Claim Missing Document
Check
Articles

Hakekat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Seksual Arni; Khaerul Mannan; Aksah Kasim; Sunardi Purwanda; Bakhtiar Tijjang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2833

Abstract

Tingginya angka kekerasan fisik dan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan dan pemulihan korban. Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, serta jaminan atas tumbuh kembangnya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab masih tingginya kasus kekerasan fisik dan seksual serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan gender dan budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak, perilaku agresif dan penyalahgunaan zat adiktif, tekanan ekonomi, serta lemahnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan pendampingan. Perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pemulihan psikologis dan pencegahan victimisasi ulang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif secara terpadu guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
Analisis Hukum terhadap Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Tahap Penyidikan Asfendi Wijaya Abubakar; Sunardi Purwanda; Muhammad Sabir Rahman; Muhammad Natsir; Khaerul Mannan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2911

Abstract

Keadilan restoratif berkembang sebagai bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian konflik secara damai. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana ringan pada tahap penyidikan serta mengkaji kelebihan dan kekurangannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan melalui analisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada perkara pencurian ringan dilakukan melalui mediasi dan kesepakatan damai antara korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan kerugian dan perdamaian sosial. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga masyarakat. Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa potensi mencakup diskresi dan ketidaksamaan penerapan hukum di berbagai daerah.
PROTECTION OF THE RIGHTS OF SUSPECTS DURING THE DETENTION PROCESS BASED ON THE CRIMINAL PROCEDURE CODE Nafilah Amalia; Ardiyanti Aris; Lilis Suryani; Sunardi Purwanda; Muhammad Darwis
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21457774

Abstract

As a nation governed by the rule of law, Indonesia has an obligation to guarantee the protection of human rights for every citizen, including those facing criminal proceedings, particularly during the detention phase, which constitutes the most intrusive form of coercion against individual liberty. This study aims to examine the regulations governing the rights of suspects during the detention process as specified in the Criminal Procedure Code and to analyze the forms of legal protection provided for these rights. This study employs a normative legal research method using both a statutory and a conceptual approach, with primary legal sources consisting of Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 48 of 2009 on Judicial Power, and the International Covenant on Civil and Political Rights. The research findings indicate that the New Criminal Procedure Code comprehensively regulates the rights of suspects in Article 142, covering the right to legal counsel from the arrest and detention stages, the right to contact family members, the right to health care, and the right to file a pretrial motion—the scope of which (both in terms of subject matter and eligible parties) has been significantly expanded—accompanied by stricter detention requirements through three cumulative conditions: objective, subjective, and formal criteria, including the mandatory appointment of a Preliminary Examination Judge. As for the forms of legal protection for the rights of suspects based on Philipus M. Hadjon's theory, they encompass two dimensions: preventive protection, realized through the mandatory appointment of a Preliminary Examination Judge, the guarantee of legal aid from the outset of the investigation, an absolute prohibition on torture as a non-derogable right, and a multi-layered oversight system through internal and external channels, as well as repressive protection realized through the strengthening of pretrial proceedings—whose scope of application has been significantly expanded—and mechanisms for compensation and rehabilitation, which are now regulated in a separate chapter. Collectively, these reflect a paradigm shift in Indonesia's criminal justice system toward one that genuinely upholds the protection of suspects' human rights.
Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Anak Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Maros Rakhmat Alfian Abdillah; Sunardi Purwanda; Rafika Nur; Muhammad Darwis; Phireri Phireri
Jurnal Restorative Justice Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v10i1.7772

Abstract

This study aims to analyze the implementation of personality development programs at the Class II Juvenile Correctional Institution of Maros while evaluating its effectiveness in rehabilitating the character of children in conflict with the law, ensuring their successful social reintegration without relapsing into recidivism. This empirical legal research uncovers objective field facts through structural and cultural approaches, utilizing both primary and secondary data. Data collection was scientifically conducted via direct observation and in-depth interviews, which were then analyzed descriptively and analytically using qualitative inductive reasoning. The findings indicate that while the implementation of religious programs, counseling, and character building has procedurally operated comprehensively through collaborative governance, it remains suboptimal due to the absence of a standardized national curriculum and a shortage of specifically competent correctional officers. Furthermore, the program's effectiveness has merely achieved a level of formal, pseudo-compliance. The high administrative participation rate is actually inversely proportional to the actual behavior within the housing blocks, which are still marked by indiscipline due to the strong influence of a criminal subculture among the juvenile inmates. This fundamental ineffectiveness is simultaneously driven by internal factors such as a lack of intrinsic motivation stemming from broken homes, and external factors including a monitoring gap by officers and the absence of a halfway house facility to bridge social reintegration post-release.
Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Bea dan Cukai Parepare Dermawan Tamir; Sunardi Purwanda; Muhammad Darwis
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.985

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Parepare serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Tindak pidana cukai hasil tembakau merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berdampak pada kerugian negara, persaingan usaha tidak sehat, serta melemahnya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum di lingkungan Kantor Bea dan Cukai Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya modus operandi pelaku yang semakin berkembang dalam mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam proses pengawasan dan penindakan masih menghadapi berbagai hambatan teknis. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Parepare meliputi peningkatan pengawasan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, penguatan kerja sama lintas instansi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antarinstansi guna menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.
Penyelesaian Kasus Penistaan Kepercayaan Mappurondo Dalam Perspektif Hukum Adat di Wilayah Pitu Ulunna Salu Alvin Alvin; Sunardi Purwanda; Kairuddin Karim; Ardiyanti Aris; Wiwin Wiwin
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1043

Abstract

Artikel ini menganalisis penyelesaian kasus penistaan Kepercayaan Mappurondo dalam perspektif hukum adat di wilaya pitu ulunna salu kabupaten mamasa. Tujuan dari artikenal ini adalah untuk mengetahui proses yang dilakukan masyarakat adat di wilayah pitu ulunna salu dalam menyelesaikan kasus penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo dan untuk mengetahui sanksi dari masyarakat adat dipitu ulunna salu kepada pelaku penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo. Dilapangan ditemukan bahwa masyarakat adat di wilaya pitu ulunna salu kabupaten mamasa memiliki adat yang dikenal sebagai ada’ mappurondo, adat ini memiliki prinsip ketika menghadapi sebuah kasus/masalah yaitu prinsip ada’ tubo. Prinsip ini berisi tentang tatacara penyelesaian dan penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Arti dari ada’ tubo adalah semakin besar pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan diusahakan agar diperkecil. Penyelesaiannya cepat, sederhana dan biaya ringan kemudian sanksinya diharapkan adil untuk korban dan meringankan bagi pelaku. sebagai fenomena terbaru yang terjadi dimasyarakat, penelitian ini akan menarik dikaji untuk mengetahui bagaimana proses penyelesain kasus penistaan Kepercayaan Mappurondo kemudian sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku.
Problematika Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Parepare Mutmainna Mutmainna; Muhammad Sabir; Sunardi Purwanda; Bakhtiar Tijjang; Kairuddin Karim
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian Normatif Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial. Jenis sumber Data mengunakan Data Primer danData Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasinal dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama merupakan kewenangan absolute berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang melalui tahap-tahap yaitu pedaftaran gugatan, penafsiran biaya perkara, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak, mediasi, Pemeriksaan Persidangan (Pembavaan Gugatan, Jawaban/Eksekpsi, Replik/Duplik,pemeriksaan bukti surat, saksi, ahli (jika diperlukan), pemeriksaan setempat (khusus objek tidak bergerak)), Kesimpulan para pihak, Putusan Hakim dan Pelaksanaan atau Eksekusi putusan (jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak adanya upaya hukum) Dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris yaitu dengan mengoptimalkan mediasi, mengoptimalkan proses pembuktian, memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis, menjatuhkan putusan verstek apabila persyaratan terpenuhi dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan sesuai Prosedur.
Evaluasi Pengaturan Pidana Penjara Seumur Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Hamidah T Hamidah T; Sunardi Purwanda; Khaerul Mannan; Johamran Pransisto; Aksah Aksah
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13191

Abstract

This study aims to analyze the provisions on life imprisonment in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, particularly regarding the absence of a time limit for the review of life-sentenced prisoners. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that although the National Criminal Code has updated the sentencing system to accommodate more humane sentencing objectives, the provisions regarding life imprisonment still leave a normative gap concerning the evaluation mechanism. Unlike the death penalty, which provides for a ten-year evaluation period, life imprisonment lacks a similar mechanism, potentially leading to legal uncertainty and contradicting the principles of rehabilitation and social reintegration. Therefore, a reformulation of the regulations governing the evaluation of life imprisonment is necessary as part of the reform of national criminal law.
Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berbasis E-Court di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Herul Herul; Sunardi Purwanda; Muhammad Sabir Rahman; Bakhtiar Tijjang; Aksah Kasim
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13194

Abstract

This study aims to examine and analyze the implementation of civil case resolution via E-Court-based small claims procedures at the District Court, the factors hindering the implementation of electronic small claims at the Sidrap District Court, and the obstacles encountered in this process. The study employs a normative-empirical research design, utilizing both statutory and socio-legal approaches. Data sources include both primary and secondary data. Data analysis is conducted through observational-sensory and theoretical-rational methods, employing a reasoning model that proceeds from inductive logic to deductive logic. The study finds that the implementation of civil case resolution via E-Court-based small claims at the District Court is governed by Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 (amending Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on Small Claims Resolution Procedures) and Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 (on Electronic Case Administration and Court Proceedings). The process comprises the following stages: registration (E-Filing), payment (E-Payment), review of claim completeness, appointment of the presiding judge and substitute clerk, summoning of parties (E-Summons), conciliation, trial proceedings (E-Litigation), and the rendering of the judgment. In the E-Court system, judges upload official copies of rulings—electronically signed using digital certificates (e-sign) from the Electronic Certification Center (BSrE)—into the SIPP and E-Court systems. Factors hindering the implementation of electronic-based small claims lawsuits at the Sidrap District Court, as well as obstacles in resolving such civil cases, include: administrative factors (errors in uploading or transmitting files/documents, identity verification issues, problems with advance court fees, administrative errors in summoning parties, and delays in sending hearing documents); public factors (legal understanding and culture, where the public lacks knowledge regarding E-Court and still views face-to-face court services as necessary); and infrastructure factors (issues with internet networks and the E-Court system/application). Additionally, regulatory obstacles exist regarding Supreme Court rules on E-Court and small claims; these regulations address procedural aspects but fail to provide mechanisms for resolving issues that arise during the actual implementation of electronic-based small claims proceedings.
LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF EARLY MARRIAGE Fadlan; Muhammad Sabir Rahman; Sunardi Purwanda; Bakhtiar Tijjang; Kairuddin Karim
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 1 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18640380

Abstract

This study aims to determine and analyze the positive legal regulations in Indonesia regarding the protection of the rights of children who are victims of early marriage and the forms of legal protection for children who are victims of early marriage. This research uses a normative research method with a legislative approach and an analytical approach. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal analysis will be conducted using a qualitative prescriptive approach. The results of this study are Positive Legal Regulations or Those Applicable in Indonesia Regarding the Protection of the Rights of Children Who Are Victims of Early Marriage, namely Law No. 16 of 2019 concerning Marriage (the latest age of marriage is 19 years old, strict supervision and assessment of dispensation requests and children's opinions must be heard in marriage dispensation requests), Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection (the maximum age of children is 18 years old, affirmation of children, protected children's rights, parental obligations to prevent early marriage and special protection mechanisms as well as recovery mechanisms and criminal sanctions, especially for parents who force children to enter into early marriage) and Law 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (forced marriage is sexual violence and recovery of children's rights if in early marriage the child becomes a victim according to the provisions of this Law) and Forms of Legal Protection for Children Who Are Victims of Early Marriage, namely preventive legal protection (minimum age of 19 years for marriage and the obligation to prevent by parents and the state), repressive legal protection (legal and criminal responsibility for parents or parties who force marriage, the existence of sexual violence and exploitation in early marriage), legal protection in the form of restoration and fulfillment of rights and protection of administrative and civil law (tightening and accuracy in granting marriage dispensations and marriage annulments).
Co-Authors A, Andi Fadli. Ahmad, Agil Akmal, Fikri Aulia Aksah Aksah Aksah Kasim Aksah Kasim Aksah Kasim Aksah Kasim Alvin Alvin Anatolijs Krivins Andi Harahap Andi Herman Yusuf Andi Muh. Fadli A Andi Muhammad Zulkifli Walinono Andi Musran Andi Musran Andi Sri Rezky Wulandari Andi Sri Rezky Wulandari Anisah Daeng Tarring Anugra Soraya Ardiyanti Aris Ardiyanti Aris Aris, Ardiyanti Arkam Musa Arni Asfendi Wijaya Abubakar Ashari, Rosa Ayu Asriadi Zainuddin Asriel Bigtan Auliah Ambarwati Ayu, Ikra Azis, Muh Alfikram Bakhtiar Tijjang Bakhtiar Tijjang Bakhtiar Tijjang Bakhtiar Tijjang Bakhtiar Tijjang Baktiar Tijjang Betaubun, Restu Monika Nia Binti Abdul Jabar, Nurul Asyikeen Bustamin Daeng Kunu Delvi Paluaran Dermawan Tamir Diana Sri Susanti Dwi Indrawan Mustapa Eka Novianty Wahyuni Elvi Susanti Syam Elvi Susanti Syam Elvi Susanti Syam Elvi Susanti Syam Fadlan Fatimah, Dian Haeria Hamid, Abd. Haris Hamidah T Hamidah T Handar Subhandi Bakhtiar Hartawati, Andi Herman B Herman Balla Herman, Andi Herul Herul Johamran Pransisto Jumadi Jumadi Jumardin Jumardin Jumardin Jumardin Kairuddin Kairuddin . Kairuddin Kairuddin Kairuddin Karim Kairuddin Karim Kairuddin Karim Kamaruddin Kamaruddin Khaerul Mannan Khaerul Mannan Lilis Suryani Lis Setiawati Manga Patila Mannan, Khaerul Mira Nila Kusuma Dewi Mokhammad Syahruddin Syamzah Muh. Akbar Fhad Syahril Muh. Darwis Muhammad Darwis Muhammad Darwis Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Rusdi Muhammad Sabir Muhammad Sabir Muhammad Sabir Muhammad Sabir Muhammad Sabir Rahman Muhammad Sabir Rahman Muhammad Sabir Rahman Muhammad Sabir Rahman Muhammad Taufik Musran, Andi Mustawa, Mustawa Mutmainna Mutmainna Nafilah Amalia Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad Nurhayati Mardin Nurul Asyikeen Binti Abdul Jabar Nurul Miqat Nurul Sapitri Sakir Pasande, Jhon Franklin Phireri Phireri Phireri Phireri Phireri Phireri Phireri, Phireri Pransisto, Johamran Prasisto, Johamran Prayudi Prayudi Prayudi Putri Ajeng Burhan Rafika Nur Rafika Nur Rafika Nur Rakhmat Alfian Abdillah Rezky Wulandari, Andi Sri Rudini Hasyim Rado Saharuddin Sahlan Sakir, Nurul Sapitri Saputra, Iswandy Rani suardi suardi Sukamto, Ika Sumiyarsi Syafrizal Syafrizal Tijjang, Bakhtiar Tri Astuti Ttriawan, Agung Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin, Wiwin Yunus, Asrial Yunus, Muhammad Kemal Yuspita Syawaliah