrat yang dinahkodai mantan Presiden SBY menjadi partai penyeimbang.

Indonesia's Income Tax Regulatory dilemma RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.18591

Pajak memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak berasal dari kontribusi yang diberikan masyarakat dan hasil kontribusi tersebut kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum.

Wakil Rakyat Jangan Anti-kritik Rakyat Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Melindungi lembaga atau personal anggota lembaga tidak mesti harus menggunakan tameng besi berduri yang dapat membinasakan orang lain. Apalagi ternyata orang yang dianggap berbahaya tersebut malah menjadi pemilik kedaulatan utama dari sang pemegang tameng. Sedang yang berupaya melindungi diri menyadari dirinya hanyalah meminjam kedaulatan dan dicap sebagai “wakil” belaka. Bak drama perang kolosal, perlindungan dengan menggunakan tameng dengan senjata pedang yang bisa saja menebas penyerangnya. Tentu saja penyerang dalam drama kolosal ini dianggap sebagai penjahat yang harus dihancurkan. Tetapi drama kolosal ini akan berubah menjadi drama komedi bila ternyata yang dianggap penyerang ternyata adalah majikan yang harus dilindungi dan dilayani.

Hak Untuk Mendapatkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Dalam Ranah Hak Asasi Manusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 11 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Hak Asasi Manusia merupakan hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia yang bersifat universal. hak ini tidak dapat dihapuskan walaupun banyak melakukan pelanggaran terhadapnya.

The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Nur Rohim Yunus; RR Dewi Anggraeni; Annissa Rezki
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Transgender viewed from the perspective of positive law, health, and cultures in Indonesia Fifik Wiryani; Nurul Ummah; Mokhammad Najih; Muhammad Nasser; Nur Rohim Yunus
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 29 No. 2 (2021): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v29i2.16916

Transgender people are seen as an abnormal minority group that bends the accepted sexual orientation against the cultures in Indonesia. This trend is also believed to be more prone to diseases. From the perspective of ius constitutum, transgender people are under different protection as set forth in Article 1 paragraph (3) of Law Number 39 of 1999 and Article 28 J of the 1945 Indonesian Constitution. However, the human rights governed are restricted to moral and religious, security, and public order rights. In the view of the positive law, in terms of health, every individual has the right to decide how they should live their life, but health is generally linked to diseases. When it comes to this matter, it can also be deemed inappropriate or deviant. Transgender people may be deprived of society, and they may have narrower room for their day-to-day activities such as mingling in religious activities and society, and even going to the restroom). This sexual tendency could also cause a serious disease like HIV/AIDS and irritate others due to their existence around them. In a different view, transgender people are recognized by the State that attempts to save them from conflicting thoughts of their existence. To conclude, being transgender is an inner disease existing in an individual. Although it is seen as normal by transgender people, this reality is still seen as discomfort by others.

Weakening Tradition: The Shifting in Same-Clan Marriage Prohibition in Mandailing Batak Ahmad Mukri Aji; Mara Sutan Rambe; Nur Rohim Yunus; Rulia Feriera
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v21i2.23729

Same-clan marriage is prohibited among the Mandailing Batak society. The practice is considered to harm partuturon (designation within the family relationship). However, people have started to violate this prohibition. Sanctions for the violators have no longer been imposed. This indicates the weakening of the customary law in society. This is a legal anthropological inquiry involving observations and interviews with the customary leaders of the Mandailing Batak Society and those who practice the same-clan marriage. This research finds that factors influencing the changes in the same-clan marriage include Islamic teachings, modernity, improvement in education, and people's mobility. Abstrak: Perkawinan sesama marga dilarang di kalangan masyarakat Batak Mandailing. Praktik tersebut dianggap merugikan partuturon (sebutan dalam hubungan keluarga). Namun, larangan tersebut sudah mulai dilanggar oleh masyarakat. Sanksi bagi pelanggar sudah tidak berlaku lagi. Hal ini menunjukkan melemahnya hukum adat dalam masyarakat. Penelitian antropologi hukum ini menggunakan observasi dan interview kepada para pemimpin adat Masyarakat Batak Mandailing dan mereka yang melakukan perkawinan sesama marga. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti modernitas, peningkatan pendidikan, mobilitas, dan ajaran Islam mempengaruhi perubahan perkawinan sesama marga.

Identity Politics in Cultural and Structural Islam in Indonesia Ahmad Mukri Aji; Nur Rohim Yunus
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v19i1.10860

This paper seeks to discuss the notion of identity politics in the context of Islamic identity in Indonesia. In this context, the discourse of identity politics is correlated with the concept of structural and cultural Islam, represented by the Indonesian people. In some cases, the politics of identity is often associated with intolerance and social inclusivity. The Jakarta governor election is an example when one of the candidates was a Christian Chinese and accused of committing religious blasphemy in his speech. This study concludes that both structural and cultural Islam reflect the variety of Islamic expressions, which all deserve appreciation due to the roles they have played in the development of the Muslim society. Masing-masing individu memiliki kebebasan untuk beragama di Indonesia, meskipun kebebasan itu terikat untuk tidak mengusik agama lainnya. Ketentuan ini diadopsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberi perlindungan bagi warga negara untuk memeluk agama tanpa harus mendapat gangguan atau ancaman dari pihak manapun. Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 1965 merupakan sikap negara hukum Indonesia yang tidak membiarkan pihak manapun merongrong agama resmi yang diakui negara. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah inklusivitas sosial umat muslim yang dianggap kurang terhadap kaum minoritas. Hal ini terlihat dari sikap Muslim yang melakukan beberapa aksi protes akibat perilaku penistaan agama yang dilakukan mantan gubernur Jakarta. Dengan demikian, muncul klaim dari agama lain bahwa kaum muslim sedang melakukan politik identitas yang berdampak adanya sikap intoleransi terhadap kaum minoritas.

OPTIMALISASI KINERJA KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DANA DESA Nur Rohim Yunus; Latipah Nasution
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pemerintah mencanangkan visi dalam nawacita yang berbunyi ”membangun Indonesia dari pinggiran”. Visi tersebut memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaannya, yakni dengan konsep pembangunan di daerah, khususnya di Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 22 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan 10% dana APBN untuk pembangunan di desa sebagai bentuk bantuan langsung pemerintah pusat terhadap pendapatan desa. Namun, Dana Desa tersebut patut dikelola dengan baik dan benar oleh aparatur desa guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Karenanya, dibutuhkan pengawasan secara ekslusif terhadap dana desa. Tujuan penelitian ini berupaya mengoptimalkan penerapan asas pemerintahan yang baik dan bersih yang merupakan esensi bernegara guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dana desa belum efektif. Hal ini dilihat dari masih banyaknya kasus kepala desa yang tertangkap akibat penyalahgunaan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana desa, selain itu lemahnya inspektorat sebagai pengawas dan kurangnya optimalisasi penggunaan E-Governance.

Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman abd rahman dahlan Abdurahman Abdurrahman Abdurrauf Abdurrauf Abu Tamrin Achmad Irwan Hamzani Afidah Wahyuni, Afidah Afrinal Afrinal Agustin, Suciati Ahmad Mukri Aji Al-Fatih, Solahudin Aliyeva Patimat Shapiulayevna Andri Gunawan Andri Gunawan Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Aravik, Havis Arif Mohamad Azhar Annas Arrois, Syaiful Makhi Ula Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Atep Abdurofiq, Atep Azizah Azizah Bambang Ali Kusumo Dianna Primadianti Dien Noviany Rahmatika Disemadi, Hari Sutra Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati, Dwi Eleven Saputra Faiqatul Husna Fajar, Abbas Sofwan Matlail Fathinuddin Fathinuddin Fifik Wiryani Fitria Esfandiari Fitriyani Zein Fitriyani Zein Frida Aprillia Wahjudi Gilang Rizki Aji Putra Hamlan Andi Baso Malla Harahap, Putri Ramadayanti Harefa, Meilinda Suriani Harisah, Harisah Havis Arafik Hikmatiar, Erwin Ida Susilowati Ika Ika Atikah Indithohiroh, Rosa Intana Sari, Tiara Irfan Hielmy Irwan Irwan karmawan karmawan Khaeruddin Yusuf Kusniawati, Kusniawati Latipah Nasution Latipah Nasution Mahmudi, Abdul Halim Malla, Hamlan Andi Baso Mara Sutan Rambe Mardhotillah, Ananda Mesraini Mesraini Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Muhammad Nasser MUHAMMAD SHOLEH Muhammad Sholeh Muhammad Sholeh Muttaqin, Ahmad Izza Najih, Mokhammad Nasution, Latipah Noor Prasetyo, Said Novi Rizka Amalia Nur Oktaviana, Ulfah Nur Putri Hidayah Nurul Ummah Permata Mei Kartika Pramuja, Imam Putra, Gilang Rizki Aji Raihani, Fina Refly Setiawan Rezki, Annissa Rohmah, Siti Ngainnur Rosdiana Rosdiana Rulia Feriera Saptaning Ruju Paminto Setiawan, Refly Sholahuddin Al-Fatih SIAGIAN, AMRIZAL Siregar, Kamaluddin Sitanggang, Jonatan Pardamean Siti Marwiyah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Romlah Siti Romlah Siti Romlah Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Surya Anoraga Syarifah Gustiawati Mukri Taryono Taryono Taryono Taryono Tavia Yuga Ayutia Trini Diyani Trini Diyani Wicaksono, Galih Wasis Yan Kahnovich Yunasril Ali Yusman Yusman Yusman, Yusman Yusuf, Khaeruddin Zahrotunnimah Zahrotunnimah Zein, Fitriyani

Title

Found 317 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 317 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 317 Documents
Search