Claim Missing Document
Check
Articles

Emil Law Enforcement Of Fishery Crimes By Corporations In Indonesia: Law Enforcement Of Fishery Crimes By Corporations In Indonesia Emiel Salim Siregar; Adi Mansar; Surya Perdana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6449

Abstract

This article aims to enforce the law on criminal acts of fisheries by corporations in Indonesia. Fisheries is a leading sector for the Indonesian economy, but there are often violations of the law committed by corporations in their fisheries activities, so that law enforcement against criminal acts of fisheries by corporations in Indonesia has complex challenges. This study uses normative legal research, which refers to applicable legal regulations and binds the surrounding community. This study formulates critical questions about the legal regulation of criminal acts of fisheries by corporations in Indonesia and also the implementation of law enforcement of criminal acts of fisheries by corporations in Indonesia. Increasing cooperation between government law enforcement agencies and civil society is important to overcome existing challenges and ensure the sustainability of fisheries resources in Indonesia.
Peran Masyarakat Desa Sei Lendir dalam Menjaga Lingkungan Sesuai Aturan Hukum yang Berlaku: Pengabdian Emiel Salim Siregar; Muliana Putri; Marcellina; Puteri Leida Harahap; Josua Robinsar Tamba; Syasya Khairunia Syibra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5045

Abstract

Penyuluhan mengenai peran masyarakat dalam menjaga lingkungan merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kesadaran hukum warga terhadap kelestarian alam. Aktivitas ini bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat Desa Sei Lendir mengenai pentingnya menjaga lingkungan sesuai aturan hukum yang berlaku. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan, audiensi dengan perangkat desa, serta penyampaian materi penyuluhan hukum dan diskusi interaktif. Hasil pengabdian menunjukkan adanya antusiasme yang tinggi dari masyarakat, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, serta peningkatan pemahaman mengenai kewajiban hukum dalam menjaga lingkungan. Sinergi antara akademisi dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Desa Sei Lendir yang bersih, sehat, dan lestari sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK Salim Siregar, Emiel; Rahmadhani Br Simatupang, Nur; Adallah Manik, Lisa; Ananda, Afrina; Pratiwi, Annisa; Wahroma, Nayla
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 2 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i2.2026.661-669

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang merupakan salah satu bentuk destructive fishing yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Penelitian difokuskan pada ketentuan hukum pidana dan hukum perikanan di Indonesia, serta implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengaturan sanksi sudah tegas, penegakan hukum menghadapi hambatan pada aspek penyidikan, pembuktian, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan penguatan sinergi antar lembaga dan edukasi terhadap masyarakat untuk mewujudkan efek jera dan perlindungan ekosistem laut.
TINDAK ADMINISTRATIF SATUAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMERIKSAAN DILAUT siregar, emiel salim; Emiel Salim Siregar; Ismail; Rahmat; Syahrunsyah; Dea Resti Piranda
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/9z0drm71

Abstract

Nelayan diberikan izin untuk menangkap ikan, yang mencakup registrasi kapal serta peralatannya, dan pembayaran pungutan serta bayaran yang lain. Penetapan kuota serta batasan tangkapan pula dicoba, terpaut dengan ketersediaan tipe ikan tertentu pada periode waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris, dengan cara melihat kenyataan atau fakta proses perizinan di lapangan. Penerapan prosedur pengawasan terhadap tindak administratif oleh Satwas PSDKP di daerah kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai dilaksanakan cocok dengan syarat yang berlaku lewat patroli serta pengecekan kapal dan dokumen izin berlayar, dengan tujuan buat membenarkan kepatuhan terhadap peraturan perikanan. Hambatan dalam penerapan prosedur pengawasan tindak administratif oleh Satwas PSDKP di Tanjungbalai meliputi keterbatasan fasilitas serta prasarana patroli, keadaan cuaca yang tidak menentu, kekurangan personel pengawas, dan kesusahan koordinasi dengan lembaga terpaut, yang bisa kurangi daya guna penerapan tugas di lapangan.
TINDAK ADMINISTRATIF SATUAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMERIKSAAN DILAUT siregar, emiel salim; Emiel Salim Siregar; Ismail; Rahmat; Syahrunsyah; Dea Resti Piranda
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/9z0drm71

Abstract

Nelayan diberikan izin untuk menangkap ikan, yang mencakup registrasi kapal serta peralatannya, dan pembayaran pungutan serta bayaran yang lain. Penetapan kuota serta batasan tangkapan pula dicoba, terpaut dengan ketersediaan tipe ikan tertentu pada periode waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris, dengan cara melihat kenyataan atau fakta proses perizinan di lapangan. Penerapan prosedur pengawasan terhadap tindak administratif oleh Satwas PSDKP di daerah kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai dilaksanakan cocok dengan syarat yang berlaku lewat patroli serta pengecekan kapal dan dokumen izin berlayar, dengan tujuan buat membenarkan kepatuhan terhadap peraturan perikanan. Hambatan dalam penerapan prosedur pengawasan tindak administratif oleh Satwas PSDKP di Tanjungbalai meliputi keterbatasan fasilitas serta prasarana patroli, keadaan cuaca yang tidak menentu, kekurangan personel pengawas, dan kesusahan koordinasi dengan lembaga terpaut, yang bisa kurangi daya guna penerapan tugas di lapangan.
The Implementation of Corporate Social Responsibility of PT Bakrie Sumatera Plantations on the Welfare of the Bunut Subdistrict Community Based on Government Regulation No. 47 of 2012 Sri Devi; Emiel Salim Siregar
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.17227

Abstract

Corporate Social Responsibility is governed by Government Regulation No. 47 of 2012, which pertains to the social and environmental responsibilities of Limited Liability Companies. PT. Bakrie Sumatera Plantations persists in executing its Corporate Social Responsibility program to the present day. This study seeks to assess the efficacy and efficiency of the Corporate Social Responsibility program established for the benefit of the Bunut Village community. This study employs a form of empirical legal research known as sociological legal research or field research. The research findings indicate that PT. Bakrie Sumatera Plantations has executed multiple Corporate Social Responsibility initiatives throughout Education, Religion, Economy, Youth, Infrastructure, and Disaster Response sectors. The established programs have been operating efficiently in compliance with Government Regulation No. 47 of 2012 and have positively influenced community welfare. Consequently, this has led the people to rely on the Company, diminishing their independence. This is due to the Company's failure to communicate and promote the Corporate Social Responsibility program to the local Community. Consequently, the community lacks comprehension of the concept, execution, and aims of Corporate Social Responsibility.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Ilegal Fishing Siregar, Emiel Salim; Balqis, Raudha; Rahmadani, Fitria; Hasibuan, Adelia Fahriza; Eliyana, Lulu Indah; Sayendra Putri, Dina Natasha
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.14931

Abstract

This study investigates corporate criminal liability in fisheries crimes, with particular emphasis on illegal fishing as a persistent threat to Indonesia’s marine sustainability, economic stability, and maritime sovereignty. Despite the absence of explicit recognition of corporations as criminal subjects in the Criminal Code, several sectoral regulations—including the Fisheries Law, Emergency Law No. 7 of 1955, and Supreme Court Regulation No. 13 of 2016—have established the basis for holding corporations accountable for offenses committed by their agents. Employing a normative legal approach, this study analyzes statutory frameworks, legal doctrines, and relevant literature to examine regulatory arrangements, sanctioning mechanisms, and enforcement practices. The findings reveal significant legal and institutional challenges, particularly the ambiguity in determining corporate representation in criminal proceedings and the lack of clear standards for attributing corporate fault. Although the Fisheries Law provides cumulative sanctions, including imprisonment, substantial fines, and administrative penalties such as license revocation and asset confiscation, enforcement remains ineffective due to fragmented authority and weak inter-agency coordination. This study argues that strengthening corporate criminal enforcement requires regulatory harmonization, clearer doctrinal standards, and enhanced institutional integration. It further highlights the strategic role of surveillance technologies, such as Vessel Monitoring Systems (VMS), Automatic Identification Systems (AIS), and digital logbooks, in improving compliance and detection. By addressing these gaps, the study contributes to advancing a more coherent and effective framework for corporate accountability in fisheries governance within contemporary criminal law discourse.
Peran Hukum Perikanan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan Siregar, Emiel Salim; Syah, Nisrina; Sharina, Sharina; Arjanis Syahfika; Hijrah Suci Utami; Dini Assyipah Aprillia
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15555

Abstract

Pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan merupakan mandat konstitusi untuk memastikan kedaulatan pangan dan kesejahteraan nelayan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perikanan Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan (sustainable fisheries management). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, telah mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan internasional seperti Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Namun, implementasi hukum menghadapi tantangan, terutama terkait praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dan harmonisasi regulasi pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, integrasi perizinan berbasis risiko, dan penerapan sanksi yang memberikan efek jera guna menjamin keberlanjutan sumber daya laut.
Implementasi Norma Internasional mengenai Safety at Sea bagi Awak Kapal Perikanan ke dalam Hukum Nasional Siregar, Emiel Salim; Januardani, Taysa; Ningsih, Nuriani; Setiawan, M. Aldi; Suherman, Jaka Karya
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15408

Abstract

Keselamatan di laut (Safety at Sea) bagi awak kapal perikanan merupakan isu krusial mengingat profesi ini dikategorikan sebagai 3D (Dirty, Dangerous, and Difficult). Secara internasional, standar keselamatan telah diatur melalui instrumen International Maritime Organization (IMO) seperti Cape Town Agreement 2012 dan STCW-F 1995, serta instrumen International Labour Organization (ILO) yakni Konvensi ILO No. 188 (C-188). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Indonesia telah mengadopsi dan mengimplementasikan norma-norma internasional tersebut ke dalam hukum positif nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi STCW-F 1995 melalui Perpres No. 18 Tahun 2019, harmonisasi aturan terkait kelaiklautan kapal perikanan (sebagaimana standar Cape Town Agreement) masih menghadapi dualisme kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Implementasi norma keselamatan sering kali terbentur pada kesiapan infrastruktur kapal tradisional dan minimnya pelatihan keselamatan dasar bagi nelayan skala kecil. Oleh karena itu, diperlukan integrasi regulasi yang lebih kuat dan percepatan ratifikasi instrumen kunci lainnya untuk menjamin perlindungan jiwa awak kapal perikanan secara komprehensif.
Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Pengganti Pidana dalam Sektor Perikanan Pasca UU Cipta Kerja Siregar, Emiel Salim; Mayori, Ike Nindya; Rafina Azmi, Dinda; Ananda Nasution, Huzeilia; Nasution, Gusnaila; Iif Azmi, Khairil
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15412

Abstract

Perubahan kebijakan hukum perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa pergeseran fundamental dalam sistem penegakan hukum, khususnya dari dominasi sanksi pidana menuju sanksi administratif sebagai instrumen utama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengaturan sanksi administratif pengganti pidana dalam sektor perikanan serta menilai efektivitasnya dalam memberikan efek jera dan melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana seperti PP Nomor 27 Tahun 2021 dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium melalui sanksi administratif memang memberikan efisiensi prosedural dan berorientasi pada pemulihan ekonomi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak, namun efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera masih lemah. Denda administratif berpotensi dipersepsikan sebagai biaya operasional oleh pelaku usaha perikanan skala besar, sehingga tidak secara signifikan mengubah perilaku pelanggaran, khususnya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan bahwa sanksi administratif belum dapat sepenuhnya menggantikan peran sanksi pidana dalam menjaga wibawa hukum dan keadilan ekologis, sehingga diperlukan penerapan sanksi yang proporsional, progresif, serta tetap mempertahankan ancaman pidana bagi pelanggaran berat atau berulang.
Co-Authors ., Bakti Abdilah, Dicky Abdul Gani Adallah Manik, Lisa Adelia, Cici Adeltya, Novi Adi Mansar Adilla, Lica Adly, Adly Afif, Zaid Agustian, Rizki Ahmad Arief Aidia Syahputri, Rahmi Al Fatur, Raditya Alfarezi, M. Alfionita, Lily Alvira, Alvira Ananda Nasution, Huzeilia Ananda, Afrina Andira, Tri Ayu Anggi Syahputra Sitorus Anggraini, R. A Sri Fadhilah Annisa Pratiwi, Annisa Anugrah, BIma Aslam Apdillah, Dicky Apriola Dwi Indraswary Aqila, Silvana Bela ARIS SIREGAR Aris Siregar Aris Siregar Aris, Siregar Arjanis Syahfika Asya, Aidha Atika, Nur Ayusri, Ari Azmi, Chairanda Al Azmi, Khairil Iif Bahmid Bakti, Bakti Balqis, Raudha Barus, Tri Vena Agintha br. Simargolang, Siska Widyanti Butar, Sabungan Butar- Christina Lestari Ginting Cindy Pratiwi, Cindy Dalimunte, Galang Ramadhan Dany Try Hutama Hutabarat Darmansyah, Dwika Daulay, Elbiani Dayanti, Elfi Dea Resti Piranda Deliyaman Giawa Della Julinda Wijaya Devi, Sri Kumala Dian Ayu Andriani Dicky Abdillah Dicky Apdilah Dini Assyipah Aprillia Donawan, Dodi Dumichen, Raissa Christine Dzulkhairil, Muhammad Eliyana, Lulu Indah Elyakim Mangatur Sirait Emmi Rahmiwita Nasution Erdina Dwita Sari Faradilla, Natasya Febriansyah, Muhammad Reza Fiqri Hidayat, Riyan Fitri Anggraini, Fitri H Aly, Moustafa Haikal Iskandar Hashina Harahap Handani, Syafrillah Harahap, Aprilinda M. Harahap, Himmatul Ummi Harahap, Puteri Leida Ratna Hayati Harahap, Syarizal Azis Harmayani Hasibuan, Adelia Fahriza Hasibuan, Haris Fadila Hasril, Syafira Hendi Setiawan Hsb Hijrah Suci Utami Hsb, Fiqria Muzdalifah Hsb, Hendi Setiawan Hsb,  Fiqria Muzdalifah Hutabarat, Dny Try Hutama Hutagaol, Rina Rouli Iif Azmi, Khairil Ikhwan, Ali Insani, Gintas Aulia Irwansyah Irwansyah Islami Rambe, M. Irfan Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail ISWAHYUDI ISWAHYUDI Januardani, Taysa Josua Robinsar Tamba Juanda Syaputra Juanda, Ilham Juwanti, Tika KHADAFI, MUHAMMAD Khairani Amalia Simbolon Khairani, Liza Khalid, Daniel Kumala, Sri Kumala Laia, Akhirman Lazuardi, Oriza Yufa Lindi Amara Nasution Linta Alfafaruq Liza Khairani Lubis, Rusdi M Reno Ramadhana Siregar M. Irvansyah Maimunah, Shely Manasar, Andrew Mangerani, Andi Manurung, Lila Nurliza Manurung, Suntika Dewi Manurung, Widya Manurung, Windi Septiani Marcellina Marpaung, Samsul Komar Masnur Syahputra Mayori, Ike Nindya Mayzura Mayzura Mayzura, Mayzura Melati, Yuvita Dewi Mendrofa, Firman Syukur Mirza Syapiq Mirza Syapiq Mudthia Rizma, Widdi Muhammad Ardiansyah Muhammad Idham Muhammad Ridho muhammad rizky, muhammad Muhammad Yakup Muhammad Zailani NST Muliana Putri Mursal Fahri Nabila, Putri Julia Napitupulu, Celly Naomi Sarah Br Nasution, Annisa Nasution, Emmi Rahmiwita Nasution, Fadli Akbar Nasution, Gusnaila Nasution, Huzeilia Ananda Nasution, Lindi Amara Nasution, Zulham Ramanda Natasya, Sintia Ningsi, Nuriani Ningsih, Nuriani Novi Sryantika Nugraha, Ridho Andrean Nurgani Nurgani Nurlina, Nike Nurul Afni Nurul Akmal Pangaribuan, Darnita Pangestu, Aan Dwi Panjaitan, Dinda Azura Panjaitan, Lathifah Wulandari Panjaitan, Sofyan Panjaitan, Togar Mariano Pelangi Aulia Zahra Prabowo, Agung Wira Hadi Prayoga, Nanda Prayuda Sitorus, M. Aldi Pritamy Irsana Puteri Leida Harahap Putra, Efrangga Dido Aldiansyah Putri Khumaiza Samosir Putri Putri, Putri Putri, Auriza Tiza Radia Putri, Galu Raka R, M. Syaiful Zuhri R. Rusli Rafina Azmi, Dinda Rahma, Putri Aulia Rahmadani, Fitria Rahmadhani Br Simatupang, Nur Rahmadhi, Yudha Rahmadi, Yudha Rahmat Rahmat Rahmat Rahmat Rahmat Ramadani, Sri Aura Ramadhan, M. Bryantara Rambe, Dina Melani Rangkuti, Ratu Emanda Rezeki, Abdus Salam Rinal Maulana Rizka Handayani Rizka Handayani Rizku, Umi Fadillah Rizma, Wddi Mudthia Rudi Gunawan Rusli Rusli Salam, Agus Samosir, Andi Kesuma Septian Samsir Samsir Saragih, M.Rajuddin Sari, Dessy Indah Sari, Erdina Dwita Sari, Laila Eka Sari, Rizkia Wita Sari,, Dessy Indah Sartika Sartika Saskia Putri, Elya Sayendra Putri, Dina Natasha Sembiring, Roy Imanta Septian Samosir, Andi Kesuma Setiawan, M. Aldi Sharina, Sharina Siagian, Friska Febrianti br. Siagian, Ramadhan Siahaan, Peri Harianto Siahaan, Siti Khodijah Sihite, Hari Sanur Zana Silviani, Dwi Sima, Khoiriah Ismaini Sinaga, Melati Anjelika Putri Sinambela, Nur Isnaini Sirait, Azhari Amir Sirait, Deviana Dewi Sirait, Nadilla Siregar, Ahmad Afandi Siregar, Annisa Bella Puspita Siregar, Bayu Adiva Yudhistira Siregar, Dodi Muhammad Irvan Siregar, Felix Ivander Siregar, M Reno Ramadhana Siregar, M. Reno Ramadhana Siti Nurhaliza Sitindaon, Krisman Sitorus, Andini Cahayani Sitorus, Andreansyah Sitorus, Arina Rofiqoh Sitorus, Arwan Pradoki Sitorus, Dormada Lestari Luhur Sitorus, Yuni Syarah Sopiah, Intan Sri Devi Sri Devi, Sri Sri Diana Sri Mariani Sryantika, Novi Sudarwan, Alwi Suganda, Sheva Febrian Suherman, Jaka Karya Suhermanto Suhermanto Suhermanto, Suhermanto Sukmawati, Nirwana Surya Perdana Syafitri, Nanda Syah, Nisrina Syahputra, Eko Bayu Syahrunsyah Syahrunsyah , Syahrunsyah Syahrunsyah, Syahrunsyah Syaman, M. Syapiq, Mirza Syasya Khairunia Syibra Syuhaila, Rienda Tamba, Joshua Robinsar Tanjung, Indra Perdana Tanjung, Muhammad Haddad Alwi Tanjung, Silvia Mahdalena Taufiq Tahir Yusuf Lubis Toni Rudy Prasetio Trisdayanti Umami Pasaribu, Liza Utari, Shahera Vanessa, Aprilla Gusti Wahroma, Nayla Wahyu solichin Putra Anugrah Wahyuni, Devi Sri Wardani, Frian Warohma, Nayla Wibowo, Prasetio Widari, Sinta Yuliana Yuliana Yuni Syarah Sitorus Zaid Afif Zannah, Amira Harisatul Zuhdi, Muhammad Aufa