Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.729
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Morality :Jurnal Ilmu Hukum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ilmu Hukum Prima INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES NOMOI Law Review Law_Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Jurnal Sisfotek Global Journal of Computer Science and Informatics Engineering Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) International Journal of Law and Society Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Journal of Environment Behavior and Engineering Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)
Alvi Syahrin
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analisis Budaya Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Medan) Santi Silaban, Susi; Syahrin, Alvi; Ikhsan, Edy
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4775

Abstract

Perjudian sabung ayam ialah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum, namun apakah perjudian sabung ayam merupakan suatu budaya, dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tiga permasalahan yaitu: Bagaimana pengaturan tentang sabung ayam sebagai tindak pidana perjudian dalam sistem hukum positif indonesia, Bagaimana penerapan konsep perjudian sabung ayam yang berlaku dalam masyarakat, dan Bagaimana analisis budaya hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan dengan alat pedoman wawancara dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menemukan bahwa, Pengaturan tentang sabung ayam sebagai tindak pidana perjudian dalam sistem hukum positif Indonesia, pada umumnya sabung ayam disebut sebagai tradisi, namun fakta lapangan menunjukkan bahwa sabung ayam masuk dalam kategori perjudian, dimana perjudian awalnya diatur dalam Pasal 542 KUHP namun di ubah menjadi Pasal 303 dan 303 bis KUHP oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat, Penerapan konsep perjudian sabung ayam yang berlaku dalam masyarakat; dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kecil yang bahkan ada yang menganggap itu bukanlah judi hanya sebatas permainan semata, dan bagi yang menganggap itu suatu perjudian maka konsep larangan perjudian yaitu dapat memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;, Analisis budaya hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di Medan, praktik perjudian sabung ayam yang terjadi di medan dapat dikatakan sebagai budaya hukum hal ini ditinjau dari persepsi-persepsi masyarakat (eksternal) dan aparat penegak hukum (internal)
Ketentuan Pidana terhadap Pelaku yang Turut Serta Melakukan Money Politic pada Pemilihan Umum Legislatif Ali Pratama, Putra; Syahrin, Alvi; Ningsih, Suria
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4942

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan Money politic pada pemilihan umum legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama: (1) pengaturan tindakan turut serta dalam tindak pidana Money politic, (2) akibat hukum terhadap pelaku, dan (3) pertanggungjawaban hukum pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, mengkaji bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder seperti literatur dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku Money politic dapat diklasifikasikan sebagai pelaku utama (pleger), penyuruh (doenpleger), atau turut serta (medepleger), masing-masing dengan sanksi pidana yang berbeda sesuai tingkat keterlibatan. Sanksi pidana bervariasi tergantung waktu pelanggaran, mulai dari pidana penjara 2-4 tahun dan denda hingga Rp48 juta. Penelitian ini juga mengungkap tantangan dalam penegakan hukum, seperti kesulitan membuktikan keterlibatan pelaku tidak langsung dan modus operandi yang semakin terselubung. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik Money politic di Indonesia.
PENGARUH LIVE STREAMING DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP PURCHASE INTENTION PENGGUNA GENERASI Z DI TIKTOKSHOP Syahrin, Alvi; Wufron, Wufron; Garliani, Gita
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 9 No 2 (2025): Edisi Mei - Agustus 2025
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v9i2.5925

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat pengaruh aktivitas penjualan yang melibatkan live streaming penjualan dan review pelanggan online terhadap minat beli pengguna Gen Z TikTokShop. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui metode deskriptif dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda.. Data dikumpulkan dari 400 responden melalui kuesioner online dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini membuktikan bahwa live streaming selling serta online customer review memberikan dampak positif dan signifikan, baik secara parsial maupun secara simultan terhadap purchase intention. Nilai koefisien determinasi sebesar 44% menunjukkan kontribusi model terhadap variabel purchase intention. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi fitur interktif dan review pelanggan dalam strategi pemasaran digital, khususnya untuk menjangkau konsumen generasi z.
Islamic, Pancasila, and Constitutional Approaches to Green Financial Crime in Indonesia Thani, Shira; Syahrin, Alvi; Thaib, Hasballah; Ekaputra, M.
International Journal of Law and Society Vol 4 No 2 (2025): International Journal of Law and Society (IJLS)
Publisher : NAJAHA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59683/ijls.v4i2.190

Abstract

Green This research explores the normative, ethical, and constitutional foundations necessary for addressing green financial crime in Indonesia through an integrated framework that combines Islamic jurisprudence, Pancasila values, and constitutional environmental mandates. While financial misconduct causing ecological harm, such as the misuse of climate funds or carbon trading fraud, continues to escalate, Indonesia's environmental legal framework lacks clear definitions and effective enforcement mechanisms to address such crimes adequately. This study employs a normative legal research method, incorporating statutory, conceptual, comparative, and futuristic approaches, supported by content analysis to examine existing regulations' limitations and alternative normative systems' potential contributions. Islamic legal principles such as ʿadl, maṣlaḥah, mīzān, and sadd al-dharīʿah offer a moral foundation for establishing ecologically responsible financial governance. At the same time, Pancasila affirms a justice-based model rooted in national ideology. Furthermore, constitutional guarantees of the right to a healthy environment remain under-enforced due to legal fragmentation and institutional barriers. This research advocates for a value-based reform model that frames environmental protection as an administrative task and a multidimensional ethical obligation grounded in religious, philosophical, and constitutional perspectives. It proposes a framework for more accountable, sustainable, and spiritually rooted environmental governance in Indonesia.
Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu di Wilayah Hukum Aceh Singkil Rapita, Rapita; Syahrin, Alvi; Marlina, Marlina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5689

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah hukum Aceh Singkil, khususnya dalam konteks kerusakan hutan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil. Fenomena maraknya pengangkutan kayu secara ilegal menunjukkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta indikasi keterlibatan aktor-aktor terorganisir yang menghambat proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi dari UU No. 41 Tahun 1999 ke UU No. 18 Tahun 2013, mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum, dan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan baik dalam struktur maupun substansi hukum serta lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan dugaan keterlibatan oknum pelindung (cukong). Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan hutan.
Eksistensi Prinsip In Dubio Pro Natura dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Fakhreza Shah, Saifullah; Syahrin, Alvi; Sutiartono, Sutiartono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5855

Abstract

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya aktivitas industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pembuktian di pengadilan. Dalam situasi demikian, prinsip In Dubio Pro Natura menjadi relevan untuk diterapkan sebagai asas hukum lingkungan yang mengutamakan keberpihakan kepada alam saat terjadi keraguan dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan urgensi prinsip In Dubio Pro Natura dalam sistem hukum lingkungan Indonesia serta potensi penerapannya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap praktik hukum lingkungan di beberapa negara yang telah menerapkan prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip In Dubio Pro Natura belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, substansi dan semangatnya telah tercermin dalam prinsip kehati-hatian dan prinsip tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip ini dipandang penting untuk memperkuat posisi hukum lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan pembuktian, sekaligus sebagai langkah progresif dalam mewujudkan keadilan ekologis. Penelitian ini merekomendasikan agar prinsip In Dubio Pro Natura diakomodasi secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional dan diterapkan dalam praktik peradilan lingkungan guna memastikan perlindungan maksimal terhadap alam serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pengaruh Jenis Kelamin dan Kebiasaan Merokok terhadap Kadar Timbal Darah Hasan, Wirsal; Matondang, Abdul Rahim; Syahrin, Alvi; Wahyuni, Chatarina Umbul
Kesmas Vol. 8, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penarik becak dayung dan becak bermesin, pengatur lalu lintas, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima banyak terpapar dengan polusi timbal dari udara ambien yang merupakan ancaman terhadap para pekerja pinggir jalan. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan karakteristik responden dengan kadar timbal dalam darah. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 109 orang terdiri dari 58 orang penarik becak dayung, 30 orang penarik becak bermesin dan 21 orang pedagang kaki lima yang ditarik secara consecutive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel usia, tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik terhadap kadar timbal dalam darah (p>0,05). Rerata kadar timbal dalam darah berbeda bermakna menurut jenis kelamin (p=0,047) dan kebiasaan merokok (p=0,003). Rerata kadar timbal dalam darah berdasarkan jenis pekerjaan, lama bekerja, tingkat pendidikan, tempat beristirahat, lokasi tempat tinggal, kebiasaan minum susu, dan kebiasaan minum alkohol tidak ada perbedaan bermakna. Uji korelasi Pearson dan korelasi Spearman menemukan tidak ada korelasi antara variabel usia dan tekanan darah terhadap kadar timbal dalam darah (p>0,05). Paddle rickshaw puller, motorized rickshaw pullers, traffic police, street vendors and roadside vendors is that many workers are exposed to lead from ambient air pollution. Lead pollution is a threat to roadside workers. This study is observational. The purpose of the study was to determine the association between respondent characteristic with blood lead levels. The 109 samples in this study was the 58 paddle rickshaw puller, 30 motorized rickshaw pullers and 21 hawkers, drawn with consecutive sampling. The results showed that there were no significant correlation between age, blood pressure and blood lead level (p>0.005), there were differences in mean blood lead levels by sex (p = 0.047) and smoking (p = 0.003), there was no difference in mean blood lead levels based on the type of work, length of work, level of education, place of rest, the location shelter, drinking milk, and alcohol drinking habits. Pearson correlation test and Spearman correlation found no correlation between the variables of age, and blood pressure on blood lead levels (p> 0.05).
Criminal Sanctions Model For Children Aged 15-18 Years As A Form Of Criminal Law Reform Singh, Rahul; Syahrin, Alvi; Marlina, Marlina
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7400

Abstract

The tabulation of case data collected by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the Directorate General of Corrections of the Ministry of Law and Human Rights, and the National Police's National Police Center (Pusiknas Polri) explicitly shows the high number of cases of children in conflict with the law and the high number of children in conflict with the law as perpetrators with very serious crimes. The data is also still collected data, which means that data in the field can be much larger than the data that has been recorded, so it requires special and serious attention. Several problem formulations were drawn for the research study, namely how the regulation of criminal sanctions for children and the urgency of formulating a model of criminal sanctions for children aged 15-18 years as perpetrators of crimes in Indonesia, how the concept of updating the model of criminal sanctions for children aged 15-18 years in Indonesia, and how the formulation of the model of criminal sanctions for children aged 15-18 years is appropriate to the ethics of national legal development in Indonesia. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach and qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The research results show that the provisions on criminal sanctions for children in the Child Protection and Child Protection Law are still rehabilitative and not fully proportional for children aged 15–18 who commit serious crimes. Therefore, it is necessary to formulate a new sanction model that is fairer, more educational, and has a deterrent effect. The proposed reform concept includes optimizing the principal penalty to two-thirds of the adult penalty, accompanied by additional community service and out-of-institutional guidance, and increasing the maximum sentence to 12 years for crimes punishable by death or life imprisonment.
When Speech Becomes Crime: Defamation and Constitutional Power After Decision 78/2023 Syaifuddin, Imam; Syahrin, Alvi; Marlina, Marlina
JURNAL LEGALITAS Vol 18, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v18i2.31310

Abstract

This study examines the constitutional and legal dimensions of defamation in Indonesia in light of Constitutional Court Decision No. 78/PUU-XXI/2023 and District Court Decision No. 8/Pid.B/2024/PN Wns. Using a normative juridical method combined with a qualitative case approach, it analyzes how the Constitutional Court’s interpretation of Article 310(1) of the Indonesian Penal Code (KUHP) as a verbal act reshapes the legal framework of defamation. Relevant regulations include Articles 310–321 of the KUHP, Articles 433–439 of Law No. 1 of 2023 (New Penal Code), and Law No. 1 of 2024 (ITE Law). The findings reveal a constitutional enforcement gap: while the Constitutional Court provides a clear interpretive standard, the Watansoppeng District Court failed to apply it despite issuing a substantively appropriate sentence. This inconsistency reflects institutional weaknesses in implementing constitutional decisions within ordinary courts. To deepen the analysis, this study draws on comparative experiences from Germany and Colombia. Both jurisdictions face similar enforcement gaps but address them through structured mechanisms, such as mandatory appellate references in Germany and the tutela mechanism in Colombia. These insights show that binding constitutional authority requires institutional enforcement measures to ensure effectiveness. The novelty of this study lies in identifying this enforcement gap as a critical challenge to constitutional supremacy in criminal defamation and situating it within a comparative perspective. It contributes to legal scholarship and judicial reform discourse by emphasizing the need for systematic judicial compliance to guarantee legal certainty, protect fundamental rights, and maintain coherence in defamation law.
Pertangungjawaban Pidana Pemegang Saham pada Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Fransiscus Girsang, Rio; Syahrin, Alvi; Yunara, Edi; Rosmalinda, Rosmalinda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2316

Abstract

Corporations have a strategic role in bringing about change and growth in the world economy. Corporations are second only to the State in increasing economic growth and national development, but there are times when corporations also commit various criminal acts that harm the state and society. The damage to banking that occurred in the past was precisely due to the actions of the controlling shareholders of the banks, through the GMS placing people (minions) as members of the board of directors and commissioners. These people who were given strategic positions by the controlling shareholders were puppets of the controlling shareholders and carried out the policies of the controlling shareholders. The case of Bank Harapan Sentosa (BHS) shows how the shareholders had evil intentions by creating a "fictitious" corporation to apply for credit to the bank where the convicted person was the controlling shareholder. The corporate veil doctrine, which provides a veil of protection to shareholders, is considered to be a trigger for the repetition of criminal acts committed by corporations. Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code has been passed. Based on the provisions of Article 613 of the Criminal Code, every legislation, its criminal provisions must refer to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research is a normative juridical research that uses a statutory approach, concept approach and case approach. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is through literature study where the data collected is grouped according to the problem and then analyzed qualitatively so that conclusions can be drawn. Based on the results of the research, it is known that all arrangements for errors in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code can be held accountable to the corporation. Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has regulated the imposition of criminal liability of corporations and shareholders. According to Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, there are 3 (three) roles of shareholders who can be held criminally liable, namely as a person who gives orders, a person who controls and as a beneficial owner of the corporation.
Co-Authors Abdul Rahim Matondang Abdul Rahim Matondang Abdurrahman Harit's Ketaren Ade Venny Darma Putri Affila Agusmidah Agusmidah Ali Pratama, Putra Alwan Alwan Ana Maria Anggara Faisal Aqil, Nabil Abduh Arija Ginting Arjuna Arjuna, Arjuna Aulia Pratiwi, Syahfitri Ayunda, Adila Perma BASRIEF ARYANDA Binsar Imanuel BUDIMAN GINTING Chatarina Umbul Wahyuni Chrismanto HS Dahlia Kusuma Dewi Dahlia Kusuma Dewi Dahris Siregar Dendi sembiring Dewi Elizadiani Suza Din, Mohd. Edi Yunara Ediwarman Edy Ikhsan Ekaputra Ekaputra, Ekaputra Ekaputra, M. Ekaputra, Mohammad ELLY SYAFITRI HARAHAP Fakhreza Shah, Saifullah Febri Sri Utami Fiqih Hana Saputri, Fiqih Hana Fransiscus Girsang, Rio Garliani, Gita Hasballah Thaib, Hasballah Hasibuan, Andika Henny Handayani I Gusti Bagus Wiksuana Ilyas Ilyas Imanuel Carlos Indriana Indriana, Indriana Irfan Farid Thahir Irfan Santoso Jaka kelana Jaya, Herry Shan Jelly Leviza Jonathan Hasudungan Hasibuan Kumaedi Lubis, Imam Tauhid Madiasa Ablisar Mahasari, Jamaluddin Mahendra Butar-Butar, Muhammad Yusril Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar Manurung, Hot Dion Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marthin Fransisco Manihuruk Marudut Hutajulu Miranda Chairunnisa Mohammad Eka Muhammad Husin Naharuddin Naharuddin Nainggolan, Rani Oslina Nanda Nababan Nasution, Faradila Umaya Natalia Tampubolon Ningsih, Suria Novi Rahmawati Nur Asiah Nurmala wati Nurmala Waty Pardede, Rendra Yoki Pasaribu, Hendri Goklas Pendastaren Tarigan Perdana Sani, Tantra Priangga Yoena Mustafa Kamal Hutabarat Rafiqo Lubis Rafiqoh lubis Rahul Singh Ramadani, Jaka Rapiqoh Lubis Rapita, Rapita Ridho Mubarak Ridwanta Tarigan Rina Dian Rismayanti Rismayanti Rizky, Fajar Khaify Robert Robert RONI Alexandro Rosimen Manik Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Salwa, Nabila Afifah Samuel Yoshua Sibarani Santi Silaban, Susi Sihombing, Dedy Chandra Silalahi, Saut Maruli Tua Sisera, Perida Apriani Sitepu, Runtung Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sulung, syafruddin Sunarmi Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiartono, Sutiartono Syafruddin Hasibuan syafruddin Sulung Syaifuddin, Imam Tan Kamello Tantra Perdana Thani, Shira Tommy Tarigan Triana, Wessy Trisna, Wessy Tullah, Rahmat Umaro Tarigan Ummul Khair Ventyrina, Ine Vonny Vonny Wirsal Hasan Wirsal Hasan Wufron Wufron Wulan Irwanty Yunita Octavia Siagian