p-Index From 2021 - 2026
24.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Intizar LAW REVIEW JURNAL IQRA´ ARISTO Abdimas Dewantara Pharmacology and Clinical Pharmacy Research Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Yuridis Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea Jurnal Medika Hutama Enrichment : Journal of Management Science Midwifery Attractive : Innovative Education Journal Jurnal Hukum Bisnis Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Journal of Holistic and Traditional Medicine (JHTM) JOELS: Journal of Election and Leadership Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Jurnal Sosial dan Teknologi Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Berajah Journal International Journal of Social Service and Research Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Bulletin of Community Engagement Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Collegium Studiosum Journal International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Cakrawala Ilmiah International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP) Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities ZAHRA: JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH Journal of Community Dedication Journal of Law and Nation J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Borneo : Journal of Islamic Studies Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Islam Indonesia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cross-border Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan JK Jurnal Kesehatan HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Indonesian Journal of Education (INJOE) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jurnal Komunikasi INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam IIJSE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Cross-Border Journal of Business Management NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Social and Education (INJOSEDU) Journal of Indonesian Health Policy and Administration Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Majelis: Jurnal Hukum Indonesia IPSSJ Journal of Islamic Economic Laws Prosiding Seminar Nasional Indonesia
Claim Missing Document
Check
Articles

MODEL KOLABORATIF PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS PERMENDIKBUDRISTEK NO. 46 TAHUN 2023: PENDEKATAN AKSI-PARTISIPATIF Widjaja, Gunawan; Martedjo, Wagiman; Hatta, Ignatius Bambang Sukarno
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.1835

Abstract

This article aims to analyze the implementation gaps of the Ministry of Education Regulation No. 46 of 2023 on the Prevention and Handling of Violence in Educational Institutions and to propose a collaborative model based on participatory action as an alternative solution. Using a descriptive qualitative method and normative legal approach, this study explores principles of education law, community participation, and the institutional effectiveness of schools in violence prevention. Findings reveal that the regulation’s implementation still faces structural and cultural challenges, including low regulatory literacy among educators and limited stakeholder engagement. The proposed collaborative model emphasizes stakeholder synergy through tiered training, participatory dialogue forums, strategic partnerships, and community-based evaluation. It is expected to contribute to the creation of a safe, inclusive, and just learning environment.
Asas Publisitas Hak Tanggungan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum; Kajian Terhadap Peletakkan Sita Terhadap Atas Tanah yang Telah Bersertifikat Hak Tanggungan Budi Suranto Bangun; Gunawan Widjaja
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i12.32548

Abstract

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris. Karena sifatnya yang esensial dan terbatas, tanah tidak hanya menjadi objek vital ekonomi, tetapi juga sering menjadi sumber sengketa. Dalam konteks hukum, tanah dapat dijadikan jaminan utang melalui mekanisme Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Apa itu Hak Tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT yang memberi definisi “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah” Pada Pasal 10 ayat (2) UUHT pemberian hak tanggungan diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana wilayah kerjanya berada atau berwenang membuat APHT. Kemudian pada Pasal 14 UUHT sebagaimana telah dibuatnya APHT langkah berikut adalah mendaftarkannya ke kantor pertanahan setempat kemudian kantor pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT). Salah satu asas fundamental dalam UUHT adalah asas publisitas, yang mewajibkan setiap pemberian Hak Tanggungan didaftarkan pada Kantor Pertanahan sebagai bentuk pengumuman kepada publik. Tujuan Penelitian asas publisitas untuk menjamin keterbukaan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan diatur dalam UUHT serta sejauh mana asas publisitas diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun asas publisitas memiliki fungsi sentral dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya kreditur pemegang Hak Tanggungan melalui mekanisme pendaftaran di Kantor Pertanahan, namun dalam praktiknya, asas publisitas belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi kreditur, karena objek jaminan yang telah didaftarkan masih dapat dikenai blokir, sita pidana, atau sita persamaan oleh pihak ketiga. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi asas publisitas. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap ketentuan dalam UUHT atau pembentukan peraturan pelaksana yang secara tegas melarang penjatuhan sita terhadap objek yang telah dibebani Hak Tanggungan dan yang telah memiliki SHT, guna mewujudkan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUHT.
Perlindungan Hukum Tenaga Medis di Rumah Sakit Dalam Perspektif Undang Undang Ketenagakerjaan Yustinus Rurie Wirawan; Gunawan Widjaja
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i12.32554

Abstract

This study aims to describe and analyze legal protection for medical personnel who work in hospitals from the perspective of employment as workers in the health industry. So far, many medical personnel have not been fully aware of their rights as workers or employees of a company, and tend to understand their rights and obligations only from the perspective of the medical profession. This limited understanding is exacerbated by the lack of detailed regulations regarding the rights of medical personnel in Law Number 17 of 2023 concerning Hospitals, which places hospitals as corporate entities in the health industry. This research uses a normative juridical approach by analyzing labor laws and regulations, health regulations, and relevant legal literature. The results of the study show that the legal protection of medical personnel is still not optimal, especially related to normative rights such as working hours, wages, social security, occupational safety and health, as well as industrial relations dispute resolution mechanisms. This condition has the potential to have an impact on the quality of health services and patient safety. This research confirms that strengthening the legal protection of medical personnel is very important to create a safe and professional work environment. One alternative that could be considered is the formation of a medical personnel union, given the success of non-medical unions in championing and protecting the interests of their members collectively.
Harmonisasi Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam UU NO.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UUNo.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nagieb, Muhammad; Widjaja, Gunawan
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i12.32557

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji harmonisasi implementasi tindak pidana aborsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan UU Kesehatan Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua aturan yang menjadi landasan kebijakan kriteria pengecualian tindak pidana aborsi yaitu KUHP Baru dan UU Kesehatan Baru. Pasal 60 ayat (1) UU Kesehatan Baru menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Dengan demikian artinya UU Kesehatan Baru dan KUHP Baru, memungkinkan dilakukannya aborsi jika memenuhi syarat-syarat: pertama, karena indikasi kedaruratan medis; kedua, terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan tidak melebihi 14 (empat belas) minggu. Dalam kasus tindak pidana aborsi, maka yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka secara asas lex specialis yang dipergunakan adalah UU Kesehatan Baru, di samping KUHP Baru sebagai lege generali. Dalam hal ini Peneliti melihat perlunya harmonisasi pengaturan mengenai kriteria pengecualian tindak pidana aborsi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam semua produk undang-undang di Indonesia ke depannya.
Analisis Yuridis Pengaturan Uang dalam Sistem Hukum Indonesia Poetranto, Soeryo; Widjaja, Gunawan
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i12.32600

Abstract

Uang adalah simbol kedaulatan negara dan identitas politik bangsa. Pengaturan uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sistem hukum nasional. Pengaturan uang di Indonesia yaitu mencakup masa belum memiliki kedaulatan penuh dan ketika negara telah merdeka. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan pengaturan uang di Indonesia sebelum kemerdekaan dan perkembangan pengaturan uang di Indonesia setelah kemerdekaan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang norma, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hasil penelitian dituangkan secara deskriptif. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum kemerdekaan, Indonesia tidak memiliki kedaulatan moneter karena seluruh pengaturan uang dikendalikan pemerintah kolonial melalui berbagai regulasi. Setelah kemerdekaan, Indonesia membangun kedaulatan moneter melalui penerbitan ORI, pembentukan dasar hukum bank sentral, dan pengaturan modern seperti Undang-Undang Mata Uang serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diperkuat oleh regulasi Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
OPTIMALISASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI CIVIC PARTICIPATION INDEX Widjaja, Gunawan; Martedjo, Wagiman; Setiawan, Lisno
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1724

Abstract

Law Number 13 of 2022, which serves as the Second Amendment to Law Number 12 of 2011, strengthens public involvement and participation in all stages of the legislative process, from planning to enactment. However, according to the development of public participation as reflected in the Civic Participation Index from 2019 to 2024 published by the World Justice Project, Indonesia has experienced a downward trend. Several challenges to public participation include the lack of public awareness of their participatory rights, limited access to information, and the absence of effective mechanisms for gathering public input. This study employs a normative juridical method with a statute approach to analyze existing regulations and their implementation (best practices) in accordance with international standards, using a comparative study of countries with higher civic participation index levels. The data were collected from secondary sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study is of significant urgency as it can provide practical recommendations for the development of more effective technical guidelines on public participation as mandated by Law Number 13 of 2022.
MENAKAR JURIMETRI DALAM SISTEM CIVIL LAW: ANALISIS TEORETIS DAN TANTANGAN PENERAPAN Widjaja, Gunawan; Wagiman; Naiborhu, Mesa Indra
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1733

Abstract

The development of legal science has experienced a shift from a normative approach to an empirical approach, along with the increasing complexity of legal issues in society. jurimetri, as a quantitative approach to legal analysis, combines statistical and computational methods to understand patterns in court decisions and evaluate the effectiveness of regulations. Despite its rapid development in the common law system, its application in the civil law system still faces conceptual and practical challenges. The prescriptive nature of civil law and its reliance on codification are the main obstacles to adopting this method. This article discusses the extent to which jurimetrics can be applied in civil law legal systems, highlighting the fundamental differences between the two legal systems as well as the epistemological challenges that arise. The research utilizes a juridical-normative approach with a conceptual analysis of the relevance of jurimetrics in a written norm-based legal system. The results of the study show that although jurimetrics faces various obstacles, its application is still possible as a tool for legal analysis, especially in evaluating regulations, predicting legal trends, and increasing the efficiency of the justice system. Therefore, it is necessary to develop more flexible methods so that jurimetrics can contribute to the civil law legal system without sacrificing the principle of legal certainty.
MEMBANGUN GUGATAN YANG SAH: ANALISIS PENGARUH KEJELASAN OBJEK DAN PEMENUHAN UNSUR-UNSUR GUGATAN DALAM PROSES LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG Widjaja, Gunawan; Ummah, Iriaty Khairul
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1736

Abstract

A civil lawsuit serves as a formal legal instrument that must be systematically drafted in accordance with procedural and substantive requirements under Indonesian civil procedural law. This study aims to examine the essential elements of a valid lawsuit and to assess how the implementation of these requirements affects judicial decisions at the Tangerang District Court. The research employs a normative and empirical legal approach. Normative data were obtained through legal literature and statutory analysis, while empirical data were drawn from civil case decisions published in 2024 through the Case Tracking Information System (SIPP). The findings reveal that inconsistencies between the posita and petitum, along with unclear identification of the object of dispute, are the main reasons for lawsuits being declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) or rejected. Out of 789 examined cases, 442 were granted, while 120 were dismissed as inadmissible and 16 were rejected. These outcomes reflect the significant impact of procedural compliance on case resolution and underscore the importance of technical precision in lawsuit drafting. The study affirms that drafting a coherent and complete lawsuit is not merely a procedural formality, but a vital component of legal accountability and access to justice. As such, strengthening the capacity of legal practitioners and law students in the formulation of civil lawsuits should be a key focus in legal education and professional development in Indonesia.
Criminal Liability in Maritime Offenses Regarding Ship Accident Incidents Nasution, Rahmat; Widjaja, Gunawan
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i12.2131

Abstract

Indonesia as an archipelagic country places sea transportation as a vital means for national connectivity, population mobility, and the distribution of goods. In the context of the state of law, the handling of ship accidents should be subject to the provisions of laws and regulations, especially Law Number 17 of 2008 concerning Shipping as amended by Law Number 66 of 2024, Government Regulation Number 9 of 2019, and Regulation of the Minister of Transportation Number 6 of 2020. However, in practice, there is still a tendency for law enforcement officials to directly apply the provisions of the Criminal Code (KUHP), without prioritizing the mechanism of preliminary examination of ship accidents by Syahbandar or Ship Accident Inspectors (PKK) as stipulated in the Law on Shipping. This research is a normative legal research with an analytical descriptive approach. This study also aims to analyze the liability of shipping crimes for ship accidents, especially the application of the principle of lex specialis derogat legi generali between the Shipping Law and the Criminal Code, as well as the implementation of law enforcement in the case of the sinking of KMP ships. Tunu Pratama Jaya GT.792 in the Bali Strait.The results of the study show that, normatively, there is a clash of norms between two different regulations, namely between the Shipping Law and the Criminal Code. The analysis shows that the Shipping Law as a special rule based on the principle of lex specialis derogate legi generali is a rule that must take precedence in handling ship accident events, while the Criminal Code applies as a lex generalis which is subsidiary. The case of the KMP ship. Tunu Pratama Jaya shows the dualism of the examination and the potential for overlapping authority between Syahbandar/PPPK, PPNS Directorate General of Transportation and the Police, which has implications for legal uncertainty and the unenforced principle of ultimum remedium in law enforcement of shipping crimes.
Co-Authors Aat Ruchiat Nugraha Abadi, Songga Aurora Abd. Basir Abdul Samad Arief Abdul Wahab Syakhrani Abdur Rahman Achmad Fazrin Adi Rumanto Waruwu Adrian Bima Putra Advitama, Dave Affandi Affandi Agus Supriyanto Aisyah, Shyavara Alam Anbari Anastasia Prestika Andina Rahmayani Andreani Dewanto Andreas Harry Anggia Az Zahra Anindita Widyapradnya Annas Tasya N.A Annisa Purwo Hastuti Annisa Rachmawati Ari Rahmat Elsad Arif Rahman Baihaqi Arman Harahap Asep Saepullah Aslan Aslan Aslan Aslan Aswan Athalia Christine L B.M.A.S. Anaconda Bangkara Budi Suranto Bangun Cesarianti, Fransiska Milenia Chairunnissa Chairunnissa Christiawan, Rio Christina Herawati G Damun, Damun Dave Advitama Delia Bazlina Deny Wicaksono, Deny Dhanudibroto, Handojo Dheas Syahreza Muslim Diana ., Diana Dipo Pramudito Dipo Pramudito Dsk Putu Ayu L.A Dumilah Ayuningtyas Dyah Ersita Yustanti Ekasari, Silvia Elisabeth Purnama Massang Enna Budiman Enna Budiman Ersita Yustanti, Dyah Fachrurazi Farika Nikmah Farrel Abiyu Ramadhana Fitra Sri Rahayu Grace Riana Hadenan Towpek Halim , Adriansyah Handojo Dhanudibroto Hansel Kalama Hardijan Rusli, Hardijan Harry, Andreas Hatta, Ignatius Bambang Sukarno Hendra . Hendrawan Hendrawan Hendriarto, Prasetyono Hotmaria Hertawaty Sijabat Ita Nurcholifah Iyad Abdallah Al-Shreifeen Jahidin Kuswanto Jessica Francis Gunawan Jestin Justian Juliana, Juliana Karunia Ilham Karim Kevin Neil McVey Khaerunnisa Ade P. Khairul Nizam bin Zainal Badri Lidya Cristy S Loso Judijanto M Reydhi Suwanda M Ruswan Talaohu M. Hafiz Aini M. Zahari Mahmudin, Tono Mailinda, Nur Martedjo, Wagiman Martin Maurer M.Marpaung Megasari Sijabat, Fittry Mellisa Efiyanti Mellisa Efiyanti Melyana Melyana Mervyn Mervyn Michelle Angelika S Mika Anabelle Miya Maryani, Ayu Moch. Isra Hajiri Mochammad Roufal Moh. Imam Ishomuddin Zuhri Mohammad Ahmad Bani Amer Monica Monica Mowafg Masuwd Muhammad Anas Ma`arif Muhammad Fachri Muhammad Ikhwan Muhammad Nagieb Muhammad Naufal Arifiyanto Muhammad Rayyan Firdaus Muthia Rachman Nadila Citra Aprilia Naiborhu, Mesa Indra Ni Nyoman Ari Triantari Nini Putri Wijaya, Nini Putri Novan Dzaky Pangestu Novi Puji Lestari Novi Rizky Ramadhani Novi Rizky Ramadhani Nugroho, Sudrajat Mukti Nur Ulfa Maulida Nurwita, Nurwita Oggy Satya Tambunan Olivia Pauline Hartanti Poetranto, Soeryo Pradita Ajeng S.A Puji Hastuti Rafa Zahirah Husein Rahadian Bayu Anggoro Rahardja, Tony Rahmat Nasution Raissa Arlyn Manikam Renaldi Immanuel Panggabean Retnaningtyas Insyira Reza Sutrianingtyas Rahayu Rianti Nurul Oktavia Rif'ah Rif'ah Rifa’at Hanifa Muslimah Rifa’at Hanifa Muslimah Ririn Nurhidayanti Rizka Anindya Manjayani Rizky Yosa Adhi Prabowo Robby Sulivan, Robby Robert Iskandar Rumanto Waruwu, Adi Salsa Rizkya Samsuto, Samsuto Sanchita Bhattacharya Santika Santika Sarah Ramadona Sardjana Orba Manullang Savira Lovianda Gunawan Septy Kusuma Setiawan, Lisno Shella Felicia Shohib MUSLIM Sihite, Salmon Silalahi, Yohanes B O Siti Rokayah Songga Aurora Abadi Sri Sugiarti, Ekha Sudrajat, Maman Sukh Pawen Jit Kaur Sunnah, Sunnah Syavitri Ramadhani Sylvana, Yana Tahir, Usman Tamrin Tamrin Tanti Herawati Taufik Rahman Taupik Alpiyandi Theresia Vena Tiwi Siftiyani Rosidah Towpek, Hadenan Ummah, Iriaty Khairul Viony Kresna Sumantri Vivin Caronia WAGIMAN WAHYUDI Wibowo, Basuki Rekso Widjaja, Liza Wijaya, Hanna Wirawan, Vani Yana Sylvana Yohanes Firmansyah Yohanes Firmansyah Yohanes Firmansyah Yohanes Firmansyah Yohanes Firmansyah Yuli Supriani Yuri Anggi Yustinus Rurie Wirawan Yusuf, Ramdan Zainal Arifin