p-Index From 2020 - 2025
26.216
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Aquacoastmarine Bestuur 'ADALAH Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal ETTISAL Journal of Communication JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Jurnal Hukum Samudra Keadilan MIZAN Journal of Creativity Student Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Mizan: Journal of Islamic Law STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic & Fisheries Sciences Jurnal Hukum Islam Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Mavisha: Law And Society Journal Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam
Claim Missing Document
Check
Articles

Collaborative Governance Reconstruction In the Government Bureaucratic System in Indonesia in a Philosophical Dimension Nur Rohim Yunus; Taryono Taryono; Annissa Rezki
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i4.20936

Abstract

Good governance berperan sebagai ideology yang akan membuka jalan rintisan bagi terbentangnya jalan yang lebih luas bagi masuknya neo-liberalisme ke dalam ruang kesadaran warga Negara-bangsa di seluruh dunia. konspe good governance merupakan suatu unit elit yang akan meruntuhkan basis paling inti dari pertahanan kesadaran anti-liberalisme dan anti-neoliberalisme, yaitu konsep mengenai apa yang baik (good) dalam pengelolaan Negara-bangsa. Dalam hal ini, konsep good governance sungguh menerapkan secara bagus kekuatan tersembunyi dari bahasa.
Scientific Evidence of a Clash between Das Sollen and Das Sein in the book Why Nations Fail by Daron Acemoglu and James A Robinson Nur Rohim Yunus
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i2.25150

Abstract

Luxembourg lebih kaya tiga ratus lima puluh kali lipat dibanding Burundi. Menurut data World Bank, Pendapatan rata-rata penduduk negara kecil yang berada di dataran Eropa tersebut pada 2017 sebesar 104,1 ribu dolar AS. Sedangkan pada tahun yang sama, pendapatan rata-rata penduduk Burundi hanya mendekati 300 dolar AS. Ilustrasi di atas boleh jadi bagi sebagian orang hanya perkara sepele. Sebagian lainnya mungkin menganggap itu takdir. Namun, Daron Acemoglu dan James A. Robinson bukan tipe orang semacam itu. Di hadapan dua ekonom tersebut, ilustrasi di atas ialah rangkaian misteri yang mesti disibak. Walhasil, mereka menyelidikinya dan menuliskannya dalam sebuah buku berjudul Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012). Di Indonesia, buku tersebut terbit pada 2017 dengan judul Mengapa Negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan. 
The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998 Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki; Taryono Taryono
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i3.20929

Abstract

Di Indonesia, era reformasi bergulir sejak 1998 yang menumbangkan era rezim Orde Baru. Analisis Huntington dan Nelson mengenai model populis tidak cocok dengan era pasca orde baru dalam melihat dampak dari peningkatan partisipasi politik rakyat. Konflik-konflik kecil memang terjadi dalam bentuk intrik-intrik politik, dan hal ini juga biasa terjadi dalam model-model lain termasuk model liberal. Pada era pasca orde baru tren yang berkembang justru pertumbuhan ekonomi yang labil dan pemerataan ekonomi yang belum berdampak luas yang mengakibatkan semacam kejenuhan rakyat dengan persoalan politik. Angka partisipasi politik dalam pemilu di atas sedikit banyaknya menunjukkan tren tersebut. Ditambah lagi dengan kecilnya angka partisipasi dalam berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar di tiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Scientific Evidence of a Clash between Das Sollen and Das Sein in the book How Democracies Die by Steven Levitsky and Daniel Ziblatt Nur Rohim Yunus
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i1.24929

Abstract

Porsi buku ini banyak mengulas soal fenomena yang terjadi di Amerika Serikat. Yakni ketika Donald Trump, yang diusung oleh Partai Republik, menang pada Pilpres Amerika Serikat tahun 2016. Trump unggul atas kandidat Partai Demokrat, Hillary Clinton. Padahal banyak lembaga survei lokal yang memprediksi kekalahan Trump. Trump diduga kuat menang karena berhasil memainkan isu rasisme kulit hitam dan menebarkan ketakutan melalui hoax. Begitu terpilih, Trump langsung mengeluarkan pernyataan kontroversial membuatnya terkesan seperti diktator. Beberapa di antaranya pernyataan perang yang diumumkan lewat akun Twitter pribadinya, rencana membangun tembok perbatasan Meksiko-Amerika Serikat; kebijakan luar negeri Korea Utara dan Afghanistan yang memicu perang; reformasi pajak; sikapnya arogan kepada media yang mengkritiknya; ketidakpercayaannya pada fenomena perubahan iklim; hingga yang paling kontroversial soal pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Identity Politics' Issue In Indonesia Presidential Election 2019 Ida Susilowati; Zahrotunnimah Zahrotunnimah; Nur Rohim Yunus
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i5.14966

Abstract

AbstractPresidential Election in 2019 has become the most interesting executive election throughout Indonesia's political history. People likely separated, either Jokowi’s or Prabowo’s stronghold. Then it can be assumed, when someone, not a Jokowi’s stronghold he or she certainly within Prabowo’s stronghold. The issue that was brought up in the presidential election campaign, sensitively related to religion, communist ideology, China’s employer, and any other issues. On the other side, politics identity also enlivened the presidential election’s campaign in 2019. Normative Yuridis method used in this research, which was supported by primary and secondary data sourced from either literature and social phenomenon sources as well. The research analysis concluded that political identity has become a part of the political campaign in Indonesia as well as in other countries. The differences came as the inevitability that should not be avoided but should be faced wisely. Finally, it must be distinguished between political identity with the politicization of identity clearly.Keywords. Identity Politics, 2019 Presidential Election
Gagasan Permusyawaratan Sebagai Identitas Konstitusi Indonesia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i2.22256

Abstract

Abstract: Musyawarah merupakan bagian dari komponen identitas konstitusi Republik Indonesia. Hal itu terlihat dengan adanya ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia terakhir dalam sila keempat bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Musyawarah merupakan ruh bangsa Indonesia. Semua ketentuan dan aturan yang berlaku di Indonesia didasarkan atas musyawarah mencapai mufakat. Termasuk dalam penentuan kepemimpinan politik di Indonesia yang didasarkan atas pemilihan umum yang tentunya merupakan buah dari mufakat dari rakyat Indonesia secara keseluruhan.Kata Kunci: Konstitusi; Musyawarah; Mufakat
Pengangkatan Perwira Aktif Polisi Sebagai Penjabat Kepala Daerah Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 6 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.451 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i6.8229

Abstract

Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat terindikasi melanggar undang-undang. Artinya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang sarat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Walaupun Menteri Dalam Negeri sendiri sudah menyatakan telah melakukan analisis dan aspek keabsahan kebijakannya, sehingga diyakini tidak ada pelanggaran yang dilakukan. 
Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Beragama Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (860.519 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8198

Abstract

Agama-agama resmi di Indonesia dijamin keberadaannya oleh negara dengan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Namun anehnya masih ada beberapa kelompok yang ingin menghapuskan sebagian atau keseluruhan dari isi undang-undang tersebut. Seperti misalnya Musdah Mulia bersama 7 LSM yang pernah mengajukan Judicial Review terkait Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut, sehingga kemudian menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu dasar gugatannya diantaranya adanya ketidakpastian hukum, sehingga dianggap menjadi alat penekan kelompok mayoritas untuk memaksakan kebenaran kepada kelompok minoritas. DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8198 
Value Added Tax Enforcement problem in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.18592

Abstract

Abstract:Tax proceeds are state income used for public expenditures, such as fostering the sustainability of state instruments, state administration, state institutions, state assets, state development, and so on, all of which must be financed with state income. Taxes are people's contributions to the state treasury based on the mandate of Article 23 of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, which can be enforced without obtaining lead services (counter-achievements), can be shown directly, and are used to pay general expenses. VAT is a tax levied by the Ministry of Finance's Directorate General of Taxes. The author employs a qualitative research methodology in this paper with the goal of educating readers about VAT, particularly taxpayers doing business in Indonesia.Keywords: Value Added Tax; Tax Collection; Taxes in Indonesia  Abstrak:Uang hasil pajak merupakan penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk pengeluaran umum dalam rangka membina keberlangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, aset negara, pembangunan negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan amanat Pasal 23 UUD NRI 1945 yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. PPN merupakan pungutan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengedukasi pembaca mengenai PPN khususnya bagi wajib pajak yang melakukan praktik usaha di Indonesia.Kata Kunci: Reformasi 98; Demokrasi; Politik Islam 
Kedudukan Agama Dalam Konstitusi-Konstitusi Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 6 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.099 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i6.9035

Abstract

Kedudukan agama pada era kekaisaran Rusia tidaklah mendapatkan tempat yang baik dalam kehidupan negara. Sehingga kemudian, saat Lenin melakukan revolusi negara dari Monarki menjadi Republik Sosialis, maka ia memanfaatkan dukungan dari kaum beragama untuk kepentingan negara. Sehingga saat dukungan sudah didapat, pemerintah melakukan penekanan besar-besar terhadap kaum beragama. Pemisahan agama dari negara pun dilakukan, bahkan agama dianggap candu bagi masyarakat, sebagaimana pendapat Karl Marx. Menurut pemerintah, agama hanya membuat rakyat tidak logis dan rasional.  
Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman abd rahman dahlan Abdurahman Abdurrahman Abdurrauf Abdurrauf Abu Tamrin Achmad Irwan Hamzani Afidah Wahyuni, Afidah Afrinal Afrinal Agustin, Suciati Ahmad Mukri Aji Al-Fatih, Solahudin Aliyeva Patimat Shapiulayevna Andri Gunawan Andri Gunawan Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Aravik, Havis Arif Mohamad Azhar Annas Arrois, Syaiful Makhi Ula Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Atep Abdurofiq, Atep Azizah Azizah Bambang Ali Kusumo Dianna Primadianti Dien Noviany Rahmatika Disemadi, Hari Sutra Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati, Dwi Eleven Saputra Faiqatul Husna Fajar, Abbas Sofwan Matlail Fathinuddin Fathinuddin Fifik Wiryani Fitria Esfandiari Fitriyani Zein Fitriyani Zein Frida Aprillia Wahjudi Gilang Rizki Aji Putra Hamlan Andi Baso Malla Harahap, Putri Ramadayanti Harefa, Meilinda Suriani Harisah, Harisah Havis Arafik Hikmatiar, Erwin Ida Susilowati Ika Ika Atikah Indithohiroh, Rosa Intana Sari, Tiara Irfan Hielmy Irwan Irwan karmawan karmawan Khaeruddin Yusuf Kusniawati, Kusniawati Latipah Nasution Latipah Nasution Mahmudi, Abdul Halim Malla, Hamlan Andi Baso Mara Sutan Rambe Mardhotillah, Ananda Mesraini Mesraini Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Muhammad Nasser Muhammad Sholeh MUHAMMAD SHOLEH Muhammad Sholeh Muttaqin, Ahmad Izza Najih, Mokhammad Nasution, Latipah Noor Prasetyo, Said Novi Rizka Amalia Nur Oktaviana, Ulfah Nur Putri Hidayah Nurul Ummah Permata Mei Kartika Pramuja, Imam Putra, Gilang Rizki Aji Raihani, Fina Refly Setiawan Rezki, Annissa Rohmah, Siti Ngainnur Rosdiana Rosdiana Rulia Feriera Saptaning Ruju Paminto Setiawan, Refly Sholahuddin Al-Fatih SIAGIAN, AMRIZAL Siregar, Kamaluddin Sitanggang, Jonatan Pardamean Siti Marwiyah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Romlah Siti Romlah Siti Romlah Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Surya Anoraga Syarifah Gustiawati Mukri Taryono Taryono Taryono Taryono Tavia Yuga Ayutia Trini Diyani Trini Diyani Wicaksono, Galih Wasis Yan Kahnovich Yunasril Ali Yusman Yusman Yusman, Yusman Yusuf, Khaeruddin Zahrotunnimah Zahrotunnimah Zein, Fitriyani