Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.506
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Journal of Governance Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Analisis Sosial Politik Jurnal Transformative Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik International Journal of Supply Chain Management Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Humaniora Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Public Policy PERSPEKTIF Jurnal Pemerintahan dan Politik Wacana Publik Journal of Political Issues Jurnal Civic Hukum International Journal of Demos Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Resolusi: Jurnal Sosial Politik Journal of Social and Policy Issues Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (Senastindo) International Journal of Science and Society (IJSOC) JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Jurnal Keamanan Nasional Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Society Public Knowledge Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities Public Knowledge
Yusa Djuyandi
Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 120 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
INTEROPERABILITAS TNI DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM MEWUJUDKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA (Studi Kasus di Laut Natuna Utara) Eko Fibrianto; Taufik Hidayat; Wawan Budi Darmawan; Yusa Djuyandi
Aliansi Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i2.39582

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan kerjasama TNI dengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negara khususnya di wilyaha Laut Natuna Utara. Dalam kasus Laut Natuna Utara, banyaknya konflik yang terjadi terutama dalam konflik kasus sengketa laut Indonesia dengan China. Dengan menggunakan interoperabilitas diharapkan kerjasama TNI dengan lembaga lainnya dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan TNI sendiri. Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Terkait ketegasan kebijakan Negara atas wilayah Laut Natuna Utara maka TNI memiliki peran sebagai alat negara utama yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pemantauan wilayah udara Kosekhanudnas II dilakukan oleh alutsista Radar Hanud Satuan Radar (Satrad) dan Radar Bandara Sipil yang terintegrasi di wilayah Kosekhanudnas II. Sinergitas TNI dengan Lembaga Negara Lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan pertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi penerbangan serta informasi lainnya yang dianggap perlu. The main purpose of this research is to apply the cooperation of the TNI with other state institutions in realizing the security of the state border areas, especially in the North Natuna Sea area. In the case of the North Natuna Sea, there are many conflicts, especially in the case of maritime disputes between Indonesia and China. By using interoperability, it is hoped that TNI cooperation with other institutions will have a role as the main state tool that carries out security and law enforcement tasks in the North Natuna Sea jurisdiction in accordance with the provisions of legislation and ratified international law. This study uses a qualitative method, where data is obtained from secondary data from institutional reports, research publications and the media, the research data is then validated by data triangulation techniques. Based on the results of the study, it is known that the monitoring of the Kosekhanudnas II airspace is carried out by the Radar Hanud Radar Unit (Satrad) and Civil Airport Radar which are integrated in the Kosekhanudnas II area. The synergy between the TNI and other State Institutions in realizing the security of the North Natuna Sea area is manifested in the form of coordination and exchange of information, both ship shipping information data and flight information data and other information deemed necessary.TujuanutamadaripenelitianiniadalahuntukmengaplikasikankerjasamaTNIdengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negarakhususnyadiwilyahaLautNatunaUtara.DalamkasusLautNatunaUtara,banyaknyakonflikyangterjadi terutamadalamkonflikkasussengketalautIndonesiadenganChina.DenganmenggunakaninteroperabilitasdiharapkankerjasamaTNIdenganlembagalainnyamemiliki peran sebagai alat negara utama yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakanhukumdiwilayahyurisdiksiLautNatunaUtarasesuaidenganketentuanperundang-undangandanhukuminternasionalyangtelahdiratifikasi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data diperoleh dari data sekunder dari laporan lembaga, publikasi penelitian dan media, data hasil penelitian kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemantauanwilayahudaraKosekhanudnasIIdilakukan oleh alutsista Radar Hanud Satuan Radar (Satrad) dan Radar Bandara Sipil yangterintegrasidiwilayahKosekhanudnasII.SinergitasTNIdenganLembagaNegaraLainnyadalammewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi danpertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi penerbangansertainformasilainnyayang dianggap perlu.
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA Rahmah Ramadhani; Yusa Djuyandi
Aliansi Vol 1, No 3 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i3.44008

Abstract

Pemindahan ibu kota negara Indonesia telah ditetapkan untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara. Latar belakang pemindahan tersebut adalah untuk meminimalisir risiko bencana dan beban kepadatan wilayah DKI Jakarta, serta pemindahan dilakukan ke lokasi tengah wilayah Indonesia dengan lahan yang masih banyak untuk dikembangkan. Namun begitu, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis isu pemindahan IKN mengenai dampak serta peran pemerintah dalam mengatasi kerusakan yang diakibatkan.  Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur yang memandang peran pemerintah berdasarkan perspektif Keynesian dan penelitian yang memanfaatkan berita di media. Pemindahan IKN mempengaruhi aspek ekonomi, politik, dan yang terutama adalah lingkungan. Beban kerusakan yang ditanggung lingkungan Kalimantan Timur disebabkan oleh pembukaan lahan besar-besaran untuk pembangunan IKN yang meliputi deforestasi. Berdasarkan perspektif Keynesian, kontribusi pemerintah atau keberadaan negara bertujuan untuk maksimalisasi pemanfaatan sumber daya dan optimalisasi perekonomian. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi resiko pemindahan IKN, namun secara bersamaan memanfaatkan sumber daya dan sebagai upaya pemerataan adalah membangun dengan konsep Forest City. The relocation of the capital city of Indonesia has been determined to be moved to East Kalimantan, precisely in the districts of Penajam Paser and Kutai Kartanegara. The background of the relocation is to minimize disaster risk and the burden of the density of the DKI Jakarta area, and the relocation is carried out to a central location in the Indonesian territory with a lot of land to be developed. However, this policy reaps the pros and cons of various groups. For this reason, this paper aims to analyze the issue of transferring IKN (the capital city of Indonesia) regarding the impact and role of the government in overcoming the damage caused. The method used in this analysis is descriptive qualitative with literature study and research that utilizes news in the media. The migration of IKN affects economic, political, and above all environmental aspects. The burden of damage to the environment in East Kalimantan is caused by massive land clearing for IKN development which includes deforestation. Based on the Keynesian perspective, the contribution of the government or the existence of the state aims to maximize the use of resources and optimize the economy. Therefore, one of the government's efforts in overcoming the risk of moving the IKN, but at the same time utilizing resources and as an equalization effort is to build with the Forest City concept.
PELIBATAN TNI DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG GUNA MENGATASI ANCAMAN TERORISME Dicky Lesmana; Arfin Sudirman; Akim Akim; Yusa Djuyandi
Aliansi Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i2.39583

Abstract

Perjalanan negara dalam merespon masalah terorisme di Indonesia mengalami banyak dinamika, terutama dinamika politik dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme. Ada banyak aktor dan kepentingan politik yang terlibat pada perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme. Termasuk dinamika pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Pertahanan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, data-data yang diperoleh kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori Criminal Justice Model dan War Model. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa Pertama, penanggulangan terorisme di Indonesa menggunakan pendekatan criminal justice model hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik pola penanggulangan terorisme di Indonesia yang mengedepankan penegakan hukum. Kedua, jika dihadapkan pada Klasifikasi misi OMSP, maka keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia termasuk dalam Kategori I (Resiko Tinggi). Kategori I melibatkan penggunaan kekuatan militer seperti Penggerebekan, Serangan Langsung Operasi Anti Narkoba, Operasi Evakuasi Masyarakat Sipil, Operasi Pemulihan, Operasi Lawan Pemberontakan dan Operasi Lawan Terorisme. Misi kategori I adalah misi tempur dengan menggunakan kekuatan militer. Ketiga, terdapat kekhawatiran implikasi pelibatan TNI dalam OMSP guna mengatasi terorisme, hal tersebut merupakan kekhawatiran yang wajar dan menjadi bahan pemikiran dalam rangka mencari bentuk/format yang tepat dalam konsep pelibatan TNI guna mengatasi terorisme. The country's journey in responding to the problem of terrorism in Indonesia has experienced many dynamics, especially the dynamics of national politics in formulating policies and strategies for countering terrorism. There are many actors and political interests involved in the formulation of policies and strategies to counter terrorism. Including the dynamics of TNI involvement in counter-terrorism. This phenomenon is still an interesting issue for political science scholars. This paper aims to review TNI's Involvement in Countering Terrorism in Indonesia from the Defense Aspect. The method used in this paper is a qualitative method, data consist of primary and secondary data, where the data validation is done through triangulation techniques. The theory used in analyzing the problem of this research is the theory of Criminal Justice Model and War Model. The results of this study conclude that First, counterterrorism in Indonesia uses the criminal justice model, it can be seen from the characteristics of the pattern of counter-terrorism in Indonesia which prioritizes law enforcement. Second, when faced with the classification of OMSP missions, the involvement of the TNI in countering terrorism in Indonesia is included in Category I (High Risk). Category I involves the use of military force such as Raids, Direct Offensive Anti-Drug Operations, Civil Society Evacuation Operations, Recovery Operations, Counter Insurgency Operations and Counter Terrorism Operations. Category I missions are combat missions using military force. Third, there are concerns about the implications of TNI involvement in OMSP in order to overcome terrorism, this is a reasonable concern and becomes a material for thought in order to find the right form / format in the concept of TNI involvement in overcoming terrorism.
STRATEGI KORPS PASUKAN KHAS TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA DALAM OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Kasus Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Kepulauan Mentawai Tahun 2010) Frian Alfa Risdar; Yusa Djuyandi; Taufik Hidayat
Aliansi Vol 1, No 1 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i1.38861

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Korpaskhas TNI AU dalam operasi dukungan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Korpaskhas TNI AU dalam operasi dukungan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai tahun 2010 yaitu melakukan persiapan personel dan perlengkapan secara cepat dan cermat, membagi pasukan kerja ke dalam unit-unit kecil yang memiliki tugas-tugas tersendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas penanggulangan berdasarkan permintaan atau perintah dari institusi yang lebih tinggi, menggerakkan pasukannya dengan menggunakan perlengkapan khusus, menggunakan taktik tertentu dalam memasuki wilayah terjadinya bencana, dan selalu melaksanakan koordinasi dengan satuan lain pada saat di lapangan.
Strategi Kampanye Arif Hamid Rahman dalam Mendapatkan Dukungan dari Anggota Persatuan Islam (PERSIS) pada Pemilihan Anggota Legislatif Jawa Barat tahun 2019 Nurunnisa, Rizkya; Djuyandi, Yusa
Journal of Social and Policy Issues Volume 3, No 3 (2023): July - September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v3i3.175

Abstract

The 2019 election has captured the interest of the majority of Indonesians, particularly the dynamics and escalation of the presidential contest, in which supporters criticize each other's presidential candidates. The political symptoms that were plainly obvious, especially during the pre-campaign period, were the strengthening of political propaganda such as identity politics, particularly those related to religion. Arif Hamid Rahman, a Gerindra party cadre as well as a Persis cadre who ran for the West Java Provincial DPRD election in 2019, used community and youth organizations as tools in his success. This study was conducted in West Java Electoral District 1, specifically the cities of Bandung and Cimahi, with the goal of determining how Arif Hamid Rahman's campaign strategy to the Persis organization worked. By employing a descriptive qualitative research method to explain the phenomenon of the campaign strategy implemented using Pawito's campaign strategy theory, which includes segmenting, positioning, branding, and media strategy, as well as deepening each data and source in the form of interviews with relevant informants, documents, and reports that have a correlation with the campaign strategy implemented by Arif Hamid Rahman to gain support from members of the public. According to the findings of this study, Arif Hamid Rahman carried out each stage of the campaign strategy dimensions in accordance with Pawito's theory.
BUNG KARNO’S SPEECH AND PANCASILA FOR WORLD PEACE Djumala, Darmansjah; Djuyandi, Yusa
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 8, No 2 (2023): JWP (Jurnal Wacana Politik) October
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v8i2.49985

Abstract

The purpose of this study to analyze the stored ideas so that not simply forgotten and left as archives, so that they benefit the world. This study uses a qualitative method. The analysis was carried out by interpreting the data based on the literature study. Data were collected from primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews, and secondary data from previous reference journals, books, and news from internet sources. This study concludes, Pancasila can become an international reference. With the designation of Bung Karno’s speech entitled “To Build the World Anew” as Memory of the World, it became easier for the international public to access the text archive of the speech as a reference for developing studies. This is because the text of the speech is open for use by researchers, academics and international practitioners in studying Pancasila as a philosophical and political discipline, whose values are very relevant for mediating socio-cultural conflicts.
Phenomenon of the “dawn attacks operation” as a money politics practices in Indonesian election Djuyandi, Yusa; Mahmuda, Diana
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2024): August 2024
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i2.14239

Abstract

The practice of handing out money before voting or dawn raids is still the choice of some legislative candidates to gain votes from citizens. Dawn attacks as a practice of money politics are an act of malpractice that can damage the democratic essence of holding general elections, because dawn attacks use money as a reciprocal tool to buy votes. This research uses qualitative methods, data is obtained from various literature, such as media, books, journals and reports related to the phenomenon of dawn attacks in the implementation of post-reform elections. The data obtained was then validated using source triangulation techniques. This research sees that several political actors who are running in the election are still carrying out dawn attacks as a political step to gain victory, however dawn attacks which are a form of money politics endanger democratic values in Indonesia, because they involve vote buying. With the dawn attacks activity, voters followed the political games of elites who only cared about getting votes without put on their capacity and capability. Once the elite who use dawn attacks are elected, then they are will be not paying attention to the public interest, corruption will continue to occur and the policies made will not be in favor of the public interest.
HUBUNGAN POLITIK, POLISI DAN MILITER TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Firdausi, Zahidah Dina; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i1.52252

Abstract

Artikel ini menjelaskan mengenai hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia pasca era Orde Baru dan pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi di era reformasi. Rezim otoriter yang berlangsung selama 32 tahun di era Orde Baru menyisakan kultur intervensi penguasa terhadap polisi dan militer untuk kepentingan politik pribadi. Begitupun intervensi polisi dan militer terhadap politik praktis. Fenomena tersebut dapat menghambat proses transisi Indonesia menuju demokrasi yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode untuk mengumpulkan data-data terkait kasus hubungan politik, polisi dan militer di era reformasi. Pengumpulan data melalui pencarian dan rekontruksi berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Kemudian data dianalisis menggunakan teori dan konsep hubungan sipil dan militer dalam sistem demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia pada era reformasi sudah diatur dalam Undang-Undang berdasarkan konsep demokrasi yang ideal, nyatanya indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Berbagai fenomena pelanggaran menunjukkan masih perlu ditegakkannya aturan untuk menjaga netralitas, dan mencegah terjadinya pelanggaran politik yang dilakukan oleh penguasa maupun aktor keamanan. Selain itu juga perlu ditingkatkannya pengawasan publik terhadap pemerintah maupun aktor keamanan agar proses Indonesia menuju demokrasi yang ideal bisa segera tercapai. This article explains the relationship between politics, the police and the military in Indonesia after the New Order era and its influence on the development of democracy in the reform era. The authoritarian regime that lasted for 32 years in the New Order era left a culture of ruling interventions against the police and military for personal political interests. Likewise, police and military intervention in practical politics. This phenomenon can hinder Indonesia's transition to an ideal democracy. This research uses descriptive qualitative method with literature study as a method to collect data related to cases of political relations, police and military in the reform era. Data collection through searching and reconstructing various sources, such as books, journals, and previous research. Then the data was analyzed using theories and concepts of civil and military relations in a democratic system. The results showed that although political, police and military relations in Indonesia in the reform era have been regulated in law based on the concept of ideal democracy, in fact the democracy index in Indonesia has decreased. Various phenomena of violations show that there is still a need to enforce rules to maintain neutrality, and prevent political violations committed by the authorities and security actors. In addition, it is also necessary to increase public supervision of the government and security actors so that Indonesia's process towards ideal democracy can be as smooth as possible.
GEN-Z DAN POLITIK: MENELUSURI STRATEGI KAMPANYE MEDIA SOSIAL ATALIA PRARATYA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024 Simanjuntak, Andreas Saut; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i2.56107

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan Hubungan Strategi Kampanye Media Soisal Atalia Dalam Legislatif dengan Gen-Z. Sosok Atalia yang populis membuat Atalia selangkah lebih depan untuk kampanye dibandingkan Calon Legislatif lainnya. Atalia merupakan sosok populer karena memiliki modal politik yang besar baik itu berupa modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik. Melalui platform media sosial, karena akses yang mudah dan cepat maka platform media sosial dapat di jadikan penghubung antara komunikator politik. Atalia sering menggunakan media sosialnya untuk dapat menjangkau suara masyarakat secara luas. Dialog interaktif dibangun dengan membalas komentar yang sering diajukan di akun-akun media sosialnya.  Kampanye politik melalui media sosial ini dimanfaatkan untuk menjangkau audiens tertentu. Sementara itu Gen-Z pada saat pemilu 2024 memanfaatkan media sosial untuk  mengakses informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi politik, dan terhubung dengan kampanye politik. Atalia membangun dialog interaktif dengan seluruh kalangan masyarakat disetiap platform medianya membuat Gen-Z merasa dianggap berpartisipasi dalam bagian sistem politik yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi generasi Z. This research describes the relationship between Atalia's social media campaign strategy in the legislature and Gen-Z. Atalia's populist figure makes Atalia one step ahead of the campaign compared to other legislative candidates. Atalia is a popular figure because she has large political capital in the form of economic, cultural, social and symbolic capital. Through social media platforms, because of easy and fast access, social media platforms can be used as a link between political communicators. Atalia often uses social media to reach the voice of society at large. Interactive dialogue is built by responding to comments that are frequently submitted on social media accounts.  Political campaigns via social media are used to reach certain audiences. Meanwhile, Gen-Z during the 2024 election will use social media to access political information, participate in political discussions and connect with political campaigns. Atalia builds interactive dialogue with all levels of society on every media platform, making Gen-Z feel like they are participating in a part of the political system that encourages the realization of a government that is more responsive to the needs and aspirations of Generation Z.
TINGKAT KEPERCAYAAN POLITIK MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SUKABUMI (Studi Kasus pada Penangkapan Dua Anggota Dewan Tahun 2023) Maulida, Dilla; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i1.53681

Abstract

Kepercayaan politik merupakan unsur penting bagi negara demokrasi karena masyarakat memiliki keyakinan pada Lembaga politik yang kemudian mendorong pada partisipasi politik. Kepercayaan politik juga merupakan wadah masyarakat untuk melakukan evaluasi pada Lembaga politik dan aktor politik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika kepercayaan politik di DPRD Kota Sukabumi pasca ditangkapnya dua anggota dewan pada tahun 2023. Fenomena tersebut dapat dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori kepercayaan politik dari Russel J Dalton dengan tiga dimensi yang diukur yaitu integritas, keterbukaan, dan kontrol atas mutualisme. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk menilai tingkat kepercayaan politik masyarakat pasca penangkapan anggota dewan. Responden sasaran pada penelitian ini yaitu penduduk Kota Sukabumi sebanyak 356.410 penduduk, kemudian diambil sampel dengan rumus slovin yaitu 100 masyarakat kota sukabumi. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling insidental. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam persepsi integritas anggota dewan dan citra lembaga DPRD setelah penangkapan tersebut. Selain itu, masyarakat sudah menilai adanya keterbukaan namun masih dirasa belum cukup ruang dalam komunikasi dengan dewan secara langsung pada proses kontrol atas mutualisme. Penilaian tingkat kepercayaan masyarakat pada DPRD Kota Sukabumi pasca penangkapan dua dewan menunjukan hasil 2,3 pada skala likert atau 47%, sehingga dapat dikatakan tingkat kepercayaan masyarakat rendah pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Political trust is an important element for a democratic country because people have confidence in political institutions which then encourages political participation. Political trust is also a forum for society to evaluate political institutions and political actors. This research is motivated by the dynamics of political trust in the Sukabumi City DPRD following the arrest of two council members in 2023. This phenomenon can be studied and analyzed using Russel J Dalton's theory of political trust with three dimensions measured, namely integrity, openness, and control over mutualism. This research uses a quantitative method using a questionnaire as the main instrument to assess the level of political trust in the community after the arrest of council members. The target respondents in this research were the 356,410 residents of Sukabumi City, then samples were taken using the Slovin formula, namely 100 residents of Sukabumi City. In taking samples, researchers used incidental sampling techniques. The research results showed a significant decline in the perceived integrity of council members and the image of the DPRD institution after the arrest. Apart from that, the community has assessed that there is openness but still feels that there is not enough space for communication with the council directly in the process of controlling mutualism. An assessment of the level of public trust in the Sukabumi City DPRD after the arrest of two council members showed a result of 2.3 on a Likert scale or 47%, so it can be said that the level of public trust is low after the arrest of two council members in 2023.
Co-Authors Abda Abda Abdul Rozak Adilla Qaia Illahi Adinda Corah Habsyah Aurel Adisa Naura Priadi Afifah Amaliya Pohan Akim Akim Akim Akim Akim Albert, Alif Syafik Amiruddin, Nur Adleena Natasha Anak Jeffry Douglas, Irvina Joan Andalus, Mutia Kartika Andalus Andi Rohani Amalia Imam Natsir Anis Fuad Arfin Sudirman Arfin Sudirman Arfin Sudirman Arfin Sudirman Arfin Sudirman Ari Ganjar Herdiansah Arief Hidayat Arief Hidayat Arif Prasetyo Wibowo Arman Aris Sallo Askhia, Diajeng Aurel, Adinda Corah Habsyah Aziera Rahim, Nur Aqilah Bima Riandy Tarigan Binti Mohammad Bakhtiar, Nurul ‘Atiqah Binti Nasrin, Nurul Atiqah Brahmantika, Shafa Ghaisani Salsabila Caroline Paskarina Clara Uli Rebecca Darmawan, Lucky Janitra Priyai Darmawan, Wawan Budi Dea Arsyad Mujtahid Shibghotulloh Dede Sri Kartini Delsita, Tiarma Dentus Kristanto Boineno Dewi, Shanty Kartika Dicky Lesmana Dilla Maulida, Dilla Djumala, Darmansjah Drajat, Diki Duta Smaradana Eko Fibrianto Faharudin, Nur Syifaa’ Fahira, Gina Fajarudin, Arif Fierman Prihadi Fifi Lutfiah Sodikin Firdausi, Zahidah Dina Fitriyanto, Agus Frian Alfa Risdar Ghazian, Muhammad Gufran Ginar Maulana Gisha Galizan Anwari Haelvyn Pratagrahana Putra Hafifi Jamri, Mohamad Hakiki, Falhan Hapsari, Karina Erdian Hartono, Syakira Syafiqya Tsabita Putri Hary Yudha Siregar Hassan, Mohd Sufiean Hasya Aiman Nadhir Hazwan Alias, Muhammad Naim Herdian, Dindin Herdian, Dindin Heri Casnoto Husin Al-Banjari Husin, Luthfi H. Idris Ihsan Ma'zhumi Illahi, Adilla Qaia Iman Anuar, Muhammad Nur Immanuel, Glenn Kevin Indra Elpi, Nur Afiqah Izzati Iriansyah, Moch Nurdi Iriansyah, Mochammad Nurdi Iskandar Zulkarnain, Adam Jaafar, Ezureen Natasya Kahar Jamri, Mohamad Hafifi Khairul Azman, Muhammad Khairul Haiqal Bin Kurnia, Mohammad Ikhsan Leo Agustino Luis Fiska Rahayu Luthfi Hamzah Husin Ma'zhumi, Ihsan Mahmuda, Diana Maulana, Mursal Mohamad Firdaus Mohamad Ikrom Arasid Mohamad Ridzwan, Nurlisa Mohammad Fazrulzaman Azmi Mohammad Ikhsan Kurnia Mohd Nazril, Alis Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Budiana Muhammad Musthofa Siregar Muhammad Nurdi Iriansyah Muhammad Nurdi Iriansyah Mujianto Mujianto Muradi Muradi Muradi - Mustabsyirotul Ummah Mustofa Mutia Kartika Andalus Mutia Kartika Andalus Muzaffar, Eiji Nabilah Othman, Nur Azyan Nandang Alamsah Deliarnoor Nandita Alfahira Neneng Yani Yuningsih Nguyen, Tri Minh Noorman, Nur Sarah Iman Nurfebriansyah, Ahmad Rifki Nursabrina Badrulzaman, Sarah Nurunnisa, Rizkya Nurzaman, Tedy Nyaleson Ndoda, Phlips Juniory Perdana, Adani Julian Prahardanto, Agung Pratama, Fajri Syahal Guna R. Widya Setiabudi Sumadinata R. Widya Sumadinata RAHMAH RAMADHANI Rahmawati, Mia Ramlan, Aini Faezah Ratnia Solihah Refi Gilang Maulana Riadi, Bagus Ridzuan, Abdul Rauf Rizkiah Rizkiah Rizkiawan, Slamet Sadjuri, Choirul Anam Samugyo Ibnu Redjo Satriya Wibawa, I Made Sayid M. Suparman Seidi, Dembael Selian, Hanan Tasmika Sena Septiana Shabina, Kayla Mutiara Shafa Ghaisani Salsabila Brahmantika Sholihah, Ratnia Simanjuntak, Andreas Saut Siregar, Muhammad Musthofa Sodikin, Fifi Lutfiah Sony Aji Pramono Sumantri Sumantri Suntama, Erni Siti Rohayani Suryana, Nanang Syakira Syafiqya Tsabita Putri Hartono Tarigan, Bima Riandy Tasya Maurhena Pusparimba Taufik Hidayat Taufik Hidayat Taufik Hidayat Tri Hastuti Ulhaq, Muhammad Zia usep suhendar Utang Suwaryo Virgy, Muhammad Arief Wahyanto, Yudho Wawan Budi Darmawan Wawan Budi Darmawan Windy Dermawan Yasmin Prisella Rabbani Yoni Yolanda Sinyal Yudho Wahyanto Zazuli, Mohamad Zanuar Rafildy Zul Chairiyah, Sri