Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.027
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mentari Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jambe Law Journal Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Musamus Law Review The Indonesian Journal of Social Studies Journal of Law and Policy Transformation Progressive Law Review Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Corruptio Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Indonesian Journal of International Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Ex Aequo Et Bono Journal of Law Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan SCLS Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Dynamics of Politics and Democracy Journal of Health Education Law Information and Humanities Nemui Nyimah Jurnal Sinergi International Journal of Business, Law and Political Science Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Maya Shafira
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Bidan yang Melakukan Tindak Pidana Malapraktik yang Tidak Terpenuhi Unsur Mens Rea Nur Khoirun, Miftha; Achmad, Deni; Shafira, Maya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3820

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara melalui pengaturan ketat terhadap praktik tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya malapraktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bidan dalam perkara malapraktik, khususnya mengenai pemidanaan ketika unsur sikap batin (mens rea) pelaku tidak terpenuhi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen terhadap literatur hukum serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang baru dapat dianggap bersalah apabila kondisi batinnya sejalan dengan perbuatan pidana yang dilakukan (mens rea). Pada kasus yang dianalisis, tindakan bidan memberikan bantuan darurat menunjukkan adanya etikad baik, bukan niat jahat untuk mencelakai pasien. Selain itu, terdapat jeda waktu dua bulan antara tindakan medis dan kematian korban yang memutus rantai kausalitas (causal verband), sehingga pembuktian kesalahan batin menjadi gugur. Meskipun hakim menjatuhkan vonis, dasar penghukuman tersebut murni bersifat administratif terkait izin praktik yang daluwarsa, bukan karena pembuktian niat jahat dalam tindak malapraktik. Kesimpulannya, bidan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tuduhan malapraktik apabila unsur mens rea tidak terpenuhi secara materiil.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pencabulan Aulia, Nadia Artha; Rini Fathonan; Firganefi; Maya Shafira; Dona Raisa Monica
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4130

Abstract

Pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Kerentanan ganda yang dialami anak penyandang disabilitas menuntut adanya perlindungan hukum yang bersifat khusus dan berkelanjutan dari negara, terutama melalui peran pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah. peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PPPA telah melaksanakan perlindungan hukum melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana yang ramah disabilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan komunikasi dengan korban penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan layanan perlindungan yang inklusif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak penyandang disabilitas korban pencabulan.
Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Bentuk Formulasi Pemidanaan Hidayatullah, Muhammad; Shafira, Maya; Achmad, Deni; Deviani, Eka; Meidiantama, Refi
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 3, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v3i1.8056

Abstract

Tindak pidana penggelapan pajak merupakan bentuk economic crime yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi pembuktian maupun pemidanaannya, karena secara langsung berdampak pada kerugian keuangan negara. Salah satu problematika yang sering muncul dalam praktik peradilan pidana pajak adalah penerapan pidana denda yang sangat besar dengan ancaman pidana kurungan sebagai subsider apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait keadilan substantif, efektivitas pemidanaan, serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum pidana perpajakan yang pada dasarnya lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan subsider dalam perkara penggelapan pajak, serta menilai relevansi putusan tersebut dalam konteks perkembangan hukum perpajakan pasca perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta akademisi di bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana kurungan subsider dalam perkara penggelapan pajak pada saat putusan dijatuhkan merupakan konsekuensi formil dari ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substantif masih menimbulkan persoalan keadilan dan efektivitas pemidanaan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk) Wiranata, Fany; Firganefi, Firganefi; Tamza, Fristia Berdian; Shafira, Maya; Monica, Dona Raisa
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7776

Abstract

Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk menunjukkan perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman 4 tahun penjara terhadap terdakwa atas tindak pidana penadahan emas hasil pencurian, dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan yakni 3 bulan 15 hari penjara. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum, pengakuan kesalahan, serta peran terdakwa yang tidak utama dalam tindak pidana tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa berlandaskan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan maaf, kesalahan (dolus), dan prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” terpenuhi, karena terdakwa sadar dan sengaja menerima serta menyembunyikan emas hasil kejahatan. Saran, agar aparat penegak hukum mempertimbangkan secara proporsional keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam setiap perkara pidana, termasuk aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur subjektif pelaku, seperti kemampuan bertanggung jawab, kesadaran, niat, dan tidak adanya alasan pembenaran, harus diperhatikan agar penjatuhan pidana bersifat adil, proporsional, edukatif, dan rehabilitatif.
Peran Kepolisian dalam Pemenuhan Hak Korban Perdagangan Orang Abdelnoer, Muhammad Syaddam; Shafira, Maya; Tamza, Fristia Berdian; Farid, Muhammad; Meidiantama, Refi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7900

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human dignity and fundamental human rights and is often categorized as a form of modern slavery. Victims of human trafficking experience multidimensional suffering, including physical, psychological, social, and economic harm, which requires comprehensive legal protection from the state. This study aims to analyze the role of the police in fulfilling the rights of victims of human trafficking and to identify the obstacles encountered in the implementation of such protection. The research employs a normative-empirical legal research method. The normative approach examines laws and regulations related to the protection of victims of human trafficking, while the empirical approach analyzes their implementation in practice, particularly within the jurisdiction of the Lampung Regional Police. The results show that the police play a strategic role in identifying and rescuing victims, providing physical and psychological protection, facilitating access to justice, and coordinating with relevant institutions for victim rehabilitation. However, the fulfillment of victims’ rights has not been fully optimized due to several obstacles, including limited human resources, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, economic vulnerability of victims, and social stigma. Therefore, strengthening victim-oriented policing, improving institutional capacity, and enhancing cross-sectoral cooperation are essential to ensure effective and just protection for victims of human trafficking.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak dengan Menggunakan Restorative Justice Fariza Raisa Rafania; Erna Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Maya Shafira; Sri Riski
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2026): Januari : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v3i1.1555

Abstract

Violence against children remains a serious violation of human rights that continues to occur in various social environments, including religious-based educational institutions such as Islamic boarding schools, where children are in a highly vulnerable position both physically and psychologically. One case that drew public attention occurred at the Pesona Al-Qur’an Islamic Boarding School in Pesawaran Regency, which was resolved through a restorative justice approach without proceeding to court. This study aims to examine the mechanism of law enforcement against perpetrators of child abuse at the institution and to analyze the factors hindering the implementation of restorative justice in such cases. Using a normative-empirical research method, this study analyzes applicable laws and regulations supported by field data obtained through interviews, observations, and documentation. The results show that law enforcement was carried out through an investigation by the Pesawaran Resort Police, followed by the termination of prosecution by the Pesawaran District Prosecutor’s Office based on Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Case resolution was conducted through mediation involving the perpetrator, the victim, and their families, facilitated by law enforcement officers, resulting in an agreement in the form of an apology and compensation to the victim. However, the implementation of restorative justice still faces several obstacles, including limited public understanding, concerns about the loss of deterrent effects, power imbalances between victims and perpetrators, potential pressure on victims to accept reconciliation, and weak supervision of post-mediation agreements; therefore, strengthening oversight, improving the understanding of law enforcement officers and the community, and optimizing the role of child protection institutions are essential to ensure that restorative justice truly prioritizes the best interests of the child and provides substantive justice.
The Strategic Role of the Public Prosecutor’s Prosecution Plan in Imposing Severe Penalties for Child Abuse Crimes Trijayanti, Dita; Achmad, Deni; Tri Andrisman; Maya Shafira; Muhammad Farid
Progressive Law Review Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v8i1.275

Abstract

Rentut has a strategic role for the prosecutor in prosecuting serious crimes against perpetrators of child molestation. Rentut functions as a juridical instrument that gives legitimacy to the demands, a victimological instrument that places child victims at the center of consideration, and a social-preventive instrument that affirms the state's attitude not to tolerate sexual crimes against children. In addition, Rentut also strengthened the consistency of prosecution between prosecutors so that it reflects the institutional policies of the prosecutor's office, not just the attitude of individual JPU. This study aims to find out and analyze the consideration of the Prosecution Plan (Rentut) by the Public Prosecutor (JPU) against the perpetrators of the crime of sexual abuse of biological children and the procedures carried out by the prosecutor in submitting a Rentut to the perpetrators of the crime of molestation of biological children. The main focus of this study is to understand how the prosecutor drafts criminal charges that are not only sentencing oriented, but also pay attention to the aspect of protecting child victims who have experienced deep trauma. The results of the study show that in compiling the charges, the prosecutor considers objective and subjective aspects as regulated in the Child Protection Law. The objective aspect includes the analysis of legal facts, evidence, and the application of the principle of lex specialis derogat lex generalis, while the subjective aspect includes moral, humanitarian, and socio-psychological factors on the victim. The procedure for preparing the Rentut is carried out systematically, starting from the collection of trial facts to the preparation of charges ratified by the Head of the District Attorney's Office. In the case of molestation of biological children, the prosecutor emphasized the imposition of punishment due to the betrayal of moral responsibility as parents. Keywords: Prosecution Plan, Public Prosecutor, Child Abuse, Child Protection
Tantangan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster di Sektor Perikanan Lidya Amika Putri; Maya Shafira; Fristia Berdian Tamza; Deni Achmad; Siti Azizah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4737

Abstract

Penyelundupan benih bening lobster (BBL) merupakan salah satu bentuk tindak pidana perikanan yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan ekonomi negara. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum nasional di bidang perikanan, tetapi juga berkaitan dengan rezim hukum laut internasional, khususnya dalam konteks pengawasan wilayah laut teritorial dan perairan yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan benih bening lobster di sektor perikanan serta keterkaitannya dengan aspek lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan internasional, khususnya terkait prinsip-prinsip hukum laut sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama penegakan hukum terletak pada keterbatasan pengawasan di wilayah laut teritorial, kompleksitas pembuktian tindak pidana perikanan lintas negara, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Selain itu, perbedaan yurisdiksi antarnegara di wilayah perbatasan laut turut memperbesar peluang terjadinya penyelundupan BBL. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum nasional yang terintegrasi dengan kerja sama internasional guna menjamin perlindungan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
Upaya Non Penal Penanggulangan Pengguna Narkotika di Lampung Selatan Tias Eka Putri; Maya Shafira; Fristia Berdian Tamza; Budi Rizki Husin; Sri Riski
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4814

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah strategis pintu gerbang Pulau Sumatera memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengguna narkotika serta mengkaji upaya penanggulangan non-penal terhadap pengguna narkotika di Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum, lembaga terkait, pengguna narkotika, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika terdiri atas faktor internal, seperti kondisi psikologis, lemahnya kontrol diri, rendahnya moralitas, dan ketergantungan, serta faktor eksternal berupa lingkungan pergaulan negatif, tekanan ekonomi, stigma sosial, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya edukasi, dan faktor geografis wilayah. Selanjutnya, upaya penanggulangan non-penal dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi bahaya narkotika, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, pembentukan kader anti narkotika, pembinaan karakter, serta rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan non-penal dinilai lebih humanis dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan, sehingga memerlukan sinergi berkelanjutan antara aparat, pemerintah, keluarga, dan masyarakat guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di Lampung Selatan.
Penerapan Primum Remedium Terhadap Pelaku Eksploitasi Benih Bening Lobster Secara Ilegal Surbakti, Dean Ezekiel; Dewi, Erna; Shafira, Maya; Farid, Muhammad; Azizah, Siti
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/y3z78c57

Abstract

Illegal exploitation of clear lobster seeds (BBL) is a form of fisheries crime that has an impact on the sustainability of marine resources and causes economic losses for the state. The high demand for the international market and the economic value of BBL encourage the rampant practice of illegal trade carried out in an organized manner. This study aims to analyze legal arrangements related to the management and protection of clear lobster seeds, examine the modus operandi of perpetrators of illegal exploitation of BBL, and analyze the application of the principle of primum remedium in court decisions related to these criminal acts. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach through the analysis of the Tanjung Karang District Court Decision Number 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk and the Pacitan District Court Decision Number 34/Pid.Sus/2025/PN Pct. The results of the study show that Indonesia already has a strong legal basis in the management and protection of BBL, both through international legal instruments and national regulations. The modus operandi of BBL exploitation is carried out systematically through the stages of illegal collection, packaging, transportation, and distribution involving an organized network. The application of the principle of primum remedium can be seen through the use of criminal law as the main instrument in overcoming fisheries crimes. However, law enforcement still tends to target lower-level perpetrators and is not optimal in dismantling intellectual actors or the main controllers of illegal networks. Therefore, a more integrated law enforcement policy is needed so that the application of the primum remedium principle can be effective in protecting fishery resources and maintaining the sustainability of Indonesia's marine ecosystem.
Co-Authors A Irzal Fardiansyah Abdelnoer, Muhammad Syaddam Agustiniati, Diah Ahmad Aldi Ahmad Zazili Aisyah Muda Cemerlang Akhmad Rifai Akib, M Amabel, Xenia Riama Anwar, Mashuril Arbalen, Ulia Tirafike Ardelia Citra Febriyanti Athalla Rafhi Mahreza Aulia, Nadia Artha Balkis, Fahira Bestgati, Auliya Budi Rizki Husin Deni Achmad Deni Achmad Depri Liber Sonata Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Dianca Putri Ramadhani Dianne Eka Rusmawati Dinda Anna Zatika Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Dwinta Yulyanti Eddy Rifai Eddy Rifai Edla, Zalza Junior Eka Deviani Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi . Faisyal Akbar Fardiansyah, Ahmad Irzal Fariza Raisa Rafania Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi, - Fitria Wulandari Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gultom, Rachel Sophia Joy Aprilia Gunawan Jatmiko Gunawan Jatmiko Heni Siswanto Hidayatullah, Muhammad Husin, Budi Rizki Hutagalung, Naomi Maynarti Indawan, Ana Aqila Haya Syaharani Irzal Fardiansyah, Ahmad Julianna, Alya Putri Jumadi, Joko Khaoeirun Nissa Lidya Amika Putri M, Maroni M. Wendy Trijaya Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Mediantama, Refi Meidiantama, Refi Muhammad Akib Muhammad Farid Muhammad Tegar Aliffaza Najla Qurratuain Niken Nurhadz Febriyani Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Ninik Ayuhandika Ninin Ernawati Nunna, Bhanu Prakash Nur Khoirun, Miftha Nurcholissa, Ayyusita Nurlailatul Saleha Octavia, Indah Pitaloka, Diva Pratiwi, Atika Puspita Wulandari, Puspita Putri Augustine Putri Shaqinah Ramadhani. D, Anggia Nur Rassya Ramadhania Refi Meidiantama Rehulina Tarigan Rendie Meita Sarie Putri Rendie Meita Sarie Putri Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rini Fathonan Rino Sendiko Ririn Wijayanti riski, sri Rosyaadah, Hasnaa Niditya Sahril Fadillah Sani, Agnesia Mutiara Sarie Putri, Rendie Meita Septiani, Annisa Eka Sharla Martiza Maulana P Silvia Riani, Rahmawati Silviani, Ninne Zahara Siti Azizah Siti Azizah Siti Komariah Sri Riski Sri Tanti Surbakti, Dean Ezekiel Tamza, Fristia Berdian Tekila Pramita Amboina Theo Gorand Gabrielo Sihite Tias Eka Putri Togatorop, Dioz Thimoteus Tri Andrisman Trijayanti, Dita Warganegara, Damanhuri Wibowo, Dava Prawira Wiranata, Fany Yudi Pratama, Yudi Zulfa, Maulidza Diana