Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.655
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mentari Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jambe Law Journal Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Musamus Law Review The Indonesian Journal of Social Studies Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Corruptio Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Indonesian Journal of International Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Ex Aequo Et Bono Journal of Law Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan SCLS Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Dynamics of Politics and Democracy Journal of Health Education Law Information and Humanities Nemui Nyimah Jurnal Sinergi International Journal of Business, Law and Political Science
Maya Shafira
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENYULUHAN TERHADAP URGENSI KESADARAN HUKUM PINJAMAN ONLINE ILEGAL BAGI MASYARAKAT DESA BETUNG LAMPUNG SELATAN Shafira, Maya; Achmad, Deni; Farid, Muhammad; Meidiantama, Refi; Rifai, Akhmad
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 1 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i1.160

Abstract

The rise in illegal online loan cases (pinjol) in Indonesia, especially in rural areas, is a serious problem that requires special attention. The lack of digital and financial literacy makes rural communities, including in South Lampung, vulnerable to being trapped in illegal lending practices that are detrimental. This counseling activity aims to increase public awareness of the dangers and impacts of illegal pinjol and provide an understanding of how to recognize and avoid them. The method used is an educational approach through seminars, interactive discussions, and the distribution of educational materials. The results of the emergency counseling activity on illegal online loans for rural communities in South Lampung showed an increase in participants' understanding of the characteristics of illegal loans and preventive steps that can be taken. It is hoped that this activity can be the first step in forming a society that is more critical and alert to unofficial digital financial practices.
In-depth Analysis on Strengthening Sanctions for Fisheries Violations in Indonesia: Challenges, Obstacles, and Reform Shafira, Maya; Akib, Muhammad; Sumarja, FX; Fardiansyah, Ahmad Irzal
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing remains a significant challenge for Indonesia, posing threats to its marine resources, economic stability, and national sovereignty. This study examines the enforcement of sanctions against fisheries violations in Indonesia from an international legal perspective. It explores how Indonesia aligns its regulatory framework with global legal instruments, such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the Port State Measures Agreement (PSMA), and regional agreements within ASEAN. The research identifies key challenges, including legal inconsistencies, enforcement limitations, and jurisdictional complexities, which hinder the effective prosecution of fisheries crimes. It also analyzes obstacles in implementing stricter sanctions, particularly in cases involving foreign fishing vessels operating illegally in Indonesian waters. The study also assesses Indonesia’s current legal reforms and proposes policy recommendations to enhance compliance with international norms. Strengthening cooperation with neighboring countries, improving monitoring and surveillance systems, and reforming legal mechanisms are crucial steps toward ensuring more effective sanctions. By integrating international legal standards into domestic policies, Indonesia can enhance its ability to combat fisheries violations while fostering sustainable marine resource management.
Pembentukan Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Masa Tatanan Baru Shafira, Maya; Firganefi, -; Fathonah, Rini; Anwar, Mashuril
Jurnal Sinergi Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal SINERGI
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsi.v2i1.22

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendorong ketaatan masyarakat mitra terhadap protokol kesehatan penanggulangan Covid-19. Berdasarkan tujuan tersebut, target khusus kegiatan ini berupa terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 di Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Guna mencapai tujuan tersebut kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, edukasi, dan pembentukan satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan yang dapat membantu dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Seputih Raman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUATAN HOSPITAL BY LAWS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Putri, Rendie Meita Sarie; Shafira, Maya; Rifai, Eddy
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v7i1.400

Abstract

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuatan Hospital By Laws, Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, serta dapat menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws). Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab, serta pelayanan klinis. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter dinas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, serta terbentuknya Peraturan Internal RumahSakit (Hospital Laws).
SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT NELAYAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK ILLEGAL FISHING MENUJU KEBERLANJUTAN SDA DI BIDANG PERIKANAN PADA DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN Maya Shafira1* , Eddy Rifai2 , De Shafira, Maya
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v7i2.401

Abstract

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Bentuk praktik illegal fishing yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat tangkap dilarang (cantrang, trawl). Meskipun penggunaan alat tangkap cantrang telah dilarang, namun Sebagian nelayan masih menggunakan alat tangkap tersebut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat nelayan khususnya masyarakat nelayan Desa Hanura dalam pencegahan praktik illegal fishing. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab, serta pelayananan klinis. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat nelayan Desa Hanura yang berlokasi di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Adapun mitra dalam kegiatan ini, masyarakat nelayan Desa Hanura yang dalam hal ini telah disetujui oleh Kepala Desa Hanura. Mengingat berbagai keterbatasan sarana pengawasan instansi penegak hukum, peran serta masyarakat khususnya nelayan sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pencegahan praktik illegal fishing. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu masyarakat nelayan Desa Hanura mempunyai kesadaran hukum khususnya akan perbuatan yang dilarang serta mengetahui sanksi pidana terhadap penggunaan alat tangkap terlarang, menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Hanura berperan aktif dalam pencegahan praktik illegal fishing.
INTEGRAL POLICY FOR OVERCOMING CRIMINAL ACTS IN THE WATERS OF LAMPUNG PROVINCE Shafira, Maya; Akib, M; Sumarja, FX; Irzal Fardiansyah, Ahmad
International Journal of Business, Law and Political Science Vol. 2 No. 6 (2025): International Journal of Business, Law and Political Science
Publisher : PT. Antis International Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61796/ijblps.v2i6.321

Abstract

Objective: This study aims to analyze various forms of criminal acts in the marine and fisheries sectors within Lampung waters and evaluate the implementation of integral policy responses to maintain maritime security and resource sustainability. Method: The research applies a multidisciplinary approach that includes legal, analytical, historical, case, and comparative methods. Additionally, field research and in-depth interviews with stakeholders from relevant institutions are conducted to support the findings with empirical data. Results: The study identifies multiple criminal activities, including fish bombing, illegal fishing, smuggling, narcotics trafficking, theft, oil and gas crimes, illegal mining, mismanagement, sexual offenses, possession of sharp weapons, and extortion. In response, two main policy strategies are implemented: non-penal (preventive) efforts—such as socio-economic development, legal awareness campaigns, moral education, and maritime patrols—and penal (repressive) efforts, emphasizing firm law enforcement to deter recidivism and reinforce legal compliance. Novelty: This study provides a comprehensive criminological analysis of maritime crimes specific to Lampung waters, integrating both preventive and repressive dimensions, and offers a model of integral policy implementation that balances social defense and welfare to strengthen maritime governance
Policy formulation crime contempt of court based on the national criminal code Zulfa, Maulidza Diana; Raharjo, Eko; Shafira, Maya
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 2 No. 1 (2022): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v2i1.1969

Abstract

Purpose: The aim of this research is to analyze the regulation of the Contempt of Court criminal acts based on the National Criminal Code, and to analyze the policy formulation of the Contempt of Court criminal acts based on the National Criminal Code. Research methodology: This study is a type of Normative Juridical and Empirical Juridical research. Normative jurisdictional research is carried out based on legal materials such as legal theory, legal principles, and legislation related to research. Results: Based on the results of research and data obtained when conducting interviews with several sources, the author believes that the Contempt of Court problem is closely related to criminal law policy (penal policy), especially at the formulation stage, namely, the stage of determining what actions will be made into criminal acts and determining sanctions. Limitations: The Contempt of Court regulations in the previous Criminal Code, which is a colonial legacy, is still unclear and does not specifically regulate the Contempt of Court acts. Existing regulations in positive law regarding the Act of Contempt of Court are still being debated regarding the definition and classification of an act that is considered to undermine the authority and insult the judicial process. Contributions: This study highlights the need for legal reforms that adapt to societal conditions. In an effort to enforce the law, as is the offense of the Contempt of Court in the National Criminal Code, which has undergone changes to suit the current situation of Indonesian society.
Illegal Fishing dan Pertanggungjawaban Pidana: Studi atas Sengketa Maritim Indonesia-Vietnam Gultom, Rachel Sophia Joy Aprilia; Shafira, Maya; Tamza, Fristia Berdian; Farid, Muhammad; Azizah, Siti
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7770

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana illegal fishing melalui kajian terhadap pendekatan hukum antara Indonesia dan Vietnam serta implikasinya terhadap sengketa maritim di Laut Natuna Utara. Fokus analisis diarahkan pada penegakan hukum perikanan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Vietnam melalui Law on Fisheries No. 18/2017/QH14. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-komparatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan hukum pidana sebagai primum remedium melalui sanksi represif, sedangkan Vietnam menempatkan pidana sebagai ultimum remedium dengan penekanan pada sanksi administratif dan pengawasan preventif. Dalam kerangka UNCLOS 1982, efektivitas hukum nasional terbukti terbatas tanpa kerja sama bilateral dan regional. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi Indonesia–Vietnam melalui mekanisme ASEAN dan RPOA-IUU guna mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.
Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dengan Kekerasan Octavia, Indah; Shafira, Maya; Farid, Muhammad; Fathonah, Rini; Meidiantama, Refi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7753

Abstract

Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya membahayakan keselamatan fisik dan psikologis individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan, rasa takut, serta mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan tersebut dapat merusak rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga memerlukan penanganan dan penegakan hukum yang tegas, adil, dan proporsional. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku pengancaman dengan kekerasan harus dilakukan secara cermat dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan tidak hanya mencakup aspek pembalasan semata, tetapi juga meliputi pencegahan terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang, perlindungan masyarakat dari perbuatan yang merugikan, pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yuridis dengan pendekatan hukum normatif. Data penelitian berupa bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama lima bulan terhadap terdakwa telah memenuhi ketentuan hukum pidana yang berlaku dan mencerminkan asas kepastian hukum. Selain itu, pidana tersebut telah mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum secara seimbang serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam praktik penegakan hukum selanjutnya.
Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung Niken Nurhadz Febriyani; Heni Siswanto; Maya Shafira; Maroni Maroni; Aisyah Muda Cemerlang
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v3i1.2836

Abstract

Child trafficking is an organized crime that exploits children in various forms and is still prevalent in Indonesia. This continues despite law enforcement efforts and regulations on child protection in an attempt to combat it. The purpose of this study is to examine the efforts made in handling child trafficking crimes in Bandar Lampung City through a case study approach to Case Number 311/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The methods used are a normative legal approach and a legal approach. The findings of the study indicate that the crime prevention strategy is pursued through penal mechanisms with the application of criminal provisions based on Article 83 of Law Number 17 of 2016 of the Republic of Indonesia, which stipulates Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 as the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as a non penal approach in the form of strengthening supervision, optimizing the Task Force on Human Trafficking Crimes, increasing public awareness, active reporting, supporting victim rehabilitation, and education to strengthen child protection and resilience.
Co-Authors A Irzal Fardiansyah Abdelnoer, Muhammad Syaddam Agustiniati, Diah Ahmad Aldi Ahmad Zazili Aisyah Muda Cemerlang Akhmad Rifai Akib, M Amabel, Xenia Riama Anwar, Mashuril Arbalen, Ulia Tirafike Ardelia Citra Febriyanti Athalla Rafhi Mahreza Aulia, Nadia Artha Balkis, Fahira Bestgati, Auliya Budi Rizki Husin Deni Achmad Deni Achmad Depri Liber Sonata Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Dianca Putri Ramadhani Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dwinta Yulyanti Eddy Rifai Eddy Rifai Edla, Zalza Junior Eka Deviani Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi . Faisyal Akbar Fardiansyah, Ahmad Irzal Fariza Raisa Rafania Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi, - Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gultom, Rachel Sophia Joy Aprilia Gunawan Jatmiko Gunawan Jatmiko Heni Siswanto Hidayatullah, Muhammad Husin, Budi Rizki Hutagalung, Naomi Maynarti Indawan, Ana Aqila Haya Syaharani Irzal Fardiansyah, Ahmad Julianna, Alya Putri Jumadi, Joko Khaoeirun Nissa Lidya Amika Putri M, Maroni Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Mediantama, Refi Meidiantama, Refi Muhammad Akib Muhammad Farid Najla Qurratuain Niken Nurhadz Febriyani Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Ninik Ayuhandika Ninin Ernawati Nunna, Bhanu Prakash Nur Khoirun, Miftha Nurcholissa, Ayyusita Nurlailatul Saleha Octavia, Indah Pitaloka, Diva Pratiwi, Atika Puspita Wulandari, Puspita Putri Augustine Putri Shaqinah Putri, Rendie Meita Sarie Ramadhani. D, Anggia Nur Rassya Ramadhania Refi Meidiantama Rehulina Tarigan Rendie Meita Sarie Putri Rendie Meita Sarie Putri Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rini Fathonan Rino Sendiko Ririn Wijayanti riski, sri Rosyaadah, Hasnaa Niditya Sahril Fadillah Sani, Agnesia Mutiara Sarie Putri, Rendie Meita Septiani, Annisa Eka Sharla Martiza Maulana P Silvia Riani, Rahmawati Silviani, Ninne Zahara Siti Azizah Siti Azizah Siti Komariah Sri Riski Sri Tanti Tamza, Fristia Berdian Tekila Pramita Amboina Theo Gorand Gabrielo Sihite Tias Eka Putri Togatorop, Dioz Thimoteus Tri Andrisman Warganegara, Damanhuri Wibowo, Dava Prawira Wiranata, Fany Yudi Pratama, Yudi Zulfa, Maulidza Diana