Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.473
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Morality :Jurnal Ilmu Hukum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ilmu Hukum Prima INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES NOMOI Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis Law_Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Jurnal Sisfotek Global Journal of Computer Science and Informatics Engineering Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) International Journal of Law and Society Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)
Alvi Syahrin
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KETENTUAN PIDANA KEPEMILIAN KAYU HASIL PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan No.56-K/PM.I-06/AD/XI/2016) Rosimen Manik; Alvi Syahrin; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.798 KB)

Abstract

KETENTUAN PIDANA KEPEMILIAN KAYU HASIL PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan No.56-K/PM.I-06/AD/XI/2016) Rosimen Manik* Alvi Syahrin** Rafiqoh Lubis*** Depertemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara   Abstrak Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai Ketentuan Pidana Kepemilikan Kayu Penebangan Liar Yang Dilakukan Oleh Anggota Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pada Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin No. 56/K/PM.-06/AD/XI/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada data sekunder yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang dianlisis secara kualitatif. Ada kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah penyelesaian tindak pidana umum dalam lingkungan Peradilan Militer belum efektif karena tahapan penyelesaian yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Selain itu, dalam putusan No. 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 sanksi yang pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya penerapan hukum dalam putusan ini, dan dalam lingkungan Peradilan Militer secara umum. Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana Militer, UU No. 18 Tahun 2013, Tindak Pidana Kehutanan.
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/ PN.Bl Vonny Vonny; Alvi Syahrin; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.287 KB)

Abstract

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/ PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015) Vonny* Alvi Syahrin** Rafiqoh Lubis***   Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara   Abstrak   Pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi. Selain menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menghasilkan limbah B3. Pencemaran lingkungan akibat limbah B3 merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga limbah B3 perlu diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan.Salah satu kendala dalam penanganan perkara lingkungan adalah pembuktiannya rumit. Berdasarkan pokok pikiran diatas, dirumuskan permasalahan yaitu : bagaimana pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 di Indonesia dan bagaimana pembuktian tindak pidana menghasilkan dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan serta buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah B3 serta Pembuangannya yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls Majelis, Hakim dalam pembuktian telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015, Majelis Hakim dalam putusannya tidak menguraikan pertimbangan yang membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik.   Kata Kunci : Limbah B3, Pembuktian Tindak Pidana. *Penulis, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I / Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II / Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBERIAN IZIN USAHA ATAU KEGIATAN OLEH PEJABAT TANPA DILENGKAPI IZIN LINGKUNGAN Wulan Irwanty; Alvi Syahrin; Syafruddin Sulung
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.602 KB)

Abstract

ABSTRAK Herbet Ricardo Manalu* Alvi Syahrin** Syafruddin Sulung Hasibuan***   Lingkugan hidup merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Lingkungan hidup akan memberikan dampak terhadap manusia sesuai dengan kondisi lingkungan tersebutKerusakan terhadap lingkungan ini tidak terlepas dari tanggung jawab dari pejabat pemerintah. setiap kegiatan dan/atau usaha yang bersentuhan dengan lingkungan tentu akan mempengaruhi kualitas dari pada lingkungan tersebut. Sehingga dalam mengontrol setiap kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mempengaruhi lingkungan perlu dilakukan pengaturan izin lingkungan dari setiap kegiatan dan/atau usaha sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. pejabat yang memberikan izin lingkungan juga harus mengikuti prosedur sebagai yang tercantum dalam pasal 111 UUPPLH. Oleh karena jarangnya tindak pidana ini muncul dan lebih sering diselesaikan secara administratif maka penulis tertarik menganalisis tindak pidana pemberian izin usaha oleh pejabat tanpa dilengkapi izin lingkungan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan perundang-undangan sebagai dasar permasalahan yang dikemukakan.Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research).Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,runtun,logis dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Hasil penelitian sebagai jawaban permasalahan diatas yakni, pemberian izin lingkungan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.Dan bagi pejabat yang memberikan izin linkungan tanpa dilengkapi amdal atau UKL UPL maka, pejabat dapat dipidana karena telah mengeluarkan izin lingkungan melalui penyelesaian dalam persidangan dengan menguji izin yzng dikeluarkan oleh pejabat.   * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dikaitkan Dengan Teori Hukum Pancasila Ridho Mubarak; Alvi Syahrin
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v10i1.8827

Abstract

The criminal act of burning forests and land which has sprung up in Indonesia has become an issue of environmental problems which is very worrying, this requires firm action from the government. Many parties, both individuals and legal entities (Corporations) who burn land aim to open new land without requiring much time and at a lower cost, this violates the values contained in Pancasila in the second precept because burning land with this aim is an act that civilized. The method used in this research is normative juridical, analytical descriptive in nature, using the Laws and Regulations approach. This research uses a statute approach, namely by collecting and analyzing statutory provisions related to the environment and corporations. The legal material collection technique used in this study was library research and then analyzed qualitatively. The results of the study show that Pancasila Legal Theory is a legal theory that is based on Pancasila values as its ontological, epistemological and even axiological basis where the development of national law has an identity and is sourced from Pancasila philosophy and values, so that Pancasila values are placed as ethical starting points and must animate national law. Against criminal acts of forest and land burning Behavior theory (behavior) emphasizes human motivation with an emphasis on the importance of cooperation through negotiations and technical support so that the industrial community is willing to take part in the compliance program. Personal relationship (personal relationship) between the object of regulation (regulated community) and government officials (regulator) as something that is very important and is a precondition for realizing conditions of obedience. This model views the industry as an incompetent or unknowledgeable regulatory object.
Justice and Utility in the Settlement of “Klacht Delict” through Mediation: Concept and Impact in Aceh Husin, Muhammad; Syahrin, Alvi; Din, Mohd.; Ilyas, Ilyas
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i1.22530

Abstract

This article examines the process of settlement of criminal cases of whole complaints resolved in Aceh through mediation. The settlement of “klacht delict (delik aduan)” cases in Aceh is practiced in the customary law society by directing the Qanun Aceh. The main focus of this study is the process of its completion, the legal effectiveness of the concept of mediation, as well as consideration of aspects of the legal purpose of the mediation process. This study uses empirical juridical methods which are analyzed using a restorative justice approach and legal sociology. Data was collected by conducting in-depth interviews and document studies. The results of the research showed that the criminal complaints settled by mediation with the non-litigation pattern practiced by law enforcement and the community in Aceh have met the legal objectives, including the aspects of utility and justice. This model of settlement has met the requirements of usefulness and justice for perpetrators and victims and is considered complete, so the case has not proceeded to the stage of investigation and is not passed on to the prosecution. Nevertheless, the settlement through mediation is not satisfied from the point of view of legal certainty, as the general criminal gap must not be resolved by mediation. Sociologically, this legal rule has an impact on society regarding criminal complaints that are resolved through mediation through non-litigation and are never again demanded for a law enforcement process regarding the results of the mediation which has been stated in the peace deed. So mediation has an impact on the realization of peace and order in society.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN OLEH PPNS DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Jaya, Herry Shan; Syahrin, Alvi; Yunara, Edi; Leviza, Jelly
Law Jurnal Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i1.4193

Abstract

Crime is a common problem in society and can be committed by anyone, both the perpetrator and the victim. Criminal policy used in tackling crime in Indonesia consists of two methods, namely preventive and repressive. In its implementation, it involves crime prevention investigators, police investigators, and civil servants (PPNS). However, the problem is the overlap between police investigators and PPNS because both have different authorities in conducting investigations. One of the well-known PPNS in Indonesia is the Road Traffic and Transport PPNS. In handling traffic and transport criminal offences, the investigation is carried out by two investigation agencies in accordance with Article 259 paragraph 1 of Law 22/2009 on traffic and transport. In the implementation of crime policy, it is important to coordinate activities between police and PPNS investigators to avoid overlapping authority. The role of the community in preventing crime by reporting suspicious activities to the authorities is also very important. In this way, it is hoped that the public can prevent crime by reporting suspicious activities to the authorities.
Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup: (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw) Harahap, Elly Syafitri; Syahrin, Alvi; Mulyadi, Mahmud; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.280

Abstract

Pengaturan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH. Tetapi, belum ada aturan lebih lanjut yang mengatur tentang bentuk dan mekanisme penerapannya. Penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan sangatlah penting. Adanya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, maka lingkungan yang tercemar dan/atau rusak sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi dapat kembali dipulihkan. Penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikonversi dengan sejumlah uang dalam putusan Nomor 349/Pid.B/ LH/2019/ PN.Plw, belum memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dikarenakan pembayaran kerugian lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang disetor ke kas negara, akibatnya dana tersebut tidak dapat digunakan sebagai dana pemulihan atau perbaikan lingkungan.
Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi: (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn) Sisera, Perida Apriani; Syahrin, Alvi; Marlina, Marlina; Ikhsan, Edy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 2 (2024): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i2.289

Abstract

Undang-Undang No.11/2012 tidak menjamin kepastian hukum dalam mencapai tujuan diversi perkara ABH/AKH. Meskipun diversi wajib, ganti rugi tidak diwajibkan, dan UU tersebut tidak memiliki mekanisme eksekusi ganti rugi atau sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi janji ganti rugi kepada korban. Ini menyulitkan penagihan dan kompleksitas ketika korban atau keluarganya menagih ganti rugi kepada penyidik. Penelitian ini menyoroti pengaturan ganti rugi dalam penyelesaian perkara ABH/AKH secara diversi, konsekuensi hukum penyelesaian ganti rugi, dan solusi penyelesaian janji membayar ganti rugi yang tidak ditepati oleh pelaku/keluarganya kepada korban. Penelitian bersifat normatif, deskriptif, dan preskripsi, dengan menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganti rugi dalam diversi perkara ABH/AKH mengacu pada Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU No.11/2012, namun restitusi bukan opsi mutlak, melainkan alternatif. Ini menyebabkan ketidakpastian bagi korban maupun keluarganya. Solusi penyelesaian ganti rugi perkara ABH/AKH yang tidak dibayar adalah dengan memanggil pelaku/keluarganya oleh penyidik untuk membuat perjanjian baru, dimonitor, dan dilindungi secara hukum, dengan ancaman lanjutan perkara pidana jika tidak membayar. Diperlukan peraturan tambahan seperti PP atau Perkapolri tentang pelaksanaan ganti rugi diversi, atau minimal SOP penyidik. Penyidik perlu aktif dalam menentukan isi perjanjian, dengan jaminan yuridis bagi pelaku/keluarganya yang tidak memenuhi janji pembayaran ganti rugi kepada korban/keluarganya. SOP penyidik di Polresta Medan perlu mengatur tata cara menagih janji pelaku kepada korban, termasuk standar permohonan restitusi diversi, restitusi yang tidak dibayar, dan konsekuensi hukum jika pelaku ingkar janji.
Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika Silalahi, Saut Maruli Tua; Syahrin, Alvi; Ekaputra, Mohammad; Sutiarnoto, Sutiarnoto
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 3 (2024): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i3.301

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam pencucian uang, dimana hasil kejahatan tersebut berpotensi digunakan kembali untuk kejahatan serupa atau baru. Indonesia memiliki risiko pencucian uang yang tinggi, terutama dari kejahatan narkotika. Penelitian ini fokus pada peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang dari kejahatan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidik BNN berperan dalam mengungkap pelaku dan jaringan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, menelusuri serta menyita aset, serta melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Disarankan agar BNN mengoptimalkan peran Penyidik BNN dalam mengungkap jaringan pelaku, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta menelusuri serta menyita aset, sehingga dapat lebih efektif dalam pemberantasan pencucian uang.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE Santoso, Irfan; Syahrin, Alvi; Mulyadi, Mahmud; Agusmidah, Agusmidah
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.312

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Artikel ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE, penerapan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu UU ITE, serta upaya penegakan hukum di Kepolisian Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman implementasi UU ITE berperan dalam mengatasi ketidakpastian penafsiran hukum dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum melakukan penyaringan aduan berdasarkan dampak bagi korban dan memprioritaskan mediasi. Kesimpulannya, perlunya penilaian cermat dalam penegakan hukum UU ITE dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Co-Authors Abdul Rahim Matondang Abdul Rahim Matondang Abdurrahman Harit's Ketaren Affila Agusmidah Agusmidah Ali Pratama, Putra Alwan Alwan Ana Maria Anggara Faisal Antonius, Hendri Aqil, Nabil Abduh Arija Ginting Arjuna Arjuna, Arjuna Ayunda, Adila Perma BASRIEF ARYANDA Binsar Imanuel BUDIMAN GINTING Chatarina Umbul Wahyuni Chrismanto HS Dahlia Kusuma Dewi Dahlia Kusuma Dewi Dahris Siregar Dendi sembiring Dewi Elizadiani Suza Din, Mohd. Edi Yunara Ediwarman Edy Ikhsan Ekaputra Ekaputra, Ekaputra Ekaputra, M. Ekaputra, Mohammad ELLY SYAFITRI HARAHAP Fakhreza Shah, Saifullah Febri Sri Utami Fiqih Hana Saputri, Fiqih Hana Fransiscus Girsang, Rio Garliani, Gita Hasballah Thaib, Hasballah Hasibuan, Andika Henny Handayani I Gusti Bagus Wiksuana Ilyas Ilyas Imanuel Carlos Indriana Indriana, Indriana Irfan Farid Thahir Irfan Santoso Jaka kelana Jaya, Herry Shan Jelly Leviza Jonathan Hasudungan Hasibuan Kumaedi Madiasa Ablisar Mahasari, Jamaluddin Mahendra Butar-Butar, Muhammad Yusril Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Manurung, Hot Dion Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marthin Fransisco Manihuruk Marudut Hutajulu Miranda Chairunnisa Mohammad Eka Muhammad Husin Naharuddin Naharuddin Nainggolan, Rani Oslina Nanda Nababan Nasution, Faradila Umaya Natalia Tampubolon Ningsih, Suria Novi Rahmawati Nur Asiah Nurmala wati Nurmala Waty Pardede, Rendra Yoki Pasaribu, Hendri Goklas Pendastaren Tarigan Perdana Sani, Tantra Priangga Yoena Mustafa Kamal Hutabarat Rafiqo Lubis Rafiqoh lubis Rahul Singh Ramadani, Jaka Rapiqoh Lubis Rapita, Rapita Ridho Mubarak Ridwanta Tarigan Rina Dian Rismayanti Rismayanti Rizky, Fajar Khaify Robert Robert RONI Alexandro Rosimen Manik Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Salwa, Nabila Afifah Samuel Yoshua Sibarani Santi Silaban, Susi Sihombing, Dedy Chandra Silalahi, Saut Maruli Tua Sisera, Perida Apriani Sitepu, Runtung Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sulung, syafruddin Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiartono, Sutiartono Syafruddin Hasibuan syafruddin Sulung Syaifuddin, Imam Tan Kamello Tantra Perdana Thani, Shira Tommy Tarigan Triana, Wessy Trisna, Wessy Tullah, Rahmat Umaro Tarigan Ummul Khair Ventyrina, Ine Vonny Vonny Wirsal Hasan Wirsal Hasan Wufron Wufron Wulan Irwanty Yunita Octavia Siagian