Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami Rahman, Sufirman; Qamar, Nurul; Kamran, Muhammad
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i2.60

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan.
Penyelesaian Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Pada PLN Persero Unit Pelanggan Daya Hidayat, Muhammad; Rahman, Sufirman; Purnomo, Sri Lestari
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang29

Abstract

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian: (1) Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar kurang efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan adalah regulasi/substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat. Faktor yang sangat berpengaruh adalah budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat. The aims are: (1) To review and analyze and explain the resolution of disputes the controlling the use of electric power (PPTL) between PT.PLN to its touch with the customers in the city of makassar; (2) To review and analyze and explain factors that affects the occurrence of a dispute over the controlling the use of electric power (PPTL) between PT.PLN with customers. The approach research is empirical legal research. The result of the research: (1) Resolution of disputes the controlling the use of electric power (PPTL) between PT. PLN with customers in the city of makassar said and done; (2) Factors affect the dispute the use of electricity (PPTL). between PT. PLN with customer is or substance, legal regulations, legal structure, facilities the laws of society and culture of the community economic.The most powerful is a culture of the community economic and community law
Efektivitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik Nurmiati, Nurmiati; Rahman, Sufirman; Yunus, Ahyuni
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses pendaftaran tanah hak milik dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Populasi penelitian ini adalah semua pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar yang akan diwawancarai dan masyarakat sebagai responden pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 belum sepenuhnya efektif akibat dari pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana/prasarana. Untuk itu diperlukan adanya penyuluhansubstansi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah, pembentukan budaya hukum, serta pembenahan secara prioritas sarana/prasarana sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dalam rangka keefektifan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafatran Tanah, diharapkan kantor pertanahan untuk lebih sering mengadakan penyuluhan ke desa/kelurahan secara menyeluruh guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pendafatran tanah, agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pendaftaran tanah. Bagi kantor pertanahan, perlu meningkatkan sumber daya manusia dan komputer, jaringan internet serta perangkat lainnya dilakukan secara teliti dan cermat dimasa depan agar lebih meningkatkan pelayanan dan keahlian. This research aims to know the effectiveness of land registration process of proprietary rights and factors that affect the effectiveness of land registration of property rights in the land Office of Makassar. The population of this research is all employees of the land office of Makassar that will be interviewed and the community as respondents in the land office of Makassar.The results showed that the implementation of government Regulation number 24 year 1997 has not been fully effective as a result of the influence of legal substance, legal structure, legal culture, public law awareness and facilities/infrastructure. Therefore, there is a need for legal counseling to increase public law awareness about land registration, the establishment of legal culture, and the prioritization of facilities/infrastructure in accordance with the budget capability available in the Land Office of Makassar. In the framework of the effectiveness of government Regulation number 24 year 1997 on the implementation of the land, it is expected that land office to more often conduct counseling to the village/Kelurahan thoroughly to increase public awareness about the implementation of the land, so that the community better understand the importance of land registration. For land offices, need to improve human resources and computers, Internet network and other devices are done carefully and carefully in the future to further improve service and expertise.
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus di Kepulauan Selayar Asruddin; Rahman, Sufirman; Razak, Azkari
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v5i1.961

Abstract

The purpose of this study was to: (1) assess the need for restorative justice to be applied as soon as possible in criminal law enforcement; and (2) assess how restorative justice is regulated when it comes to its use as a substitute for case resolution. This study employs a descriptive qualitative methodology and an empirical law-based research strategy. Data analysis is done using the findings from informant interviews. The findings demonstrated that: (1) Essentially, the Selayar District Attorney's Office's use of restorative justice in the law enforcement process during the settlement of criminal cases can bring justice to the litigants—that is, the criminals, the victims, and any interested parties. Proportionality justice, which offers a balance of interest recovery between the criminal and the victim, is the context of justice within the framework of the restorative justice approach. The victim receives compensation for the losses he sustained as a result of the acts of the offender, and the offender is returned to his pre-crime rights and no longer considered a former offender. Within the jurisdiction of the Selayar Islands District Attorney's Office, a number of factors, including legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure, have a significant impact on the restorative justice.
Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Perjanjian Kerja Yang Telah Berakhir Di PT. Dharma Agung Makmur Kota Makassar Syukur, Muhammad Mukhlis; Rahman, Sufirman; Khalid, Hasbuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi hukum ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja yang telah berakhir. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 25 orang pekerja sebagai sampel dari seluruh jumlah pekerja sebanyak 408 orang dengan masa kerja minimal 1 tahun survei dilakukan dari bulan Oktober s.d Desember 2023. Data dianalisis dengan menggunakan metode angket skala liker. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) implementasi hukum ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja yang telah berakhir di PT. Dharma Agung Makmur bahwa perusahaan telah menerapkan kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Namun, perlu diperhatikan variabilitas tingkat pemahaman karyawan, terutama yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan mereka; (2) hambatan yang teridentifikasi khususnya terkait dengan pemahaman hukum karyawan, prosedur pemutusan hubungan kerja, dan kurangnya metrik indikator yang terinci. The research objective is to analyze the employment law implementation on expired work agreements. This research uses primary data through a survey of 25 workers as a sample of 408 workers with a minimum work period of 1 year. The survey was conducted from October to December 2023. The data was analyzed using the Likert scale questionnaire method. This research shows that: (1) implementation of labour law on work agreements that have expired at PT. Dharma Agung Makmur that the company has implemented policies by applicable regulations, especially Law no. 13 of 2003 concerning Employment and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 100 of 2004 concerning Provisions for Implementing Specific Time Work Agreements. However, it is necessary to pay attention to the variability in employees' level of understanding, especially about their educational background; (2) the identified barriers are specifically related to employee legal understanding, employment termination procedures, and the lack of detailed indicator metrics.
Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan Subhan, Akhmad; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum terhadap anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan dalam ketentuan hukum positif dan hukum islam (2) Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap anak setelah putusnya perkawinan kedua orang tuanya karena hubungan sesusuan. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum sekunder diperoleh dengan cara : studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh Bahan dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kedudukan anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan akan tetap berstatus sebagai anak sah meskipun pernikahan kedua orangtuanya termasuk perkawinan terlarang (2) batalnya perkawinan saudara sesusuan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dimana anak tetap berhak mendapat hak sebagaimana anak pada umumnya. The research objective is to analyze the legal position of children whose parents have a breast-feeding relationship in the provisions of positive law and Islamic law (2) To analyze and determine the legal consequences that occur to children after the dissolution of their parent's marriage because of the breast-feeding relationship. This research uses secondary legal materials obtained by: document or library study, namely a way to obtain materials by studying and analyzing library materials related to research problems. The results of this research show that: (1) the status of a child whose parents are in a breast-feeding relationship will still have the status of a legitimate child even though the marriage of both parents is prohibited (2) the annulment of the marriage of a breast-feeding sibling does not apply retroactively to children born where the child still has the right to receive rights. like children in general.
Mekanisme Proses Penyelesaian Sengketa Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Bersertipikat Ganda Amalia, Rezky Nurul; Rahman, Sufirman; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis mekanisme proses penyelesaian sengketa bagi pemegang hak atas tanah yang bersertipikat ganda; Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme proses penyelesaian sengketa bagi pemegang hak atas tanah yang bersertipikat ganda yaitu penyelesaian sengketa melalui kantor Badan Pertanahan Nasional secara mediasi atau non litigasi dengan melakukan pengaduan ke kantor pertanahan agar ditindak lanjuti dan mendapatkan penanganan dengan urutan tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, sampai tahap penyelesaian sengketa. Secara litigasi ajukan gugatan pembatalan sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ajukan gugatan pembatalan SHM sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ke PTUN; (2) Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penerbitan sertipikat ganda bagi pemegang hak atas tanah adalah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu sertipikat, kerugian kedua belah pihak yang bersengketa, pembatalan atau pecabutan sertipikat karena cacat hukum administratif berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap. The research objective is to analyze the mechanism of the dispute resolution process for holders of dual-certified land rights; This research uses normative legal research methods. The results of the research show that: (1) The dispute resolution process mechanism for holders of double-certified land rights is dispute resolution through the National Land Agency office through mediation or non-litigation by making a complaint to the land office so that it is followed up and handled in the sequence of case review stages. , initial degree, research, exposure of research results, coordination meeting, final degree, until the dispute resolution stage. In litigation, submit a lawsuit to cancel the certificate to the State Administrative Court (PTUN), file a lawsuit to cancel the SHM as a form of State Administrative Decision (KTUN) to the PTUN; (2) The legal consequences arising from the issuance of multiple certificates for holders of land rights are the creation of legal uncertainty because there is more than one certificate, losses for both parties to the dispute, cancellation or revocation of certificates due to defects in administrative law based on existing state administrative court decisions. legally binding.
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Wahyuddin, Wahyuddin; Rahman, Sufirman; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor Penerapan Sanksi dalam pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum masih meningkatnya kasus penyelagunaan dana desa. 2). Faktor penerapan Sanksi dalam pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa di wilayah hukum sulawesi barat yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pertanggung jawaban dana desa. The research objective is to analyze criminal responsibility by the village head for the management of village funds and 2) To find out and analyze the factors in the application of sanctions in criminal responsibility by the village head for the management of village funds. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). How is the village head's criminal responsibility regarding the management of village funds not running optimally? This is because cases of misuse of village funds have not yet increased. 2). Factors for applying sanctions in criminal liability by village heads for the management of village funds in the jurisdiction of West Sulawesi are; substance, structure and legal culture. These three factors have the greatest influence on village fund accountability.
Penerapan Hukum Terhadap Elektronik Tilang Dalam Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Polres Baubau Mashendri, Mashendri; Rahman, Sufirman; Makkuasa, Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan E-Tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas diwilayah polres Baubau. Kedua Untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan E-Tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas diwilayah polres Baubau. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan E-Tilang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan prosedur aplikasi E-Tilang yang terdapat di ponsel polisi dan telah terintegrasi dengan server e-tilang Korlantas (MABES Polri) sesuai dengan data pelaku, termasuk nomor tiketnya. Sedangkan faktor apakah yang menghambat penerapan E-Tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah sumber daya manusia kurangnya pemhaman aparat penegak hukum tentang penggunaan aplikasi E-Tilang sehingga penting untuk diadakan pelatihan dan sosialisasi, intensitas E-Tilang hal ini mengingat Kota Baubau masuk dalam kategori masyarakat berkembang yang belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin maju dengan cepat, Mekanisme pelayanan aplikasi E-Tilang tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf (b) peraturan yang dikeluarkan kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 6 Tahun 2018 yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas. The research objective is to analyze the application of e-tickets to perpetrators of traffic violations in the Baubau police area. Second, to find out the factors that hinder the implementation of E-Ticket for perpetrators of traffic violations in the Baubau police area. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that the application of E-Ticket is carried out based on Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation with the E-Tilang application procedure which is available on police cellphones and has been integrated with the Korlantas e-ticket server (MABES Polri) by the data the perpetrator, including the ticket number. Meanwhile, what factors hinder the implementation of E-Ticket for traffic violation perpetrators, including human resources, and lack of understanding by law enforcement officers regarding the use of the E-Ticket application, so it is important to hold training and socialization, the intensity of E-Tilang is considering that Baubau City is included in the category developing society which has not been able to keep up with rapidly advancing technological developments, the E-Ticket application service mechanism is not by Article 4 letter (b) of the regulations issued by the head of the National Police Traffic Corps Number 6 of 2018 which focuses on efficiency and effectiveness.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook Al A’Raaf, Fajar; Rahman, Sufirman; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian bahwah Pada prinsipnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook adalah diwujudkan melalui penerimaan dan pemberian layanan laporan pengaduan kepada masyarakat yang kemudian laporan tersebut akan diproses melalui tindak penyidikan dan penyelidikan dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian sejalan dengan yang terdapat prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya prinsip keadilan, prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip persamaan, dan prinsip tolong menolong. Dalam Variabel Independen penelitian ini yaitu Faktor yang mempengaruhi variabel terikat antara lain: Faktor Pengetahuan Hukum, Kesadaran Masyarakat, Budaya Masyarakat, Sarana Dan Fasilitas. The research objective is to analyze the legal protection for consumers who are victims of car buying and selling fraud via the Facebook application. To find out and analyze the factors that influence legal protection for consumers who are victims of car buying and selling fraud via the Facebook application. The research uses normative and empirical legal research. The results of the research are that in principle legal protection for consumers who are victims of car buying and selling fraud via the Facebook application is realized through receiving and providing complaint report services to the public, which then reports will be processed through investigations and inquiries guided by Law number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. One form of protection for crime victims and a right of crime victims is to receive compensation and restitution. The protection provided by the police is in line with the principles of Islamic law, including the principle of justice, the principle of good and evil, the principle of equality, and the principle of mutual assistance. In the Independent Variables of this research, the factors that influence the dependent variable include: Legal Knowledge, Community Awareness, Community Culture, Facilities and Facilities.
Co-Authors Abbas, Ilham Abdul Rauf AD, Hermayanti Adrianto, Rio Aflinda, Devi Evany Ahdar, M. Bahri Ahmad A, Saiyed Akmal, Rizal Syahreza Astafiqul Al A’Raaf, Fajar Alfaisar, Fantri Amalia, Rezky Nurul Amus, Andi Zainal Akhirin Anggraini Nur, Yunita Angriani, Angriani Aninda MR, Aninda MR Annisa, Winda Nurul Anugerah, Muh. Reza Arief, Anggreany Arsy, Muhammad Asriati Asriati, Asriati Asruddin Badaru, Badaruddin Badaru, Baharuddin Badri KM, M. Paridon Buana, Andika Prawira Burhan Burhan, Burhan Busdir, Riska Lisa Dessi, Nur Isa Djanggih , Hardianto Effendi, Achmad Fadel Fahri Bachmid Fajriyah, Laeli Faradikta, Religia Hadjar, Sri Wulan Halizah, Nurul Harapansyah, Mohamad Hardianto Djanggih, Hardianto Hasmin Hasmin, Hasmin Herisandi, Herisandi Heriyadi, Misi Ikram, Muhammad Iqbal Maulana Irianti, Fitriani Israyani, Triana Nur Kamran, Muhammad Kamri Ahmad Karni, Andi Waisal Khalid, Hasbuddin Kharismawati, Kharismawati Makkuasa, Anzar Mashendri, Mashendri Megawati - Mohammad Arif Muhammad Hidayat Muhammad Ishak Muhammad Rifai Muhammad Rinaldy Bima Muis S, Abdul Naufal, M. Azharil Nis, Ulfah Purnamasari Nurfajri, Muhammad Nurmiati Nurmiati Nurul Qamar Poernomo, Sri Lestari Prawira Buana, Andika Purnomo, Sri Lestari Qahar, Abdul Ramadani, Selyana Fitri Ramadhani, Andi Putri Ramadhani, Rezky Aulia Rasma Samma Raya, Media Imas Razak, Askari Razak, Azkari Ridwan R, Muhammad Risma, Andi Riswana, Riswana Rizal, Andi Muhammad Rusdani, Ummul Mukminin Sahban, Sahban Satriawan, Rio Satrio, M. Isfan Fajar Seftyana, Dea Angela Siti Ulfah Soenandar, Dadang Subhan, Akhmad Sumarling, M. Arisman Syukur, Muhammad Mukhlis Wahyuddin Wahyuddin Wahyuningsih, Rini Wijaya, Bayu Krisna Wiratama, Muh. Adhitya Wirawan, Muhammad Akmil Yunus, Ahyuni Zaenal, Ashar Asy’ari Zainuddin, Z. Zainuddin, Zainuddin