Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TEKNIK KAPAL Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan Urania Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Jurnal Diskursus Islam Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan JURNAL ISTINBATH JURNAL TAPIS JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurnal EMT KITA Majalah Ilmiah Material, Komponen dan Konstruksi CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam) Metalurgi JURNAL SAINTIS Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam Journal of Islam and Science Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman Attractive : Innovative Education Journal Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Administrasi Pendidikan Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan Journal of Comprehensive Science Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, dan Manajemen TRI BISNIS International Journal of Disaster Management Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Jurnal Rekayasa elektrika Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Legalpreneur Journal Jurnal Teknik Sipil PESARE: Science and Engineering Service Journal Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial Moderation: Journal of Islamic Studies Review Acta Geoscience, Energy, and Mining Asian Journal of Science Education Jurnal Pengabdian Rekayasa dan Wirausaha Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)
Tarmizi Tarmizi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Optimal Control Application in Narcotics Abuse Model by Involving the Number of Deaths Anwar, Thaibil; Munzir, Said; Tarmizi, Tarmizi; Nurmala, Eka; Sultan, Sultan
Journal of Comprehensive Science Vol. 4 No. 11 (2025): Journal of Comprehensive Science
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v4i11.3698

Abstract

Illicit drug use is controlled by prevention and treatment. LH Model is the first model of illicit drug use which has been improved for over ten years. In 2012, estimated about 324 million people or about seven percent of the world's population are drug illicit drug users and 183,000 of them die per year because of illicit drug use worldwide and 12.044 people die each year in Indonesia, but there was no death in the LH Model. In this study the model is extended by adding a state of death (D) which forming LHD model. LHD model is fitted with the illicit drug user data of BNN by selecting parameter values that approach the tendencies of the data, after that LHD model is simulated by minimizing the budget for prevention and treatment. Prevention is dominant on unrestricted budget, while treatment is dominant on restricted budget.
Perbandingan Pendapatan Nelayan Jaring Insang Dengan Alat Tangkap Alternatif Bubu Dalam Upaya Mitigasi Bycatch Hiu dan Pari di TPI Lhok Keluang, Aceh Jaya Fajri, Ilham; Mardhatillah, Inda; Aprilla, Ratna Mutia; Iqbal, Teuku Haris; Lubis, Ahmad Fauzan; Tarmizi, Tarmizi; Luthfiansyah, Delvi Mahrani
Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia Vol 5, No 3: Desember (2025)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jkpi.v5i3.50779

Abstract

Jaring insang merupakan alat tangkap utama nelayan di TPI Lhok Keluang, namun penggunaannya menimbulkan tangkapan sampingan (bycatch) berupa hiu dan pari yang dilindungi, sehingga berdampak negatif terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan ekonomi nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai jual dan masa pakai antara jaring insang dan bubu, serta menilai efektivitas bubu dalam mitigasi bycatch. Penelitian dilakukan pada OktoberNovember 2024 dengan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui wawancara dan observasi lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis terhadap komposisi bycatch, nilai jual hasil tangkapan, dan masa pakai alat tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaring insang menghasilkan bycatch hiu dan pari sebesar 56,6 kg, sedangkan bubu tidak menghasilkan bycatch. Nilai jual hasil tangkapan bubu mencapai Rp15.752.200, lebih tinggi dibandingkan jaring insang sebesar Rp10.078.800, meskipun jumlah tangkapan relatif sama. Selain itu, masa pakai bubu mencapai sembilan bulan, sedangkan jaring insang hanya dua minggu. Berdasarkan hasil tersebut, bubu dinilai lebih selektif, ramah lingkungan, dan menguntungkan secara ekonomi. Oleh karena itu, bubu direkomendasikan sebagai alternatif alat tangkap berkelanjutan bagi nelayan di Aceh Jaya.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Supardi, Supardi; Tarmizi, Tarmizi
Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial Vol 20, No 2 (2025): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI DAN SOSIAL
Publisher : STIA SATYA NEGARA PALEMBANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62128/jiads.v20i2.125

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berperan penting dalam perjalanan bangsa.  Kemunculan Ormas sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berkumpul dan berorganisasi demi mencapai tujuann bersama.  Pada awal abad ke-20 setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Ormas berperan dalam mengisi kemerdekaan dan membangun negara.  Namun, pada masa Orde Lama, terjadi dinamika politik yang mempengaruhi keberadaan Ormas, termasuk pembatasan dan pengawasan oleh Pemerintah.  Pada masa Orde Baru, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang mengatur pendirian dan aktivitas Ormas dengan ketat.  Regulasi ini bertujuan mengendalikan Ormas agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah.  Era reformas yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan signifikan, termasuk kebebasan berorganisasi.  Pertumbuhan Ormas meningkat pesat, mencakup berbagai bidang seperti sosial, politik, budaya, dan lingkungan.  Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai pengganti UU sebelumnya, yang kemudian direvisi melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017.  Secara keseluruhan, Ormas memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, baik sebagai mitra pemerintah maupun sebagai penggerak inisiatif masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.  Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki funsi vital dalam memastikan bahwa aktivitas Ormas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan yang telah ditetapkan.  Pengawasan terhadap Ormas diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.  Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 mengatur tentang Pengawasan Ormas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  Regulasi ini menekankan pentingnya pembentukan Tim Terpadu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Ormas di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Propinsi Sumatera Selatan. Kata Kunci : Fungsi Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan
THE DYNAMICS OF DETERMINING MEN AND WOMEN PARTS IN MATTERS OF INHERITANCE: A STUDY OF ISLAMIC LAW Tarmizi, Tarmizi; Gustika Sandra; Jumra, Jumra; Sakti Yadi
Jurnal Diskursus Islam Vol 10 No 2 (2022): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v10i2.30172

Abstract

This study aims to understand the dynamics of determining men's and women's parts of inheritance; explore thoughts related to contemporary inheritance formulations and analyze from the perspective of Islamic law. This research is library research with a normative approach (syar'i) in the form of literary analysis relevant to the research object, namely the problem of determining men's and women's parts in the matter of inheritance. The Data were collected structurally through document studies to be analyzed. Data analysis uses qualitative content analysis of relevant documents or texts. As a result, determining men's and women's parts is currently experiencing dynamics 2:1 to 1:1 concept because of the influence of customary law, distribution of inheritance level of welfare, and understanding of the justice value, which has shifted from based on rights and obligations which interpreted according to the needs and conditions. The 1:1 inheritance paradigm or equal share results from the ijtihad of contemporary figures by understanding the value of justice according to social situations and conditions and gender equality. The initiators of the paradigm are Hazairin with the concept of bilateral inheritance, Munawir Sjadzali with his quantitative equation, Muhammad Syahrur, and Yahya Harahap with the concept of boundary theory. According to Islamic law, the 1:1 inheritance paradigm is not contradictory because the goal is for the common good of the heirs. In contrast, the benefit is the goal of Islamic law through the concept of maqāsiḍ sharia by paying attention to the rules of Islamic law, such as not ignoring human rights and maintaining good relations with others. Islamic law, with its flexibility that can adapt to place, time, and circumstances, has also blended with the results of contemporary ijtihad.
The Trend Of Corruption The Medan District Court Kusbianto, Kusbianto; Tarmizi, Tarmizi; Sulistyowati, Sri
Legalpreneur Journal Volume 4, No. 2 April 2026
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lpj.v4i2.8664

Abstract

This study aims to analyze trends in corruption cases and the characteristics of defendants based on the level of education in the Corruption Court at the Medan District Court Class 1A specifically in the period 2020-2024. The method used is a quantitative descriptive approach by utilizing secondary data in the form of case decisions obtained from The Case Tracking Information System (SIPP). The results showed that the trend of corruption cases has increased significantly over the past five years, with a total of 596 cases and 611 defendants. From a demographic aspect, the majority of defendants are men, while women are relatively fewer. Based on the level of education, most of the defendants have a higher education background, especially Bachelor (S1), followed by master (S2) and doctorate (S3). These findings indicate that corruption is not directly influenced by the level of education, but rather related to internal factors such as greed and abuse of power. Therefore, efforts to eradicate corruption not only require a repressive approach through law enforcement, but also a preventive approach through anti-corruption education and strengthening moral integrity.
The Possibility of Social Conflict in the Momentum of General Elections in the Sociological Perspective of Islamic Law Misbahuddin, Misbahuddin; Tarmizi, Tarmizi; Rahman R., Abd.; Sapa, Nasrullah Bin; Rahmawati, Rahmawati
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v9i1.22665

Abstract

The general election contest that is being held is very prone to causing conflict in society. This research aims to identify forms of social conflict, factors that cause social conflict, and the sociological perspective of Islamic law on the vulnerability of social conflict in general elections. So far, social conflict studies in general elections have mostly been studied from a social and norm perspective, but this research tries to look at the vulnerability of social conflict during general elections from the sociological perspective of Islamic law. This research is qualitative research using data obtained from online news. This research found that social conflict during general elections can take the form of arguments or debates and physical conflicts. There are at least three causes of social conflict, namely polarization or negative campaigns, selective fanaticism, and allegations of fraud. Preventing social conflict needs to be carried out using a sociological approach to Islamic law by upholding human rights, being moderate towards differences maintaining the value of balance, and being gentle. This research concludes that the sociological conception of Islamic law can be a solution to resolving social conflicts by prioritizing Islamic values. Therefore, the author suggests the need for government attention to avoid social conflict in general elections. Apart from that, support from religious figures and ulama is needed through counseling and issuing fatwas regarding the prohibition of social conflict in general elections because social conflict can damage relationships and values in society.
Co-Authors A Halim Abda Abda Abdul Hamid Adrian, Fahri Adriman, Ramzi Agustiawan, Agustiawan Ahmad Fauzan Lubis Ainal Hadi Akhmad Syarif Al-Huda, Nafisah Ali Okta Akbar Anwar, Thaibil Aqsa SH, Aidil Arifullah, Arifullah Asia, Asia Auzar, Auzar Bachtiar Bachtiar Benazir, Benazir Budhi Oktavia Damanik, Adlin Devi Sara, Ira Dhiniati, Fameira Edowinsyah, Edowinsyah Efendi Efendi Eldina Fatimah Erlina Erlina Fadhli, zul Faisal Faisal Fathoni, Muhammad Nur Fathurrahman Fathurrahman Faturrahman Firmansyah Firmansyah Firmansyah, J Guspatni Guspatni Gustika Sandra Habibah Habibah Hamzah, Ekawati Hanny Hafiar Hidayatika, Nur Khairina Ibrahim Ibrahim Ida Ayu Putu Sri Widnyani Inayati, Ghina Indrawan, Riki Iqbal, Teuku Haris Is, Muhazir Ismail Jaya, Alwi Jumra, Jumra Jusmaniar, Jusmaniar Khirnica, Khaira Kurniati Kurniati Kusbianto, Kusbianto Lubis, Ardiansyah Putra Lubisa, Ichsan Muhadis Luthfiansyah, Delvi Mahrani Mansur, Jam'an Nurchotib Manutur Parulian Naibaho Mardhatillah, Inda Marlon Sihombing Marvita, Yurda Marwa, Marwa Misbahuddin Misbahuddin Miska*, Layna MMSI Irfan ,S. Kom Muhammad Arief Akbar Muhammad Isya Muhammad Mizwar Muhammad Muhammad Muliandi, arief N. Nazaruddin Nasrullah Bin Sapa Nawa Angkasa, Nawa Nugraha, Yudha Bakti Nuraini Nuraini Nurbismi, Nurbismi Nurchotib Mansur, Jam'an Nurmala, Eka Nurul Husna Parasetiani, Anisa Pratama, Nadri Rahman R., Abd. Rahmawati, Rahmawati Ratna Mutia Aprilla Raudhah Awal Rizki Yunanda RUBIATUN, RUBIATUN Said Munzir Sakti Yadi Sandra, Gustika Sianturi, Kevin Daniel Sofyan M. Saleh Sri Sulistyowati Sri Wahyuni Sukendi Sukendi Sultan Sultan Supardi Supardi Supardin Susanna Susanna SYAHRIAL SYAHRIAL Syahril Ahmad Syamsidik, Syamsidik Syamsul Bachri Takdib, Manajer Jurnal Ulhak, Andika Zia Uswatun Hasanah Vike Itteridi Wahid, Robi Farid Abdurachman Wijaya, Firman Ode Yunida, Yunida Zahwa, Putri Zaini, Abdul Kudus Zein, Ikramullah Zuhri, M Zulfakar, Zulfakar Zya, Putroe Salsabilla