Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.563
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Jurnal Media Hukum jurnal niara Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Ensiklopedia of Journal Unes Law Review JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia) The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Zaaken: Journal of Civil and Business Law Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmu Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Lex Publica Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Ekasakti Journal of law and Justice Lareh Law Review Ekasakti Legal Science Journal Journal of Law and Legal Reform Jurnal Sakato Ekasakti Law Review LamLaj
Syofiarti
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 148 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 148 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang Arief Wicaksana, Tegar; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2204

Abstract

Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI mempunyai institusi pengawasan melalui Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris berfungsi mengontrol terlaksananya kode etik di lapangan yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Pratek magang calon Notaris di kota Padang?; 2) Bagaimana Pengawasan terhadap Kewajiban Notaris Dalam Pelaksanaan Magang Calon Notaris di Kota Padang?; 3) Bagaimana Sangsi Terhadap Notaris yang tidak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelengaraan magang calon notaris di kota Padang?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris: 1) Belum semua notaris melaksanakan sebagaimana yang di perintahkan oleh Undang undang jabatan notaris tentang kewajiban notaris dalam menerima magang calon notaris, karna adanya peraturan tempat magang harus pada kantor notaris yang telah mempunyai masa jabatan selama lima tahun. 2) Koordinasi organisasi dengan notaris yang ada di kota padang belum terjalin sebagaimana mestinya, karna tidak adanya suatu lembaga magang yang jelas Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Padang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dalam penegakan Kode Etik belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. 3) Tidak adanya aturan yang jelas mengenai sangsi bagi Notaris yang belum menjalankan kewajiban dalam penyelengaraan magang calon Notaris di Kota Padang.
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Tanah Kaum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Solok Fadhilla Efriandini, Farah; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2213

Abstract

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Kaum Nomor 1324/kandang Aur, Simpang Rumbio berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Solok merupakan tindak lanjut dari permohonan penggugat yang merupakan pihak yang menang pada hasil putusan pengadilan negeri kota solok Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Slk, yang menyatakan bahwa Sertipikat hak Milik 1324/ kandang Aur dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah proses pendaftaran tanah milik kaum di kantor pertanahan Kota Solok ? Bagaimanakan proses pembatalan Sertipikat tanah milik kaum berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kota Solok ? Bagaimanakah Kesiapan Kantor Pertanahan Kota Solok Menuju Kota Lengkap dan Sertipikat Elektronik dan tujuan penulisan ini adalah Untuk menganalisis proses pendaftaran tanah milik kaum di kantor pertanahan Kota Solok, untuk menganalisis proses pembatalan Sertipikat tanah milik kaum berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kota Solok, untuk menganalisis Kesiapan Kantor Pertanahan Kota Solok Menuju Kota Lengkap dan Sertipikat Elektronik. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pendaftran tanah milik adat yang dilakukan oleh Datuk Pahlawan Garang ( dalam sertipikat hak milik nomor 1324, Simpang Rumbio pada tahun 1962) telah melakukan perbuatan hukum karena tidak mencantumkan salah satu anggota kaumnya, yang mana ini menjadi dasar gugatan bagi Misdarni selaku penggugat, Pembatalan Sertipikat diajukan secara tertulis ke kantor Pertanahan Kota Solok oleh pihak yang dinyatakan menang oleh pengadilan dan telah dilakukan gelar perkara, Saat ini Kantor Pertanahan Kota Solok sedang berupaya mewujudkan Kota Lengkap dan menerapkan setipikat elektronik, hal ini diharapkan agar tidak adalagi terjadi sengketa pertanahan yang merugikan masyarakat, bahkan hingga harus terjadinya pembatal sertipikat, dan juga diharapkan agar nantinya dalam hal pendaftaran tanah indonesia mampu menerapkan sistem pendaftaran tanah yang positif.
Perlindungan Hukum Atas Tanah Pusako Kaum dalam Keluarga yang Belum Terdaftar di Kota Pariaman Alfarisi Putra, Dino; Warman, Kurnia; Sofyan, Syofirman
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2219

Abstract

Harta warisan atas tanah yang belum disertipikatkan, cara hukum dalam melindungi hak atas tanah tersebut salah satunya yaitu dengan mengakui alat bukti berupa keterangan saksi maupun surat dibawah tangan. Meskipun pengakuan terhadap 2 alat bukti tersebut tidak menjadikannya sebagai alat bukti yang sempurna jika dibandingkan dengan akta otentik. Oleh karena itu, untuk menguatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara pendaftaran tanah. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 1) Mengapa tanah pusako kaum dalam keluarga di Kota Pariaman masih banyak belum terdaftar di Kantor Pertanahan? 2) Bagaimana pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga pada masyarakat Kota Pariaman? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar di Kota Pariaman? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil temuan penulis yaitu Penyebab tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, yaitu adanya anggapan bahwa sertipikat hak atas tanah tidak penting, sulitnya mendapatkan persetujuan seluruh anggota keluarga, sulitnya mendapatkan persetujuan dari Ketua KAN, tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung dibebankan pajak, adanya anggapan bahwa tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung menjadi konflik dan sengketa dalam keluarga. Pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar terjadi dengan sendirinya tanpa melakukan proses administrasi, yaitu ahli waris secara langsung dapat melakukan penguasaan fisik bidang tanah pusako kaum tersebut. Proses administrasi dalam pemerintahan terjadi ketika pewarisan atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar, akan didaftarkan oleh ahli waris ke kantor pertanahan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah kepada ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, diberikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu pertama perlindungan hukum secara preventif dalam bentuk melakukan pendaftaran dan kedua perlindungan hukum secara represif dalam bentuk mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan.
Pengawasan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Rahayu Triningsih, Puja; Fendri, Azmi; Syofiarti, Syofiarti
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2233

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap penanggulangan termasuk ke dalam pengendalian pencemaran udara yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 41 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu Pasal 44, 45, dan Pasal 46 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Menteri yang kemudian dapat menetapkan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Permasalah ini terjadi di Kota Sawahlunto tepatnya di Desa Sijantang pencemaran udara terjadi akibat kebocoran filter cerobong asap dari PLTU Ombilin. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalah Pertama bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto terhadap pengendalian pencemaran udara tersebut. Kedua apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis scara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu berupa pengawasan langsung dan tidak langsung secara rutin, kemudian juga melakukan pembinaan terhadap PLTU Ombilin. Pengawasan langsung dilakukan secara periodik dan dadakan, sementara pengawasan tidak langsung merupakan pelaporan dokumen oleh PLTU Ombilin kepada Dinas terkait. Kendala yang dihadapi yaitu kewenangan yang tidak sepenuhnya ada di pemerintah kota, kemudian kurangnya personil pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak PLTU, serta masyarakat yang kurang memahami dan menyadari langkah hukum yang harus ditempuh.
Perlindungan Hukum Atas Tanah Pusako Kaum dalam Keluarga yang Belum Terdaftar di Kota Pariaman Adryzeb Z, Glanovix; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dan bernilai ekonomi. Pemanfaatan Tanah dalam kegiatan usaha merupakan salah satu upaya pendorong pertumbuhan ekonomi. Pada UUPA memberikan kesempatan bagi orang perorangan ataupun badan usaha untuk memanfaatkan tanah untuk kegiatan usaha dengan diberikannya Hak Guna Usaha diatas Tanah Negara, maupun tanah dengan Hak Pengelolaan. Terhadap Pemanfaatan tanah dengan Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu pemanfaatan yang dimana apabila telah berakhir maka tanah tersebut harus dikembalikan ke Negara dan negara akan mengelola kembali terkait pemberian hak kepada pihak yang mengurus baik itu memperpanjang atau memperbaharui hak tersebut. Salah satunya pada HGU No.1 di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang telah dikelola selama 30 tahun dan telah berakhir pada tahun 2018 namun pada tanah bekas HGU masih dikuasai dan dikelola oleh pemegang Hak terdahulu yaitu PT. Inang Sari dan sampai saat ini belum melakukan perpanjangan hak. Sehingga pengusahaan tanah yang telah lewat waktunya ini dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan perlu sikap tegas dari Kementerian ATR/BPN dalam pemanfaatan atas tanah negara. Berdasarkan hal ini perlu diteliti apa saja hal yang menyebabkan bekas pemegang hak tidak melakukan perpanjangan hak, bagaimana pengawasan terhadap negara bekas hak, dan bagaimana proses pemberian hak diatas tanah bekas HGU, sehingga untuk menemukan jawaban dari permasalahan ini diperlukan suatu metode penelitian empiris guna melihat permasalahan hukum yang terjadi dilapangan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Empiris ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif yang akan menggambarkan permasalahan yang terjadi secara rinci dengan penggunakan teori keadilan bagi pihak yang akan memanfaatkan tanah, teori kepastian hukum terkait jaminan dan perlindungan hukum bagi para pemegang hak agar terciptanya suatu rasa aman. pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi lapangan yang akan di analisa secara kualitatif.
The Analysis of Transitional Justice Initiatives and The Flaw of Prosecution on The Past Human Rights Violation in Indonesia (Tanjung Priok Case) Saibih, Junaedi; Danil, Elwi; Warman, Kurnia; Mulyati, Nani
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The political transition from the New Order era to Reform Era has initiated questions to the transitional government about transitional justice initiatives. This chapter discusses the theoretical perspectives on transitional justice that have been developed by many scholars in their publications. Besides the theoretical perspectives about transitional justice, this chapter also discusses transitional justice elements, the forms, and the institution of justice in transitional regimes. The discussion in this chapter is important as a measurement of the transitional government initiatives to reach political stability and reconciling with the past. The explanation about the forms and the element of justice then be discussed comprehensively in part about the government initiatives, in addition to reconciling with the past violation and creating “Victims-Centred Transitional Justice”. This study specifically raises aspiration or expectation from the victims on the transitional justice policy made by the transitional government. The room for victims to speaks their version comparing to many versions on the incident will be narrated in the specific part on the incidents (Tanjung Priok Incident 1984) as well as reminiscing the victims’ experiences with the violations of human rights when the incident occurred. After discussing the incident, then next part shall narrate about the government policy in settling past severe violation of human rights and the effort of victim’s supporters in the House of Representatives before promulgating the Law on Human Rights Court. The later part is very important to be discussed in formulating a conclusion to half-hearted transitional justice in Indonesia.
Legalitas Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Dalam Pembuatan Akta Notaris Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik Prim, Febiola Felda; Warman, Kurnia; Syofyan, Syofirman
Nagari Law Review Vol 9 No 1 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.52-62.2025

Abstract

This study discusses the issue related to the notary's obligation to affix the signature and fingerprint of the appearer on the deed minutes as regulated in Article 16 paragraph (1) letter c of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 on Notary Positions. The problem arises when the appearer is a person with physical disabilities who is unable to affix their signature or fingerprint. The purpose of this study is to analyze the regulation regarding the use of signatures and fingerprints on notarial deeds, the legal consequences if the deed minutes are not signed or do not contain the appearer's fingerprint, and alternative substitutes for signatures and fingerprints for persons with disabilities. This research uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach and secondary data obtained through library research. The results show that the use of signatures and fingerprints on notarial deeds serves as a form of legal protection and prudence, functioning as additional evidence for the notary and the parties involved. Legally, the absence of a signature or fingerprint on the deed minutes does not invalidate the authenticity and legality of the deed, as long as the appearer's statement is acknowledged by the notary. For persons with physical disabilities, substitutes for signatures and fingerprints can include surrogates, footprints, or lip prints, which are legally accepted as means of individual identification. Thus, the notary can still fulfill administrative obligations without diminishing the authentic value of the deed.
Reconstruction of the Principle of Proportionality in Contract Law within the Palm Oil Plantation Sector Sayuti, Ageng Triganda; Nurdin, Zefrizal; Rembrandt, Rembrandt; Syofiarti, Syofiarti
Journal of Law and Legal Reform Vol. 7 No. 1 (2026): January, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v7i1.36219

Abstract

This paper investigates the urgent need to reconstruct the principle of proportionality within contracts for palm oil partnerships, where structural power imbalances, information asymmetry, opaque financing arrangements, and unilateral sanction mechanisms systematically disadvantage plasma smallholders. The study aims to identify the fundamental factors that hinder the effective application of proportionality in oil palm partnership and to formulate an operational framework capable of ensuring contractual justice within highly asymmetric agribusiness relationships. Employing a normative juridical method complemented by conceptual, comparative, and socio-legal approaches, this research analyses Indonesian contract law, institutional practices, and international regulatory models drawn from Malaysia, Thailand, and India. The findings reveal that the proportionality principle in Indonesia remains largely abstract and lacks enforceable parameters, enabling exploitative contractual clauses such as undisclosed deductions, disproportionate risk distribution, and one-sided penalties to persist in nucleus plasma schemes. Comparative insights demonstrate that proportionality can be translated into practice through mandatory disclosure obligations, standardized minimum clauses, equitable risk-sharing mechanisms, contract registration, and accessible local dispute-resolution systems. The principal novelty of this study lies in proposing a three-pillar operational model of proportionality substantive, procedural, and sanction-based integrated with institutional governance reforms and community empowerment strategies. The paper concludes that reconstructing proportionality requires both normative refinement and structural intervention across negotiation processes, corporate procurement practices, evidentiary mechanisms, and state oversight. This integrated framework provides a concrete basis for embedding substantive justice within palm oil agreements and strengthening legal protection for structurally weaker parties.
Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Implementatif di Desa Kuala Dasal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Triganda Sayuti, Ageng; Nurdin , Zefrizal; Rembrandt, Rembrandt; Syofiarti, Syofiarti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 7 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v7i1.53436

Abstract

Plantation partnerships constitute one of the instruments for community empowerment, juridically grounded in Law Number 39 of 2014 concerning Plantations as well as the contractual provisions set forth in the Civil Code. However, in practice, the implementation of partnership agreements frequently gives rise to various legal, economic, and social issues. This article examines and analyzes the implementation of the Oil Palm Plantation Partnership Cooperation Agreement between the core company and plasma farmers in Kuala Dasal Village, Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi Province.This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that in its implementation there remains an imbalance in bargaining power between the company and the farmers, a lack of transparency in financial management and profit-sharing mechanisms, and limited understanding among farmers regarding the substance of the contract. Based on these findings, this article advocates for the reconstruction of oil palm plantation partnership agreements. Furthermore, it elaborates on the concept of an ideal oil palm plantation management agreement.  
Penataan Aset dan Penataan Akses Dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat Rifqi Afif; Kurnia Warman; Khairani
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/vsewbm55

Abstract

Penataan aset dan penataan akses merupakan salah satu rangkaian Reforma Agraria. Penataan aset yaitu berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pelaksanaan Reforma Agraria ini dilaksanakan melalui tahapan penataan aset dan  penataan akses. Penataan aset yang dimaksud terdiri dari Redistibusi Tanah dan Legalisasi Aset. Penataan aset yaitu berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses Tanah di Sumatera Barat juga Bagaimana pelaksanaan Redistribusi Tanah di Sumatera Barat, kedua Bagaimana peran dari Notaris/PPAT dalam Penataan Aset dan Penataan Akses dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat. Metode dalam melakukan penelitian ini Yuridis Empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan reforma agraria dibagi ke dalam dua klasifikasi, yakni reforma aset dan reforma akses. Reforma aset meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan. Pelaksanaan reforma aset dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Sedangkan reforma akses mencakup penyediaan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan. Implementasi kebijakan reforma akses dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penataan aset dalam hal ini adalah pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah). Notaris dan PPAT berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi aspek hukum yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah. Notaris dan PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi pertanahan dilakukan secara sah, serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan dukungan PPAT dan Notaris, diharapkan reforma agraria dapat berjalan lebih efektif, menciptakan pemerataan akses terhadap tanah, dan mendukung terciptanya keadilan sosial di Indonesia.
Co-Authors A. Irzal Rias AA Sudharmawan, AA Abdhy Walid Siagian Adryzeb Z, Glanovix Afandi, Rio Ageng Triganda Sayuti Agusvia Rahmi Yanti Ahmad’Adiyaat Alqarni Al Amin, M. Rizkal Alfarisi Putra, Dino Alvionita, Novi Andini, Maysha Andora, Hengky Anisa Noverina Heriyus Anisa Rahman Anton Rosari Ardi Abbas Ardiansyah Putra Ardiansyah Putra Arfiani Arfiani Arfiani Ari, Kurniadi Arief Wicaksana, Tegar Asmar, Nisa Dewi Aulia Khairi, Fidela Azmi Fendri Bayari, Bayari Bayu Rahmaddoni Beatrix Benni Dahlil Marjon Darmini Roza Darnis Darnis, Darnis Daswirman Desvira, Herma Devia Rahma Pratisa Dian Mustika Ditha, Fara Eflinur Eflinur Eflinur, Eflinur Elvardi, Jean Elwi Danil Fachri, Ahmad Fadhilla Efriandini, Farah Fadhillah Arinny Fadila Rusyda Fadila Rusyda Fahlevi Fahlevi Fahlevi, Fahlevi Fahmi Akbar NR Fahrur Rozi Faizatul Khairani Isman Fakhruddin, Husni Muhammad Fara Ditha Fatrianita Tambunan Fauzul amri Febriani, Diana Ferdi Ferdi Ferdi Ferdi, Ferdi Fithrina, Hendria Frenadin Adegustara Furqan, Steffi Zafia Gusminarti, Gusminarti Hardi, Imelda Hengki Andora Hengki Andora Hengky Andora Heriyus, Anisa Noverina Husni Muhammad Fakhruddin Ilham Yahya Imelda Hardi Indraddin Inggir Deviandari Irianto, Edi Slamet Isman, Faizatul Khairani Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah Jalmas, David Jasim, Rahmi Kevin Muhammad Yades Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Kurnia Warman Kurniadi Ari Kurnianti, Dian Lesta, Arelita cheisya Lestari, Rica Lisa Medika Yati Lizty, Sheilla Luky Kurniawan luky kurniawan, luky M. Rizkal Al Amin M. Zaki M.Hasbi Mardenis Mardenis Marlina, yuli Maulani, Reza Sri Muhammad Halkis Muhammad Irvan Muhammad Suhani Muhammad Syarif Muhammad Syarif, Muhammad Muhammad Yades, Kevin Nadya Paramitha Nani Mulyati Neni Vesna Madjid Nisa Dewi Asmar Novi Alvionita Novita, Nila NR, Fahmi Akbar NUR AINI Nur Aini Nurdin , Zefrizal Paramitha, Nadya Permata Kasman, Reta Pratisa, Devia Rahma Prim, Febiola Felda Pujha Setiawan J Putra, Gustinof Hase Qurratul Aini Rahayu Triningsih, Puja Rahmad, Vorry Rahmaddoni, Bayu Rahman, Richi Rahmatika Hakim, Tia Rembrandt Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Retno Anggraini Reza Sri Maulani Rias, Irzal Rifqi Afif Romi Romi, Romi Rosari, Anton Roslim, Rina Rusyda, Fadila Saibih, Junaedi Saldi Isra Sari Wulan Sari Wulan, Sari Setiawan J, Pujha Setiawan, Dian Bakti Sofyan, Syofirman Sri Arnetti Steffi Zafia Furqan Subrianto Sucy Delyarahmi Sucy Delyarahmi Suhani, Muhammad Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Suti Rahmi, Aidhil Syahputra, Julfahmi Syair, Kiki Rahmat Syofirman Syofyan Tia Rahmatika Hakim Titin Fatimah Titin Fatimah Titin Fatimah Vorry Rahmad Waldani, Izmi Wetria Fauzi Yahya, Ilham Yasniwati Yasniwati, Yasniwati Yaswirman, Yaswirman Yati, Lisa Medika Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yudha, Unggul Hangga Yuslim Yuslim Yuslim Yuslim Zaki, M. Zefrizal Nurdin, Zefrizal Zulfitri, Amelia