Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.603
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Progresif Pandecta Abdimas Yustisia Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Daulat Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jambe Law Journal Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI YUSTISI Jambura Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Unnes Law Journal The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Law Research Review Quarterly Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Advances in Police Science Research Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Hukum Pelita Indonesia Law Review (ILREV) Semarang Law Review Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Dinamika Hukum Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Lex Scientia Law Review Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism The Digest: Journal of Jurisprudence and legisprudence International Law Discourse in Southeast Asia Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Indonesia Media Law Review Law Research Review Quarterly Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Anis Widyawati
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 104 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 104 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Implementation of Restorative Justice in Traffic Accidents by the Ambon Police Traffic Unit Dewastyana, Jessica; Rodiyah, Rodiyah; Widyawati, Anis
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Traffic accidents are a serious problem that not only impacts safety but also raises complex legal and social issues. Traffic accident cases in Indonesia have tended to be handled through formal criminal justice mechanisms that are oriented towards punishment, often failing to provide complete recovery for victims and the community. With the development of the concept of restorative justice, the Indonesian National Police (Polresta Ambon) has begun to implement this approach in case resolution, including at the Ambon Police Department. This study aims to analyze the application of restorative justice in handling traffic accidents by the Ambon Police Department Traffic Unit and identify the obstacles encountered in its implementation. The research method uses a normative-empirical juridical approach with qualitative analysis. Primary data were obtained through interviews with police officers, victims, and perpetrators of traffic accidents, while secondary data were obtained from literature, legal documents, annual reports of the Ambon Police Department, and statistical data from the Central Statistics Agency. The analysis was conducted by linking field findings with the theoretical framework of Restorative Justice (Howard Zehr and John Braithwaite), the theory of justice (Aristotle and John Rawls), and the theory of the Criminal Justice System by Lawrence M. Friedman. The results of the study indicate that the implementation of Restorative Justice in the Ambon Police is carried out through a mediation process involving victims, perpetrators, and community leaders, with a focus on reparation of losses and restoration of social relations. However, its implementation still faces obstacles, both from the aspect of legal substance in the form of a weak regulatory basis, the aspect of legal structure in the form of limited apparatus and infrastructure resources, and the aspect of legal culture in the form of the dominance of the retributive paradigm in society. This study concludes that Restorative Justice is a more humane and just mechanism, but requires strengthening regulations, increasing the capacity of officers, and socialization to the community so that it can be implemented consistently and effectively in Ambon City.
PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PROGRAM REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Manalu, Michael Rio Hamonangan; Widyawati, Anis
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21548

Abstract

Pembaharuan sistem pemidanaan merupakan suatu upaya transformatif dalam mewujudkan prinsip reintegratif, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana serta program rehabilitasi bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dan analisis terhadap instrumen hukum serta kebijakan terkait. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, warga binaan pemasyarakatan, praktisi rehabilitasi, dan stakeholders dalam sistem peradilan anak. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia telah menginkorporasikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) beserta regulasi turunannya, implementasinya di Lapas Kelas I Semarang masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, defisit sumber daya manusia yang kompeten, serta dominannya pendekatan retributif mempengaruhi optimalisasi program rehabilitasi. Namun demikian, intervensi berbasis edukasi, pengembangan kapasitas vokasional, dan pendekatan psikososial telah menunjukkan dampak positif dalam proses reintegrasi anak, walaupun belum mencapai tingkat yang maksimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi multisektoral antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat proses reintegratif. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi penguatan kapabilitas aparat pemasyarakatan, optimalisasi sarana rehabilitasi, serta pengembangan program pascarehabilitasi untuk menjamin keberlangsungan reintegrasi sosial anak. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia. Kata Kunci: Pembaharuan sistem Pemidanaan, Efektivitas Kebijakan Pidana, Rehabilitasi Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Reintegratif.
PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PROGRAM REHABILITASI ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Manalu, Michael Rio Hamonangan; Widyawati, Anis
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21548

Abstract

Pembaharuan sistem pemidanaan merupakan suatu upaya transformatif dalam mewujudkan prinsip reintegratif, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana serta program rehabilitasi bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dan analisis terhadap instrumen hukum serta kebijakan terkait. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, warga binaan pemasyarakatan, praktisi rehabilitasi, dan stakeholders dalam sistem peradilan anak. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia telah menginkorporasikan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) beserta regulasi turunannya, implementasinya di Lapas Kelas I Semarang masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, defisit sumber daya manusia yang kompeten, serta dominannya pendekatan retributif mempengaruhi optimalisasi program rehabilitasi. Namun demikian, intervensi berbasis edukasi, pengembangan kapasitas vokasional, dan pendekatan psikososial telah menunjukkan dampak positif dalam proses reintegrasi anak, walaupun belum mencapai tingkat yang maksimal. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi multisektoral antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat proses reintegratif. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi penguatan kapabilitas aparat pemasyarakatan, optimalisasi sarana rehabilitasi, serta pengembangan program pascarehabilitasi untuk menjamin keberlangsungan reintegrasi sosial anak. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia. Kata Kunci: Pembaharuan sistem Pemidanaan, Efektivitas Kebijakan Pidana, Rehabilitasi Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Reintegratif.
HUMAN RIGHTS LAW ANALYSIS OF AFGHANISTAN ASYLUM SEEKERS IN INDONESIA Setya Putra, Royce Wijaya; Widyawati, Anis; Sri Utari, Indah; Henri Pelupessi, Ignatius
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.23518

Abstract

The prolonged social conflict in Afghanistan has caused its citizens to flee to various countries around the world. Asylum seekers from this country located in Central and South Asia often face challenges in legal protection, especially in asylum-receiving countries such as Indonesia. Although it does not have an official policy regarding refugees, Indonesia is one of the transit destinations for asylum seekers, including those who are refugees from the conflict in Afghanistan. The study aims to analyze the protection, challenges, and mechanisms of legal protection for asylum seekers from Afghanistan in Indonesia. A qualitative approach is used in the study that relies on literature reviews, such as books, scientific articles, institutional reports, and documents related to the protection of asylum seekers. Indonesia is a member of international legal instruments, such as the 1951 Refugee Convention, but does not yet have a clear national legal framework to protect the rights of asylum seekers. In Indonesia, asylum seekers from Afghanistan face legal uncertainty, limited access to basic services, and the potential risk of deportation to an unsafe country of origin
Strengthening the correctional system through electronic supervision of prisoners: A comparative legal study for reforming Indonesia's penitentiary law Widyawati, Anis; Purnomo, Didik; Setyanto, Heru; Suryani, Leony Sondang; Fitha Ayun Lutvia Nitha
Jurnal Hukum Novelty Vol. 16 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v16i2.30503

Abstract

Introduction to the Problem: The practice of criminal law in a country should evolve technologically, as in Indonesia, where electronic surveillance of prisoners has been adopted. Indonesia has correctional facilities that are experiencing tremendous overcrowding, and this trend not only hinders the effective rehabilitation of inmates but also burdens the state coffers. Countries with well-organised biobanks have used this surveillance technology to prevent this malfunction. Purpose/Study Objectives: This research aims to analyze whether there is a possibility of introducing electronic monitoring of prisoners in Indonesia as a possible amendment to the Criminal Sanctions Implementation Act by conducting an international review of the experience of similar practices in several countries with civil law (Latvia, Iceland, France, Norway, Croatia, Kosovo), common law (England and Wales), and mixed law (Thailand) systems. Design/Methodology/Approach: This research utilises qualitative approaches, especially normative legal analysis and comparison. The data was collected by way of thorough analysis of legal documents from different jurisdictions that have varying legal traditions, such as civil law countries like Latvia, Iceland, France, Norway, Croatia, and Kosovo, common law countries of England and Wales, and Thailand, which has a mixed legal system. The comparison of these legal systems assists in constructing possible integration of electronic surveillance systems in the criminal law system in Indonesia. Findings: Research shows that electronic monitoring of prisoners in Indonesia has potential despite the lack of legislation for such tracking due to the relevance of implementation, especially for low-risk prisoners and first-time offenders. Concerns are identified, such as inadequate infrastructure, lack of comprehensive legislation and resistance from various groups. However, the promising benefits outweigh those concerns, as well as features such as a 40% reduction in prison overcrowding and improvements in recidivism rates of inmate rehabilitation. Paper Type: Research Article
Prison and Non-Prison Sanctions in Cases of Defamation through Social Media Purnomo, Didik; Widyawati, Anis; Kusuma, Bagus Hendradi
Indonesia Media Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): January-June, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/imrev.v4i1.33163

Abstract

The increase in online defamation in Indonesia in line with the growing number of internet users, which is often responded to with prison sentences of up to 4 years based on the Electronic Information and Transactions Law, has raised a debate regarding the effectiveness and proportionality of such punishments. This article aims to compare the effectiveness of prison sanctions versus non-prison sanctions such as fines, community service, and their alignment with the principles of restorative justice and the 2023 Criminal Code. The research method uses a comparative-normative approach by analyzing the rulings on defamation cases via Facebook, the ITE Law, and regulatory changes in the Criminal Code (Law No. 1/2023). The study results show that the defendants were sentenced to prison (2–8 months), only 3 received probation, the 2023 Criminal Code (effective 2026) abolishes prison sentences for minor offenses, switching to fines (maximum Rp10 million) or community service, online defamation has now become a complaint-based crime following the changes to the ITE Law in 2016. In conclusion, short-term prison sentences are less effective because they have the potential to sacrifice freedom of expression and have minimal preventive impact, while non-custodial sentences are more suitable for minor cases in line with the adoption of restorative justice. Recommendations include amendments to the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) to integrate alternative sanctions of fines or community service, prioritizing mediation as a preliminary step, and socializing the limits of digital freedom.
Reforming Social Rights for International Refugees in Indonesia: Towards Enhanced Welfare and Legal Protection Kusumo, Ayub Torry Satriyo; Erdiyasa, Grishafa Anggita; Nethania, Etta; Widyawati, Anis; Rahayu, Sri Lestari
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 4 (2025): October, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i4.22778

Abstract

Refugees constitute a highly vulnerable population, frequently exposed to severe human rights violations or neglect. Refugees are often undergone variable restrictions like on speech, travel, education, and economic activities. Particularly at risk are their rights to decent work, livelihoods, and access to education for children. The inability to secure dignified work profoundly exacerbates the challenges in fulfilling educational rights within refugee communities. This article investigates the systemic vulnerabilities leading to the potential violation of these critical social rights for international refugees in Indonesia. As a nation that has not ratified the 1951 Convention on the Status of Refugees, Indonesia operates without a comprehensive domestic legal framework explicitly governing refugee social rights. Nevertheless, its responsibilities as a member of the global community, coupled with inherent humanitarian principles, morally and ethically obligate the protection of these fundamental rights. Drawing on comparative legal analysis and good practices from other nations, this paper aims to identify specific areas for legal and policy reform in Indonesia. These reforms are crucial for providing adequate protection for refugees’ rights to work and education, within the practical capabilities of the state, and without compromising the security and public order rights of its citizens. Ultimately, this research underscores the urgent need for domestic legal reform to enhance refugee welfare and ensure their human dignity in Indonesia.
Increasing The Urgency Of Understanding The Age Of Marriage In Order To Manifest Children's Educational Rights At Ponpes Ar Rosyid Pemalang Latifiani, Dian; Tasu'ah, Neneng; Widyawati, Anis; Novita, Yustina Dhian; Rasidah , Seni Ira Maya; Sani, Rahmawati Melati; Fuad, Choirul
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 4 No. 1 (2024): January-June, 2024
Publisher : Semarang State University Undergraduate Law and Society Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v4i1.9762

Abstract

ABSTRACT. Islamic boarding schools are religious-based educational institutions with a focus on forming children's morals and character as an effort to prevent children from falling into immorality which can obstruck the fulfillment of children's educational rights to the maximum. The problem is that the survey results of the target community (Santri Islamic Boarding School Ar Rosyid) do not yet have an optimal understanding (17 respondents answered incorrectly) regarding marriage regulations as regulated in the Marriage Law, including regarding the minimum age limit for marriage. The target community also does not optimally understand the existence of alternative solutions for children dropping out of school due to child marriage, so that the right to education cannot be obtained optimally. Based on this concern, the author offered an alternative solution in the form of sustainable activities that focused on increasing the urgency of understanding the age of marriage in order to manifest children's educational rights at the Ar Rosyid Pemalang Islamic boarding school. The target achievement is increasing the urgency of understanding the marriage age and educational forum solutions through post tests with higher correct answers than the survey results. The methods used to achieve the objectives of this service program are: (1) Coordination and survey of partner needs (2) legal counseling; and (3) Evaluation. The target audience for this service program are ordinary people who have not optimally understood and analyzed the urgency of understanding the marriage age so that basic education is fulfilled.
Empowering Boja Village through Equilibrium Theory Based Gender Equality for the Enhancement of Family Welfare Widyawati, Anis; Latifiani, Dian; Latifah, Lyna; Aisy, Rohadhatul; Abidah, Shofriya Qonitatin; Ulfiyah, Siti Amatil; Indiyani, Amel Ellsamia; Kusuma, Adilia Putri; Setyanto, Heru
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol. 7 No. 2 (2024): (July-December, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v7i2.2937

Abstract

This study explores into exploring the execution of Equilibrium Theory-Based Gender Equality (ETBGE) in Boja Village to enhance family welfare, employing a non-doctrinal (empiric) approach through observation and surveys. Gender equality is crucial for holistic development, especially in rural areas, as it promotes socioeconomic progress. Drawing on Equilibrium Theory, which advocates for equal This study delves into how gender equality principles can be effectively applied at the community level to enhance access to resources and opportunities. Through systematic observation and comprehensive surveys in Boja Village, the study evaluates gender dynamics, resource allocation, decision-making processes, and overall family welfare. Analysis of empirical data, including demographic profiles, economic indicators, and social structures, aims to uncover existing disparities and challenges in achieving gender equality objectives. The findings offer insights into the effectiveness of ETBGE principles in Boja Village, identifying successful areas and those needing further intervention. The study concludes by proposing practical recommendations and strategies to empower Boja Village residents, particularly women, enabling them to participate in decision-making, access resources equitably, and enhance the welfare of their families and the community.
Progressionism Restorative Justice Policies in Achieving Rehabilitative Criminal Justice Wibowo, Muhtar Hadi; Mursyid, Ali Masyhar; Widyawati, Anis
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 1 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i1.50292

Abstract

This study aims to deeply examine and analyze ideal restorative justice policies, focusing on actualizing rehabilitative criminal law enforcement. By directly observing law in action, it explores how these policies are implemented and their impact, providing insights into effective, humane approaches within the criminal justice system.The main problems are how are the progressivism of restorative justice policy works in actualizing criminal enforcement that is rehabilitative?. Research method is  Socio Legal, which is done by studying secondary data and conducting interviews. After that, the collected data is analyzed through a qualitative way. The urgency of this study lies in the frequent use of restorative justice policies for prosecuting criminal offenders. Through comprehensive, recent socio-legal research, this study examines the ideal implementation of restorative justice to achieve rehabilitative criminal law enforcement. Findings indicate that restorative justice should enable law enforcers to use penal codes as rehabilitative tools. The study concludes that restorative justice policies should include compensation requirements proportionate to the perpetrator's crime, ensuring a balanced and effective rehabilitative approach within the legal framework.
Co-Authors Abidah, Shofriya Qonitatin Ade Adhari Ade Adhari Ade Adhari Ade Adhari Adiba Ro’uf Danur Islam Adilia Putri Kusuma Adiyatma, Septhian Eka Akbar, Sulthan Faiz Akhmad Khalimy Ali Masyhar Ali Murtadho Amad Sudiro, Amad Amel Ellsamia Indiyani Amir, Ameerah binti Annisa Suci Rosana aprilia, indah Aprilia, Indah Siti Ardi Sirajudin Ra'uf Ardi Sirajudin Ra'uf Ardi Sirajudin Ra’uf Arif Hidayat Aryani, Fajar Dian Asmarani Ramli Ayub Torry Satriyo Kusumo Basrawi, Basrawi Bearlly Deo Syahputra Choirul Fuad Darius Andana Haris Daud Renata Candra Ramadan Deo Syahputra, Bearlly Desiana, Wahyu Dewastyana, Jessica Dewi Sulistianingsih Dian Latifiani Dian Latifiani Didik Purnomo, Didik Duhita Driyah Suprapti Dwi Budi Santoso Dwiky Chandra Elang Rinjani Utara Eram Tunggul Pawenang Eram Tunggul Pawenang Erdiyasa, Grishafa Anggita Fernando, Zico Junius Firman Erry Probo Fitha Ayun Lutvia Nitha Fransisca Iriani Roesmala Dewi Fuad, Choirul Gusthomi, Moh Imam Gusthomi, Moh. Imam Handayani, Hanifa Saesti Hanifah, Wahyu Nur Helda Rahmasari Helda Rahmasari Helda Rahmasari Henri Pelupessi, Ignatius Herry Subondo Heru Setyanto Heru Setyanto hidayat, muhammad thaufik Hidayatuzzakia, Hana Hutabarat, Rugun Romaida Ilyasa, Raden Muhammad Arvy Indah Anisykurlillah Indah Sri Utari Indiyani, Amel Ellsamia Indra Ardiansyah Indung Wijayanto Irsan Rahman, Irsan Islam, Adiba Ro'uf Danur Iyan Nurdiyan Haris JOKO SUSANTO Justika Hairani Karinda, Risna Kasmanto Rinaldi, Kasmanto Kusuma, Adilia Putri Kusuma, Bagus Hendradi Lulus Rahma Putra Lyna Latifah Lyna Latifah Manalu, Michael Rio Hamonangan Martitah Martitah Martitah Maskur, M. Azil Masrukhi Masrukhi Moh. Fadhil Mubarak, Kareem Mubarokah, Wakhidatul Muhammad Azil Maskur Muhammad Iqbal Baiquni Muhammad Thaufik Hidayat Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq Muhtar Hadi Wibowo MUSLIKAH Musmuliadin Musmuliadin Nasrulloh, Rully Neneng Tasu’ah, Neneng Nethania, Etta Novita, Yustina Dhian Nte, Ngaboawaji Daniel Nte, Ngboawaji Daniel Nur Arif Nugraha Nur Rochaeti, Nur Nurul Fibrianti Nurul Fibrianti Panusunan, Panusunan Pratama Herry Herlambang Pratama Herry Herlambang Pratama, Muhammad Gadik Pujiyono Pujiyono R. Kemala Nababan, R. Kemala Raden Muhammad Arvy Ilyasa Rahmawati Melati Sani Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Ramadan, Daud Renata Candra Randy Pradityo Randy Pradityo Rasdi - Rasdi Rasdi Rasdi Rasdi, Rasdi Rasidah , Seni Ira Maya Ridwan Arifin Risna Karinda Rodiyah - Rohadhatul Aisy Rohmat Rohmat Roy Priyono Ryan Cahya Perdana5 Sabri, Zaharuddin Sani Ahmah Sani, Rahmawati Melati Seni Ira Maya Rasidah Septhian Eka Adiyatma Septhian Eka Adiyatma Setya Putra, Royce Wijaya Setyanto, Heru Setyowati, Ro'fah Shidarta Shidarta Shofriya Qonitatin Abidah Siti Amatil Ulfiyah Smith, Arthur Sonny Saptoajie Wicaksono sri lestari rahayu Subondo, Herry Sudirman SItepu Sudirman Sitepu Sumartono, Nike Natasya Dewi Surip Surip Surip Surip Suryani, Leony Sondang Syahputra, Bearlly Deo Tania, Neysa Teeraphan, Papontee Trias Saputra Ulfiyah, Siti Amatil Utami, Putri Dwi Wayan P. Windia Wibowo, Muhtar Hadi Wijayanti, Zulfa Rena Yaspri Muzwim Yudhistira Gilang Perdana Zjubaidi, Falikha Ardiyani Zulfa Rena Wijayanti