Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL SIPIL Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Info-Teknik FROPIL (Forum Profesional Teknik Sipil) Istawa: Jurnal Pendidikan Islam Unes Law Review Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan Jurnal Teknik Sipil Cendekia (JTSC) UNES Journal of Swara Justisia Perspektif Jurnal Teknik Sumber Daya Air Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa International Journal of Magistravitae Management
Fadillah Sabri
Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Identifikasi Penentuan Lokasi Pembangunan Gedung Galeri Dekranasda Kota Pangkalpinang Ilpandari, Ilpandari; Sabri, Fadillah; Maini, Miskar; Yudi, Ahmad; Ribowo, Anggarani Budi; Yuliyanto, Andry; Sitepu, Arif Rahman Hakim; Kiranaratri, Ayudia Hardiyani; Aprilia, Ayu Sinta; Khanza, Ayu Kamila; Marina, Bernaditha Catur; Saputra, Cahyo Agung; Zhafira, Elian; Prayogi, Galih Rio; Tambunan, Hermon Frederik; Fitriana, Indri Rahmandhani; Hayati, Julita; Susanti, Junita Eka; Kirtinanda. P, Kirtinanda. P; Mardika, M Gilang Indra; Michael, Michael; Nadi, Muhammad Abi Berkah; Dwiyana, Putri Ayu; Kurniawan, Rahmat; Ekaputra, Reza Asriandi; Apriwelni, Siska; Syuhada, Syahidus; Sihombing, Tera Melya Patrice
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 12 (2025): Februari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i12.2031

Abstract

Pembangunan Gedung Galeri Dekranasda di Kota Pangkalpinang merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif, khususnya kerajinan tangan khas Bangka Belitung. Gedung ini dirancang sebagai pusat promosi, pameran, dan pemasaran produk kerajinan lokal, sekaligus menjadi simbol identitas budaya daerah. Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan adalah penentuan lokasi yang strategis, dengan mempertimbangkan aksesibilitas, konektivitas, dan potensi pengembangan kawasan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi proses kolaborasi pemangku kepentingan dalam menentukan lokasi pembangunan Gedung Galeri Dekranasda. Metodologi yang digunakan meliputi observasi lapangan, analisis spasial, dan diskusi kelompok terfokus dengan pemerintah daerah, pengrajin, komunitas lokal, serta akademisi. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan. Hasil kegiatan ini memberikan alternatif lokasi terbaik untuk pembangunan Gedung Galeri Dekranasda berdasarkan kajian teknis dan social yaitu direncanakan pada tiga alternatif lokasi, yaitu Lokasi 1 (Taman Mandara), Lokasi 2 (Tumpuk Pinangpura), dan Lokasi 3 (Tugu Remangok, Jl. Selindung). Ketiga lokasi tersebut telah dikaji berdasarkan berbagai aspek teknis, termasuk aksesibilitas melalui jalan lokal, ketersediaan jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi tetap, penerangan jalan, dan kedekatan dengan tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Namun, infrastruktur pemadam kebakaran belum tersedia di ketiga lokasi tersebut.
Pendampingan Teknis Identifikasi Pedagang untuk Proyek Relokasi dan Perluasan Pasar Muntok di Kabupaten Bangka Barat Ilpandari, Ilpandari; Sabri, Fadillah; Maini, Miskar; Yudi, Ahmad; Ribowo, Anggarani Budi; Yuliyanto, Andry; Sitepu, Arif Rahman Hakim; Kiranaratri, Ayudia Hardiyani; Aprilia, Ayu Sinta; Khanza, Ayu Kamila; Marina, Bernaditha Catur; Saputra, Cahyo Agung; Zhafira, Elian; Prayogi, Galih Rio; Tambunan, Hermon Frederik; Fitriana, Indri Rahmandhani; Hayati, Julita; Susanti, Junita Eka; Kirtinanda. P, Kirtinanda. P; Mardika, M Gilang Indra; Michael, Michael; Nadi, Muhammad Abi Berkah; Dwiyana, Putri Ayu; Kurniawan, Rahmat; Ekaputra, Reza Asriandi; Apriwelni, Siska; Syuhada, Syahidus; Sihombing, Tera Melya Patrice
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 12 (2025): Februari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i12.2032

Abstract

Pasar Muntok memiliki sejarah panjang sebagai pusat aktivitas ekonomi di Bangka Barat. Namun, peningkatan jumlah pedagang dan kunjungan masyarakat memunculkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, ketidakteraturan tata letak, dan keterbatasan fasilitas pendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memulai proyek strategis relokasi dan perluasan Pasar Muntok guna menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih modern, tertib, dan nyaman. Proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas pasar, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Salah satu tahap awal yang krusial dalam pelaksanaan proyek ini adalah identifikasi pedagang terdampak. Langkah ini bertujuan untuk memastikan akomodasi yang sesuai bagi para pedagang berdasarkan kebutuhan dan jenis usaha mereka, sekaligus meminimalkan potensi konflik, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil pendampingan teknis, ditemukan bahwa terdapat setidaknya 55 pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Yos Sudarso, sehingga mengurangi fungsi jalan tersebut sebagai jalur transportasi utama. Para pedagang ini direkomendasikan untuk direlokasi ke lokasi baru yang lebih layak dan mendukung kegiatan jual beli, yaitu di Pasar Muntok.Relokasi ini diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Selain itu, langkah ini juga bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur pasar, memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat lokal, serta memperlancar arus lalu lintas di kawasan sekitar pasar.
Social Piety Index: A Measurement Strategy for The Manifestation of Individual Piety in Community Life to Support Regional Sabri, Fadillah; Yusmaliana, Desfa; Vebrian, Rajab; Wantini, Wantini; Tohir, Muhamad
ISTAWA Vol 9 No 1 (2024): Istawa: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Postgraduate Program Magister Pendidikan Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ijpi.v9i1.9080

Abstract

This study aimed to analyze the measurement of the individual piety index as a manifestation of social piety in supporting regional development programs. Improving the quality of humans to increase the social piety of the community has become one of the priorities in realizing the development of competitive and noble humans. The research method applied was the Creswell model of library research, which is qualitative. Data was gathered from literature on social piety, regional development, and the social piety index. The data-gathering method followed the Sugiyono concept, which entailed a manual and digital search of relevant literature. The Moleong model was used in the data analysis technique. For this reason, several strategies that can be formulated to achieve these goals are outlined in the form of 1) increasing concern for others (social care); 2) increasing public awareness of environmental conservation; 3) increasing the community's awareness of the law, and 4) increasing public awareness of the values of pluralism (diversity). Several parts of the regional apparatus involved in realizing the achievement of the social piety index are all line levels in the community.
PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA Sabri, Fadillah; Zahara, Zahara; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.293

Abstract

Perlindungan terhadap anak telah mendapatkan perhatian dunia internasional dalam Konvensi hak-hak anak (convention on the rights of the child) tahun 1989. Dalam peradilan pidana pada saat mulai berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana anak yang menjadi korban tindak pidana belum mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. permasalahan bagaimana perlindungan hukum dengan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa putusan pengadilan, literatur dan artikel dalam jurnal yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa perlindungan melalui restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini didapatkan dengan mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini hanya bersifat reaktif yang baru bereaksi setelah ada permohonan dan sebaiknya dilakukan secara proaktif. Lembaga ini menginventarisir anak yang menjadi korban serta memberikan restitusi kepada yang memenuhi syarat. Bentuk restitusi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Bentuk ini telah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 327-Pid.Sus-2019-PN.Pdg tanggal 26 Agustus 2019 atas inisiatif Penuntut Umum telah berusaha menginventarisir kerugian anak korban tindak pidana sejumlah Rp 194.125.000,-. Eksekusi putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena terpidana tidak mampu membayar restitusi tersebut, tidak adanya pidana subside dan tidak adanya peraturan petunjuk pelaksananya.
Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana Sagita, Agnesia Wettry; Sabri, Fadillah; Elvandari, Siska; Syofyan, Syofirman; Rias, A. Irzal; Suryani, Nilma
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.378

Abstract

Topik baru di dalam ilmu kesehatan Indonesia melahirkan pertanyaan terhadap kedudukan rumah sakit untuk bertanggungjawab secara pidana terhadap penerapan sistem patient safety dalam menyelenggarakan asuhan keperawatan. Patient safety atau dikenal dengan keselamatan pasien menjadi topik penting dalam menghindari bahaya atau kemungkinan cedera pada pasien selama masa rawatan inap di rumah sakit. Rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh stafnya berdasarkan hubungan kerja yang terjalin di antara keduanya. Saat ini, dalam menetepkan tanggung jawab pidana rumah sakit dilakukan dengan melakukan proses penemuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kebijakan hukum lainnya yang memiliki relevansi. Dalam penerapannya, patient safety sudah diatur secara hukum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1691/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatannya dilakuaan dengan pemberian asuhan keperawatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan.
Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Borisman, Bobby; Sabri, Fadillah; Syofyan, Syofirman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.389

Abstract

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi Hak-haknya, anak harus mendapat kesempatan seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun sipiritual, termasuk dalam hal ini anak yang berhadapan dengan Hukum juga memilik hak yang harus dilindungi oleh Negara, untuk mewujudkan perlindungan hak asasi anak Balai Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam melindung hak-hak anak berhadapan dengan hukum, salah satu perlindungan hak anak adalah adanya pendampingan pada saat anak dihadapkan dalam persidangan anak di pengadilan sehingga anak terjamin hak-haknya selama persidangan berlangsung. Prapenelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kota Padang ditemukan bahwa tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum pada proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakantan padahal, setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sehingga dalam hal ini penulis fokus untuk melihat proses pelaksanan pendampingan tersebut.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Nining, Nining; Sabri, Fadillah; Elvandari, Siska
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.401

Abstract

Obat merupakan sediaan farmasi yang harus dikelola oleh tenaga kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan artinya sarana tersebut tidak memiliki tenaga kefarmasian dalam melaksanakan dan menerapkan standar profesi yang dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya masih ditemukan tindak pidana melaksanakan praktik kefarmasian tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga perbuatan tersebut telah diminta pertanggungjawaban pidananya dan telah mendapat putusan pengadilan dengan putusan pidana yang ringan yaitu Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Penerapan sanksi pidana telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dijatuhi pidana denda yang ringa yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan pidana serta masyarakat lain tidak berbuat perbuatan serupa. Dasar pertimbangan hakim berasal dari yuridis dan non yuridis.
ANALISIS BEBAN TEKAN PADA STRUKTUR BANGUNAN DARI APLIKASI SAP2000 MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING Sukma, Mega; Wibowo, Ari; Sabri, Fadillah; Irwan, Andesta Granitio
JURNAL TEKNIK SIPIL CENDEKIA (JTSC) Vol 5 No 2 (2024): July
Publisher : Departement of Civil Engineering, Universitas Winaya Mukti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51988/jtsc.v5i2.219

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban tekan pada respons struktural bangunan beton dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari aplikasi SAP2000. Fokus penelitian adalah pada kolom bangunan dari PT DAEMYUNG. Beberapa besaran seperti gaya aksial (V2), gaya geser (V3), temperatur (T), momen lentur (M2), dan momen torsi (M3) dipilih sebagai fitur-fitur yang mempengaruhi respons struktural. Metode analisis yang digunakan melibatkan regresi linier dan XGBoost, serta penyetelan parameter untuk model XGBoost. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Mean Squared Error (MSE) dan R-squared untuk mengukur akurasi model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model XGBoost, terutama setelah penyetelan parameter, memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan regresi linier. R-squared (Best XGBoost) mencapai 0.9945, menunjukkan kemampuan model dalam menggambarkan hubungan antara beban tekan dan respons struktural. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang interaksi beban tekan dan respons struktural, dengan potensi aplikasi pada perencanaan dan desain struktural yang lebih efisien. Selain itu, model prediktif yang dikembangkan dapat menjadi alat yang berguna untuk proyeksi respons struktural pada kondisi beban tekan yang berbeda.
Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Alfikri, Muhammad; Sabri, Fadillah; Mulyati, Nani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.993

Abstract

Sexual deviance can be interpreted as everything related to sexual deviance, both in terms of orientation, interest, and surveillance to determine sexual attitudes. By not fulfilling the biological needs of female convicts, a lot of deviant sexual behavior occurs in the Class IIA Pekanbaru Women's Penitentiary. In order to fulfill their biological needs, prisoners are no longer ashamed to do things that are not common in prison. So it is necessary to make efforts to prevent deviant behavior in prisons. The formulation of the problem in this study is: 1. How is the implementation of coaching for convicts with deviant sexual behavior at the Class IIA Pekanbaru Women's Prison related to legal certainty? 2. What are the factors that cause deviant sexual behavior in Class IIA Women's Prison Pekanbaru? 3. What are the obstacles in fostering convicts with deviant sexual behavior at the Class IIA Pekanbaru women's prison? This research is a legal research that is descriptive in nature with an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. Data were collected through interviews, observation, and literature studies to then be processed and analyzed descriptively. From the results of the research and discussion, the results show that: 1. The development program is religious development, personality development and independence development are coaching programs that prioritize primary prevention strategy models. 2. Factors of same-sex relations in Class IIA Pekanbaru Women's Prison; Weak knowledge of religion, because of consensual feelings, because of the trauma of being hurt by men, because of environmental factors, abnormal sexual orientation naturally. 3. Obstacles in coaching are; There are no regulations governing, a lack of human resources for prison officers, a lack of interest in prisoners in the coaching process, a lack of facilities and infrastructure for Class IIA Pekanbaru Women's Prison.
Pelaksanaan Asimilasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang Ikhwan, Indah; Danil, Elwi; Sabri, Fadillah
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1101

Abstract

The government implemented the policy to prevent the Covid-19 virus in correctional institutions by issuing Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2020 concerning Requirements for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid-19 which was later changed to Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 43 of 2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid-19 . The existence of this policy of providing home assimilation has become a social controversy in society because of the repetition of criminal acts committed by prisoners while undergoing the home assimilation program. The research method used is empirical juridical. This research utilizes primary data and secondary data. The results of the research show that the implementation of home assimilation is in accordance with the applicable SOP, although there are still those who repeat criminal acts which cause their home assimilation to be revoked. Implementing home assimilation is one way to reduce overcapacity in correctional institutions. Supervision of the implementation of home assimilation is carried out by visiting clients' homes, via telephone and video calls. In implementing home assimilation, the obstacles faced are influenced by five factors in law enforcement.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Adi Saputra Aghata Christin Natalia Ahmad Yudi Akbar Syah Akbar Syah, Akbar Alfikri, Muhammad Ali Usman Ali Usman, Ali Andesta Granitio Irwan Andry Yuliyanto Aprilia, Ayu Sinta Apriwelni, Siska Ari Wibowo Ayudia Hardiyani Kiranaratri Borisman, Bobby Budi Ribowo, Anggarani Cahyo Agung Saputra Desfa Yusmaliana Diah Mutiara Donny Fransiskus Manalu, Donny Fransiskus Ekaputra, Reza Asriandi Elwi Danil Elysa Dwita Esi Restiani Esi Restiani, Esi FENNIL BUANA Fitria Rosmi Fitriana, Fifin Fitriana, Indri Rahmandhani Galih Rio Prayogi Gustama Gustama Gutama, Therry Iga Safa Marwani Ikhwan, Indah Ilpandari, Ilpandari Julita Hayati Junita Eka Susanti Khanza, Ayu Kamila Lestari, Zakia Ayu M Gilang Indra Mardika M Iqbal Arrosyad Marina, Bernaditha Catur Marissa Pusparini Marwani, Iga Safa Mega Sukma Mega Tresnanda Michael Michael Miskar Maini Muhamad Tohir Nadi, Muhammad Abi Berkah Nani Mulyati Nining, Nining Novriyansyah, Muhammad Ormuz Firdaus Ormuz Firdaus P Kirtinanda Pusparini, Marissa Putri Ayu Dwiyana Rahmat Kurniawan Rakhmawati Fadillah Reniati Reniati Reza Wijayanto Rian K E Siahaan Rias, A. Irzal Ririn Amelia Robi Hambali, Robi Roby Hambali Sagita, Agnesia Wettry Selly Meiliani Sihombing, Tera Melya Patrice Siska Elvandari Sitepu, Arif Rahman Hakim Suhardi Suhardi Suryani, Nilma Syahidus Syuhada Syofirman Syofyan Tambunan, Hermon Frederik Tasman Tasman Vebrian, Rajab Wahyu Adi Wantini Wantini Zahara Zahara Zakia Ayu Lestari Zhafira, Elian