Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) SIGn Jurnal Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) Kalabbirang Law Journal Qisthosia IBLAM Law Review Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Sovereign: International Journal of Law Indonesian Research Journal on Education Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Rahman, Sufirman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Melalui Penggunaan Meme Internet Media Sosial Ramadhani, Rezky Aulia; Rahman, Sufirman; Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk keefektivitasan aturan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Evektivitas hukum dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sejauh ini belum dapat dikatakan efektiv. Maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai alat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dilanggar hak dan martabatnya serta guna memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Serta penegakan hukum yang diharap mampu menjadi alat untuk mengurangi tindakan kriminal pada kasus tersebut, sejauh ini masih belum berdampak signifikan dikarenakan dinamikan kasus pencemaran nama baik masih sangat sering dijumpai. The research objective is to analyze the effectiveness of legal regulations on acts of defamation through social media at the Makassar City Resort Police Office. This research is empirical normative legal research. The results of this research show that (1) The effectiveness of the law in handling criminal acts of defamation through social media cannot be said to be effective so far. The rise in cases of defamation through social media which is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a tool in providing legal protection for someone whose rights and dignity are violated and to provide a deterrent effect against perpetrators of defamation through social media. Law enforcement, which is expected to be a tool to reduce criminal acts in these cases, has so far not had a significant impact because the dynamics of defamation cases are still very common.
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Polri Terhadap Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika Halizah, Nurul; Rahman, Sufirman; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya penyidik Polri dalam pencegahan peredaran gelap kasus tindak pidana narkotika, dan 2) Untuk menganalisis bagaimana penyidik Polri di Kabupaten Bantaeng melakukan langkah-langkah penyelidikan dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bantaeng. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) upaya penyidik Polri dalam pencegahan peredaran gelap kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantaeng masih kurang efektif, Upaya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para penegak hukum di Polres Bantaeng yaitu Upaya pre-emptive, kedua Upaya preventif dan ketiga Upaya represif. 2) Langkah-langkah penyidik Polri di Kabupaten Bantaeng dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkotika yaitu: Menerima laporan informasi, Proses pengembangan Informasi, Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyerahan Berkas Perkara. The research objective is to analyze the efforts of National Police investigators in preventing illicit trafficking in narcotics crime cases, and 2) To analyze how National Police investigators in Bantaeng Regency carry out investigative steps in uncovering cases of narcotics abuse. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bantaeng Police investigators. The results of the author's research found that: 1) the efforts of National Police investigators to prevent illicit trafficking in narcotics criminal cases in Bantaeng Regency are still less effective. Efforts against criminal acts of narcotics abuse carried out by law enforcers at Bantaeng Police include pre-emptive efforts, secondly preventive efforts and Repressive efforts. 2) The steps taken by National Police investigators in Bantaeng Regency in investigating narcotics abuse cases are: Receiving information reports, Information development process, Investigation, Investigating, and Submission of Case Files.
Efektivitas Perjanjian Kerjasama Antara PDAM Kota Palopo Dengan Calon Pelanggan (Developper) Terkait Penyediaan Air Minum Rizal, Andi Muhammad; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Palopo dengan calon pelanggan (DEVELOPER) dan 2). Untuk mengetahui factor-faktor apa yang terjadi dalam perjanjian antara PDAM Kota Palopo dengan calon pelanggan (DEVELOPER). Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pelaksanaan Perjanjian dalam hal Penyediaan Air Minum dari PDAM Kota Palopo kepada Calon Pelanggan (Developer) belum terlalu efektif karena dalam pelaksanaannya tanggungjawab pihak Calon Pelanggan (Developer) ialah memaksimalkan Penyedian Air Minum kepada customernya berdasarkan target realisasi tapi didalam perjanjian tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena hak dan kedudukan pihak PDAM Kota Palopo dalam hal ini lebih diutamakan dalam kontrak baku yang dibuat oleh pihak PDAM Kota Palopo, sedangkan untuk kewajiban dan larangan lebih memberatkan Calon Pelanggan (Developer). 2). Faktor – faktor yang mempengaruhi perjanjian kerjasama Penyediaan Air Minum, ada tiga yaitu; 1. Faktor Pengetahuan Hukum, 2. Sarana dan Fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the Cooperation agreement between PDAM Palopo City and potential customers (DEVELOPER) and 2). To find out what factors occur in the agreement between PDAM Palopo City and potential customers (DEVELOPER). This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). The implementation of the Agreement regarding the Provision of Drinking Water from PDAM Palopo City to Prospective Customers (Developers) has not been very effective because in its implementation the responsibility of the Prospective Customer (Developer) is to maximize the provision of Drinking Water to its customers based on realization targets but the agreement does not provide a balance between rights and obligations, because the rights and position of Palopo City PDAM in this case take precedence in the standard contract made by Palopo City PDAM, while the obligations and prohibitions are more burdensome for prospective customers (Developers). 2). three factors influence the drinking water supply cooperation agreement, namely; 1. Legal Knowledge Factor, 2. Facilities and Facilities.
Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Buruh Migran Indonesia Diluar Negeri Dessi, Nur Isa; Rahman, Sufirman; Qahar, Abdul; Hadjar, Sri Wulan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hak konstitusional buruh migran khususnya buruh migran perempuan Indonesia yang mengalami masalah diluar negeri; (2) Mengkaji dan menganalisis pengaturan jaminan perlindungan bagi buruh migran khususnya buruh migran perempuan yang bekerja diluar negeri. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan, dan didukung dengan catatan kasus, laporan penelitian, diskusi lembaga yang memiliki focus isu buruh migran, jurnal penelitian, buku teks, makalah, artikel dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kurang maksimalnya perlindungan hak konstitusional perempuan buruh migran yang mengalami masalah diluar negeri; (2) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur terkait perlindungan perempuan buruh migran, sehingga tidak ada jaminan yang pasti untuk melindungi perempuan buruh migran. The research objective is to analyze the protection of the constitutional rights of migrant workers, especially Indonesian female migrant workers who experience problems abroad; (2) Review and analyze the protection guarantee arrangements for migrant workers, especially those who work abroad. This research is normative research examining legal provisions and statutory regulations. It is supported by case notes, research reports, institutional discussions that focus on migrant worker issues, research journals, textbooks, papers, articles and newspapers. The research results show that: (1) There is less than optimal protection of the constitutional rights of female migrant workers who experience problems abroad; (2) There are no specific regulations governing the protection of female migrant workers, so there is no definite guarantee to protect female migrant workers.
Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi Megawati, Megawati; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi Kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat fungsi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Metode Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris dalam hal ini penelitian yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan aspek empirisnya berupa realitas di lapangan yang terjadi dalam Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sulawesi Barat telah berjalan namun masih terdapat berbagai hambatan signifikan. Hambatan tersebut meliputi faktor perundang-undangan, faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan faktor dukungan Masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the Police's function in carrying out its authority to carry out investigations into criminal acts of corruption and identify factors that hinder the function of carrying out investigations into criminal acts of corruption. This research method is included in empirical normative research, in this case, research that combines normative analysis of statutory regulations with empirical aspects in the form of realities on the ground that occur within the West Sulawesi Regional Police. The results of the research show that the implementation of the Police function in investigating criminal acts of corruption in the West Sulawesi Regional Police area has been running but there are still various significant obstacles. These obstacles include legislative factors, law enforcement apparatus factors, facilities and infrastructure factors, coordination factors between law enforcement agencies in handling criminal acts of corruption and community support factors.
Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata Hasmin, Hasmin; Rahman, Sufirman; Bachmid, Fahri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pencabutan gugatan dalam praktik peradilan umum menurut hukum acara perdata dan akibat hukum pencabutan gugatan dalam praktik peradilan menurut hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Normaitf. Hasil penelitian bahwa Pencabutan gugatan dapat dilakukan saat pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Hal ini hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat. Namun penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan harus memberitahukan kepada pihak lawan dengan akta sederhana atau surat bahwa gugatan itu dicabut. Akibat hukum atas pencabutan gugatan pada perkara No. 359/Pdt.G/2022/PN. Mks, yang pada dasarnya telah dicabut oleh penggugat, namun dalam pencabutan tersebut telah masuk dalam pokok perkara atau tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Setelah pencabutan gugatan tersebut Penggugat mendaftarkan kembali gugatanya dengan Perkara No. 336/Pdt.G/2022/PN. Mks. Berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, maka gugatan tersebut seharusnya ditolak oleh majelis hakim untuk diperksa, karena gugatan tersebut bersiat final dan tidak dapat diajukan kembali. The research objective is to analyze the withdrawal of lawsuits in general judicial practice according to civil procedural law and the legal consequences of withdrawing lawsuits in judicial practice according to civil procedural law. The research method used is normative juridical research. The research results show that a lawsuit can be withdrawn when the examination has not yet taken place as long as the defendant has not submitted an answer. This law gives the plaintiff full rights to withdraw the lawsuit without the defendant's consent. However, the plaintiff as the party who withdraws the lawsuit must notify the opposing party with a simple deed or letter that the lawsuit is withdrawn. The legal consequences of withdrawing the lawsuit in case no. 359/Pdt.G/2022/PN. Mks, which has been revoked by the plaintiff, but in this revocation, it has been included in the main case or the defendant has filed an answer to the lawsuit. After withdrawing the lawsuit, the Plaintiff re-registered the lawsuit with Case No. 336/Pdt.G/2022/PN. Max. Based on the provisions of Article 271 Rv, the lawsuit should have been rejected by the panel of judges for examination, because the lawsuit is final and cannot be resubmitted.
Efektivitas Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana Amus, Andi Zainal Akhirin; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan serta faktor penyebab yang memengaruhi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan Restorative Justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1). Belum efektifinya pelaksanaan Restorative Justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bone, dikarenakan lemahnya landasan norma yang digunakan mengalami disharmonisasi norma serta kekosongan norma. (2). Faktor penyebab yang memengaruhi pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restorative (Restorative Justice) di Kejaksaan Negeri Bone, terletak pada faktor hukum dan struktur hukum. Pada faktor struktur hukum SDM Kejaksaan yang kurang mumpuni dalam menerapkan konsep Restorative Justice serta jalur koordinasi antar aparat penegak hukum yang tidak tidak memiliki organisasi tata kerja dalam penanganan Restorative Justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bone. The research objective is to analyze the effectiveness of implementation and the causal factors that influence the resolution of criminal acts using the Restorative Justice justice approach by the Bone District Prosecutor's Office. The research used is empirical legal research. The research results show that (1). The implementation of Restorative Justice by the Bone District Prosecutor's Office has not been effective, due to the weak basis of the norms used, experiencing norm disharmony and the absence of norms. (2). The causal factors that influence the implementation of resolving criminal acts using a restorative justice approach at the Bone District Prosecutor's Office lie in legal factors and legal structures. The legal structure factor is that the Prosecutor's Human Resources are less capable of implementing the concept of Restorative Justice as well as coordination channels between law enforcement officials who do not have a work procedure organization in handling Restorative Justice in the jurisdiction of the Bone District Prosecutor's Office
Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Riswana, Riswana; Rahman, Sufirman; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dan 2). Untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar kurang berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan yang jelas terkait penerapan sistem tersebut dalam hukum Indonesia. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korrupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dipengaruhi oleh tiga faktor: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.. The research objective is to analyze the effectiveness of applying reverse evidence in enforcing the law on gratification crimes at the Makassar District Court, and 2). To identify factors that influence the effectiveness of applying reverse evidence in law enforcement for criminal acts of gratification at the Makassar District Court. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of countering reverse evidence in law enforcement regarding criminal acts of corruption in gratification at the Makassar District Court is less effective. The absence of clear regulations regarding the implementation of this system in Indonesian law causes this. 2). Factors that influence the effectiveness of overcoming reverse evidence in law enforcement for criminal acts of corruption and gratification at the Makassar District Court are influenced by three factors: legal substance, legal structure and legal culture.
Politik Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara yang Disebabkan oleh Kesalahan Pemandu Lalu Lintas Udara Wiratama, Muh. Adhitya; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis politik hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kesalahan pemandu lalu lintas udara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) politik hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kesalahan pemandu lalu lintas udara meliputi kebijakan legislasi pidana dan kebijakan pertanggungjawaban hukum pidana, dan (2) bentuk-bentuk kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kesalahan pemandu lalu lintas udara meliputi pemberian instruksi yang salah atau tidak jelas, kegagalan memantau jalur penerbangan dan halangan di landasan pacu, ketidakpatuhan terhadap prosedur standar, penggunaan teknologi yang kurang optimal, serta faktor pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai. The research objective is to analyze the legal politics of criminal liability for aircraft accidents caused by air traffic control errors. The research method used is normative research. The research results show that: (1) the legal politics of criminal liability for aircraft accidents caused by air traffic control errors include criminal legislation policies and criminal law accountability policies, and (2) forms of aircraft accidents caused by traffic control errors. Air traffic includes giving incorrect or unclear instructions, failure to monitor flight paths and obstacles on the runway, non-compliance with standard procedures, use of less than optimal technology, as well as inadequate education and training factors
Fungsi Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Faradikta, Religia; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fungsi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dan faktor yang mempengaruhi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) fungsi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Kota Makassar kurang efektiv atau belum dapat terlaksana dengan baik. 2) faktor yang mempengaruhi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yaitu, faktor Substansi Hukum, faktor substansi hukum, struktur hukum dan sarana/prasarana, dan masyarakat. The research objective is to analyze the function of investigators in handling cases of criminal acts of physical violence against children and the factors that influence investigators in handling criminal acts of physical violence against children. This type of research is empirical legal research. The research method used is a descriptive method using primary and secondary data using binding legal materials consisting of statutory regulations and taking materials that are closely related to primary legal materials. The results of the research show that 1) the function of investigators in handling cases of criminal acts of physical violence against children in Makassar City is less effective or has not been carried out well. 2) factors that influence investigators in handling criminal acts of physical violence against children, namely, legal substance factors, legal substance factors, legal structure and facilities/infrastructure, and society.
Co-Authors Abbas, Ilham Abdul Rauf AD, Hermayanti Adrianto, Rio Aflinda, Devi Evany Ahdar, M. Bahri Ahmad A, Saiyed Akmal, Rizal Syahreza Astafiqul Al A’Raaf, Fajar Alfaisar, Fantri Amalia, Rezky Nurul Amus, Andi Zainal Akhirin Anggraini Nur, Yunita Angriani, Angriani Aninda MR, Aninda MR Annisa, Winda Nurul Anugerah, Muh. Reza Arief, Anggreany Arsy, Muhammad Asriati Asriati, Asriati Asruddin Badaru, Badaruddin Badaru, Baharuddin Badri KM, M. Paridon Buana, Andika Prawira Burhan Burhan, Burhan Busdir, Riska Lisa Dessi, Nur Isa Djanggih , Hardianto Effendi, Achmad Fadel Fahri Bachmid Fajriyah, Laeli Faradikta, Religia Hadjar, Sri Wulan Halizah, Nurul Harapansyah, Mohamad Hardianto Djanggih, Hardianto Hasmin Hasmin, Hasmin Herisandi, Herisandi Heriyadi, Misi Ikram, Muhammad Iqbal Maulana Irianti, Fitriani Israyani, Triana Nur Kamran, Muhammad Kamri Ahmad Karni, Andi Waisal Khalid, Hasbuddin Kharismawati, Kharismawati Makkuasa, Anzar Mashendri, Mashendri Megawati - Mohammad Arif Muhammad Hidayat Muhammad Ishak Muhammad Rifai Muhammad Rinaldy Bima Muis S, Abdul Naufal, M. Azharil Nis, Ulfah Purnamasari Nurfajri, Muhammad Nurmiati Nurmiati Nurul Qamar Poernomo, Sri Lestari Prawira Buana, Andika Purnomo, Sri Lestari Qahar, Abdul Ramadani, Selyana Fitri Ramadhani, Andi Putri Ramadhani, Rezky Aulia Rasma Samma Raya, Media Imas Razak, Askari Razak, Azkari Ridwan R, Muhammad Risma, Andi Riswana, Riswana Rizal, Andi Muhammad Rusdani, Ummul Mukminin Sahban, Sahban Satriawan, Rio Satrio, M. Isfan Fajar Seftyana, Dea Angela Siti Ulfah Soenandar, Dadang Subhan, Akhmad Sumarling, M. Arisman Syukur, Muhammad Mukhlis Wahyuddin Wahyuddin Wahyuningsih, Rini Wijaya, Bayu Krisna Wiratama, Muh. Adhitya Wirawan, Muhammad Akmil Yunus, Ahyuni Zaenal, Ashar Asy’ari Zainuddin, Z. Zainuddin, Zainuddin