Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) SIGn Jurnal Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) Kalabbirang Law Journal Qisthosia IBLAM Law Review Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Sovereign: International Journal of Law Indonesian Research Journal on Education Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Rahman, Sufirman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Angriani, Angriani; Rahman, Sufirman; Makkuasa, Anzar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan mengenai pemberian bantuan psikologis pada tahap konsultasi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum. The research objective is to analyze the legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence at the Makassar District Prosecutor's Office. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). Legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence at the Makassar District Prosecutor's Office is not working effectively. This is due to a lack of supervision regarding the provision of psychological assistance at the consultation stage to children who are victims of criminal acts of sexual violence. 2). Factors that influence legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence at the Makassar District Prosecutor's Office, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence is the legal structure.
Tanggung Jawab Hukum Orang Tua pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur dan Menyebabkan Kematian di Kota Makassar Wijaya, Bayu Krisna; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 1 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i1.2144

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum orang tua dalam kasus kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan menyebabkan kematian dan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan menyebabkan kematian di Kota Makassar.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode ini berfokus pada isu hukum yang berkaitan dengan praktik dan penerapan hukum di masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan terkait tanggung jawab hukum Orang tua pada kasus lakalantas anak yaitu Orang tua tidak dapat dipidana atas tindakan anak. pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas tetap dibebankan kepada anak sebagai pelaku utama., tetapi Orang tua dapat digugat atas kerugian materi dan imateri yang ditimbulkan oleh tindakan anaknya. Melalui proses diversi menjadi alternatif penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan perdamaian dan pemulihan, dengan melibatkan peran orang tua dan pihak terkait lainnya.dan Beberapa faktor seperti pengawasan orang tua, pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, budaya sosial, penegakan hukum, dan infrastruktur memainkan peran penting dalam mempengaruhi sejauh mana tanggung jawab orang tua. Orang tua, perlu lebih proaktif dalam mengawasi dan mendidik anak tentang keselamatan di jalan raya, termasuk memberikan edukasi terkait peraturan lalu lintas, begitu juga kerjasama antar pihak terkait, seperti kepolisian, sekolah, dan organisasi masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh anak dan Perlu dikembangkan program edukasi dan pembinaan yang lebih terarah bagi anak-anak, khususnya terkait dengan keselamatan di jalan raya dan pengembangan karakter positif.
Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Tinjau Berdasarkan Hukum Islam Raya, Media Imas; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10657

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo (2) Mengetahui dan Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Metode Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Pelaksanaan Pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di pengadilan agama palopo yaitu pelaksanaanya efektif sebagaimana diketahui bahwa perceraian mempunyai akibat hukum (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu factor hukumnya sendiri,dan dibatasi pada undang-undang saja,faktor penegak hukum,faktor sarana atau fasilitas ,factor Masyarakat dan factor kebudayaan. Rekomendasi Penelitian: (1) Perlunya memaksimalkan pencegahan dalam pembagian harta gono gini dalam proses perceraian hukum islam.(2) Perlunya kesadaran dan kepatuhan masyrakat merupakan factor yang sangat penting,dikarenakan bahwa tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan dan adanya kesadaran hukum dari segenap warga Masyarakat itu sendiri.
Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan Maulana, Iqbal; Rahman, Sufirman; Prawira Buana, Andika
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.384

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine the effectiveness of the execution of fiduciaryguarantee objects with underhand sales carried out by creditors receiving fiduciary guarantees and to determine legal protection for creditors in the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales. This research uses normative legal research methods, namely research thatexamines document studies. namely using a variety of primary and secondary data such as legislation, court decisions, and legal theory. The results of this study indicate that the process of executing a fiduciary guarantee object with underhand sales always encounters problems because there is no protection for creditors to execute when there is no fiduciary guarantee deed if the debtor or debtor who is in breach ofcontract does not provide the collateral object voluntarily. Recommendation The need for a more complete explanation of the rules regarding the execution of fiduciary guarantee objects with underhandsales. Because based on the research that the author has examined, the effectiveness of the execution of the object of fiduciary guarantees with sales under the hands are still many who violate, do not understand the law itself, both from the debtor and from the creditor and it is hoped that all parties in providing fiduciary guarantees should involve legal experts who know more about the agreement and supervision in theimplementation of the provision of fiduciary guarantees. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia dan untuk mengetahui perlindunganhukum terhadap kreditur dalam pengeksekusian objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. yakni menggunakan berbagai data Primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengandilan, dan teori hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan selalu menemui permasalahandikarenakan tidak ada perlindungan bagi kreditur untuk mengeksekusi ketika tidak adanya akta jaminan fidusia apabila pihak debitur atau pihak yang berutang yang cidera janji tidak memberikan objek jaminan secara sukrela. Rekomendasi Perlunya penjelasan aturan yang lebih lengkap tentang Eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan. Karena berdasarkan penelitian yang penulis teliti efektifitas eksekusi dari objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan masih banyak yang melanggar, tidak paham dengan hukum itu sendiri baik dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur dan Sangat diharapkan kepada semua pihak dalam pemberian jaminan fidusia hendaknya melibatkan tenaga ahli hukum yang lebih mengetahui tentang cara perjanjian dan pengawasan dalam pelaksaan pemberian jaminan fidusia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Ikram, Muhammad; Rahman, Sufirman; Arsy, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.399

Abstract

This study aims to determine how the application of material criminal law to the criminal offence of embezzlement in and how the legal considerations by judges against the criminal offence of embezzlement in office in decision number 412/Pid.B/2018/PN.Mks. The research method used is normative research. The results showed that the application of material criminal law by the Panel of Judges against the perpetrator of the crime of embezzlement in office which stated that the defendant was legally and convincingly guilty of committing the crime of embezzlement in office as regulated in Article 374 of the Criminal Code because the perpetrator committed a criminal act. Legal considerations by the Panel of Judges in imposing a sentence in Decision Number 412/Pid.B/2018/PN.Mks are considered inappropriate. Because the decision of the Panel of Judges is not in accordance with the decision applied. In accordance with the facts, the defendant only has the status of an ordinary employee who cannot be said to be a position in accordance with the decision of the Panel of Judges in Article 374 of the Criminal Code applied by the Panel of Judges. Recommendations and this research are that it is better to be able to impose a punishment that is appropriate / commensurate with the criminal offence committed in order to create the expected legal objectives, namely: Justice, Certainty, and Legal Benefit based on God Almighty. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks. Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana karena pelaku melakukan tindak pidana.. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks dinilai kurang tepat. Karena putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan putusan yang di terapkan. Sesuai dengan Fakta – fakta yang ada terdakwa hanya memiliki status karyawan biasa yang tidak bisa dikatakan suatu jabatan yang sesuai dengan putusan Majelis Hakim pasal 374 KUHPidana yang di terapkan oleh Majelis Hakim. Rekomendasi dan penelitian ini yaitu sebaiknya dapat menjatuhkan pidana yang sesuai/setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan agar tercipta tujuan hukum yang diharapkan, yaitu : Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa
CRIMINAL LIABILITY AGAINST PERSONS OF AUTHENTIC DEED FORGERY (Study Decision Number: 1611/Pid.B/2014/Pn.Mks) Aflinda, Devi Evany; Rahman, Sufirman; Djanggih , Hardianto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.288

Abstract

This research aims to (1) determine and analyze the forms of criminal responsibility and legal considerations of judges regarding the forgery of authentic deeds based on false statements in Makassar District Court Decision Number: 1611/Pid.B/2014/PN.Mks. (2) knowing and analyzing the legal consequences arising from authentic deeds that are based on false information. This research was conducted in Makassar, South Sulawesi Province, specifically at the Makassar District Court. This research was carried out by taking data from copies of decisions regarding the criminal act of ordering to place false information in authentic deeds. Apart from that, the author also conducted literature studies by reviewing books, literature and statutory regulations related to the problems. The result obtained is that the application of material law, in this case, is not appropriate because the element of the article being accused, namely Article 266 paragraph (1), which, in the author's opinion, is not appropriate the element of the use of the deed can cause harm, whereas the use of an authentic deed does not provide the damages alleged are selected by the Panel of Judges. Furthermore, the decision-making process carried out by the Panel of Judges, in the author's opinion, is not following the applicable legal rules because one of the elements in the article being charged is not following the facts in the trial. So, according to the author, imposing a crime on the defendant is inappropriate both in the Court of First Instance and the High Court.
Understand Motivation Perpetrator Action Criminal Murder Ramadhani, Andi Putri; Rahman, Sufirman; Ulfah, Siti
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.990

Abstract

This study aims to determine and analyze the factors that influence the motivation of perpetrators of murder in Makassar Class I Penitentiary and how psychologists understand the motives behind the behavior of perpetrators of murder. This type of research is empirical legal research, namely research with field data as the main data source, such as interview results. The informants in this study were prisoners and forensic psychologists. The data collection method used literature studies and research by conducting interviews. The results of this study indicate that the factors causing the occurrence of murder are due to internal factors, namely unstable emotional factors, psychology, revenge. External factors are caused by environmental factors, socialization, and economics. The way psychologists understand the motives of perpetrators of murder is by taking a psychological approach and working with law enforcement officers in order to make better decisions based on information provided by psychologists. The recommendation of this research is that prisoners who have been sentenced to prison are expected to use this as a learning experience and be able to control themselves, and also be grateful for what Allah has given, because Allah will not test his servants beyond their capabilities and also forensic psychologists to pay more attention and develop rehabilitation programs for perpetrators of murder.
Consumer Protection Regarding the Failure to List Sugar, Salt and Fat Content in Ready-to-Drink Beverages Anggraini Nur, Yunita; Rahman, Sufirman; Asriati, Asriati
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 1 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the analysis of forms of consumer protection in terms of not listing the sugar, salt, and fat content in ready-to-drink drinks, and the duties of the health service in supervising business actors who do not list the sugar, salt and fat content in ready-to-drink drink business actors. Using qualitative methods with data from interviews, data processing techniques are carried out using descriptive analysis. The results of the study are forms of consumer protection in terms of not listing the sugar, salt, and fat content in ready-to-drink drinks by accommodating suggestions and input from consumers which will later be conveyed directly to business owners so that these suggestions and input can be considered for consumer health. It is hoped that the task of the government or related agencies to record ready-to-drink drinks that do not comply with PMK.NO. 63 of 2015 to include information on sugar, salt and fat content.
The Effectiveness of Civil Servant Profession Zakat Management in Ensuring Legal Certainty: A Case Study of Indonesia's National Zakat Agency Israyani, Triana Nur; Rahman, Sufirman; Zainuddin, Z.
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 4 No. 2 (2025): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.1659

Abstract

The management of professional zakat in Indonesia, particularly by the National Zakat Agency (BAZNAS) in Pangkep Regency, faces significant challenges. Despite a national zakat potential of IDR 327 trillion in 2024, actual collection is only about IDR 41 trillion. In Pangkep, the policy of zakat profession deductions for Civil Servants (ASN) based on the Regent Circular No. 49/IV/KESRA/2021 has faced resistance due to weak legal foundations, insufficient socialization, and a lack of transparency, resulting in low ASN trust in zakat management institutions. This study aims to assess the effectiveness of ASN zakat management by BAZNAS in ensuring legal certainty and to identify factors contributing to resistance. Using a descriptive qualitative approach with a juridical-empirical methodology, data were gathered through interviews, non-participant observations, documentation, and questionnaires. The results show a 6.05% decrease in zakat revenue from 2023–2024, indicating poor ASN participation due to perceived coercion and lack of transparency. The study highlights weak regulations, minimal ASN involvement in decision-making, and insufficient transparency in zakat fund reporting as major barriers. The findings suggest that strengthening the legal framework, implementing participatory socialization, improving digital reporting systems, and institutional reforms focused on transparency and fairness are necessary to ensure the effectiveness and legal certainty of zakat management in Pangkep.
Co-Authors Abbas, Ilham Abdul Rauf AD, Hermayanti Adrianto, Rio Aflinda, Devi Evany Ahdar, M. Bahri Ahmad A, Saiyed Akmal, Rizal Syahreza Astafiqul Al A’Raaf, Fajar Alfaisar, Fantri Amalia, Rezky Nurul Amus, Andi Zainal Akhirin Anggraini Nur, Yunita Angriani, Angriani Aninda MR, Aninda MR Annisa, Winda Nurul Anugerah, Muh. Reza Arief, Anggreany Arsy, Muhammad Asriati Asriati, Asriati Asruddin Badaru, Badaruddin Badaru, Baharuddin Badri KM, M. Paridon Buana, Andika Prawira Burhan Burhan, Burhan Busdir, Riska Lisa Dessi, Nur Isa Djanggih , Hardianto Effendi, Achmad Fadel Fahri Bachmid Fajriyah, Laeli Faradikta, Religia Hadjar, Sri Wulan Halizah, Nurul Harapansyah, Mohamad Hardianto Djanggih, Hardianto Hasmin Hasmin, Hasmin Herisandi, Herisandi Heriyadi, Misi Ikram, Muhammad Iqbal Maulana Irianti, Fitriani Israyani, Triana Nur Kamran, Muhammad Kamri Ahmad Karni, Andi Waisal Khalid, Hasbuddin Kharismawati, Kharismawati Makkuasa, Anzar Mashendri, Mashendri Megawati - Mohammad Arif Muhammad Hidayat Muhammad Ishak Muhammad Rifai Muhammad Rinaldy Bima Muis S, Abdul Naufal, M. Azharil Nis, Ulfah Purnamasari Nurfajri, Muhammad Nurmiati Nurmiati Nurul Qamar Poernomo, Sri Lestari Prawira Buana, Andika Purnomo, Sri Lestari Qahar, Abdul Ramadani, Selyana Fitri Ramadhani, Andi Putri Ramadhani, Rezky Aulia Rasma Samma Raya, Media Imas Razak, Askari Razak, Azkari Ridwan R, Muhammad Risma, Andi Riswana, Riswana Rizal, Andi Muhammad Rusdani, Ummul Mukminin Sahban, Sahban Satriawan, Rio Satrio, M. Isfan Fajar Seftyana, Dea Angela Siti Ulfah Soenandar, Dadang Subhan, Akhmad Sumarling, M. Arisman Syukur, Muhammad Mukhlis Wahyuddin Wahyuddin Wahyuningsih, Rini Wijaya, Bayu Krisna Wiratama, Muh. Adhitya Wirawan, Muhammad Akmil Yunus, Ahyuni Zaenal, Ashar Asy’ari Zainuddin, Z. Zainuddin, Zainuddin